S.2407/WPJ.07/KB.08/95 tanggal 30 Maret 1995 yang menyatakan bahwa NJOP bumi tahun1994 untuk lokasi tanah Perumka yang ada di JI. Bobojong Desa GintungKerta, Kec.

KAI),SEPTA T RAMADIN, SARMADI, AGUS HARI, GAZALI UMAR, IR.PY SUYATNO (almarhum), KOMARI (almarhum), JOKO SUROJO,SUDIRMAN, SUKANDI, TOTON (almarhum), MISBACH,ISMANYONO dan ATIK PALWANI dengan hasil rapat sebagai berikut1) Dalam hal menaksir harga tanah Perumka di KlariCitarum,Tim Sepakat dibedakan dalam dua harga :a) Untuk lahan seluas 60.985 m2 yang dijual kepada PT ,Mitraiase Ekaperwira dengan harga NJOP tertinggi yaituRp. 6000, per M2 karena untuk keperluan bisnis /pabrik;b) Untuk lahan seluas

10.595 M2 yang akan dijual kepadapara penghuni dengan harga NJOP terendah yaitu Rp.5000, per M2, dengan pertimbangan untuk hunian dan2) Untuk pembelian tanah seluas 10.959 M2 oleh para penghuni,disarankan melalui PT Mitrasetia Ekaperwira yang sudahmenyetujui dengan persyaratan: harga tanah yangdisampaikan kepada para penghuni harus sama denganharga yang telah diputuskan oeh tim yaitu sebesar Rp. 5000,per M2 , dan dibuat perjanjian antara PT.

MITRASETIA EKAPERWIRAseluas 60.985 m2 diambil dari nilai NJOP tertinggi yaitu Rp. 6000/m2(enam ribu rupiah per meter persegi) sehingga diperoleh taksiranharga tanah sebesar : 60.985 m2 X Rp. 6000; = Rp. 365.910.000,(tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);Harga tanah yang dijual kepada penduduk seluas 10.595 m2 diambildari nilai NJOP terendah yaitu Rp. 5000/m2 sehingga diperolehtaksiran harga sebesar 10.595 m2 X Rp. 5.000, = Rp. 52.975.000,(lima puluh dua juta sembilan

MITRASETIA EKAPERWIRAseluas 60.985 m2 diambil dari nilai NJOP tertinggi yaitu Rp. 6000/m2(enam ribu rupiah per meter persegi) sehingga diperoleh taksiranharga tanah sebesar : 60.985 m2 X Rp. 6000; = Rp. 365.910.000,(tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);b) Harga tanah yang dijual kepada penduduk seluas 10.595 m2 diambildari nilai NJOP terendah yaitu Rp. 5000/m2 sehingga diperolehtaksiran harga sebesar 10.595 m2 X Rp. 5.000, = Rp. 52.975.000,(lima puluh dua juta sembilan

Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.Nilai Jual Objek Tanah :Hal ini dapat dilihat dari : NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik nama ke SyafriSt Pangeran) dengan Nomor Objek Pajak 137502000400502110 dimana didalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 NJOP PBB/m2Rp.27.000.M2 luas NJOP PBB/m2 Rp.149.256.000,.

NJOP tanah Milik Jamaran St Lembang Alam (belum balik nama Atis Mayuti)Nomor Objek Pajak 137502000400201160, dimana di dalam penghitunganNJOP PBB tersebut luas tanah 2.764 NJOP PBB/m2 RP 82.000.M2 luas NJOPPBB/m2 Rp.226.648.000..Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj.

;e Permohonan yang bersangkutan;e Pajaknya (NJOP);e KTP, para pihak;e Bahwa maksud dari NJOP dipedomani agar jangan meyimpang dari aturan ;e Bahwa jual beli boleh diatas NJOP maupun dua kali lipat harganya dari NJOP ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;40.

atau nilai nyata sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi.

NJOP tanah milik Syafri ST PangeranHIm. 251 Putusan Pidana No. 08/Pid.B/TPK/2011/PN PDG.252seluas 5.528 M2 adalah Rp 27.000/m2, maka penghitungan NJOP PBB tersebut adalah luastanah dikalikan dengan NJOP, maka jumlah NJOP PBB /M2 adalah 5.528 M2 X Rp27.000,=Rp 149.256.000,Menimbang, bahwa NJOP untuk tanah milik Atis Mayuti dulunya adalah tanahJamaran St Lembang Alam seluas 2.764 M2, maka penghitungan NJOP PBB nya adalah2.764 M2 X Rp82.000,.= Rp 226.648.000 ;Menimbang dengan memperhatikan NJOP tahun

Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464.000, x 3,515.25 M2 x 5 Tahun = Rp.326,215,200,2) Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Jan s/d31 Des 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464.000, x 3,515.25 M2x 1 Tahun = Rp.40,776,900,3) Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan)= 1% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah= 1% x Rp.464.000, x 3,515.25 M2 = Rp.16,310,760,Jumlah (1+2+3) ... = Rp.383,302,860.

