TERMOHON mengembalikan berkas dengan petunjuk BahwaPerkara tersebut adalah perkara perdata Murni Perbuatan MelawanHukum (Onrechmatige daad) dengan Nomor surat : 3459/M219/Eoh.I/2019 tanggal 26 September 2019, Berdasarkan Pasal 14KUHAP, penuntut unum mempunyai wewenang:a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidikatau penyidik pembantu;b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan padapenyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3)dan ayat (4), dengan memberi

Bahwa kemudian pihak TERMOHON II kembali melimpahkan BerkasPerkara Nomor: LP.B/190/IX/2019/JBR/RES CMH/SEKMARGAASIH,setelah di lengkapi dengan alat bukti lain yaitu Ahli dariKampus UNIVERSITAS PASUNDAN (UNPAS)yang di sampaikan KanitReskrim Polsek Margaasih, Tetapi TERMOHON 1 tetapHalaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Blbmengembalikan berkas dengan petunjuk yang sama Bahwa Perkaratersebut adalah perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad) dengan Nomor surat : 3741/M 219/

Menyatakan Penuntutan perkara pidana berdasarkan laporan PolisiNomor : LP.B/190/IX/2019/JBR/RES CMH/SEK MARGAASIH, tanggal03 September 2019 adalah perkara pidana, bukan merupakan perkaraperdata Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daaq).3.

Menyatakan tindakan TERMOHON yang memberikan petunjukBahwa Perkara tersebut adalah perkara perdata Perbuatan MelawanHukum (Onrechmatige daad) dengan Nomor surat : 3741/M219/Eoh.1/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 dan Nomor surat : 3459/M219/Eoh.1/2019 tanggal 26 September 2019 adalah keliru;4.

daaqd); Menyatakan tindakan TERMOHON I yang memberikan petunjuk BahwaPerkara tersebut adalah perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad) dengan Nomor surat : 3741/M 219/Eoh.1/2019,tanggal 25 Oktober 2019 dan Nomor surat : 3459/M 219/Eoh.1/2019tanggal 26 September 2019 adalah keliru; Memerintahkan kepada TERMOHON dan TERMOHON Il untukmeneruskan kembali penyidikan dan penuntutan atas nama TersangkaADE KARNAEN Bin Nanang berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP.B/190/IX/2019/JBR/RES CMH/

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 240.477.000,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

kotaSurabaya, menurut pengakuan Tergugat bukti kepemilikannyaberdasarkan pengikatan akta jual beli dan belum sempatdibalik nama sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 3144,dukuh sutorejo, tertulis atas nama : Joko Hamanto Mulyono,atas objek tanah dan bangunan rumah, terletak di KelurahanDukuh Suterjo, Kecamatan Mulyorejo, kota Surabaya, denganSurat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 1711/1994 Tanggal 7 Maret1094 dikeluarkan oleh kantor BPN Kota Surabaya;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad);4. Menyatakan Tergugat mempunyai pinjaman hutang kepada Penggugatsejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);5. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uang milikPenggugat sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus jutarupiah);6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiilsejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);7.

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad);4. Menyatakan Tergugat mempunyai pinjaman hutang kepadaPenggugat sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus jutarupiah);5. Menghukum kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjaman uangmilik Penggugat sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratusjuta rupiah);6.

Jual Beli Nomor 193/L/EAR/02/2012 tertanggal 21Pebruari 2012 antara Bahari Harahap (Tergugat III) dengan Ir.H.Aris Martua(Tergugat Il) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tidak syah dan batal;Menyatakan sewamenyewa antara Tergugat I dengan Turut Tergugat IItidak syah atau batal;Menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat , Tergugat II danTergugat Ill, yang telah melakukan Jual Beli terhadap objek perkara tanpaseizin/sepengetahuan Penggugat, merupakan tindakan atau perbuatanmelawan hukum (onrechmatige

daad);Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkansurat jual beli terhadap objek perkara tertanggal 21 Pebruari antaraTergugat Ill dengan Tergugat Il tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat,merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat Il yang telah melakukankontrak/sewamenyewa terhadap objek perkara dengan Tergugat Il tanpaseizing/sepengetahuan Penggugat, adalah tidak syah dan merupakantindakan atau perbuatan melawan

hukum (onrechmatige daad);Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat , TurutTergugat Il atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk segeramenyerahkan objek perkara kepada Pengugat dalam keadaan baik dan kosong;Menghukum Tergugat , Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat dan TurutTergugat Il secara tanggung renteng untuk membayar kerugian PenggugatHalaman 4 dari 15 hal.Put.

daad);Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan suratjual beli terhadap objek perkara tertanggal 21 Februari antara Tergugat Illdengan Tergugat Il tanpa seizin/ sepengetahuan Penggugat, merupakantindakan atau perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat Il yang telah melakukankontrak/sewamenyewa terhadap objek perkara dengan Tergugat Il tanpaseizing/sepengetahuan Penggugat, adalah tidak syah dan merupakan tindakanatau perbuatan melawan

hukum (onrechmatige daad);Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Turut Tergugat , TurutTergugat Il atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk segeramenyerahkan objek perkara kepada Pengugat dalam keadaan baik dan kosong;Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III, Turut Tergugat dan TurutHalaman 8 dari 15 hal.Put.

