Cilacap Jawa tengah, diantaranya berisi dokumen 1(satu) lembar Kwitansi bermaterai uang Pungutan yang ditandatangani TURINO,ST tertulis untuk pembayaran jasa konsultan dan titipan pajak tanggal 7 Nopember 2012.c. 1 (Satu) Buku Bank BRI Cilacap unit Kesugihan dengan nomor Rek : 3121-01- 015160-53-1. Atas nama SDN Dondong 05, Jl Gedung Sari RT 02 / RW 07 Kel Dondong Kec. Kesugihan Kab Cilacap.d.

Cilacap Jawa tengah, diantaranya berisi dokumen 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai uang Pungutan yang ditandatangani TURINO,ST tertulis untuk pembayaran jasa konsultan tanggal 29 Oktober 2012.d. 1 (Satu) Buku Bank BRI Cilacap unit Kroya dengan nomor Rek : 3117-01- 020405-53-7. Atas nama SDN Karangmangu 03, Jl Srayu 2 No 114 Karangmangu Kec Kroya Kab Cilacap.e.

Cilacap Jawa tengah, diantaranya berisi dokumen 1 (satu) lembar Kwitansi uang Pungutan yang ditandatangani TURINO,ST tertulis untuk pembayaran awal stok pembelian material tanggal 29 Oktober 2012.d. 1 (Satu) Buku Bank BRI Cilacap unit Kroya dengan nomor Rek : 3117-01-019312-53-9. Atas nama SDN Karangmangu 04, Jl. Bhayangkara Kel Karangmangu Kec. Kroya Cilacape.

Masing masing Kepala Bidang (Kabid) memiliki 3 Kepala Seksi dan Pora2 Kasi bahwa saksi tahu ada pungutan yang dilakukan oleh terdakwa bersama FITRIAIDAWATI alias WIWIT setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan olehpenyidik dari Polda Jawa Tengah yang besaran pungutan berdasarkanketerangan Kepala Sekolah berkisar 25% dari jumlah dana yang diterima. bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bersama FITRIA IDAWATIalias WIWIT yang melakukan pungutan kepada para Kepala Sekolah tidakbenar sesuai dengan

Dan saksi barumengetahui adanya penyimpangan sejak dilakukan penyidikan oleh Subdit IIITipikor Polda Jateng ternyata ada penyimpangan berupa pungutan yang dilakukanoleh terdakwa bersama WIWIT di SD se Kec.

Kesugihan kab Cilacap dan yangmelakukan pungutan tersebut adalah TURINO, ST. (terdakwa) ;Bahwa tindakan para kepala sekolah SDN Disdikpora Kec. Kesugihan Kab Cilacapyang memberikan uang kepada TURINO, ST.

Menghitung kerugian keuangan negara yaitu jumlah pungutan tersebutdikurangi dengan pengembalian uang, bahan bangunan dan biayaperencanaan serta pengawasan ;Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.381.168.541,(Tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh delapanribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan perhitungan :a. Jumlah pungutan terhadap sekolah Rp. 4.052.750.760, ;b.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang pungutan seperti uraian tabeldiatas, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksisaksi antara lain dari:1. Saksi SUDIYO HENDRO SUYOTO,S.Pd., selaku Kepala SDN Ciwuni 01 Kec.Kesugihan Kab.

Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU).

Bea Masuk33kepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU).Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas)hari uang pungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang/dikuasai oleh terdakwasendiri, selanjutnya sebagian

uang hasil pungutan tersebut diberikan kepada BendaharaPenerimaan dan dimasukkan ke rekening penampung milik kantor Bea dan CukaiEntikong di Bank BRI kantor kas Balai Karangan dengan nomor rekening032201000608307 kemudian dengan rentang waktu 2 (dua) hari sampai 3 (tiga) harisebagian uang tersebut disetorkan ke rekening KPPN Sanggau dengan nomor rekening032201000214302 dan sebagian besar lagi uang pungutan tersebut digunakan untukkepentingan pribadi terdakwa sendiri hingga mencapai lebih kurang

Bea Masukkepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU) .Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu sampai dengan dua minggu uangpungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang / dikuasai oleh terdakwa sendiri,selanjutnya sebagian uang hasil pungutan

