Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 19-04-2016 — Putus : 01-12-2016 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 151/Pdt.G/2016/pn BDG
Tanggal 1 Desember 2016 — DUMARAYA SIREGAR, dkk LAWAN NATALIUS SIAGIAN
79 — 15
  • April2016 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan untukmelakukan pembayar lunas utangnya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa oleh karena dalam hubunganhukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terlihat dalam Oukt suratKelerangan Serah Terima, tertanggal 15 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Ahli Waris Nimrod Sitorus (P3 / T8) dan surat kwitansitanda terima yang ditanda tangani oleh Tergugat (bukti P2A s/d P2G) tidak diaturadanya sangsi
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 900/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Aditya T. Barus Als Adit
31 — 4
  • perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-12-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 11 Desember 2012 — ARDI TRI PUTRO ; PT. MULIA GLASS
68 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, maka seharusnya Yang Mulia MajelisHakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandungdidalam menerapkan sangsi atas mogok kerja tersebut harusberdasarkan kepada ketentuan yang telah diatur didalam Pasal 142ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Sebagaimana yang kami kutip berbunyi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PN Tjk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
JUWADI
Tergugat:
1.PT. MPM FINANCE INDONESIA Berkedudukan di Jakarta Cq PT. MPM FINANCE INDONESIA kantor cabang Bandar lampung
2.PT. BUDI BERLIAN MOTOR
199 — 24
  • 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagaimanadimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf (d dan h) yang (d) menyatakanpemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secaralangsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakansepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumensecara angsuran (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasakepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai,atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsurandan ada sangsi
Pengadilan PTUN PALU TUN Pertanahan
Register : 13-10-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 14/G/2014/PTUN.PL
Tanggal 8 April 2015 — - RAMSYAH S. YODJORULLAH vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU, 2. DENNY CHANDRA, 3. Hj. ANDI BARA Dkk.
60 — 45
  • PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 5 dan6 ayat (1) sebab jika tidak melaksanakan hal tersebut maka Kepala KantorPertanahan Kota Palu akan terkena sangsi administrasi sebagaimanadimkasud pada Pasal 63 selain itu juga dapat dituntut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dan 53 ayat (1) dan (2) huruf c.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas maka kami selaku Tergugatmemohon kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk membuat keputusan sebagai berikut : Dalam Eksepsi :1 Bahwa Objek
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 08-12-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg
Tanggal 24 Februari 2016 — - HAFIZ KURNIA, DKK lawan CV. VIZTA JAYA (INUL VIZTA FAMILY KTV) PALEMBANG
68 — 9
  • Bahwa masingmasing para Penggugat selama bekerja pada Tergugattidak pernah mendapat sangsi baik berupa teguran lisan atau punperingatan yang berkaitan dengan hubungan kerja;3. Bahwa hubungan kerja masingmasing para Penggugat denganTergugat berawal dari masa Training (3) bulan, serta untuk seterusnyamasingmasing para Penggugat mendatangani kontrak kerja, yangberpariasi antara Penggugat yang satu dengan Penggugat yang lain;4.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.DIPO IQBAL S.H.
3.YUNIATI, SH.
4.SETIATI, SH
Terdakwa:
TJAN LIN ENG als JOHAR LIN ENG
312 — 105
  • Kemudian TerdakwaHalaman 4 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnrmengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa urusan
    Kemudian Terdakwamengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa urusan selanjutnya silahkan berhubunganlangsung dengan Saksi
    Kemudian Terdakwamengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahHalaman 10 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN BnrPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT MELISTA KARYA,, DKK
218 — 568 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • rencana KSO yang dapatdisamakan dengan MOU yang isinya hanya pokokpokoknya saja dan tidak memuat secara detail danmasih memerlukan tindakan hukum lanjutan berupatindak lanjut berupa kesepakatan dalam bentukPerjanjian KSO yang harus dibuat secaranotariildihadapan Notaris, jika ternyata faktanya KesepakatanPra KSO tersebut tidak terlaksana dan tidak ada tidaklanjut berupa Perjanjian KSO maka Kesepakatantersebut menjadi non exist karena dalam kesepakatantanggal 25 Januari 2013 tidak ada ketentuan sangsi
    salah dengan pertemuantanggal 25 Januari 2013 karena merencanakanbentuk kerjasama antar pelaku usaha jasa Konstruksidengan rencana KSO adalah hal yang wajar,menyebut Member dan Leader jelasjelas sudah jelassebuah bentuk perencanaan KSO (bagaimanamungkin merencanakan KSO tidak menyebut namaPaketnya);Bahwa untuk realisasi KSO sesungguhnya masihmemerlukan tindakan hukum lanjutan yang berbataswakitu. sampai dengan sebelum PemasukanPenawaran dan ketika kesepakatan Pra KSO tidakterjadi maka tidak ada sangsi
    apapun karenakesepakatan 25 Januari senyatanya tak ubahnyahanya merupakan Gentlemen Agreement atau MOUyang hanya memuat pokokpokok nya saja tidak detaildan tidak memuat sangsi sebagaimana telah kamiungkapkan dalam Kesimpulan Terlapor Il terkaitHalaman 31 dari 245 hal Put.
