Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikanuntuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya..Bahwa PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, yakniPENGGUGAT merupakan badan hukum berbentuk organisasi lingkungan hidup(tertuang dalam AD/ART Yayasan)..

Telaga Zamrud, mengenai dugaanpengrusakan lingkungan hidup dan perizinan usaha perusahaan di sekitaransungai Jilatang, namun sampai saat ini pihak Yayasan belum dapat menerimajawaban dari pihak perusahaan baik secara lisan maupun secara tulisansebagai upaya itikad baik dan pertanggungjawaban pihak perusahaan kepadamasyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;.

Telaga Zamrud, mengenai dugaanpengrusakan lingkungan hidup dan perizinan usaha perusahaan di sekitaransungai Jilatang, namun sampai saat inipun pihak Yayasan belum dapatmenerima jawaban dari pihak perusahaan baik secara lisan maupun secaratulisan sebagai upaya itikad baik dan pertanggungjawaban pihak perusahaankepada masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatanuntuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;2. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakantertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kKecuali biaya atau pengeluaran rill ;3. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhipersyaratan ;a. Berbentuk badan hukum ;b.

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk fungsi pelestarian lingkungan hidup ;c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling singkat 2 (dua) tahun ;Menimbang, bahwa hak atas gugatan lingkungan hidup dapat dilakukanoleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagaiPenggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung.

Penggugat:
Konsorsium Nasional Untuk Pelestarian Hutan Dan Alam Indonesia (KONPHALINDO)
Tergugat:
1.Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) selaku Administrator TFCA Kalimantan
2.PUSPA DEWI LIMAN selaku Direktur Program TFCA Kalimantan
3.BADAN PENGAWAS TFCA KALIMANTAN
4.PERKUMPULAN Drive Innovation For Alternatives Livelihood (PERKUMPULAN DIAL)
5.YAYASAN DORONG INOVASI ALAM LESTARI (YAYASAN DIAL)

Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM MandiriPerdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPMMandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baikkeuangan ataupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhandan ketentuan program.h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerjasesuai dengan kepentingan program yang disampaikan padaBKAD/MADi.

Seluruh dokumenyang ada adalah milik negara, oleh karena itu mengingat pentingnyadokumendokumen tersebut maka setiap penghilangan ataupenggelapan dokumen mempunyai konsekuensi hukum sesuai denganhukum yang berlaku.SOP UPK Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tanggal 10Juni 2010 yang ditetapkan oleh BKADPasal 9 ayat 1 yang menyatakan :Pelestarian kegiatan pinjaman adalah dalam melakukan pengelolaandana bergulir PNPM MP mempunyai tujuan :a.

Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPMMandiriPerdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPMMandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baikkeuangan ataupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhandan ketentuan program.h. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerjasesuai dengan kepentingan program yang disampaikan padaBKAD/MADi.

Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM MandiriPerdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPMMandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya.g. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baikkeuangan ataupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhandan ketentuan program.h.

Oktober 1996 yangberakibat terjadinya pemutusan hubunganpersaudaraan antara antara Penggugat dan adikkandung Penggugat yang saat itu tinggal bersamaPenggugat dan Tergugat di KOTA YOGYAKARTA;12.Penggugat telah berusaha menyelesaikanperselisihan ini dengan meminta bantuan saudarasaudara, namun tidak pernah berhasil;13.Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikanperselisihan tersebut dengan meminta bantuanseorang psycolog bahkan Penggugat sudah datangdan meminta nasihat dari Badan PenasihatPembinaan Pelestarian

Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan KawasanKonservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalamkawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhankawasan pelestarian alam dan satwa lainnya dan kegiatan penebangan kayuyang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatandan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alamdan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara / hutan lindung sehinggadilarang untuk melakukan penebangan

kawasankonservasi hutan Negara yang dilindungi di TWA Klamono dan kegiatan yangdapat dilakukan dalam kawasan konservasi berupa perlindungan ataupengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnyasedangkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan non kayu hanya dapatdilaksanakan di dalam kawasan hutan produksi.Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan KawasanKonservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalamkawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhankawasan pelestarian