Bea Masukkepada Bendahara Penerimaan sebanyak 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (limapuluh) dokumen PIB per bulan.Bahwa kemudian uang pungutan Bea Masuk tersebut ditampung dan disimpan sendirioleh terdakwa selama seminggu sampai dengan dua minggu sebelum diserahkan kepadaBendahara Penerimaan (saksi DUNDU) .Bahwa selanjutnya dengan rentang waktu seminggu sampai dengan dua minggu uangpungutan Bea Masuk dan PDRI tersebut dipegang/dikuasai oleh terdakwa sendiri,selanjutnya sebagian uang hasil pungutan

diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak, masih memenuhijangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 001/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masihharus dibayar sebesar Rp110.582.000 dan SO%nya adalah sebesarRp55.291.000.bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkanfotokopi bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang menunjukkan pembayaran 50%jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar dan PemohonBanding tidak dapat menunjukkan asli Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak (SSPCP) tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat PemohonBanding tidak

dapat membuktikan bahwa 50% dari tagihan pungutan importelah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 001/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013ditandatangani oleh Sdr.

Mustar Ahmad, MM melakukan pungutan dana kontribusi terhadapPeserta Diklat Prajabatan dimana Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MM memungut danakontribusi peserta pada gelombang kedua dari 660 (enam ratus enam puluh) pesertaCPNSD Gol. I, II dan HI yakni terdiri dari 654 (enam ratus lima puluh empat) pesertadari Kabupaten Banggai dan 6 (enam) orang peserta dari Kabupaten BanggaiKepulauan, dan besarnya jumlah pungutan dana kontribusi tersebut berdasarkan10keputusan Terdakwa Drs.

No. 117 K/PID.SUS/2014e Bahwa total pungutan dana kontribusi dari Peserta Diklat prajabatan CPNSDtahun 2009 adalah berjumlah 651 (enam ratus lima puluh satu) orang pesertayang nantinya sesuai dengan pernyataan Terdakwa Drs. Mustar Ahmad, MMdari pungutan dana kontribusi Peserta Diklat tersebut akan diganti sebagaimelalui anggaran Badan Diklat dan telah dianggarkan melalui DPA tahun 2010,dengan rincian sebagai berikut : NO GOL RINCIAN JUMLAH KET1.

Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III.a dan Eselon IIIb diLingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS LitbangKabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. I dan II setiap orang sebesar Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNS LitbangKabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol.

Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonII.a dan Eselon HI.b di Lingkungan Pemerintah Daerah KabupatenBanggai, tanggal 14 April 2008;1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNSLitbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol. I dan II setiaporang sebesar Rp.1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah);1 (satu) bundel arsip asli kuitansi pungutan Diklat Prajabatan CPNSLitbang Kabupaten Banggai Tahun 2009 untuk Gol.

Saiful Anwar Malang, selama Periode Agustus 2005 sampaidengan Mei 2008 terjadi selisih pungutan Jasa Sarana Pada Pelayanan Khusus/ODC diSMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwasendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerahdalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr. Saiful Anwar Malang, sehingga terjadi selisih penerimaan jasa saranapelayanan khusus ODC antara data pasien pada SMF Mata dan penerimaan jasa saranapelayanan medis pada bidang Mobilisasi dana. Pungutan Jasa sarana yang tidakdibayarkan oleh Terdakwa dr.

Saiful Anwar Malang, dan tidakmembayarkan sebagian pungutan jasa sarana ke sub bagian mobilisasi dana maka selamaPeriode Agustus 2005 sampai dengan Mei 2008, terjadi selisih pungutan Jasa Sarana PadaPelayanan Khusus/ODC di SMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkanoleh perbuatan terdakwa sendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugiankeuangan negara/daerah dalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr.

Saiful Anwar Malang sebesarRp. 60.800.000, (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) akibat dari pungutan jasasarana yang tidak dibayarkan juga oleh terdakwa dan para dokter mata lainnya.5.

Pasal 13 angka XI : pungutan pungutan, pajakpajak, pembebananpembebanan dan beabea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah diIndonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.65/B/PK/PJK/20127.

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehberlentangan dengan UndangUndang;Hal. 11 dari 28 hal.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudahsesual dengan UndangUndang yang berlaku; Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelisdiatas dengan alasan sebagai berikut:A.