    karena sanksi daftar hitam merupakan tindakanyang telah sesuai atau berdasar pada ketentuan PerpresNomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 35 Tahun2011 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 junctoPermen PU Nomor 07/PKT/M/2011, karena blacklistyang dikeluarkan oleh LPJK tidak sama dengan blacklistyang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010;Bahwa terhadap Pendapat Majelis Komisi di atas perlukami sampaikan bahwa dalam ketentuan dalam Perpres54 juncto Perpres 70 Tahun 2010 pada Pasal 118 (2)huruf b sangsi
    pencantuman dalam daftar hitamselanjutnya diatur Pasal 118 ayat (4) mengaturPemberian sangsi sebagaimana di maksud pada ayat(2) huruf b dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapatHalaman 60 dari 245 hal Put.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 13-03-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/PDT.SUS-PHI/2017/PN BDG
Tanggal 31 Mei 2017 — WIDODO ADI KUSUMA LAWAN PT. YOUNG KHARISMA UTAMA JAYA
43 — 11
  • Hendi tidak pernahdatang kembalidanbekerjasertatidakadakabarnyasertameninggalkan kerjaan, sedangkan libur Hari Raya diberikankesempatan oleh Perusahaan Libur Hari Raya Lebaran selama 14(empta belas hari) selebihnya wajib masuk kembali seperti biasanya danyang tidak masuk setelah habis Hari Raya akan mendapat sangsi tertulisdari Perusahaan sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 03 Mei2014 yang telah ditandatangani oleh Buruh Harian Lepas Tersebutkepada Tergugat ;.
Pengadilan PN PADANG Perdata Perjanjian
Register : 28-12-2010 — Putus : 04-10-2011 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 128/Pdt.G/2010/PN Pdg
Tanggal 4 Oktober 2011 — Ir. Syofialdi, MM CS melawan 1. Rektor Universitas Andalas Padang selaku Pengguna Anggaran CS
140 — 29
  • MS.e Bahwa saksi adalah sebagai panitia pengadaan barang berupa mobil dinas untuk FakultasKedokteran dan rekanan pemenang tender adalah CV Gumera Sofita;e Bahwa Penggugat pernah meminta tanda tangan berita acara sedangkan barang tidak ada,oleh karenanya saksi tidak mau menandatanganinya; Bahwa mobil pesanan baru diantar setelah lewat waktu masa kontrak, sekitar 2 hari;e Bahwa atas keterlambatan tersebut penggugat tidak ada mendapat sangsi, saksi maumenerima mobil hanya karena rasa kemanusiaan saja
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 873/B/PK/PJK/2015
Tanggal 23 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SEBANGUN BUMI ANDALAS WOOD INDUSTRIES
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dihitung denganperhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.714.796.0002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang 542.959.2004 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 542.959.2006 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga 260.620.4169 PPh Pasal 26 masih harus dibayar 803.579.616Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti berpendapat bahwapenerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00003/204/08/308/12 tanggal
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Putus : 08-07-2009 — Upload : 24-09-2012
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 69-K/PM.III-12/AU/V/2009
Tanggal 8 Juli 2009 — - Antonius Galih Pulunggono, Serma / 517138
77 — 43
  • EkaSulistiyarini / Saksi1) sering bertengkar karena berbeda prinsip, yangmana istri Terdakwa (Saksi1) tidak mendukung misi Terdakwa yaitumenyiapkan masa depan bagi anakanak Terdakwa, sebelumberlakunya Undangundang KDRT Terdakwa pernah menampar istrinya2 sampai 3 kali, tetapi setelah diberlakukan Undangundang KDRTTerdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya, karenatakut sangsi hukumannya dan bila bertengkar Terdakwa menghindardan pergi dari rumah, Terdakwa menampar istrinya (Saksi1)
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 05-11-2007 — Putus : 31-03-2008 — Upload : 27-09-2012
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps
Tanggal 31 Maret 2008 — PENGGUGAT:
- IDA BAGUS PUTRA MANUABA, SE, dkk;
TERGUGAT:
- DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM
149 — 139
  • Bahwa setiap karyawan dalam suatu perusahaan sudah wajib untuk loyal kepadaperusahaan dan atasan serta memenuhi segala aturanaturan yang berlaku dalamperusahaan dimana dia bekerja ; Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Karangasem yang sudah semestinya tunduk pada segala aturan yang berlakudilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Karangasem, namunkenyataannya Para Penggugat adalah Para Karyawan yang tidak taat denganaturan, sehingga oleh Tergugat dikenakan sangsi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 24-05-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Smr