,Halaman 9 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2020/PT MDNMDN5) Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke2 / 01 Jan s/d6)2)8)31 Des 2017= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.702.000, x 3,515.25 M2 x 1 Tahun = Rp.40,776,900,PPN 10% ... = Rp.4,077,690,Jumlah (5)... = Rp.44,854,590,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke3 / 01 Jan s/d31 Des 2018= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 3,515 M2 x 1 Tahun = Rp.40,776,900

,PPN 10% ... = Rp.4,077,690,Jumlah (6)... = Rp.44,854,590,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke4 / 01 Jan s/d31 Des 2019= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 3,515 M2 x 1 Tahun = Rp.

+Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01 Jan s/d31 Des 2020= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 3,515 M2 x 1 Tahun = Rp. ,PPN 10%... = Rp. ,Jumlah (8)... = Rp.

=Rp. 209,981,750,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke4 / 01 Jan s/d31 Des 2019= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa PerjanjianHalaman 12 dari 42 Halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2020/PTMDNRp.= 2.5% x Rp. 464.000, x 16,456.25M2 x 1 Tahun =PPN 10% ... = Rp.,Jumlah (7)... = Rp. y8) Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01 Jan s/d31 Des 2020= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 16,456.25M2 x 1 Tahun =PPN 10% ... = Rp.

) tahun2003 dan NJOP tahun 2010 dengan perincian sebagai berikut : Blok B2:Luas 39.715 M?

X NJOP Tahun 2003 Rp. 2.184.400, (dua juta seratusdelapan puluh empat ribu empat ratus Rupiah) = Rp. 160.415.782.800, (seratus enam puluh milyar empat ratus lima belas juta tujuh ratusdelapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);Total Selisih Harga berdasarkan NJOP 20102003Rp. 294.526.432.200, (dua ratus sembilan puluh empat milyar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus Rupiah);Jumlah Selisih Harga berdasar NJOP Tahun 20102003 untuk Blok B2,B3, B78, C7 = Rp. 695.476.744.400

)tahun 2003 dan NJOP tahun 2010 dengan perincian sebagaiberikut: Blok B2: Luas 39.715 M?

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengalihkan sahamsahamnya kepada Tergugat sebesar 5%, Tergugat Il sebesar 18%dan Tergugat Ill sebesar 11%, dimana pada saat pengalihan tersebutPenggugat memberikan perhitungan nilai saham berdasarkan selisihperhitungan NJOP tahun 2003 dan NJOP tahun 2010.

(NJOP) tahun 2003 dan NJOP tahun 2010 dengan perincian sebagaiberikut: Blok B2: Luas 39.715 M? x NJOP Tahun 2010 Rp. 6.195.000, (enam jutaseratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) = Rp. 246.034.425.000, (duaratus empat puluh enam milyar tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu Rupiah). Luas 39.715 M?

Sedangkan NJUOPdari tanah tersebut sebesar Rp1.032.000 permeter persegi danbangunan seluas 200 M* dengan NJOP Rp310.000/M?, sehingga totalNJNOP tanah dan bangunan untuk tanah SHM Nomor 340 yakni obyeksengketa sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp2.951.000.000.(dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta rupiah);Sementara harga umum atau harga pasaran dari tanah dan bangunan SHMNomor 340 tersebut adalah Rp5.000.000,/M?X2.800 M?

Foto copy SPPT PBB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan Dan Asset Kota Kediri tahun 2014, tertanggal 02Januari 2014 bahwa tanah di Jalan Kapten Tendean Kota Kediridengan obyek pajak: Bumi, Luas: 2.800 M, NJOP/meter persegi sebesar Rp1.032.000,,total NJOP: Rp2.889.000.000,; Bangunan, Luas: 200 M*, NJOP/meter persegi sebesar Rp310.000,,total NJOP: Rp82.000.000,;Jumlah NJOP tanah/bangunan tanah SHM Nomor 340 tersebut adalah:Rp2.951.000.000, (dua miliar sembilan ratus lima

Bahwa ini sangat merugikan pihak Penggugat karena nilai NJOP tanahberdasarkan SPPT PBB tersebut sudah berada diangka Rp.4.605.000,(empat juta enam ratus lima ribu rupiah) /meter2 sehingga apabila nilai NJOPtersebut dikalikan dengan luasan tanah seluas 177 meter2 memang akandiperoleh angka Rp815.085.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah).Bahwa Penggugat mendapatkan info yang valid dan terpercaya bahwaberdasarkan Salinan atau Kutipan Risalah Lelang No.432/23/2020 tanggal 24September 2020, Sertipikat

Hak Milik (SHM) No.5198 telah laku terjualdisekitar angka Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), angka ini sangatmerugikan Penggugat, karena nilainya hanya berada di bawah nilai NJOP,sementara faktanya harga pasaran tanah diwilayah tersebut berada jauhdiatas nilai harga NJOP;7.

