Ditemukan 4287 data
115 — 51
Syamsu yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatanyang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeteraicukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.8;Him 21 dari 66 hlm Put.No.922/Pdt.G/2020/PA.Skg.9. Fotokopi Putusan Nomor 661/Pdt.G/2016/PA.Skg yang dikeluarkanoleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang yang telah dicocokkandengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh ketuamajelis diberi kode P.9;10.
80 — 34
sumpahnyamemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yangtelah bercerai;Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugatmemiliki harta berupa 1 (Satu) bidang tanah yang di atasnya terdapatbagunan rumah tempat tinggal dengan ukuran tanah lebar 6 M danpanjang sebelah kiri 42 M, panjang sebelah kanan 34 M, ukuranbangunan 6 M X 8M yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatanyang
93 — 283
., M.Si);e Bahwa terhadap perselisihan batas wilayah tersebut, telah dilakukanpenelitian batas yang dimediasi oleh pihak Provinsi Sumatera Selatanyang diikuti oleh perwakilan dari pihak Kota Palembang danKabupaten Banyuasin namun hasil dari penelitian batas tersebut belumdituangkan dalam bentuk kesepakatan (vide keterangan saksi RahmanHidayat Pane); e Bahwa surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatankepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Bagian selatan tanggal 19September 1996 tentang
156 — 33
Kabupaten Buru Selatan ALBERTH HANOCHRANANMASSE;(satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran GantiUang (SPPGU) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Nomor25/SPPGU/DINKES/IX/2011, RINCIAN RENCANAPENGGUNAAN ANGGARAN tanggal 13 Desmber 2011Berjumlah Rp. 400.000.000,00 (empat Ratus juta rupiah)yang Ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran DinasKesehatan Kabupaten Buru Selatan ALBERTH HANOCHRANANMASSE;bendel Dokumen Pencairan Belanja Tambahan UangPersediaan (TU) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatanyang
Surat Permintaan Pembayaran GantiUang (SPPGU) Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Nomor :25/SPPGU/DINKES/IX/2011, RINCIAN RENCANAPENGGUNAAN ANGGARAN tanggal 13 Desmber 2011Berjumlah Rp. 400.000.000,00 (empat Ratus juta rupiah) yangDitandatangani oleh Bendahara Pengeluaran DinasKesehatan Kabupaten Buru Selatan ALBERTH HANOCHRANANMASSE;Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 23/PID.SUS TPK/2017/PT AMB4. 1(satu) bendel Dokumen Pencairan Belanja Tambahan UangPersediaan (TU) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatanyang
49 — 11
Bahwa pembangunan Bandara baru tersebut sesuai dengan studykelayakan akan dibangun di wilayah Kecamatan Temon bagian selatanyang meliputi Desa Jangkaran, Sindutan, Palihan dan Glagah. Bahwa saksi pernah mendengar bahwa di tanah pesisir yang masukwilayah Desa Jangkaran ada beberapa tambak udang. Bahwa keberadaan tambak udang tersebut tidak bisa dibenarkan ataudiizinkan karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW).