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah ; Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah RI danPemohon Peninjauan Kembali, UndangUndang mengenai retribusidaerah No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atasUndang Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah belum ada.

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quodnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat No. 11 tahun 1957 tersebut dan karenanya pula, secara LexSpesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangandengan UndangUndang No.34 tahun 2000.

LUTHFIAHMAD/ TERDAKWA untuk melakukan pungutan ataumemungut kepada Kelompok Tani dengan Saksi;Bahwa sdr.

EDI YUSMIANTO, saya diminta untuk dibawaterlebih dahulu karena belum lengkap;e Bahwa setelah dana pungutan Jitut Jides terkumpul sebagian besar dari 13Kecamatan di Banjarnegara, namun ada beberapa kelompok tani yangbelum menyerahkan, Terdakwa bersama sdr. PRIYO RAHARJO telahmenyerahkan seluruh uang hasil pungutan dari kelompok tani dengancara dibungkus dalam kandi dirumah sdr.

dan setelah uang pungutan terkumpul diserahkan kepada saksi EDIYUSMIANTO.

Atas tugas melakukan pungutan itu, maka PRIYO RAHARJO dan saksiSAIRAN mendapatkan uang imbalan/jasa.

manfaat dana bantuan JitutJides, serta menyerahkan hasil pungutan itu kepada EDI YUSMIANTO.

Desa, selanjutnya pada tanggal 6November 2014, Terdakwa SUKARDI Bin ARBAl menandatangani kembaliPeraturan Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung Nomor 02Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03Tahun 2012 tentang Pungutan Desa yang mana dalam Pasal 3 huruf bdisebutkan terdapat Penerimaan Desa berupa Pungutan Rutinitas UsahaPasir Kasar dan Pasir Halus yang diterima oleh Desa sesuai kesepakatankedua pihak; Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA!

(sepuluh ribu rupiah per meterkubik) komoditas pasir bangunan, yang mana pembuatan pernyataankomitmen tersebut diarahkan oleh pihak Desa Air Seruk;Bahwa dengan dasar Peraturan Desa (PERDES) Nomor : 02 Tahun 2014tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Air Seruk Nomor: 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa, Peraturan Desa (PERDES) Nomor 03 Tahun 2012tentang Pungutan Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Nomor 01 Tahun2012 tentang Pungutan Desa, Terdakwa SUKARDI selaku Kepala Desa AirSeruk berani melakukan penarikan

dalam Pasal 3 huruf bdisebutkan terdapat Penerimaan Desa berupa Pungutan Rutinitas UsahaPasir Kasar dan Pasir Halus yang diterima oleh Desa sesuai kesepakatankedua pihak;Bahwa Terdakwa SUKARDI Bin ARBA!

Purworejo13 Bahwa Saksi menjadi Kaur Keuangan sejak tahun 2010 sekarang ; Bahwa Sebelum saksi yang menjadi Kaur Keuangan adalah Pak Kiswadi danwaktu itu saksi menjadi PLT iliili ; Bahwa yang saksi tahu, sewaktu mau ada program ajudikasi ada rembukmasalah tarikan/pungutan biaya ; Bahwa untuk warga dipungut biaya ajudikasi, dan dari pemerintah untukprogram ajudikasi tidak ada biaya ; Bahwa besar pungutan tersebut bagi yang telah terdaftar di Buku Cmembayar sebesar Rp.200.000, sedangkan yang belum sebesar

Honor PPAT dan saksi (apabila terjadi peralihan hak) .Bahwa program Ajudikasi sudah selesai semua dan tidak adamasalah;Bahwa semua perangkat Desa yang bertugas untuk memungut biayaajudikasi kepada warga ;Bahwa Saksi bertugas untuk memungut biaya ajudikasi pada wargaRw.05 sejumlah 124 bidang dengan seluruh pungutan yang saksiterima sebesar Rp.35.500.000,(tiga puluh lima juta lima ratusRupiah) ;Bahwa Pologoro dihitung 2% dari nilai jual tanah ;Bahwa Saksi sebagai Bendahara menerima pungutan pologoro