Bahwa harga pasar yang berlaku diwilayah tersebut, pada waktu itusudah mencapai angka kurang lebih sekitar Rp8.000.000,00/meter2 danapabila dikalikan dengan luasan seluas 177/meter2 akan diperoleh angkaRp1.416.000.000,00 sehingga apabila dijual secara lelang dengan telahditerbitkannya Salinan atau Kutipan Risalan Lelang Nomor : 432/23/2020tertanggal 24 September 2020 dengan tingkat harga Rp700.000.000,00(dibawah harga NJOP) Penggugat telah mengalami kerugian sebesar kuranglebih Rp700.000.000,00 (

immateril kepada Penggugatdengan rincian sebagai berikut:Kerugian Materil: Bertambahnya hutang pokok dari Penggugat kepada Turut Tergugat IIdan kepada Tergugat dari nilai hutang pokok sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat sebesarRp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Penjualan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.5198 yang jauh dibawah hargapasar bahkan harganya dibawah nilai NJOP

No. 1970 K/Pid.Sus/2014diberikan 60 % (enam puluh persen) dari nilai jaminan dan tidak berpatokpada NJOP dan mengikuti nilai harga pasar.

Perhitungan yang dilakukan oleh ahli hanya sebatas nilai NJOP yangdiberikan oleh penyidik tanpa adanya harga pembanding lainnya, secarahukum NJOP bukanlah harga transaksi jual beli akan tetapi sebagaimanapenjelasan dalam UndangUndang Nomor: 20 tahun 2000 Perubahandari UndangUndang Nomor : 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan HakTanah dan Bangunan (BPHTB), lebih tegas lagi disebutkan NJOP bukansebagai nilai harga Transaksi,akan tetapi NJOP adalah Nilai Pajak Bumidan Bangunan dengan cara mengalikan

No. 1970 K/Pid.Sus/2014sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, yang dimasuddengan NJOP Pasal 1 ayat (1) adalah :Nilai Jual Objek pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,bilamana tidak terdapat ransaksi jual beli, NJOP ditentukan melaluiperbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau niai perolehanbaru , atau NJOP pengganti ;Bahwa hal tersebut telah digelapkan oleh Judex Factie, bahkan dalamputusan

Nomor : 3 tahun 2007tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden termuat dalamaturan yaitu :Pasal 28 ayat (2) Tim Penilai harga tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan padaNilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnyadengan memperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapatberpedoman pada variabel variabel lainnya;Bahwa berdasarkan aturan hukum Ganti rugi tersebut sangat jelas terlihatpembayaran ganti rugi tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukandiatas

NJOP dengan mengikuti harga pasar artinya pertimbangan hukumJudec Factie Tingkat Pertama tersebut telah melakukan pengkaburan danpenggelapan terhadap aturan hukum;Maka untuk itu jelas pengertian NJOP bukan sebagai nilai transaksi, akantetapi sebagaimana termaktup dalam Undang Undang Nomor :20 tahun2000 Jo Undang Undang Nomor :21 tahun 1997 tentang Bea PerolehanHak Tanah dan Bangunan ( BPHTB) ; dan Pasal 1 ayat (1) dari peraturanMenteri Keuangan Nomor : 150/PMK.03/2010 tahun 2010, TentangHal. 57

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas,Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimenuntut ganti rugi kepada PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 50 %(lima puluh persen) sesuai Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) atas tanah dan bangunan a quopada saat ini dan/atau di kemudian hari,mengingat uang yang telah dikeluarkan olehTergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atastanah dan bangunan a quo yaitu pembayaranuang kunci sebesar 80 % (delapan puluhpersen) dari harga tanah dan bangunan a quo,pembayaran

No. 135K/Pdt/2010Bahwa ganti rugi/kKompensasi pengosongan atas tanah danbangunan a quo kepada Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi dihitung sesuai NJOP (Nilai Jual Obiek Pajak)pada tahun 2008 yaitu) sebesar Rp.956.989.000, x 50% =Rp.478.494.500, (empat ratus tujuh puluh delapan jutaempat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)dengan perincian sebagai berikut NJOP atas sebidang tanah dan bangunanSertifikat Hak Milik No.21/Pendjaringan sebesar ......Rp.531.375.000, NJOP atas sebagian dari

sebidang tanah danBangunan Sertifikat Hak Milik No.20/Pendjaringansebagian seluas kurang lebih 98 m2sebesarRp.425.614.000, +Rp.956.989.000, Namun di kemudian hari disesuaikan dengan NJOP pada saatitu.Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugatdalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri JakartaBarat supaya memberikan putusan sebagai berikut1.