Putusan Nomor33/Pid.Sus/2015/PTJAPV.dapat dilakukan dalam kawasan konservasi berupa perlindungan ataupengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnyasedangkan untuk kegiatan pemanfaatan kayu dan non kayu hanya dapatdilaksanakan di dalam kawasan hutan produksi.Bahwa kawasan Taman Wisata alam Klamono merupakan KawasanKonservasi dimana penebangan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa dalamkawasan tersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhankawasan pelestarian alam dan satwa lainnya

orange dengan nomor rangka ATK 002066 kepadaSyahruddin Batubara dengan surat perjanjian sewa menyewa alat berat danarmada No.011 / MKT / BAR /IV / 2018 tanggal 15 Mei 2018.Bahwa tujuan terdakwa menyewa alat berat alat berat excavator merekHitachi warna orange dengan nomor rangka ATK 002066 kepadaSyahruddin Batubara dengan tujuan membuka kebun di KawasanTaman Nasional Tesso Nillo di Dusun Kuala Renangan, Desa LubukKembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yangHalaman 7 dari 33 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2019/PN Plwdimanfaatkan untuk tujuan penelitian,ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata,dan rekreasi.Bahwa Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuankoleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan,jenis asli dan ataubukan asli ,yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian,ilmupengetahuan,pendidikan,menunjang budidaya,budaya,pariwisata danrekreasi.Bahwa

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yangterutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai surat atau Alas Hak terkaitLahan yang akan dibuka terdakwa menjadi perkebunan denganmempergunakan 1 (satu ) unit alat berat excavator merek Hitachiwarna orange dengan nomor rangka ATK 002066 tersebut.Bahwa terdakwa mengetahui lahan yang akan dikerjakan itu untukmembuka perkebunan adalah Kawasan Hutan Taman Nasional TessoNillo karena kayu yang dipergunakan

1986 Tanggal 6 Juni 1986 TentangTata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Tesso Nilo merupakan HutanProduksi Terbatas.2) Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 522.51/EK/1678, tanggal 31 Juli2002, Perihal Usulan Kawasan Konservasi Gajah di Provinsi Riau.3) Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu tanggal 1Mei 2004 Tentang rekomendasi bahwa Kawasan hutan produksipada areal eks HPH PT INHUTANI IV khususnya di areal eks PT DwiMarta seluas 38.576 hektar layak untuk diubah fungsi menjadiKawasan Pelestarian

Tesso Nilo, bukan hanya perlu dilindungi tetapi juga perludiawetkan, dan dimanfaatkan secara lestari, dengan pertimbanganbahwa potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Kawasan HutanProduksi Terbatas Tesso Nilo dan sebagai upaya perlindungan,pelestarian dan pemanfaatan secara lestari Sumber daya alam hayati danekosistemnya serta tidak adanya perijinan pada sebagian Hutan ProduksiTerbatas Tesso Nilo (pencabutan PT Inhutani IV) dan adanya dukungandari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten

Secara tegas hak gugat organisasi lingkungan diaturdalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PengelolaanLingkungan Hidup, Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkunganhidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidupberhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup ;Hak mengajukan gugatan sebagaimana ayat (1) terbatas pada tuntutanuntuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan

fungsilingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankanaktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagaisarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggotamasyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaanlingkungan ;Bahwa kepentingan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan bagikepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudanpelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidupsebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UndangUndang Nomor23 Tahun

Pengelolaan Kawasan Lindung.Angka 5.1.3 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam danCagar Budaya, yang menyatakan Pada saat ini Kawasan KarsSukolilo banyak dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dan Ekploitasi,agar kawasan Kars tidak terganggu ekosistemnya maka arahanarahanpengelolaan kawasan Kars Sukolilo meliputi : peningkatan upayaperlindungan dan peningkatan kehidupan masyarakat di dalam dansekitar kawasan serta peningkatan pengembangan ilmu pengetahuandan pariwisata ;Dalam Surat Bupati

BELUM ADANYA KEMUNGKINAN DAN ATAU TIMBULNYA KERUGIANYANG AKAN DITIMBULKAN AKIBAT ADANYA PENERBITAN OBJEKSENGKETA DALAM GUGATAN AQUO, MENGAKIBATKAN GUGATANPENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR (EKSEPSI DILATORIA/GUGATANPREMATUR) ;Bahwa walaupun Tergugat II Intervensi mengetahui dan mengakui bahwaberdasarkan Pasal 38 ayat (1) UU PLH, Penggugat adalah LembagaSwadaya Masyarakat yang diberi kuasa untuk mengajukan gugatanuntuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup (Gugatan LembagaSwadaya Masyarakat atau Gugatan