652 — 327
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang memeriksa dan mengadili perkara A Quo tidak berpendapat lain olehkarena PENGGUGAT telah menguraikan dalildalil PENGGUGAT secaralengkap dan Jjelas serta didasari dari faktafakta hukum dan buktibukti yangsah, kuat dan akurat, PENGGUGAT memohon agar Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus perkara A Quo,sebagai berikut:DALAM PETITUM POKOK PERKARA:1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
324 — 118
Surat keterangan sekolah;Bahwa visa dapat diterima oleh pemohon dengan berkas permohonanvisa dinyatakan lengkap dan diterima diloket serta dibuatkan tanda terimaHalaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2016/PN.Pwtestimasi proses Visa 5 (lima) hari kerja dan bisa diperpanjang apabilamasa liburan;Bahwa berdasarkan tanda terima dari kantor Kedutaan Korea Selatanyang diberikan kepada pemohon visa berdasarkan system Imigrasi yangada di Kedutaan Besar Korea Selatan, tanda terima tersebut adalah
226 — 166
Tahun 2009 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil disebutkan bahwa : Gubernur menetapkan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota yang berpangkat Pembina golonganruang IV/a dan Pembina Tingkat golongan ruang IV/b ( Vide Bukti P29 ) ;nonce nennnnnnne Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Barito Selatansebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Selatanyang
HENDRIK WIJAYA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
286 — 188
,Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa keduadibuat oleh Para Auditor sebagai ahli pada Badan Pengawas Keuanganhalaman 24 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.Mksdan Pembangunan yang dibuat atas dasar Burat Tugas untukmemenuhi permintaan bantuan dari Kejaksaan Agung RI;(vide Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUNJKT tanggal 19Maret 2015 halaman 131132) ;Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo adalah untukmemenuhi permintaan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatanyang
Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo adalah gunamemenuhi permintaan Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatanyang sedang melakukan penyidikan Perkara Dugaan Tindak PidanaKorupsi Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB), Asrama Putra danAsrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MANIC) dihalaman 43 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.MksKabupaten Gowa pada Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiSulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 ;Bahwa permintaan Penyidik kepada Tergugat
FAHMILUL AMRI, SH
Terdakwa:
GAN GAN SUPRIADI Bin SUCIPTO Alm
115 — 90
.5.000.000,(lima juta rupiah), yang ketiga Rp.2.500.000,(duajuta lima ratus ribu rupiah). dan Terdakwa transfer ke rekening Saksisebanyak 1 kali sebesar Rp.10.000.000,(Sepuluh juta rupiah); Bahwa, untuk Proyek yang berada di Kab.Cirebon yang ditawarkan olehTerdakwa, Saudara ANWAR, ADIN MARDANI Saksi mendapatkesepakatan bahwa jika Saksi tidak mendapatkan Proyek tersebut,makasemua uang yang Saksi berikan akan dikembalikan dan untuk Proyekyang berada di Kab.Seluma, Kab.Bengkulu Utara, Kab.Bengkulu Selatanyang
139 — 35
lbunya kemudian Penggugat Djunar mendirikan bangunan permanendiatas tanah Objek perkara tersebut kemudian Rumah dan Tanah Objek Perkaratersebut dihuni oleh para Tergugat dengan cara para Tergugat mengontrak rumahtersebut kepada Penggugat Djunar hal ini juga bersesuaian dengan surat BuktiPenggugat yang bertanda P.1 berupa surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidangtanah dan Surat Bukti yangf bertanda P.2 berupa surat keterangan dari WaliNagari Pesisir kecamatan Ranah Pesisir pemerintah kabupaten Pesisir selatanyang
Terbanding/Terdakwa : Dalisman,S.PdI Pgl.Buya Bin M.Tanir
86 — 33
Pesisir Selatanyang Sumber dana tersebut berasal dari Keuangan negara, dan telah menerimajuga tunjangan sertifikasi sebagai Guru MTsS(Madrasah Tsanawiyah Swasta)Sabilul Jannah dalam mengajar mata pelajaran Quran Hadits dan Quran Haditsdi MAS (Madrasah Aliyah Swasta) Sabilul Jannah, yang dananya bersumber darikeuangan negara cq keuangan daerah.Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2017/PT PDGAdapun rincian honor yang diterima oleh terdakwa Dalisman,S.Pdl pgl.Buya BinM.Tanir., dari Tunjangan
ANIS SUGIHARTI, SH.
Terdakwa:
AHMAD EFENDI Bin MOH. SAILAN
40 — 9
Dofir pergi ke arah utara dan kembali ke arah selatanyang akhirnya ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Bangkalan ;Oleh karena itu unsur setiap orang yang ada dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Jaksa PenuntutUmum dalam dakwaan tunggal yang menurut kami merupakan dakwaanyang cacat formil sebagaimana penjelasan diatas TIDAK TERBUKTI, makasecara hukum perbuatan Terdakwa Ahmad Efendi Bin Moh.