Namun di kemudian hari disesuaikandengan NJOP pada saat itu.Dalam Konvensi dan RekonvensiMenghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriJakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu) putusan No.466/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 7 Agustus 2008 yangamarnya sebagai berikutDALAM KONVENSDALAM EKSEPSIMenyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARA1.

No. 135K/Pdt/2010Maka sangat beralasan dan wajar Pemohon' Kasasimeminta ganti rugi sebesar 50% dari NJOP atas tanahdan bangunan a quo kepada tTermohon Kasasi yangdihitung sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) padatahun 2008 (bukti T/PR 14) yaitu sebesarRp.956.989.000, x 50% = Rp.478.494.500, (empatratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilanpuluh empat ribu lima ratus rupiah), namun dikemudian hari disesuaikan dengan NJOP pada saat itu.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah

Bahwa judex yuris dalam putusannya tersebut antara lain tidakmempertimbangkan bukti keterangan surat berupa Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) yang memang semula tidak pernah diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Tergugat. Dan untuk menguatkan alasanpermohonan = peninjauan = kembali ini Pemohon PeninjauanKembali/Tergugat mohon agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligusmembandingkannya ;Perlu Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat jelaskan bahwa nilai ganti rug!

No. 82 PK/Pdt/2009Pengadilan Tinggi, di mana dalam pemeriksaan perkara pada tingkatPengadilan Negeri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidakmempertimbangkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pada lokasi tanah yangmenjadi sengketa, yaitu sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) permeter.

Seandainya Majelis Hakim mempertimbangkan NJOP (Nilai JualObjek Pajak) pada lokasi tanah yang menjadi sengketa tahun 2005, makaganti rugi tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 139 GS Nomor 289 Tahun 1981seluas 1.563 M2 adalah seharusnya sebesar Rp 200.000, x 1.563 M2 = Rp312.600.000, (tiga ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) bukan Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Bahwa pengajuan bukti surat NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)sebagaimana terlampir, ini didasarkan pada Peraturan Presiden RepublikIndonesia No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwamenyangkut ganti rugi bagi tanahtanah masyarakat yang terkenabangunan fasilitas umum/pemerintah didasarkan pada NJOP (Nilai JualObjek Pajak) ;4.

Camat Pontianak Utara dengan surat Nomor590/Pem/UTR/2008 tanggal 9 Desember 2008 perihal Informasi hargapasar setempat, namun surat balasan dari camat tersebut hanyaberdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 14 Akte tanggal 7 Nopember 2008milik saksi Usman bukan berdasarkan Akta Jual Beli.Bahwa saksi Rudi Enggano selaku Kepala BPKKD Kota Pontianakmengirimkan surat Nomor : 590/346/II/BPKKD tanggal 13 Desember 2008kepada Kantor Pelayanan PBB Kota Pontianak guna memperoleh informasiNilai Jual Objek Pajak (NJOP

) pada lokasi tanah di jalan Sungai Malaya,Hal 5 dari 47 hal putusan No 20/PID.SUSTPK/2017/PT KALBARyang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diserahkannya Surat PemberitahuanPajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NJOP masing masing tanahyang akan diganti rugi oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagaiberikut :v Atas nama Ahmad Abdullah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M?.

v Atas nama Fatimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.v Atas nama Mokhtar Abdullah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M?.v Atas nama M. Mulyadi, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.v Atas nama Halimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.v Atas nama Rauda, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.

) pada lokasi tanah di jalan Sungai Malaya,yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diserahkannya Surat PemberitahuanPajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NJOP masing masing tanahyang akan diganti rugi oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagaiberikut :v Atas nama Ahmad Abdullah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M?.

v Atas nama Fatimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.Hal 17 dari 47 hal putusan No 20/PID.SUSTPK/2017/PT KALBARv Atas nama Mokhtar Abdullah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M?.v Atas nama M. Mulyadi, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.v Atas nama Halimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.v Atas nama Rauda, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M?.

Idris Tanah 150 M2 Rp154.845.000 Rp164.633.00 DiterimaYusuf Bangunan Rp147.044.000 0 sebanyak 2X127 M2 Rp1.420.000 dari Santoso diLainlain Total Rp303.309.000 Graha KuringNjop siptt NJOP Rp159.663.000Rp537.000/m Rp1032.300 (25/12/2005)2 (10%) diterima diKantor PU & TARp5.000.000(26/12/2006)Lurah KW ikut3. Drs. Tanah 250 M2 Rp258.075.000 Rp119.784.00 Sebanyak 2XSarwo Njop siptt NJOP 0 dari Santoso diEdhy Rp614.000/ Rp1032.300 Graha KuringM2 (10%) Rp114 784.000 Hal. 13 dari 60 hal.