(Bukti T Il Intervensi 5) ;Secara a contrario, tentu saja apabila kegiatan Eksplorasi memiliki dampakyang membahayakan dan atau merugikan bagi lingkungan hidup, untukmendapatkan izin atas kegiatan tersebut sudah tentu terlebih dahuluharus memiliki AMDAL ;Bahwa aktivitas tersebut kalaupun dinyatakan bersifat merugikankepentingan pelestarian lingkungan hidup, berdasarkan sifat kegiataneksplorasi sebagaimana yang diuraikan di atas, kemungkinan hanyalahmenimbulkan akibat yang sangat kecil saja, tidak

Fotokopi Piagam Penasehatan Nomor 362/BP.4/C.6/2005 yangdikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Penasehatan Pembinaandan Pelestarian Perkawinan tanggal 12 September 2005. Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu:1.

Fotocopy piagam penasehatan nomor 362//BP.4/C.6/2005 yangdikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua Badan PenasehatanPembinaan dan pelestarian perkawinan tanggal 12 September 2005bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokandengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda T 2;Bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksi saksi yaitu:1, SAKSI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman diKabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangandi

diterbitkan di atas Kawasan HutanProduksi yang masih Produktif atau masih mempunyai tegakan kayualam, sehingga dengan terbitnya objek gugatan tersebut, maka CV.Bhakti Praja Mulia telah melakukan penebangan kayu secara besarbesaran dan telah mengakibatkan terjadinya kerusakan kelestarianfungsi hutan di wilayah Kecamatan Pelalawan Kabupaten PelalawanProvinsi Riau, oleh karena itu Yayasan Riau Madani (Penggugat) yangdidirikan dengan salah satu tujuan untuk meningkatkan peransertamasyakarat dalam upaya pelestarian

fungsi hutan dan lingkungan hidupmerasa sangat dirugikan atas diterbitkannya objek gugatan tersebut;Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor :6/G/2017/PTUNPBR.TENTANG DUIDUK SENIGKE TAs ssnsescsceseneneceecmenennececmanensnncenenons1.Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan: (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; (2

Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani;Bahwa Penggugat didirikan dengan salah satu diantara tujuannya adalahuntuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegasdalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani Nomor29 tanggal 19 Okotober 2009 yang di keluarkan oleh NotarisRidnofendi,S.H.; n 22+ ono non one nnn nnn nnn nen nnn nen neeBahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai

,disebutkan mengenai maksud dan tujuan Yayasan Riau Madani, yaitumenjalankan kegiatan di bidang sosial dan kemanusiaan (vide Bukti P2).Kemudian untuk mencapai maksud dan tujuannya di bidang kemanusiaan,Yayasan menjelaskan kegiatannya antara lain meningkatkan peran sertamasyarakat dalam pelestarian hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat, melaporkan pelanggaranpelanggaran di bidang kehutanan danlingkungan hidup kepada instansi berwenang, melakukan classaction/menggugat para perusak hutan

Bhakti Praja Mulia telah melakukanpenebangan kayu secara besarbesaran dan telah mengakibatkanterjadinya kerusakan kelestarian fungsi hutan di wilayah KecamatanPelalawan, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, oleh karena itu YayasanRiau Madani (PENGGUGAT) yang didirikan dengan salah satu tujuan untukmeningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutandan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas diterbitkannya objekgugatan tersebut; == 2292222 nn nnn one one oeMenimbang, bahwa

Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani (Bukti P1) ;Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan adalah untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutandan lingkungan hidup.

semakin menipis , hutan yang di sebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butiryang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992 )telah menjadi berkurang/ menipis , dan hal tersebut telah memicuterjadinya pemanasan global (global worming ), maka oleh sebab ituPENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutananyang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakatHalaman 8 dari 26 putusan Nomor Perdt 170/2017/ PT PBRyangdalam upaya pelestarian

ketentuan Pasal 73 UndangUndang Nomor41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 tahun 2004 tentang Pengesahan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 TentangKehutanan Menjadi UndangUndang;Bahwa ketentuan Pasal 73 UndangUndang No. 41 tahun 1999 tentangKehutanan tersebut memberikan hak kepada organisasi yang bergerak dibidang kehutanan untuk mengajukan gugatan perwakilan untukkepentingan pelestarian

