Ditemukan 3405 data
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
Heri Mustofa
368 — 209
kesalahan Saksi2 sehingga Terdakwa tidak merasa perbuatannyasebagai ketercelaan, Disamping itu setelahdimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannyabaik oleh Saksi4 dan Saksi2 Terdakwa menolakdan justru lebih memilin Wanita lain yang akandijadikan istri daripada harus menikahi Saksi1,Terdakwa juga siap menerima segala resikonyatermasuk apabila dipecat dari dinas Militer, olehkarena itu agar peristiwa seperti ini tidak terulanglagi dan tidak ditiru oleh prajurit yang lain makaMajelis akan memberikan sangsi
4047 — 4082
untukmenyampaikan halhal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anakdiberi keringanan hukuman;Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untukmenyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesaliperbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringanringannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian KemasyarakatanNomor :164/BKA/POLPN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 olehPembimbing Kemasyarakatan yang bernama Drs.Indung Budianto,MH dalamrekomendasinya antara lain agar Anak dapat diberi sangsi
44 — 19
Bahwa Terdakwa tidak mengindahkan berbagai seruan dari pimpinan TNI kepadaseluruh prajurit TNI agar selalu memberikan perhatian dan mendukung kebijakan Pemerintahdalam hal menjaga dan melestarikan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan lainlain dengantidak hanya memikirkan keuntungan pribadi saja, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatkepada aparat pelaku ilegal loging sekecil apapun perannya perlu diberikan sangsi yang tegasagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan sebagai peringatan agar tidak
84 — 52
.: Bahwa sebagaimana hal hal yangmeringankan dan memberatkan tersebut tentunya MajelisHakim berpendapat bahwa untuk membentuk prajurit danmembina prajurit tentunya tidak harus dengan hukumanyang berat namun pada asasnya tujuan penghukuman bagiyang bersalah tentunya harus ada sangsi yang tegas,namun tujuannya bukan untuk balas dendam, akan tetapijuga dapat menimbulkan~ efek jera, disatu sisidiharapkan jika prajurit tersebut telah menjalanihukuman supaya tetap menjadi prajurit yang baik danhandal.
EDI ABDUL AZIS,SH
Terdakwa:
NANI SUMARNI binti Alm SAPUTRI
65 — 31
dalam Pasal 90 KUHP yaituTerganggunya daya pikir selama empat minggu lebih telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal80 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka dakwaanSubsidair Penuntut Umum tersebut telah pula terbukti, sehingga terhadapterdakwa harus pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair danoleh karenanya sudah sepatutnya pula diberikan sangsi
190 — 88
timbulnya suatu kewajiban bagi seseorang manakala ada hubunganhukum yang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurut Undangundang, sehinggaakibat selanjutnya adalah kewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dan tempat tinggal bagi isteri dananakanaknya semampunya termasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksudorang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yang diperjanjikan antara para pihakdan bersifat mengikat dengan sangsi
147 — 92