Sih Tanah 124 M2 Rp601.529.500 Rp111.200.00 Dibayarkan 2XRahayu Bangunan Rp190.124.700 0 dari Santoso diTotal Njop NJOP RM Cibubursiptt Rp1032.300 Rp106.200.000Rp537.000/M (10%) Dan yang kedua2 di Sudin PU& TARp5.000.0005. H. Luas Tanah Rp129.037.500 Rp57.056.500 Sebanyak 2XSumarno 125 M2 Lain .

303.309.000 Rp159.663.000siptt NJOP Rp (25/12/2005)Rp537.000/m 1932.300(10%) diterima di2 Kantor PU & TARp5.000.000(26/12/2006)Lurah KW ikutDrs.

Tanah 250 Rp258.075.000 Rp119.784.00 Sebanyak 2XSarwo M2 NJOP 0 dari Santoso diEdhy Njop siptt Rp1.032.300 Graha KuringRp614.000/M (10%) Rp114 784.0002 (25/12/2006) danKantor PU & TARp5.000.000.(26/12/2006)Sih Tanah 124 M2 Rp601.529.500 Rp111.200.00 Dibayarkan 2XRahayu Bangunan Rp190.124.700 0 dari Santoso diTotal Njop NJOP RM Cibubursiptt Rp1.032.300 Rp106.200.000Rp537.000/M (10%) Dan yang kedua2 di Sudin PU& TARp5.000.000.H.

Rp940.000 dari Santoso dilain NJOP Rp129.977.500 Graha KuringRp1032.300 Rp52.400.000(10%) (25/12/2006) dan di Kantor PU & Hal. 28 dari 60 hal.

Harga pengganti tanah, NJOP dan harga pasaran sekitar lokasitanah hak milik Penggugat @Rp6.000.000,00 x 307 m?Rp1.842.000.000,00;c. Harga pengganti tanaman Rp30.000.000,00;d. Harga pengganti saham, PPH dan lainlain Rp50.000.000,00;e. Total harga pengganti wajar Rp2.022.000.000,00;6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walaupun adabantahan, banding, kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali;7.

Harga pengganti tanah, NJOP danharga pasar sekitar lokasi tanah hakmilik Pemohon Banding @ Rp6.000.000,00 Rp1.842.000.000,00;c. Harga Pengganti tanaman Rp 30.000.000,00;d. Harta pengganti saham, PPH, dan lainlain Rp 50.000.000,00;e. Total harga pengganti wajar Rp2.022.000.000,00;5.

Harga pengganti tanah, NJOP danharga pasar sekitar lokasi tanah hak milikPemohon Kasasi @ Rp6.000.000,00/meter x 307 m? Rp1.842.000.000,00;c. Harga Pengganti tanaman Rp 30.000.000,00;d. Harta pengganti saham, PPH, dan lainlain Rp 50.000.000,00;e. Total harga pengganti wajar Rp2.022.000.000,00;5.

Bahwa bukti (P08 dan P09) tentang Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangBumi dan Bangunan tahun 2012 dan 2013 dan juga bukti ini menerangkantentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas objek sengketa per meter adalahRp702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah) artinya nilai jual sesuai NJUOP sajajauh dari harga jual beli purapura/semu yang didaku oleh Tergugat tersebutsehingga sangat tidak mungkin (onmogelijk) dan tidak masuk akal apabilatanah dan bangunan milik Penggugat dijual hanya dengan hargaRp208.000.000,00

Bahwa keterangan saksi Ahli yang direkayasa sebagaimana dalampertimbangan hukum putusan Judex Facti Tingkat Pertama halaman 43alenia ke3 tertulis sebagai berikut:...menimbang, bahwa mengutip keterangan saksi ahli dari Penggugat TaufikEl Rahman, S.H., M.H., Menyatakan jual beli harga dibawah NJOP kalau itusudah ada kesepakatan para pihak tidak jadi masalah, jual beli tanah hargadibawah NJOP itu sah karena NJOP itu hanya untuk menentukan biaya baliknama sertifikat tanah....