UndangUndang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia berbunyi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hakkebebasan pribadi, fikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidakdiperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapanhukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlakusurutadalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapapun dan oleh siapapun;Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum hak gugat organisasikehutanan untuk kepentingan pelestarian

sebagaiberikut : Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sangatlah tidak mendasar dan tidakmemperhatikan buktibukti dan faktafakta persidangan, karena memangbenar secara langsung Pembanding tidak merasa dirugikan mengenaiadanya limbah B3 dilahan milik Terbanding V dan Terbanding VI, namunperlu. diketahui bahwa Pembanding adalah merupakan lembagapemerhati lingkungan hidup, orientasi kegiatan dan visi misi Pembandingberdasarkan akta otentik yang telah sah berdasarkan UndangUndangadalah mengutamakan dan focus pada pelestarian

lingkungan hidup; Bahwa misalkan Pembanding dapat memberikan contoh, yakni jikaterdapat limbah B3 di depan kantor Pembanding namun Pembandingtidak melakukan tindakan apapun, maka Pembanding pun patutlah untukdisalahkan, begitu juga hal yang sama dilakukan oleh Terbanding V danTerbanding VI, maka oleh karenanya Pembanding yang secara hakikikegiatannya untuk memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup danuntuk masyarakat dalam hal ini juga merasa dirugikan karena adanyapembiaran yang dilakukan oleh

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/07/1X/2007,tanggal 7 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, telah dinazzegelen dan dicocokkan dengan aslinya, bukti bertanda (P2)Asli Surat Rekomendasi dari Keuchik Gampong GeuceuIniem, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Nomor460/467/2018 tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda (P.3)Asli surat Pelimpahan Kasus Rumah Tangga dari BadanPenasehatan Pembinaan Pelestarian

Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakimberpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat taliperkawinan yang sah sejak tanggal 8 September 1987, sesuai denganpasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugatdengan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;Halaman 8 dari 14 Halaman putusan Nomor 336/Pat.G/2018/MS.BnaMenimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan P.4 yang dikeluarkakeuchik dan Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian

Bahwa setelah menembak ke4 (empat)ekor burung tersebut terdakwa berencana akan pulang namun dalam perjalanan pulangterdakwa ditangkap Petugas Penjaga hutan dan pada diri terdakwa disita barang bukti berupa :1 buah senapan angin, (satu) ekor burung Punglor Jali, 1 (satu) ekor burung Cucak Wilis, dan2 (dua) ekor burung jenis Manten yang sudah dalam keadaan mati.Bahwa kawasan TamanNasional Bromo Tengger Semeru adalah kawasan pelestarian alarm yang mempunyaiekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi

Bahwa kawasan TamanNasional Bromo Tengger Semeru adalah kawasan pelestarian aiam yang mempunyaiekosistem ash, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.Perbuatan terdakwa RIBUT IRAWAN SUHERMONO Bin NGATURI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat 2 huruf a UU No 5 tahun 1990 Jo pasal 40 ayat4 UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang

dilakukan pada tanggal 21 April 201 sebesarRp.200.000.000,00 diberikan secara tunai kepada Bambang Antasena.Bahwa pembayaran atas pembelian tanah tersebut dilakukan denganmenggunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang seharusnyadigulirkan kepada masyarakat, penggunaan dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) untuk pembelian tanah tersebut tenggangguoperasional kegiatan simpan pinjam sehingga kegiatan simpan pinjamterhenti pergulirannya selama dua bulan, hal ini bertentangan denganPenjelasan PTOX mengenai Pelestarian

dilakukan pada tanggal 21 April 201 sebesarRp.200.000.000,00 diberikan secara tunai kepada BambangAntasena.Bahwa pembayaran atas pembelian tanah tersebut dilakukan dengamenggunakan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang seharusnyadigulirkan kepada masyarakat, penggunaan dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) untuk pembelian tanah tersebut menggangguoperasional kegiatan simpan pinjam sehingga kegiatan simpan pinjamterhenti pergulirannya selama dua bulan, hal ini bertentangan denganPenjelasan PTOX mengenai Pelestarian

di Jorong Tabek Nagari TabekKecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan pemilik hak atasnama Paulo Ricke.Dirampas untuk NegaraAsli 1 (satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang PetunjukTeknis Operasional/PTO yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia.Asli 1 (Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Penjelasanyang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.Fotocopy dilegalisir 1 (Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaantentang Penjelasan X Pelestarian