biaya yaitu untuk tanah yangsudah leter C dipungut Rp.200.000, sedangkan yang belum dipungut biayasebesar Rp.300.000, dan untuk di BPNnya gratis ;Bahwa biaya tersebut digunakan untuk pembuatan dan pemasangan patok,untuk ukur tanah, dan untuk Pak Camat Rp.10.000,/ bidang atau persertifikatBahwa dasarnya pungutan biaya tersebut adalah rembuk/musyawarah warga,BPD dan Perangkat Desa yang dijelaskan oleh Pak Lurah (Terdakwa) ;Bahwa saksi ikut melakukan pungutan dan dapat setoran dari warga sejumlah100

tahutahu ada meja,kursi dan kipas angin ;Bahwa pungutan ajudikasi ada yang menerima secara langsung untukpungutanpungutan tersebut adalah Pak Kades dan Pak Karno almarhum ;Bahwa yang ada pavingisasi adalah di RW.I dan II, itupun dananya dariADD(Alokasi Dana Desa) .Bahwa yang bertugas memungut uang pologoro adalah Ibu.

Pologoro tanah adalah pungutan desauntuk biaya peralihan atau pemindahan hak atas tanah.

kayu hasilproduksi akan terkena pungutan Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian NilaiTegakan yang totalnya sebesar 200% x harga patokan, sehingga apabilasebelumnya untuk setiap m?

kayu bulat telah dikenai pungutan PSDH dan DR,maka total pungutan yang wajib untuk dibayarkan adalah sebesar (200% xharga patokan) + PSDH + DR, apabila nilai pungutan ini ditambahkan denganbeban biaya produksi sesuai standar biaya produksi yang ditetapkan maka totalbeban biaya yang harus disediakan oleh pemegang izin untuk memproduksisetiap m3 kayu bulat sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran PNBP kepadanegara adalah sebesar (200% x harga patokan) +PSDH + DR + standar biayaproduksi per m3;Bahwa

Putusan Nomor 39 P/HUM/20144Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3)diatur dengan Peraturan Pemerintah.15.Penjelasan Pasal 35Ayat (1) Iuran izin usaha pemanfaatan hutan adalah pungutan yang dikenakankepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasan hutantertentu, yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.

Besarnya iurantersebut ditentukan dengan tarif progresif sesuai luas areal.Provisi sumber daya hutan adalah pungutan yang dikenakan sebagai penggantinilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.Dana reboisasi adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usahapemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangkareboisasi dan rehabilitasi hutan.

Termohon tidak sependapat dengan anggapanjargumentasi Pemohon dalampermohonannya yang menyatakan:Bahwa menurut Pemohon, kewajiban Ganti Rugi Tegakan dan PenggantianNilai Tegakan telah menimbulkan pungutan berganda (double counting/double tax) karena objek kewajiban PNBP yaitu hasil hutan kayu berkalikalidikenakan pungutan, seperti yang telahdipungut sebelumnya berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DanaReboisasi (DR).Terhadap alasanjanggapan Pemohon di atas, Termohon memberikan penjelasansebagai

Bahwa pungutan dilemar kemasyarakat lewat anak buahterdakwa kalau setuju lanjut kalau tidak setuju ya sudah ;4.

Bahwa pungutan di lempar ke masyarakat kalau sdetuju lanjut kalautidak setuju ya sudah ;4.

Prona yang dilakukan oleh saksi Abdul Hamidseluruhnya diserahkan kepada terdakwa begitu juga uang pungutan pronayang berasal dari Nasrullah dan H.

uang prona dari Hairudin sejumlahRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; Menimbang, bahwa selain terdakwa menerima uang pungutan Pronayang berasal dari saksi Abdul Hamid dan Hairudin terdakwa juga berturut turut menerim uang pungutan dari beberapa warga Desa Ritesebagaimana tercantum dalam bukti surat yang terdiri dari :83.

karena saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING mengatakan bahwaASAN KABAN membacoki sepeda motor milik saksi DANIEL BUJURMINSEMBIRING sehingga saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING tidak berani keluardari rumah kemudian terdakwa membawa senjata tajam jenis rencong tersebut keSimpang Pemda lalu diserahkan kepada saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING,bahwa saksi Esron Hutagaol, Ferdinan Bukti dan Roger Siahaan yang mendapatinformasi dari masyarakat kalau terdakwa bersama saksi DANIEL BUJURMINSEMBIIRING sering melakukan pungutan