,M.H., tidak pernah menerangkan hal yang demikian justru sebaliknya saksiahli Taufik El Rahman, S.H., M.H., di bawah sumpah di hadapan MajelisHakim menerangkan bahwa jual beli di bawah NJOP itu tidak diperbolehkandan harga tanah tersebut setidaktidaknya sesuai aturan minimal harus diatas NJOP (NJOP + 20 %) sehingga bisa lolos administrasi falidasi pajak dansesuai aturan biasanya di bagian perpajakan akan menolak apabila suatuobjek tanah tersebut dijual sesuai NJOP apalagi di bawah NJOP;Keterangan

saksi ahli Taufik El Rahman, S.H., M.H., dalam pertimbanganhukum yang direkayasa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi ahlisebagaimana tertulis dalam putusan Judex Facti halaman 34 point terakhir,sebagaimana kami kutip sebagai berikut:pahwa jual beli di bawah NJOP itu tidak bisa karena NJOP untukmenentukan biaya balik nama;Bahwa oleh karena sudah sangat jelas keterangan saksi ahli yangdimanipulasi oleh Judex Facti maka mohon kepada yang terhormat MajelisJudex Juris Pemeriksa Perkara a quo

hukumhutang piutang dengan jaminan tanah yang dapat ditebus kembali oleh siberhutang tetapi apabila tidak dapat ditebus kembali maka terhadapbarang jaminan tanahnya si berhutang akan hilang dan beralih haknyakepada si pemiutang, dimana si pemiutang/kreditur tidak perlu lagimenambah/membayar nilai harga yang wajar terhadap tanah yangdijaminkan oleh orang yang berhutang tersebut, yang seolaholahmemang benar terjadi jual beli meskipun harganya tidak wajar karenajauh sekali dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

hukum karena:Bahwa berdasarkan bukti bukti yang Penggugat dapatkan telahternyata bahwa saat itu tidak ada peserta lelang atas tanah di maksudalias Tergugat IIl merupakan satu satunya peserta, akan tetapi TergugatIl tetap melaksanakan lelang yang dimenangkan oleh Tergugat Ill; Tergugat pernah menawarkan kepada Penggugat, agar Penggugatdapat membeli kembali tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor679 atas nama Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh jutarupiah) jauh di bawah harga NJOP

H.Wildan Suyuti Musthofa, S.H., (Kepala Pendidikan dan Pelatihan MahkamahAgung RI) dalam Halaman 398 jelasjelas dikatakan "Penentuan harga limitlelang mempertimbangkan harga NJOP, digabungkan dengan hargapasaran dibagi 2 (dua) dibuat sebagai standar harga limit lelang;Bahwa apabila merujuk pada ketentuan dimaksud di atas ternyata ParaTergugat telah tidak melakukan prosedur, sebagaimana disebutkan danapabila dilihat dari harga taksiran yang dibuat oleh akuntan penaksir atastanah milik Penggugat, adalah

dan hal tersebut jugadikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon Kasasi (semulaPenggugatPembanding) yaitu saudara Sukatno dan saudara Sumari;Kalau penetapan/penentuan limit harga lelang berdasarkan NJOP disektorpedesaan khususnya di Lampung Selatan lebih khususnya lagi di Desa TitiWangi Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dimana tanahyang dilelang tersebut berada, NJOP hanya digunakan untuk penentuanbesaran PBB dan tidak bisa dijadikan dasar penentuan harga/nilai jual tanahhal

dimana sesuai dengan fakta jaminan/agunansertifikat Nomor 25 milik Pemohon Kasasi (Ssemula PenggugatPembanding)NJOP nya Rp112.450.000,00 (seratus dua belas juta empat ratus lima puluhHalaman 15 dari 19 hal.Put.

Nomor 2228 K/Pdt/2016ribu rupiah) dan sertifikat Nomor 679 NJOP nya Rp69.406.000,00 (enampuluh sembilan juta empat ratus enam ribu rupiah), jika ditotal NJOP dari 2(dua) jaminan/agunan tersebut hanya berjumlah Rp181.856.000,00 (seratusdelapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), tetapiternyata oleh Termohon Kasasi (Ssemula Tergugat ITerbanding ) waktu ituPemohon Kasasi (semula PembandingPenggugat) diberikan kredit senilaiRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bahkan waktu

), dengan mengatakan : "Sebagai Penjual,Bapak harus membayar pajak penjualan atas 6 (enam) bidangtanah adalah sebesar 5% dari NJOP, atau kalau ditotal sebesar Rp.373.200.000, (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus riburupiah).

Dengan total nilai transaksi penjualan tanah tersebut kurang lebihsebesar Rp. 7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah), dan uang telahdibayarkan oleh Drs.Jahja Santoso kepada Saksi korban AM.He nd 0 priyO 0; 0nne nnn ene nn nn enn nnn nn enennnnenne ==Bahwa setelah transaksi jual beli tanah selesai dilaksanakan,Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa untukKepentingan transaksi jual beli, rnaka bagi pihak penjualdikenakan pajak yang besarnya sekitar 5% (lima persen) dari NilaiJual Obyek Pajak (NJOP

Put Perkara No : 37/Pid.B/2012/PN.YKdemikian, "sebagai Penjual, Bapak (dalam hal ini Saksi ) harusmembayar pajak penjualan atas 6 (enam) bidang tanah adalahsebesar 5 % dari NJOP, atau kalau ditotal sebesar Rp. 373.200.000,(tiga ratus tujun puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) 5Bahwa yang membuat Saksi yakin dan percaya kepada TerdakwaESNAWAN,SH karena dia adalah seorang Notaris / Pejabat PembuatAkta Tanah yang mengetahui prosedur tentang pembayaran pajakberkaitan dengan jual beli tanah Saksi.