Pengelolaan Kegiatan (UPK) Nagari Pariangansetelah berbadan hukum;Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2021/PT Pdg2)3)4)5)6)7)8)9)Asli 1 (satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang PetunjukTeknis Operasional/PTO yang diterbitkan oleh Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia.Asli 1 (Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaan tentang Penjelasanyang diterbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.Fotocopy dilegalisir 1 (Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaantentang Penjelasan X Pelestarian

Fotocopy dilegalisir 1 (Satu) bundel buku PNPM Mandiri Perdesaantentang Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana bergulir yangditerbitkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.5. Asli dokumen Surat Penetapan Camat (SPC) Pariangan Unit PengelolaKegiatan/UPK Kecamatan Pariangan PNPM Mandiri PedesaanKabupaten Tanah Datar dari tahun 2008 s/d tahun 2014.6.

memiliki hubungan pekerjaan ; Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Para Terdakwa adalahsama sama sebagai anggota kelompok tani nipah namun saksi tidakmenerima upah / gaji dari Para Terdakwa ; Bahwa selain saksi anggota kelompok tani nipah, saksi jugamerupakan sekretaris Desa Kwala Serapuh ; Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00Wib, saksi bersama Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipahlainnya melakukan kegiatan gotong royong merahabilitasi palun danmenanam mangrove guna pelestarian

padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tidak memilikihubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan ; Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Para Terdakwa adalahsama sama sebagai anggota kelompok tani nipah namun saksi tidakmenerima upah / gaji dari Para Terdakwa ; Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00Wib, saksi bersama Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipahlainnya melakukan kegiatan gotong royong merahabilitasi palun danmenanam mangrove guna pelestarian

pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tidak memilikihubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan ; Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan Para Terdakwa adalahsama sama sebagai anggota kelompok tani nipah namun saksi tidakmenerima upah / gaji dari Para Terdakwa ; Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00Wib, saksi bersama Para Terdakwa dan anggota kelompok tani nipahlainnya melakukan kegiatan gotong royong merahabilitasi palun danmenanam mangrove guna pelestarian

Terdakwa adalah ketua kelompok tani nipah yang berkerjasama dengan kementerian lingkungan hidup untuk mengelola kawasanhutan mangrove yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, Desa KwalaSerapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ; Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00Wib, Terdakwa bersama Terdakwa SAMSIR dan anggota kelompok taniHalaman 18 dari 32 Putusan Nomor 124/Pid.B/2021/PN Stbnipah lainnya melakukan kegiatan gotong royong rehabilitasi paluh danmenanam mangrove guna pelestarian

SAMSIR Als SAMSIR Bahwa Terdakwa adalah anggota kelompok tani nipah yangberkerja Sama dengan kementerian lingkungan hidup untuk mengelolakawasan hutan mangrove yang terletak di Dusun III Lubuk Jaya, DesaKwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ; Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 08.00Wib, Terdakwa bersama Terdakwa SYAMSUL dan anggota kelompoktani nipah lainnya melakukan kegiatan gotong royong rehabilitasi paluhdan menanam mangrove guna pelestarian kawasan hutan

Tahun 2002 TentangAcara Gugatan Perwakilan Kelompok, hak gugatan kelompok hanyalah dibenarkanterhadap pelanggaran hukum yang berkaitan dengan Undangundang PengelolaanLingkungan Hidup, Undangundang Tentang Perlindungan Konsumen dan Undangundang Tentang Kehutanan dan dengan segala persyaratan yang ditentukan untuk ituterutama berbentuk badan hukum atau yayasan dan dalam anggaran dasar organisasidisebutkan secara tegas dan jelas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebutadalah untuk kepentingan pelestarian

tujuan didirikannya organisasidisebutkan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota profesi arsiteklansekap, dengan cara meningkatkan pembinaan, pengembangan, perlindungan danpemberdayaan bagi anggota profesi arsitek lansekap serta berkelanjutan dansistematis dan sama sekali tidak ada mengatur tentang hakhak organisasi untukmengajukan gugatan dan atau tuntutan terhadap kebijakankebijakan yang dilakukanoleh pemerintah apalagi secara khusus mengatur tentang hak organisasi untukkepentingan pelestarian