(seratusribu rupiah) perbulan terhadap cafe dan pantai pijat (oukup) adalah berdasarkankesepakatan dengan pemilik cafe dan pantai pijat (oukup) tanpa memberikankuitansi, saksi Esron Hutagaol, Ferdinan Bukti dan Roger Siahaan mendapatinformasi dari masyarakat kalau terdakwa bersama saksi DANIEL SEMBIRING(berkas terpisah) sering melakukan pungutan liar terhadap cafecafe dan pantai pijat(oukup) disekitar Jl.Ngumban Surbakti Kec.Medan Selayang yangmengatasnamakan pemuda setempat (PS) sehingga warga sekitar

Saksi DANIEL BUJURMIN SEMBIRING als DANIEL bin SALAM SEMBIRINGBahwa saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Mei2015 sekitar jam 22.00 Wib di Rumah Makan Asido Jl.Bunga TrompetKec.Medan Selayang Kota Medan karena telah memiliki 1 (satu) bilah senjatatajam jenis rencong kepada terdakwa.Bahwa saksi bersama terdakwa melakukan pungutan liar tersebut di daerahJIl.Ngumban Surbakti Kec.Medan Selayang, sebanyak 3 tempat dan panti pijatsebanyak 5 tempat.Bahwa uang pungli yang diminta

setempat (PS) yang biasanya apabila terdakwamasuk ke cafecafe atau panti pijat sudah mengerti dan langsung memberikanuang tersebut.Bahwa saksi Daniel Bujurmin mempunyai masalah dengan Hasan Kabandimana Hasan Kaban hendak membacoki sepeda motor saksi sehinggaterdakwa meminjamkan 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk senjata tajamjenis rencong kepada saksi Daniel Bujurmin Sembiring.Bahwa terdakwa dan saksi Daniel Bujurmin Sembiring tidak ada memiliki ijindari pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan

Bahwa terdakwa mengenali saksi Daniel Bujurmin Sembiring yang ikutmelakukan pungutan liar bersama terdakwa dicafe dan panti pijat (oukup) diJl.Ngumban Surbakti dan juga terdakwa mengenali senjata tajam jenisrencong yang ditemukan pada saat penangkapan dan juga kuintansipembayaran pemuda SPSISPTI jaga malam dipertokoan JI.Ngumban Surbaktiuntuk bulan Mei sebesar Rp. 100.000.Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam berupa rencong terbuat dari besi

Sepanjang membawamanfaat bagi wisudawan peserta UPI dan masyarakat, saya kira pungutan sebagai kontribusikegiatan tambahan, tidak ada masalah.

Kalau ditanya apakah sah pungutan kontribusi dari calonwisudawan Rp.1.500.000, sedangkan petunjuk melalui surat edaran Wakil Rektor UT Pusatdan Katalog 2012 ditetapkan Rp.625.000,, sah saja karena itu kebijakan kepala UPBJJ UTPalu, atas saran panitia pelaksana. Kepala UPBJJ Palu (Terdakwa) dalam mengeluarkanpenetapan kontribusi pungutan Rp.1.500.000, sah menggunakan kewenangan diskresinyamengingat ada kegiatan tambahan panitia UPI yang akan dilaksanakan.

ALEXANDER, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengetahui diminta sebagai saksi sehubungan dengan dugaan adanya TindakPidana Korupsi tentang Pungutan tidak resmi / pungutan liar pada kegiatan Wisuda danUpacara Penyerahan Ijazah (UPI) Univeritas Terbuka (UT) Palu tahun 2011 s/d 2012.Bahwa saksi mengenal Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M. Kes., karena beliau pernahmenjabat sebagai Kepala UPBJJUT Palu.