Tetapi setelah 1 (satu)bulan berlalu kenyataanya setiap Saksi tagin bukti pembayaranpajak, Terdakwa hanya janjijani sajasampai sekarang ini;Bahwa besarnya pajak penjualan menurut PPH pasal 4 ayat ( 2)yang harus Saksi bayarkan setelah dihitung oleh Terdakwa adalahsebesar 5 % (lima persen) dari NJOP( nilai jual objek pajak) makapenghitungan untuk kewajiban pajak yang harus Saksi bayarkanadalah sebesar Rp 373.200.000, (tiga ratus tujun puluh tiga jutadua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut

x harga NJOP(Rp75.000,00) = Rp69.450.000,00 (enam puluh sembilan juta empatratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bangunan seluas 65 m? xHal 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pdt/2014harga NJOP (Rp250.000,00) = Rp16.250.000,00 (enam belas jutadua ratus lima puluh ribu rupiah);b.

Mlideg Kecamatan Kedungadem KabupatenBojonegoro tersebut seluas 926 m2 x harga NJOP NJOP (Rp75.000,00) =Rp69.450.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh riburupiah) ditambah bangunan seluas 65 m? x harga NJOP (Rp250.000,00)= Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);b. Kerugian imateriil berupa rasa takut/waswas/rasa tidak aman akibat dariintimidasi yang dilakukan oleh Tergugat!

Bahwa NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah dengan Sertipikat Hak MilikNomor 089 atas nama Samsi dan tanah BM Nomor 090 besertabangunan, keduanya terletak di Desa Mideg Kecamatan KedungademKabupaten Bojonegoro masingmasing adalah sebesar:1) NJOP tanah sebesar Rp75.000,/ m?;2) NJOP bangunan sebesar Rp250.000,/m?;b.

Bahwa harga pasaran dibanding NJOP = 1 : 3 (harga pasaran sebesartiga kali NJOP); harga pasaran tiga kali NJOP tersebut merupakanpengetahuan umum, yang menurut Hukum Acara Perdata merupakansuatu Fakta Notoir, suatu fakta yang didasarkan pada pengetahuanumum, sehingga tidak perlu dibuktikan;c.

x harga NJOP (Rp15.000,00) =Rp69.450.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh riburupiah) ditambah bangunan seluas 65 m?

Dengan demikian, nilai penjualan aset PT.PWU Jatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besardari nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB diatas.Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBBtersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam database Sistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan(SISMIOP tahun 2003). Nilai NJOP atas aset Kediri yangtertera dalam SISMIOP tahun 2003 untuk tanah adalahsebesar Rp. 702.000,00 / M? dan untuk bangunan sebesarRp. 162.000,00 /M?.

M2 untuk objek tanah dan Bangunan NJOP Rp.264.000,00Hal. 23 dari 205 Hal.

Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYPWU Jatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besardari nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB diatas.Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBBtersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam database Sistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan(SISMIOP). Nilai NJOP atas aset Kediri yang tertera dalamSISMIOP untuk tanah adalah sebesar Rp. 702.000,00 / M? danuntuk bangunan sebesar Rp. 162.000,00 /M?.

M2 untuk objek tanah dan Bangunan NJOP Rp.264.000,00per M2 dengan alamat Jalan Hasanuddin No 1 Tulungagungdengan rincian sebagai berikut : Objek Pajak Luas (M2) NJOP (Rp) Jumlah (Rp)24.560 285.000,006.999.600.000,00Bangunan 11.694 264.000,003.087.216.000,0010.086.816.000,00 Hal. 52 dari 205 Hal.

PWUJatim tersebut baik yang berada di Kota Kediri maupun di KabupatenTulungagung dengan harga masingmasing dibawah NJOP;Bahwa terhadap asset PT.

Bahwa dengan mengetahui NJOP maka dapat menentukan taksiran hargarumah dan bangunan yang dihitung berdasarkan luas dan zona rumah sertabangunannya. Ini sangat penting dengan mengetahui NJOP seberapabesar dana serta pajak yang akan ditanggung untuk transaksi jual bellrumah atau tanah;22.

Bahwa tidak bisa dengan cara dan alasan apapun harga penjualan tanahdilakukan dibawah NJOP, setengah dari NJOP ataupun hanya Rp. 1 (saturupiah), ini jelas sangat menunjukkan akal akalan atau niat jahat yangmenimbulkan kerugian besar bagai Para Penggugat;24.