Tahun 2002 Tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok, hakgugatan kelompok hanyalah dibenarkan terhadap Pelanggaran hukum yang berkaitandengan undangundang Pengelolaan Lingkungan hidup,Undangundang TentangPerlindungan Konsumen dan undangundang tentang Kehutanan dan dengan segalapersyaratan yang ditentukan dengan itu terutama berbentuk Badan Hukum atauYayasandan dalam Anggaran Dasar organisasi disebutkan secara tegas dan jelas bahwa tujuandidirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian

;Bahwa berdasarkan fakta gugatan terbukti Penggugat bukanlah merupakan Organisasidengan tujuan sebagaimana disebut diatas, dan kemudian dapat dipastikan jugabahwasanya dalam anggaran Dasar organisasinya yang dituangkan dalam akte Nomor 32tanggal 30 September 2013 tidak ada mengatur secara tegas dan jelas tentang tujuandidirikannya organisasi adalah untuk kepentingan Pelestarian Lingkunganhidup,Perlindungan konsumen dan Perlindungan Hutan.Bahwa dalam akta Organisasi Nomor 32 tertanggal 32 September

,pembangunan nasionaldan dunia internasional/global.4 Mempererat hubungan dan kerjasama dengan sesame anggota profesi arsitek lansekap5 Meningkatkan kesejahteraan anggota profesi arsitek lansekap dengan cara yangsebaikbaiknya dan professional.Menimbang,bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi profesi IKATANARSITEK LANSEKAP INDONESIA (IALI) diatas ternyata tidak ada mengatur secara tegasdan jelas tentang visi dan misi sert tujuan didirikannya organisasi Profesinya adalah untukkepentingan Pelestarian

Pidy Arachman Bin Kayadi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Unit VI Tiger Protection andconservation Unit (TPCU) yang bekerja untuk melakukan perlindungandan pelestarian Harimau Sumatra di areal Taman Nasional Kerinci Seblat; Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, tim patroli TNKS dikawasan hutan wilayah TNKS melakukan patroli rutin ke kawasan HutanWilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan SelaganRaya Kabupaten Mukomuko

melakukan kegiatan tersebut karenadiperintah oleh terdakwa SALDIN yang merupakan orangtua terdakwadan hasil dari penjualanannya akan dibagi oleh saksi SAHRUL kepadadari terdakwa SALDIN; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak merasa keberatan;Endi Mistamto Bin Rustam Effendi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Unit VI Tiger Protection andconservation Unit (TPCU) yang bekerja untuk melakukan perlindungandan pelestarian

Bahwa makna dari Kawasan Hutan Berdasarkan UndangundangNomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan di pasal 1 Ke 2 berbunyi kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagaihutan tetap dan berdasarkan pasal 6 dan 7 UndangUndang nomor 41 Tahun1999 bahwa Hutan mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi Konserfasi, FungsiLindung dan Fungsi Produksi kemudian Hutan Konserfasi terdiri dari kawasanHutan Suaka Alam, kawasan Hutan Pelestarian

Alam dan Taman Burukemudian berdasarkan pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KonserfasiSumber daya Alam Hayati dan Ekosistem bahwa Kawasan Pelestarian alamterdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alamdengan demikian bahwa Taman Nasional Kerinci Sebelat dapat dikategorikansebagai Hutan Konservasi; Bahwa lokasi kebun tersebut merupakan kawasan hutan yang beradadalam kawasan taman Nasional Kerinci Sebelat berdasarkan: Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901

Secara faktual, Pemohon II tumbuh secara swadaya ditengahtengah masyarakat dan bersama masyarakat, bergerakatas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkungan hidup,pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadaphukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia.

Putusan di atas terkait erat dengan objek permohonan, karenayang menjadi pokok masalah adalah penerbitan izin lingkunganyang melanggar RIRW Daerah atas dasar objek permohonan.Putusan ini membuktikan bahwa (i) ada kaitan langsung antaraperjuangan terhadap tata ruang dan perjuangan terhadaplingkungan hidup; dan (ii) Pemohon II memiliki Kepentingan untukmemperjuangkan penataan ruang yang baik dalam rangkamewujudkan pelestarian fungsi lingkungan hidup' secarapartisipatif;26.