sama sebagai ahli waris demi kepentingan pribadi PEMOHON I, tidakdapat PARA TERMOHON terima karena perbuatan PEMOHON telahmenimbulkankerugianbaik secaralahirdanterutama batinTERMOHON I, dengan membawabawa nama suami dari TERMOHON dan ayah tercinta dari TERMOHON Il, yang seharusnya dapat tenang disisiAllah SWT, justru diganggu oleh ketamakan PEMOHON tanpa mengingatkebaikan PARA TERMOHON yang telah memberikan perhatian baik materidan kasih sayang kepada PEMOHON II, walaupun selama ini PARATERMOHON sangsi
1.Julia Rachman, S.H
2.Heri Ikbal, S.H
Terdakwa:
1.Fitra Ali Bin Ali Nur
2.Radimansyah Bin Alm. Wahab
3.RASWAN Bin Alm RAZALI
4.YOYOK SUHADI Bin Alm TAFARIN
5.ALI ADIN Bin JASIAH
164 — 31
dilapangan yang menunjukkan sebabnya korbanmengalami luka berat atau ringan sebagaimana dalam pasal 90; Bahwa, terkait perkara ini Ahli hanya melihat dan membaca sebatasSurat Dakwaan Penuntut Umum, dan Ahli tidak akan mengomentari Faktahukumnya, karena itu Majelis Hakim yang menilainya; Bahwa, apabila seseorang melaksanakan tugas sebagaimana denganSK tugasnya namun bertindak di luar batas kewenangannya sebagaimanadalam SK tugasnya Ahli berpendapat hal itu bisa di lakukan SangsiAdministrasi atau Sangsi
Simeulu,bahwa pada Point Ke5 Diktum kesatu huruf (a) tentang larangan anggotaPokmaswas, dimana setiap anggota Pokmaswas di larang melakukantindakan kesewenangwenangan dalam menjalankan tugasnya dengan caramain hakim sendiri, dimana Ahli yang di hadirkan oleh Penasehat HukumPara Terdakwa juga menerangkan apabila seseorang melaksanakan tugasnya melampaui batas kewenanganya maka selain sangsi administrasi jugabisa di kenakan Sangsi Pidana, sehingga dengan demikian alasan ParaTerdakwa melaksanakan tugasnya
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.DIPO IQBAL S.H.
3.YUNIATI, SH.
4.SETIATI, SH
Terdakwa:
TJAN LIN ENG als JOHAR LIN ENG
311 — 105
Kemudian TerdakwaHalaman 4 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Bnrmengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa urusan
Kemudian Terdakwamengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa urusan selanjutnya silahkan berhubunganlangsung dengan Saksi
Kemudian Terdakwamengatakan akan menegur dan memberikan sangsi kepada Wasitnya.Kemudian Terdakwa memanggil Saksi Priyanto alias Mbah Pri selakuKomisi Wasit di Porprov Jawa Tengah memperkenalkan kepada SaksiLasmi Indaryani, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Priyanto alias MbahHalaman 10 dari 127 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN BnrPri akan membantu Persibara Banjarnegara akan tetapi Terdakwa memintaagar Saksi Priyanto alias Mbah Pri dirumati atau diopeni (diperhatikan) laluTerdakwa mengatakan bahwa
88 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 708 K/Pid.Sus/2016Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi dan biaya penagihan, sesuai keadaan.
Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud;Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dankewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut:Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akanditerima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangipenyisihan piutang sangsi
168 — 73
Bahwa sebagaimana pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura,Tentang sangsi organisasi, secara tegas menyatakan :Ayat (1): Kepada anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaKeputusan Partai diberikan sangsi dengan tingkatan sebagaiberikut ;a. Peringatan tertulis maksimal dua kalib. Penonaktifanc. Pemberhentian sementarad.