;

adalah pemberhentiansementara;Bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 7 tentang hukumanterhadap Anggota dan Pasal 8 tentang PemberlakukanHal 8 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS7.2.hukuman dalam Anggaran Rumah Tangga TaekwondoIndonesia;Bahwa oleh karena Tergugat dalam menjatuhkan sanksi kepadaKornelis Ratu berupa skorsing selama 3 (tiga) tahun adalahmelanggar Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran RumahTangga Taekwondo Indonesia maka perbuatan Tergugat adalahmerupakan Perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Sedangkan teori penyebabkirakira lebin menekankan pada penyebab timbulnya kerugiankorban, apakah perbuatan pelaku justru bukan dikarenakansuatu. perbuatan melawan hukum.Namun dengan adanyaHal 24 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS26.27.20Zoekerugian yang ditimbulkan, maka yang harus dibuktikan ialahhubungan antara perobuatan melawan hukum dengan kerugianyang ditimbulkannya.Bahwa dari uraian tersebut diatas, Tergugat telah dapatdikwalifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige

daad), dalam menerbitkan surat keputusan skorsingkepada Kornelis Ratu sebagaimana SK SKORSING KORNELISRATU, surat keputusan skorsing masal kepada Manager, Coach,Atlet dan orang tua atlet sebagaimana SK SKORSING MASAL, dansurat keputusan skorsing kepada Putu Nanda Shita Valentinasebagaimana SK SKORSING PUTU NANDA SHITA VALENTINA;Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) dalam menerbitkan SK SKORSING KORNELISRATU, SK SKORSING MASAL, SK SKORSING PUTU NANDASHITA

VALENTINA, maka surat keputusansurat keputusan tersebutadalah cacathukum, untuk itumohon kepadayang mulia MajelisHakim Pemeriksa perkaraa quo untuk membatalkan SK tersebutdan menyatakan surat keputusansurat keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: Bahwa demikian pula Tergugat telah dapat pula dikwalifikasikanmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad),melakukan Pembekuan dan Pengambil Alihan Susunan PersonaliaPengurus Taekwondo Indonesia Kota Denpasar Masa Bhakti 20132017

sebagaimana "SK PEMBEKUAN;Bahwa oleh karena Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) dalam menerbitkan SK PEMBEKUAN, makaSK PEMBEKUAN itu adalah cacathukum, untuk itu mohon kepadayang mulia Maijelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untukHal 25 dari 64 hal Putusan No.62/Pdt/2018/PT DPS30.31.32.Dmembatalkan SKtersebut dan menyatakan SKtersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: Bahwa oleh karena SK PEMBEKUANtidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat maka kepengurusan Taekwondo

Dan 2 (dua) bulan angsuran tidak dibayar; mobil milik Penggugatakan ditarik oleh Tergugat III;Bahwa tindakan Tergugat I mengkreditkan mobil H8925VS tanpa seijinPenggugat; jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa tindakan Tergugat I melarikan diri setelah menerima pencairan kreditRp96 juta; dan membebankan kredit pada Penggugat I jaminan mobil Penggugat;jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimanadimaksud

Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa tindakan Tergugat II menjadi Penjamin palsu; jelaslah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365KUHPerdata;Bahwa Tindakan Tergugat HI: Melakukan verifikasi dan klarifikasi yang menyimpang;e Melakukan survey yang menyimpang;e Membuat perjanjian kredit yang direkayasa;e Mencairkan kredit Tergugat I Rp96 juta jaminan mobil milik Penggugat;e Menagih angsuran pada Penggugat Rp3.800.000.

/bulan;e Melakukan tekanan pada Penggugat untuk bertanggungjawab atas kredit;e Mengancam pada Penggugat: dikenai denda & Penarikan mobil;jelaslah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimanadimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa para Tergugat benarbenar melakukan konspirasi/ Persekongkolan yangdengan sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang merugikan Penggugat;Bahwa kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan

terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanahobjek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supayamemberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:Primair:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya;2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslaag) yang dilakukan Pengadilan Negeri Semarang dalamposita 30 gugatan ini;3 Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige

Majapahit 107 Blok B7 RukoMajapahit Plaza Semarang) dan;NOl(satu) buah kendaraan Toyota Avanza tahun 2006 No.Pol H.8925VS warnasilver, yang saat ini dikuasai oleh Penggugat;Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) sebagaimana dimaksud dalamPasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat;Menyatakan Penggugat adalah satusatunya pemilik yang sah atas BPKB No.13635361 mobil Toyota Avanza No. Pol.