Gangguan terhadap lingkungan dan kesehatanterutama akan terjadi karena adanya polutan yang dikeluarkan oleh PLTUCirebon yang berkontribusi dalam membentuk hujan asam maupun polusiPM 2.5, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi;Bahwa Pemohon Il dan Ill adalah Yayasan Wahana LingkunganHidup Indonesia (WALHI) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia(KNTI), yang disebut sebagai Pemohon Il dan Ill adalah organisasi yangterbentuk dengan tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup; danc.

Dalam menjalankan tugas dan perannyatersebut, badanbadan hukum perdata tersebut secara nyata dan terusmenerus telah membuktikan dirinya peduli terhadap fungsi pelestarian danpengelolaan lingkungan hidup, dan bahkan sampai sekarang juga telahmendayagunakan segenap kemampuannya sebagai saranapartisipasipublik dalam upaya mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaanlingkungan yang lestari dan berkesinambungan;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut MahkamahAgung ada hubungan sebabakibat (causal

Sedangkandi sisi lain Penggugat (sudah memegang SK Gubernur WIUP dan IUPEksplorasi) juga sudah menyampaikan keberatannya berdasarkaninformasi dan keterangan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya JawaHalaman 22 dari 111 halaman, Putusan Perkara Nomor : 67/G/2018/PTUN.SBY16.17.Timur, bahwa wilayah pertambangan atas nama CV.

Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 menjelaskanbahwa salah satu kawasan lindung nasional terdiri atas kawasansuaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya ;e.

Berkaitan dengan surat dari Sekretariat Daerah Provinsi JatimNomor : 545/2816/119.2/2016, tanggal 29 April 2016, menanggapibutir 2 surat tersebut bahwa sesuai gambar peta pada lampiran IUPEksplorasi bahwa lokasi izin terletak di luar SK Gubernur JatimNomor : 188/18/KPTS/013/2015, tanggal 14 Januari 2015, hal inidiperkuat oleh hasil penelitian dan kajian pihak Balai PelestarianCagar Budaya Jatim yang telah dilakukan pada bulan DesemberMenanggapi butir 4 surat Setda Pemprov Jawa Timur bahwa pihakBalai Pelestarian

MadeSukartha, CES ditolak dengan alasan adanya Situs Purbakala, padahalPenggugat sudah menyertakan bukti Hasil Penelitian dari BalaiHalaman 28 dari 111 halaman, Putusan Perkara Nomor : 67/G/2018/PTUN.SBY24.25.Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Mojokerto bahwa Tidak DitemukanSitus di area lokasi tambang yang Penggugat (CV. Wiratama Mandiri)Bahwa sesuai Surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timuryang ditujukan kepada Penggugat CV.

gugatan;10.Bahwa, sedangkan mengenai kedudukan lembaga dan/ataukedudukan organisasi dalam mengajukan gugatan, selain merujukpada Pasal 53 ayat Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dapat merujuk norma Pasal 92 UU 32Tahun 2009 tentang PPLH, yang menyatakan:1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidupberhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian

fungsilingkungan hidup;2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukantindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biayaatau pengeluaran rill. ;3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup; danHalaman 8 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLGc. telah melaksanakan kegiatan nyata

Bahwa Anggaran Dasar Penggugat Ill, Pasal 5, Pasal 6,menyatakan bahwa Penggugat Ill selaku organisasi ataulembaga, yang memiliki perhatian dan bekerja dalam kegiatanyang meliputi advokasi pemberdayaan masyarakat melaluibeberapa program tepat guna seperti pelestarian sumber dayaalam;c.

;DALAM EKSEPSI : BAHWA PENGGUGAT Ill TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDINGDALAM PERKARA A QUO, DENGAN PENJELASAN SEBAGAIBERIKUT:1.11.2Bahwa Penggugat Ill (Perkumpulan Sumsel Budget Center)mengklaim sebagai organisasi atau lembaga yang memilikiperhatian dan bekerja dalam kegiatan yang meliputi advokasi,pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program tepat gunaseperti pelestarian sumber daya alam.

Berbentuk Badan Hukum;b. menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup, dan;c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 91 UndangUndang lingkungan hidup jika diuraikan unsurunsur masyarakat memilikihak gugat harus: memiliki kepentingan untuk diri sendiri dan/atau kepentinganmasyarakat mengalami kerugian akibat pencemaran an/atau