PalBahwa sepengetahuan saksi pungutan dengan nilai total sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah)tersebut yang berinisiatif adalah Kepala UPBJJ UT Palu Sdr. Drs. H.

yaitu :> Pungutan sebesar Rp. 625.000, yang merupakan keuangan negara., dan> Pungutan sebesar Rp. 825.000, yang tidak termaksud dalam kategori keuangan negarasesuai dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2003.Bahwa untuk pingutan Rp. 625.000 merupakan keuangan Negara karena sudah diatur dalamketentuan UT Pusat dan Buku Katalog namun sisa dari pungutan Rp. 825.000, bukanmerupakan keuangan Negara karena diperoleh dari pungutan yang tidak sesuai denganketentuan namun penggunaannya diperuntukan seluruhnya

petugasmenerima uang dari pengunjung namun tidak diberikan sobekan tiket daripetugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwa bersama dengan anggotanyauntuk keperluan pribadinya;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa kebendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satujuta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan

tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Hal 3 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Petugas Destinasi yaituPemungut Uang Tiket masuk obyek Wisata Sendang Gila dan menyetorkanpotongan tiket dan hasil penjualan tiket 1 X 24 jam ke pembantu bendaharapenerimaan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Pariwisata UsahaJasa dan Sarana;Bahwa perbuatan terdakwa menerima pungutan masuk Obyek WisataSendang

liar dilakukan dengan cara petugasmenerima uang dari pengunjung namun tidak diberikan sobekan tiket daripetugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwa bersama dengan anggotanyauntuk keperluan pribadinya;Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pungutan tidak resmi di obyekWisata Sendang Gila sejak mendapat tugas dari Plt.Kepala Dinas Kebudayaandan Pariwisata, terus dilakukan walaupun terdakwa mengetahui hal tersebuttidak dibenarkan;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan

hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa kebendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satuHal 5 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Petugas Destinasi yaituPemungut Uang Tiket masuk obyek Wisata Sendang

Gila dan menyetorkanpotongan tiket dan hasil penjualan tiket 1 X 24 jam ke pembantu bendaharapenerimaan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi Pariwisata UsahaJasa dan Sarana;Bahwa perbuatan terdakwa menerima pungutan masuk Obyek WisataSendang Gila tidak diperbolehkan karena mengurangi Pendapatan Asli Daerahmeskipun terdakwa mengetahuinya terdakwa tetap melakukannya dan uanghasilnya kemudian dipergunakan untuk keperluan diri terdakwa sendiri atauorang lain;Bahwa terdakwa RADEN MAYANTO

ditentukan olehUndangUndang , pungutan berdasarkan musyawarah /tetapi kalau sudahditentukan oleh UndangUndang harus sesuai patokan sebagai dasarpungutan dari masyarakat;Bahwa pendapat saksi tentang musyawarah mengambil Pungutan dariMasyarakat adalah kantor BPN /Kel/kabupaten dengan adanya programsertifikat adalah pungutan kepada pendaftar untuk pendaftaran sertifikatsudah didasarkan oleh ketentuan tertentu dalam klasifikasi PNPB,pungutan yang boleh diajukan setoran seperti untuk lembur;Bahwa ketentuan

Penyalahgunaan wewenangitusendiri telah dilarang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan Pasal 16Huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 TentangPemerintahan Desa.Bahwa secara gramatikal pungutan liar memiliki arti pungutan yang tidakresmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang atau pungutan yangdilakukan tanpa izin resmi dari yang berwenang. Dalam kegiatan SMS yangberwenang menetapkan dan menerima pembiayaan SMS adalah KantorPertanahan Kabupaten.

Masyarakat harus berdasarkan ketentuan MenteriKeuangan; Bahwa pungutan yang dilakukan Kepala Desa diluar yang telah ditetapkanBPN adalah merupakan pungutan liar sehingga perobuatan Kepala desatersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya;Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telahmengajukan saksi Adecharge yang dengan disumpah telah memberikanketerangan sebagai berikut :1.

RB SULARTO, SH.M.Hum : Bahwa tindakan terdakwa Siswadi Bin Sukiban selaku Kepala DesaSambongrejo melakukan pungutan program SMS terhadap wargamerupakan pungutan liar memiliki arti pungutan yang tidak resmiditunjuk atau diakui oleh yang berwenang atau pungutan yang dilakukantanpa izin resmi dari yang berwenang. Dalam kegiatan SMS yangberwenang menetapkan dan menerima pembiayaan SMS adalahKantor Pertanahan Kabupaten. Dengan demikian perbuatan .

SISWADImelakukan pungutan biaya SMS dari warga dapat dikatagorikansebagai pungutan liar; Bahwa Pemungutan biaya pembuatan SMS oleh Kantor PertanahanKabupaten telah ditentukan akan dilakukan apabila berkas pengajuan/persyaratan telah dinyatakan lengkap oleh BPN dengan jumlah biayayang telah ditentukan. Biaya yang telah ditentukan oleh BPN untukpembuatan SMS tidak meliputi biaya konsumsi, biaya transportasi,68biaya jasa pengetikan dan uang jasa lapangan.