79 — 43
MANURUNG, SH.MHum telah menyatakan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor24/Pdt.G/2014/PN.Tar tanggal 18 Maret 2015 tersebut;Halaman4dari77 halaman Putusan No. 120/Pdt/2015/PT.SMRBantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding dalam Perkara Nomor :24/Pdt.G/2014/PN.Tar Nomor : W18U3/574/Padt.01/.1/V/2015 tanggal 25Mei 2014 (delegasi) melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang dibuat oleh SABRAN, AK.SH. Wakil Panitera Pengadilan NegeriTarakan kepada BAYU PRASETIO, SH.
174 — 108
Tadjali Achmad (alm) selakupenjamin dengan persetujuan Penggugat ;Bahwa oleh karena Uni Bank kemudian dilikuidasi dandiambil alih kepengurusannya oleh Tergugat IV sedangkanassetnya dikelola oleh Tergugat V kemudian diketahui olehPenggugat bahwa selanjutnya sertifikat atas tanahtersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat VI ;Menimbang, bahwa sesuai bukti P1 yang berupa suratyang dibuat oleh Lurah Pejaten Timur Jakarta Selatanyang menerangkan Drs.Tadjali Achmad telah mneinggal dunia tanggal6 MaretSunard
127 — 94
(Fotokopi sesuai DenganASli) j" == 222 = 222 Bukti T Il Intervensi6 : Peta Desa Kelurahan RagunanJakarta Selatanyang menjelaskan letak tanah Girik C 876 Persil No.28 D.I sama denganSertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan yang tercatat atas nama Tergugat IIIntervensi. (Salinan Fotokopi) ;Bukti T ll Intervensi7 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor:01/Pts.Pdt.Plwn/1987/PN/TNG tanggal 15 Desember 1987.
408 — 239
pokoknya sebagai berikut :Saksi EKO SETYA NUGROHO, S.Hut.Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor BAPPEDAKabupaten Kulon Progo;Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kasub Bidang Tata Ruang danPerhubungan sudah menjabat selama 4 (empat) tahun;Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PN WatBahwa saksi tahu adanya rencana pembangunan Bandara di wilayahKabupaten Kulon Progo;Bahwa pembangunan Bandara baru tersebut sesuai dengan studykelayakan akan dibangun di wilayah Kecamatan Temon bagian selatanyang
677 — 400
Kelinci No. 88 RT 006 / 06Kelurahan, Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatanyang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciganjur an. Camat Jagakarsa pada tanggal29 November 2013, yang ditandatangani oleh Lurah Ciganjur AHMADSODIKIN, S.Sos, ditandatangani oleh Kepala Keluarga YESISCAISKANDAR serta ditandatangani oleh Ketua RT 006/06 Kelurahan Ciganjuryang bernama M. SHOLEH ;1.
Pembanding/Tergugat III : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara Cq Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Penggugat : PT. TUCAN PUMPCO SERVICES INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. BALAI LELANG SEMPURNA
157 — 46
Bank DKIberkedudukan di Jakarta sesuai Surat Permohonan Lelang UlangEksekusi Pasal 6 UUHT Nomor 4417/GPA/X/2016 tanggal 21Oktober 2016 berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi Nomor 02tanggal 7 Mei 2014, Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatanyang berkepala DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA Nomor 4052/2014 tanggal 30 Juni 2014 danAkta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 104/2014 tanggal 8 Mei2014;Terhadap surat permohonan
214 — 144
Selanjutnya, TERGUGAT dalamJawaban mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang dikemukakan TERGUGAT, telah mendalilkan bahwa batas waktubagi PENGGUGAT untuk membayar (tambahan) PPh atas sahamsaham pendiri adalah paling lambat dalam satu (1) bulan setelah sahamsaham diperdagangkan, yang berarti paling lambat pada tanggal 19Septermber 2010;Bahwa dalam fakta yuridisnya kewajiban membayar PPh atas sahamsaham pendiri a quo baru dilakukan PENGGUGAT pada tanggal 20Hal 53 dari 62 Putusan No