65 — 22
langsung atau tidak langsung dari Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan pengelolaan SituJanggala kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa syaratapapun juga, terhadap petitum tersebut Majelis akan mempertimbangkanbahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telahmelanggar perjanjian kerjasamanya dengan Pemerintah Desa Panawuan,yaitu telah melanggar Pasal 3 angka 1,2,3 dan 6 (vide bukti P.1) sementaradalam Pasal 15 angka 1 perjanjian tersebut diatur sangsi
yaitu apabila Pihakkedua (Tergugat ) tidak menyelesaikan pembangunan sarana dan prasaranaseperti tercantum dalam Pasal 3 diatas dalam jangka waktu 5 tahun, makaperjanjian ini batal dengan sendirinya dan uang seve Situ seperti tercantumpada Pasal 10 ayat 1a tetap menjadi milik pihak pertama (vide bukti P.1)Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melanggar Pasal 3 angka 1,2,3 dan 6, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus patuh pada sangsi yang diaturdalam
Herman Rajab
Tergugat:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
62 — 10
batal demi hukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa buktibukti yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat,memperhatikan bukti T2 ,T3,T4 dan P1,P2 bahwa Penggugat telahmelalui serangkaian tes Urien, maka Majelis Hakim menilai terhadap hasil tesUrien tersebut kedua belah pihak samasama melakukan tes urine ditempatyang berbeda dan hasilnya juga berbeda, bahwa terhadap hasil tes urinetersebut Majelis tidak bisa menjadikannya sebagai dasar hukum untukmemberikan sangsi
108 — 33
bahwaWakil Pialang berjangka tidak boleh bertransaksi atas rekening nasabah ; Bahwa yang menjadi Pialang dalam perdagangan berjangka komoditiadalah Penisahaan jss==s2s2=snsececen nn annneeeneten erneeeieeenne areenene nena Bahwa bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PialangPerdagangan Berjangka Komoditi antara lain pemberian Loggin Passwordbukan kepada yang berkepentingan dan tidak mengirimkan laporanDUIENAN j~ 2 nnn nn nnn nnn wri neni nnn nn inns nminnninnninomnnmnnmann mmm Bahwa sangsi
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam pertemuan tersebut Para PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi menolak pelanggaran yang dituduhkan danjuga sangsi Surat Peringatan Ill (tiga) yang dikeluarkan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi.
92 — 34
Bahwa perbuatan poligami banyak ditiru dan dilakukan oleh prajurit TNI dan akibatperbuatan ini banyak berpengaruh pada harmoni kehidupan keluarga prajurit TNI sertamempengaruhi tatanan disiplin prajurit TNI, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagi23Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegasbagi pelanggaran yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan majelis hakim tidaklah sematamata hanya memidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana
JAINAH, SH.MH
Terdakwa:
M. TOWIL Bin ABD KADIR SOLEH
70 — 13
Untuk pelayanan dan pengedaran obatTrihexyphenidyl tersebut harus di apotek resmi, jadi untuk tokotoko yangmelakukan pelayanan dan pengedaran obat Trihexyphenidyl , atau obatkeras akan ditindak secara Administratif oleh dinas kesehatan denganbeberapa sangsi yaitu peringatan tertulis selama 3 (tiga) kali, lalupencabutan jjin dasar pasal 25 PERMENKES No. 992 / MENKES/PER/X/1993, dan yang memiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikanadalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya;Bahwa untuk
101 — 30
.: Bahwa setelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai atasperbuatannya yang mengkonsumsi bahkan menyalurkanPsikotropika jenis Shabushabu tersebut tidak dapatMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang39ditolerir lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup alasan yang kuat bahwa Terdakwadipandang sudah tidak layak lagi untukdipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanyaMajelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap
33 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dihitung denganperhitungan sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 2.830.808.4002 Tarif PPh Pasal 26 20%3 PPh Pasal 26 terutang ~566.161.6804 Kredit Pajak5 PPh pasal 26 kurang bayar 566.161.6806 Sanksi Administrasi 2%7 Jumlah bunga yang dikenakan sangsi 248 Jumlah sanksi administrasi bunga ~ 271.757.6069 PPh Pasal 26 masih harus dibayar ~ 837.919.286" Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Peneliti berpendapatbahwa penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor00004/204/08/308
BRIYAN APRIAN
Tergugat:
SINDIAN OSAPUTRA, SH., MKn
173 — 87
asistenTERGUGAT yang membuat dan memproses akte ini dihadapanPENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT TAPI NAMANYA TIDAKTERCANTUM DALAM AKTE PPJB NOMOR 45 TANGGAL 20 AGUSTUS2019Bahwa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGATSELAKU NOTARIS DI JAKARTA DALAM MEMBUAT AKTE PPJB INI ,MAKA AKTE INI HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIANSEBAGAI AKTA DIBAWAH TANGAN. sebagaimana diatur dalam pasal 16ayat 8 dan pasal 41 Undang Undang nomor 30 tahun 2004.Bahwa dalam pasal 84 undang undang nomor 30 tahun 2004 tentangketentuan sangsi