Ditemukan 4987 data
59 — 39
LisyeLisnawati karena Saksi tersebut adalah seorang sipilyang tunduk kepada Peradilan sipil, ini pun menuruthemat kami bukan merupakan alasan penjatuhan hukumanyang berat bagi diri terdakwa karena fakta tersebutmerupakan pembuktian yang hakiki bahwa sesungguhnyapelaku utama dalam perkara ini adalah Saksi 18 (Sdri.Lisye Lisnawati), dan seyogyanya Oditur Militer yangberkedudukan juga sebagai penyidik (pasal 69 ayat (1)UU no. 31 th 1997) selaku aparat penegak hukummengkoordinasikan dengan pihak Kepolisian
116 — 56
Nomor: 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian yang menyatakan bahwa, Pegawai Negeri Sipildiberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan; ~~~~Menimbang, bahwa hal yang sama juga diatur dalamketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 32Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
218 — 116
Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang TelahBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganoF AIETTA.. seer nemesis MRR SRR RR RRBahwa selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara danReformasi Birokrasi menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2018 tanggal18 September 2018 Tentang Pelaksanaan
64 — 33
No. 4 c. dari LampiranI Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan PPNo. 13 Tahun 2002 yang mengatur: PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yangperlu mendapat pertimbangan Baperjakat adalahpemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerjayang baik, karena alasana) tidak
18 — 2
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Dum.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di mana 1/3gaji dari Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan kepada anak/ anakanakmaka Majelis berpendapat bahwa 1/3 dari total gaji Tergugat yang bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah merupakan
M. ALKINDI, SH., MH.
Terdakwa:
FERRY WAHYUDI Bin ISKANDAR FAUZI
24 — 23
Bahwa terdakwa telah mengenal sabu sabu sudah sejak 12tahun yang lalu dan terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipilyang membeli sabu sabu dari hasil gajinya perbulan ;2. Bahwa 1 (Satu) paket sabu sabu yang dibeli oleh sdr.
SIU HA
52 — 4
Tanjungoandan agar sudilah kiranya menerimapermohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengarketerangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menuruthukum sebagai berikut :Mengabulkan permohonan Pemohon ;Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari namaSIU HA menjadi HAMIDA ;Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan' diTanjungpandan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohontersebut Akta Kelahiran No. 61/1963 serta pada buku Register Catatan Sipilyang
21 — 20
PA.Pbr2.Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan dan Pemohonadalah Tergugat Rekonpensi;Bahwa mengingat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah seorang PegawaiNegeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan Pasal 3 ayat (1), (2) dan(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi (7) Pegawai Negeri Sipilyang
43 — 4
Pandimenawarkan dapat membantu saksi menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara(ASN), untuk meyakinkan saksi lalu sdr Pandi menunjukkan dokumen fotocopy surat dari dari BKN yang isinya namanama calon pegawai negeri sipilyang sudah diterima atau di acc, yang diakui sdr. Pandi namanama tersebutHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.
ABDULLAH
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
76 — 63
selama proses persidangan, pada tanggal 26 April 2019 PemerintahKota Bima telah melakukan Rapat Baperjakat yang tertuang dalam Berita AcaraNomor : 888/966/BKPSDM/IV/2019 mengusulkan pemberhentian dengan tidakhormat atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan tindakpidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (videbukti T6) oleh Sekretaris Daerah Kota Bima (PyB) yang pada pokoknya berisitentang pengusulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat pegawai negeri sipilyang
127 — 10
baik sebagai alasan pembenar maupun sebagaialasan pemaaf, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana sesuai denganapa yang dilakukannya ; waonnnnnnn= == Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akandipertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan yang adapada diri Terdakwa, yaitu ; Hal yang memberatkan ; Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pribadi seorang Pegawai Negeri Sipilyang
111 — 76
Bahwa Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang memiliki sebidang tanah pekarangan dengan luas 1.712M2 (seribu tujuh ratus dua belas meter persegi) yang terletakdi Jalan Veteran RT 018/RW 07 Kelurahan Kelapa Lima,Halaman 23 dari 120 halaman Putusan No. 27/G/2017/PTUNKPGKecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan batas3.2.
24 — 2
telahmengajukan eksepsi tentang Pemohon yang belum mendapat ijin untukmelakukan perceraian dari atasan Pemohon, dan hanya dengan pernyataan.bahwa Pemohon tetap agar permohonannya tetap diteruskan tanoa menungguijin dari atasan Pemohon, dan Pemohon siap menanggung resiko yang akanterjadi yang terkait dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 jo PP.Nomor 45 Tahun 1990, sehingga Termohon beranggapan bahwa PermohonanPemohon adalah premature;Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
153 — 73
Mengenai ini akan MajelisHakim tuangkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintahtersebut di atas dinyatakan pula bahwa Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekassuaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi. Sehingga apabila suatusaat Tergugat menikah lagi maka Penggugat tidak wajib meneruskanmenyerahkan sepertiga dari gajinya kepada Tergugat.
70 — 25
segala sesuatu yang tercantumdalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari isi putusan ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA.Dalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang
86 — 85
Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKEDUAw Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah
Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKETIGA w Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah
ATAUKEEMPATHalaman 37 dari 115Putusan No. 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGw Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Bahwa benar Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Petikan Keputusan WalikotaBogor Nomor: 821.12.45105 tahun 2007 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, semuladitempatkan di Kantor Bappeda Kota Bogor dan kemudian beralihtugas di Kantor Kominfo Kota Bogor, dan terakhir di Kantor BadanPengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor;15. Bahwa benar, jumlah uang yang diminta oleh saksi IR.
930 — 853 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempunyaikekuasaan untuk mengendalikan kawahannya secara efektif, namun dalampelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orangorang yangdiduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, Terdakwa tidakmelakukan pengendalian terhadap bawahannya, yaitu Anggota Satuan BrimobPolda Irian Jaya / Papua yang dipimpin oleh Bripbka Hans Fairnap, Bripka ZawalHalim, lptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga terjadipenganiayaan terhadap beberapa kelompok atau perkumpulan penduduk sipilyang
29 — 18
DALAM EKSEPSI Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syaratformal yuridis atau permohonan Pemohon kabur (ObscureLibel); Bahwa Pemohon sebagai karyawan pada PT Antam TbkKolaka Sultra merupakan perusahaan Badan Usaha MilikNegara yang sudah tentu sama dengan Pegawai Negeri Sipilyang mana jika ingin bercerai terlebin dahulu harus mendapatHal. 4 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdiiin dari atasan, oleh karena Pemohon sampai saat ini belummendapat ijin cerai dari atasan maka permohonan Pemohontidak
TIURMAIDA SITUMEANG, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA MEDAN
72 — 41
Sekolah yang berbunyi Kepala Sekolah dapatHalaman 12 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUNMdn36.37.38.39.40.diberhentikan dari penugasan karena:....f. hasil penilaian prestasi kerjatidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik ;Bahwa hasil Penilai Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukanoleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan Jangka Waktu Januaris/d Desember 2018 kepada Penggugat diperoleh Nilai Capaian SKP84.01 (BAIK) ;Bahwa berdasarkan hasil Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipilyang
17 — 1
DALAM EKSEPSI;Pengadilan Agama Tanjungpinang belum memiliki kewenanganmengadili/ premature;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang wajiob tunduk dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil Knhususnya Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 TentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun1983;Menimbang, bahwa yang mana Pemohon hingga saat ini belummemiliki Izin Perceraian dari