SUAMI TERGUGAT DAPAT DIKUALIFIKASIKANSEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUMBahwa Perbuatan suami Tergugat (Alm. lan Sugiharto) dapatdikatagorikan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad), dan karenapada saat dilakukannya perubahan nama pada Sertifikat Hak Milik No. 949/Tbmenjadi nama suami Tergugat (Alm. lan Sugiharto) Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.Hal. 5 dari 17 hal. Put.

Nomor : 2223 K/Pdt/2010yang juga mempunyai hak atas tanah dan bangunan tersebut.Dengan demikian, dengan terpenuhinya unsurunsur tersebut di atas, makaPerbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) telah terbukti secarasempurna telah dilakukan oleh suami Tergugat.GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM(ontrechmatige daad) DAPAT DIAJUKAN SECARA ALTERNATIFBahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum (PMH) sekaligus telah melakukan Wanprestasi(ingkar

Halini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No : 6K /SIP/1060 tertanggal 09Maret 1960 yang menyatakan (Kami Kutip) :"Gugatan yang disusun secara alternatif tidak dilarang oleh undangundangKERUGIAN YANG DIDERITA PENGGGUGAT AKIBAT INGKAR JANJI(WANPRESTASI) DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechmatigedaad) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGATBahwa aklbat Perobuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) danWanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut, maka Penggugat telahdirugikan baik secara moriil maupun materiil sebesar

Nomor : 2223 K/Pdt/2010Jadi, total kerugian yang diderita Penggugat daik Kerugian Materiil maupunkergian Immateriil akibat Perouatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad)serta Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagaiberikut:Kerugian Moriil 9 wren===== Rp. 100.000.000,Kerugian Materiil = Rp. 220.500.000,wane ee ee ne ee ee ce ne ee ee ee eee eee 4Total wee ennnnnnnnnncennn ans Rp. 322.500.000.Dengan demikian, total kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita olehPengggugat

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige daad) dan atau Wanprestasi ;4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas perbuatannya dengan segalakonsekuensi hukumnya ;5. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 13 maret 2006 adalah sah menuruthukum dan harus dipatuhi oleh Tergugat dengan segala konsekuensihukumnya;6. Menyatakan tidak sah dan batal Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 25Hal. 8 dari 17 hal. Put.

Republik Indonesia tanggal 17 Juli 2007 Reg Nomor : 499K/Pid/2005,putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti yangmembuktikan bahwa Penggugat tidaklah bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat sehingga dengan demikianlaporan Tergugat yang menuduh Penggugat melakukan penyelewenganjabatan/ penyelewengan kewenangan yang merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.3.500.000.000, (tiga miliar lima ratus juta rupiah) adalahsuatu perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan pada posita gugatan ini mulai daripoin 1 sampai 12 menunjukan bahwa perbuatan Tergugat sebagaimanaterurai di atas adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupunmoril/ immateriil yang dapat dirincikan sebagai berikut :Kerugian Materil : Biaya Penasehat Hukum (Lawyer Fee) :dalam mendampingi Penggugat atas perkara pidanaNo. 45/Pid.B/2003/PN.TL., SebeSar ....... eee Rp.155.000.000,; Biaya

No. 507 K/Pdt/2010penyelewengan jabatan dengan merugikan keuangan negara/ daerahsebesar Rp.3.500.000.000, sehingga Penggugat diproses hukum padatingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan pengadilan, namun ternyataPenggugat tidaklah terbukti bersalan melakukan perbuatan pidanasebagaimana yang dilaporkan Tergugat adalah suatu perobuatan melawanhukum (onrechmatige daad);3.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja memberhentikanPenggugat dari jabatan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten MalukuTenggara dengan Surat Keputusan Nomor : 800 X/ 06 tanggal 15 Juli 2003tanoa alasanalasan yang benar dan patut adalah suatau perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);4.

No. 507 K/Pdt/2010 Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja memberhentikanPenggugat dari jabatan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten MalukuTenggara dengan Surat Keputusan Nomor : 800 X/ 06 tanggal 15 Juli 2003tanpa alasanalasan yang benar dan patut adalah suatu perbuatan melawanhukum (onrechmatige daad); Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membayar uang ganti rugikepada Penggugat baik materiil maupun moril/ immateriil sebesarRp.5.090.000.000, (lima miliar sembilan puluh juta rupiah);

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang menyebutkan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang menyebutkan perkara perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang

bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo ,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendirian bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah soal Perbuatan Melawan Hukum perdata ( Onrechmatige daad) dan permasalahan soal yang berkaitan dengan perijnan oleh Turut Tergugat adalah merupakan tambahan / penggabungan dari surat gugatan , sehingga oleh karenanya Peradilan Umum berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa

dengan kegiatan keagamaan atau peribadahan JKI di Jatisrono tanpa izin di tempat rumah ibadah GPdI Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, yang menjadi kewenangan peradilan umum;

Menimbang bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V yang menjadi kewenangan peradilan umum dan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (Onrechmatige