Tanggal 24 Mei 2017 — PT. Kaltim Prima Coal Lawan GAzali
119 — 24
  • Kaltim Prima Coaladalah Sangsi tentang PHK; Bahwa Saksi tidak tahu apakah kalau sudah berdamai apakah tetap di PHKkarena tidak mengurus surat tersebut, karena surat itu sudah terjadi baruSaksi masuk; Bahwa sepengetahuan Saksi kalau sudah berdamai maka masalah sudahselesai, tapi kalau pihak korban keberatan maka dilanjutkan ; Bahwa pengetahuan Saksi sewaktu kejadian sdr.Gazali PKB yangdipakai adalah PKB tahun 20152017; Bahwa sepengetahuan Saksi kalau kasus sudah sampai ke HRDkebanyakan di PHK; Bahwa
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-10-2007 — Upload : 21-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 132-K/PM.II-09/AD/IX/2007
Tanggal 4 Oktober 2007 — Pratu RUDIANTO
48 — 32
  • Bahwa perbuatan poligamy banyak ditiru) dan dilakukan olehprajurit TNI di wilayah Jawa Barat, dan akibat perbuatan inibanyak berpengaruh pada harmoni' kehidupan prajurit NI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit, oleh karena itu agarmemberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajuritTNI lainnya, Majelis perlu) memberikan sangsi yang tegas bagiperbuatan Terdakwa tersebut.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang ber salah melakukan tindak
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 02-09-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 14-03-2015
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 11/G./2014/PTUN-Dps
Tanggal 12 Februari 2015 — Penggugat :
- GEDE ADNYA TINDRAWAN,SH
Tergugat :
- DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) SANGLAH DENPASAR
139 — 73
  • /administratif, dan setelah banding administratif tersebut dilakukan baruSK pemberhentian tersebut bisa dianggap final karena dengan melakukanbanding administratif SK Pemberhentian bisa dikoreksi; Ahli menerangkan,bahwa di dalam UU No : 43 tahun 1999 TentangPokokPokok Kepegawaian dan PP Nomor :30 tahun 1980 TentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur mengenai jenisjenishukuman disiplin ada 3 sangsi yaitu ringan, sedang dan berat, dandidalam UndangUndang dan Peraturan tersebut diatur juga
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-12-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1270/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 20 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Jan Maswan Sinurat, SH
Terdakwa:
1.Halfaeno Danuresma Alias Eno
2.Ari Susanto Alias Ari
3.Masnun Alias Dedek
4.Siti Ramayanti
50 — 4
  • dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 274/Pid.B/2018/PN Ktp.
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
Terdakwa:
ANEN anak dari MOK MIN FUNG
55 — 5
  • Bahwa benar Ahli menerangkan apabila ada masyarakat yangmelakukan aktifitas berupa memproduksi dan kemudian menjualminuman yang mengandung kadar alkohol atau kadar Etanol kemasyarakat / ke pasaran, yang mana mengandung kadar alkohol ataukadar ethanol sebesar 37,59 % atau tergolong dalam golongan C, tanpamemiliki izin edar / melanggar ketentuan yang telah ditetapkan olehUndangundang RI, sangsi yang dapat dipersangkakan kepadamasyarakat tersebut adalah Pasal 142 Undang undang RepublikIndonesia Nomor
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 20-03-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 24/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 24 Juli 2014 — KHAIRUL ANWAR, SH : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA
142 — 96
  • adanya pelanggaranKode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan bersamaKPU (Nomor: 13 Tahun 2012 ) Bawaslu Nomor: 11 Tahun 2012 dan DKPPNomor: tahun 2012:Halaman 9Putusan No.24/G/2014/PTUNMDN101045Bahwa, atas dasar pengaduan tersebut, maka dewan kehormatan penyelengaraPemilu (DKPP) dalam surat keputusan Nomor : 136/DKPPPKE/II/2013 dan 137/DKPPPKE/II/2013 tertanggal 30 Desember 2013 telah memutus pengaduantersebut dengankeputusan:a Mengabulkan Pengaduan Pengadu:b Menjatuhkan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — RAHMAT GUNAWAN bin ABDUL KOHAR HIDAYAT, DKK VS Drs. ALIAMIN Gelar SUTAN TEMEGI RATU bin RAYA Gelar SUTAN TURUNAN SUTAN, DKK
47 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Aliaminsekeluarga besar;3.Siapa saja yang mengganggu barang tanaman ataupun orang yangbekerja di lokasi akan dikenakan sangsi hukum yang berlaku;Dilampirkan juga daftar hadir dan data terlapor serta data tanah yangdigarap terlapor (Bukti P.13);Bahwa Penggugat telah melaporkan perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah milik Penggugat tersebutkepada Kepolisian Resort Way Kanan pada tanggal 15 Desember 2009dengan Laporan Polisi Nomor LP/B314/XII/2009/SiagaOps, untukdilakukan