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, di kenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000, per Ha, per bulan. Buah kelapa sawit dibeli oleh KUDRaharja Tani Jaya dan di bentuk tugas yang menangani sebanyak 2 orang.2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya, dan uangnya disetor keKaur Desa/ Bendahara Desa I bulan sekali selama 12 bulan.3.

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, di kenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000, per Ha, per bulan. Buah kelapa sawit dibeli oleh KUDRaharja Tani Jaya dan di bentuk tugas yang menangani sebanyak 2 orang.2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya, dan uangnya disetor keKaur Desa/ Bendahara Desa 1 bulan sekali selama 12 bulan.3.

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, dikenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000,per Ha, perbulan. Buah kelapa sawit dibeli KUD RaharjaTani Jaya dan bentuk tugas yang menagani sebanyak 2 orang2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya dan uangnya disetor kekaur Desa/Bendahara Desa I Bulan sekali 12 bulan.3.

Yang telah dikuasaidan ditanami tanaman kelapa sawit wajib untuk membayar uang pungutan desa sebesarRp. 35.000, per Ha.

yang tidak resmi atau pungutan liardilakukan dengan cara petugas menerima uang dari pengunjung namun tidakdiberikan sobekan tiket dari petugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwabersama dengan anggotanya untuk keperluan pribadinya;Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa danditemukan hasil penjualan tiket yang belum disetorkan oleh terdakwa keHalaman 6 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN Mitrbendahara Dinas Kebudayaandan Pariwisata sejumlah Rp. 1.565.000, (satujuta

lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan penjualan tiketselama 1 (satu) minggu dan uang kas dari hasil pungutan tidak resmi sebanyakRp.524.000, (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Petugas Destinasi yaituPemungut Uang Tiket masuk obyek Wisata Sendang Gila dan menyetorkanpotongan tiket dan hasil penjualan tiket 1 X 24 jam ke pembantu bendaharapenerimaan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Retribusi PariwisataUsaha Jasa dan Sarana

yang tidak resmi atau pungutan liardilakukan dengan cara petugas menerima uang dari pengunjung namun tidakdiberikan sobekan tiket dari petugasnya yang selanjutnya dibagi oleh terdakwabersama dengan anggotanya untuk keperluan pribadinya;Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pungutan tidak resmi di obyekWisata Sendang Gila sejak mendapat tugas dari Plt.'

Uang kas dari Pungutan Tanpa tiket selama dua minggu sejumlahRp. 524.000, (lima ratus dua pulunh empat ribu rupiah);8.

uang tidakmemberikan ataupun merobek tiket dan terkumpul Pungutan uang tanpatiket;o Bahwauang dari pungutan tanpa tiket terdakwa gunakan bersama StafUntuk makan, dan dibagibagi bersama staf terdakwa, karena merekatidak dapat gaji dari Pemerintah Daerah Lombok Utara, serta adadisisinkan Kas untuk biaya kebersihan dan Bon Makan selanjutnyasisanya terdakwa bagi dengan staf;o Bahwa barang dan uang yang ditemukan = saat diamankan oleh PolresLombok Utara sebagai berikut :1.

Apabila warga tidak melakukanpembayaran kepada Terdakwa Il maka sertifikat tanahnya tidak akandiberikan atau akan ditahan sampai dengan pembayarannya dilunasi ;Pelaksanaan PRONA tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Tim Il yangdiketuai oleh Terdakwa Il dilaksanakan di Desa Lolelo dengan warga yangterdaftar kurang lebih sekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), Desa Wairoro dengan warga yang terdaftarkurang lebih sekitar 5 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 1.500.000

,(satu juta lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya dengan warga yangterdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp.5.000.000, (lima juta rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftarkurang lebih sekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 8.000.000,(delapan jutah rupiah) dan Desa Sagea dengan warga yang terdaftar kuranglebih sekitar 41 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 6.500.000, (enamjuta lima ratus ribu rupiah) dan seluruh warga yang mendaftar di lima Desatersebut

No. 1370 K/Pid.Sus/2010yang mempunyai inisiatif untuk melalukan pemungutan tersebut adalahTerdakwa Il ; Pelaksanaan PRONA tahun 2008 dilaksanakan pada 2 desa yaitu DesaKobe Gunung dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 60 wargadan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah) danKobe Pelipis dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 68 wargadan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah) danuang yang terkumpul sebesar Rp.