(NJOP)saja.

Hal tersebut dikarenakan NJOP hanya dapat digunakan sebagaipetokan untuk memungut pajak dan bukan untuk sebuah transaksi yangteyadi pada pasar jual beli tanah (bisnis properti).

Adapun terdapatkecenderungan dimana NJOP lebih rendah daripada harga yang seharusnyadipasaran sehingga tidak menjamin bahwa NJOP tersebut menjadi patokanyang mutlak untuk menentukan taksiran harga tanah yang wajar.Alinea 1 halaman 75Menimbang, bahwa sebaliknya dalam bukti T.ll3 diketahui Tergugat menggunakan Kantor Jasa Penilai Publik dalam menentukan harga limitobjek lelang tersebut.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cukupmemberikan pertimbangan mengenai penentuan harga limit obyeklelang, dimana dalam pertimbangannya dikatakan bahwa Tergugat tidak memberikan bukti bahwa dalam menentukan harga limit TimPenaksir telah menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya menjadi tidak akurat dan berada jauhdibawah perhitungan NJOP tahun 2013 sebesar Rp.755.297.000,dan juga berada dibawah nilai Hak Tanggungan Rp.625.000.000,,padahal menurut

Tergugat II dikatakan telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (PMH) dan juga apa alasannya Pembanding II/Tergugat Il dikatakan sebagai pembeli lelang yang beriktikadtidak baik;Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan Pembanding II/Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) denganalasan telah membeli obyek sengketa yang harga limitnya tidakHalaman 11 dari halaman 17 perkara No. 319/Pdt/2014/PT.BDG.patut dan tidak wajar karena tidak sesuai dengan harga pasarandan dibawah nilai jual obyek pajak (NJOP

independen oleh Penilaiberdasarkan kompetensi yang dimilikinya atau penaksiran olehPenaksir/Tim Penaksir yang didasarkan pada metode yang dapatdipertanggungjawabkan, dimana dalam menentukan nilai limitobyek lelang tidak sama atau tidak hanya didasarkan pada NJOPSaja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktorfaktor lain ;Menurut UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunanyang telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentangPerubahan atas UU No.12 Tahun 1985 tentang PBB, Nilai JualObyek Pajak (NJOP

) adalah harga ratarata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar , dimana nilainyaditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yangsejenis atau Nilai Perolehan Baru atau Nilai Jual Obyek PajakPengganti ; Karena penilaian NJOP dilakukan dalam transaksi jual beli yangterjadi secara wajar (normal) berdasarkan nilai indikasi rataratayang diperoleh dari penilaian massal dan tidak per obyek pajak,sedangkan penilaian obyek lelang dilakukan didasarkan nilai perobyek dengan

memperhatikanfaktorfaktor lain yaitu faktorlingkungansekitar dan faktor resiko yang akan terjadi akibatHalaman 14 dari halaman 17 perkara No. 319/Pdt/2014/PT.BDG.penjualan lelang tersebut, maka wajar apabila kemudian dalampenentuan harga limit obyek lelang akan menghasilkan nilai yangtidak sama dan berada dibawah NJOP, dimana hal tersebuttidaklah berarti bahwa Penjual dalam menentukan nilai limit obyeklelang tidak didasarkan pada metode yang dapat dipertanggungjawabkan ; .

ZAINUDDIN TOHIR sekaligus selaku WakilKetua P2T yang kemudianmenyampaikan bahwa Dinas Pertamanan akan membebaskantanahdengan harga sesuai NJOP yakni Rp.1.032.000, per meteryang kemudianlangsung disetujui oleh Terdakwa Drs.

, dansaksi ANDI WAHAB juga menjelaskan kepada SUDARNO MUSTOFAbahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh PemerintahDaerahPropinsi DKI Jakarta harganya sesuai dengan NJOP.

Sertifikat Hak Milik No.155/1974 seluas 2.263 M2 an.SUDARNO MUSTOFA ;Masing masing dibayar dengan nilai NJOP tahun 2006sebesar Rp.1.032.000,/M2.

No.161 K/Pid.Sus/2011(NJOP) bukanlah patokan harga tanah yang obersifatmutlak juga bisa direkayasa, karena Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) bukan patokan untuk menghitung harga tanahNilai Jual Obyek Pajak (NJOP)hanya untuk menentukan nilai obyek pajak yang gunanyasebagai patokan untuk =membayar Pajak Bumi = danBangunan ;Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum judex factitersebut telah menyesatkan dan melanggar' peraturanperundangundangan yaitu) Peraturan Presiden No.36 Tahun2005 tentang Pengadaan Tanah

Dinas Pertamanan dan Pemakaman sesuaidengan harga NJOP sebagaimana dalam Surat PernyataanNy.