,(satu jutah lima ratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya dengan warga yangterdaftar kurang lebih sekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp.5.000.000, (lima jutah rupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftarkurang lebih sekitar 50 warga dan pungutan yang berjumlah Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) dan Desa Sagea dengan warga yang terdaftar kurangHal. 14 dari 37 hal.

lebih sekitar 68 wargadan pungutan yang berjumlah Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah) danuang yang terkumpul sebesar Rp.

DAVID HARIANJA Als DAVID menyerahkanuang tersebut kepada Terdakwa pihak kepolisian terlebin dahulumelakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari meminta secara paksakepada para supir truk CPO selanjutnya disetorkan kepada Sdr.Apengyang merupakan pimpinan dari Terdakwa; Bahwa, jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada paraSupir Truk CPO tergantung dari perusahan mana truck tersebutberoperasi jika PT.EMA maka uang pungutan sebesar Rp.100.000,(Seratus Ribu Rupiah)

David Harianja Als David selaku supir trukCPO dengan memaksa; Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawalliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai oleh Sdr.David Harianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak DesaKepenuhan Timur Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, kemudianTerdakwa meminta sejumlah uang yang besarnya sejumlahRp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan melakukanpengancaman apabila tidak diberi akan dipecahkan kaca truk tersebut; Bahwa sebelum Sdr.

David Harianja Als David selaku supir truk CPOdengan memaksa;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawaliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai oleh Sdr. DavidHarianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur Kec.Kepenuhan Kab.

David Harianja Als David selaku supir truk CPOdengan memaksa;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawaliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai olen Sdr. DavidHarianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak Desa Kepenuhan TimurKec. Kepenuhan Kab.

lokasi, sedangkan besi pendek pada pilar di lipat dan betonnya pecahkan; Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan Saksi sempat teringat akankehadiran Warga Desa Benihading pada hari sebelumnya tanggal 4November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atas Nama Daswan, Marjuki,Yoris Dan Dedi, yang bertemu saya di kantor desa menyampaikan bahwaanak muda di atas mereka sedang minum dan rencananya setelahminum mau bongkar GET (pintu masuk ) dibawah dan mau bikin kacau,dan meminta Saksi untuk menjelaskan mengapa adanya pungutan

dimata air Weilawan; Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa adanya pungutan itu karenaadanya Peraturan Desa Panama, lalu Saksi sampaikan kepada keempatWarga Desa Benihading tersebut untuk pulang sampaikan kepada anakanak bahwa jangan lakukan hal itu (bongkar dan bikin kacau) dan kalaukebijakan Pemerintah Desa ini merugikan kepentingan masyarakat, makasampaikan kepada kepala Desa Benihading, supaya Saksi fasilitasipertemuan untuk penyelesain, dan setelah itu keempat warga DesaBenihading tersebut

pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di mata air Weilariq dandatang saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi menemui Saksi dansaudara Daswan mengatakan kepada Saksi bahwa anak anak diatassedang minum mabuk, mereka mau turun tapi, Saksi bilang biar Saksilebih dahulu ke bawah tanya, dan saudara Daswan bilang kamu punyaaksi pungutan

sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengankejadian pengrusakan;Bahwa kejadian pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari Leuwayan dalam suatuurusan dan sesampainya dirumah Saksi melihat ada banyak warga yangsedang berada di rumah Saksi, dan dan masyarakat menyampaikanbanyak keluhan terkait pungutan

retribusi air bersih di mata air Weilawanyang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panama;Bahwa tujuan pungutan retribusi air masih menurut masyrakat belumjelas, sehingga masyarakat desa Benihading merasa tidak puas,sehingga masyarakat secara spontan pergi ke mata air Weilawan danmembongkar portal/pipa palang pintu masuk;Bahwa menurut Saksi akibat kerusakan palang pintu (pintu. masuk)tersebut, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebihRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa