Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-07-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 171-K/PM II-08/AD/VII/2014
Tanggal 23 Juli 2014 — HERI ANDRIANSYAH, PRATU
32 — 26
  • Saksi tidak mengetahui mengenai penggunaan narkotika oleh Terdakwa, baik mengenai tempat, waktudan caracaranya, namun dari keterangan Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh pimpinan,Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika bersama temantemannya dari sipilyang dilakukan di tempat hiburan malam.8.
Pengadilan PN MUARA BULIAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-06-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Mbn
Tanggal 4 Mei 2017 — PANDI Bin SA’ARI
37 — 12
  • Pid.Sus/2017/PN MbnHalaman 12 dari 29 halamansedang berjalan di RT.08 Desa Tebing Tinggi Kecamatan PemayungKabupaten Batanghari dan saat kedua pelaku hendak Saksi tangkap,saat itu Terdakwa sempat membuang bungkusan Rokok Sampoerna UBOLD warna hitam di atas tanah sedangkan Saksi DEDI ARSADlangsung lari meninggalkan Terdakwa;Bahwa saat itu yang Saksi lakukan adalah langsung menangkapTerdakwa sedangkan Saksi YOGI EKO PRASETYO langsung mengejardan menangkap Saksi DEDI ARSAD, setelah ada Saksi dari warga sipilyang
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Khusus
Register : 15-03-2021 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Kpn
Tanggal 12 April 2021 — Pemohon:
Andik Dwi Cahyanto
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPOLISIAN RESORT MALANG
66 — 73
  • PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2021/PN KpnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara Praperadilan dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :Nama lengkap : Andik Dwi CahyantoTempat lahir : MalangUmur/tanggal lahir : 44/19760331Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Krajan Barat 82 RT 003 RW 004 Desa Pakiskembar,Kecamatan Pakis, Kabupaten MalangAgama > IslamPekerjaan : Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG
Tanggal 4 Januari 2021 — Pemohon:
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
290 — 207
  • Negara (ASN)berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkatPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 816.17.berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 31274/C/2/1977 tanggal 7 Mei 1977 sebagaiCalon Pegawai Negeri Sipil dengan masa percobaan dengan tugassebagai Guru SLTP pada SMP Negeri I di Pariaman (bukti P6 terlampir)dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor988/IV/Kwpk1978 tanggal 20 April 1978 sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 02-11-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 43/G/2011/PTUN-PTK
Tanggal 22 Maret 2012 — JAILANI, SH.M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Pemda Jalur III No. 43 Pontianak MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Berkedudukan di jalan Ahmad Yani Pontianak
248 — 91
  • Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum = SebagaiPenggugat:Bahwa Keputusan a quo yang dijadikam obyek gugatan Penggugat dalamlampirannya terdapat namanama sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantann Barat. Fakta hukumnya 3 orang tersebut yang mengajukangugatan hanya sebanyak 1 orang, berarti terdapat 2 orang yang tercantum dalamlampiran keputusan a quo tidak mengajukan gugatan.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 19 Desember 2017 — - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
86 — 51
  • Juliver Girsang, SH yang padapokoknya menerangkan bahwa syarat ljasah ditanda sahkan harusdicantumkan dalam syarat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, namunsesuai pembuktian Tergugat tidak terdapat pencantuman syarat tanda sahljasah bagi ljasah Lokal, hal tersebut adalah kekurangan ketelitian dariPanitia penyelenggara dalam seleksiCalon Pegawai Negeri Sipul tingkatdaerah tidak dapat serta merta menjadi kekurang telitian dari bawahanTergugat sebab Pantia penyelenggara seleksi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 11-05-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 12/G/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2015 — PARNINGOTAN HAMONANGAN PANGARIBUAN, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
115 — 65
  • ParningotanHamonangan Pangaribuan S.H; KEDUA : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalamKeputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/UP.92/2010tanggal 23 Februari 2010 berupa Pemberhentian dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada Sdr.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-09-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 126/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
101 — 39
  • ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara PemberhentianHalaman 33 Put.126/G/2018/PTUNMdnkarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-03-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 4 Juli 2013 — Ir. SYLVIRA ANANDA, M.Sc;GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
61 — 43
  • Bahwa penegakan norma hukum mengenai Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atauyang ada hubungannya dengan jabatan ini dengan tindakan berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,adalah mengacu kepada penjelasan Badan Kepegawaian Nasional(BKN ) yang telah beberapa kali memberikan pendapatnya dalambentuk surat maupun fatwa hukum sebagai berikut7.1 Surat Nomor 188/KR.V.25/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009yang intinya menyatakan antara
Pengadilan PA TEBING TINGGI Perdata Agama
Register : 12-07-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA TEBING TINGGI Nomor 507/Pdt.G/2018/PA.Ttd
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 8
  • Pasal 143 ayat (1) KompilasiHukum Islam (KHI);Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 jo. PeraturanPemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 dan Majelis Hakim telah memberikankesempatan waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin atasandimaksud akan tetapi Pemohon tidak mendapatkan surat izin atasan tersebutHalaman 22 dari 38 hal.
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 09-02-2017 — Putus : 14-08-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PA MEDAN Nomor 375/Pdt.G/2017/PA.Mdn
Tanggal 14 Agustus 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
26 — 2
  • Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1271201210050013 Atas Nama Jumadiyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2012 ternyata fotokopi tersebuttelah diberi meterai secukupnya, dan Ketua Mejelis telah mencocokkanHalaman 23 dari 39 halamanPutusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Mdndengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan asilinya, lalu alatbukti tersebut ditanda tangani dan diberi tanda dengan T.2 ;3.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 06-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
  • UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakanbahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan dan/atau pidanaumum,Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 885/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
2.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
HERIYANTO ALIAS IPANK ALIAS TEGAR BIN NUR SAHID
30 — 5
  • setalah ditangkap oleh PetugasDitresnarkoba Polda Jatim adalah paketan Narkotika jenis shabu.Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitarpukul 17.30 Wib. di sekitar parkiran kendaraan Pelabuhan Tanjung EmasSemarang Jawa Tengah oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang
Pengadilan PN SUBANG Pidana Khusus
Register : 03-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN SNG
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
PINOS PERMANA, SH.MH.
Terdakwa:
MOHAMAD DEDE KURNIAWAN, S.H., Alias DEDE KURNIAWAN
345 — 304
  • Saksi VUIENG HERMAWAN,Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan,saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan jujurdan benar.Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Subang dan tetapmembenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksisebagaimana terlampir dalam berkas perkara.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD DEDEKURNIAWAN, dia adalah salah satu rekan saya Pegawai Negeri Sipilyang bekerja pada Dinas Perhubungan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — AHMAD HATIB, SH VS I. REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA., II. IR. YEDI SUHAEDI, M.Si;
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keberatan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negarayang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penafsiran/interpretasi secara acontrario terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian tersebut maka penerbitan KeputusanTata Usaha Negara objek sengketa yang notabene penerbitannya bukanatas adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
  • Hal ini dapat kita linat dalam Putusan Hakim yangmengadili seorang Politisi yang mana Hakim menjatuhkan HukumanTambahan berupa Pencabutan Hak Politiknya (Putusan MahkamahAgung dalam Kasus Politisi Anas Urbaningrum No 1261 K/Pid.Sus/2015).Demikian lah seharusnya kejahatan dalam jabatan yang dilakukanseorang Pegawai Negeri Sipil apabila dalam pertimbangan perbuatannyaHakim perlu memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan maka Hakim akan mencantumkannya dalamHukuman Tambahan
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 05-05-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 26-02-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 0201/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 24 Oktober 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
32 — 13
  • Disamping itu Tergugat sebagaiAparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mendapatkan Surat Izin Perceraiandari pejabat yang berwenang, sebagaimana diamanatkan dalam PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) yang berbun yi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangandari pejabat,Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 01-02-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0202/Pdt.G/2016/PA.Lpk
Tanggal 27 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 15
  • Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon serta Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.Menimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Pemohon telah memperoleh
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 31/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 13 Februari 2017 — H. MAHYUDDIN,S.T.,M.M lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
137 — 94
  • Ada punObjek Gugatan TUN telah melanggar Asas Kecermatan Formal karenaHalaman 36 dari 94 HalamanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2016/PTUN.BNAmenurut doktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkanKeputusan Objek Gugatan TUN harus sudah memperoleh gambaranyang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semuakepentingan yang tersangkut terhadap kepentingan masyarakat sipilyang terkena impas dalamTugas, Pokok dan Fungsi Dinas Bina Margadan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah;V.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 27/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
ERWIN DANIEL PARLINGGOMAN SIANIPAR
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
64 — 36
  • 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara menyatakan bahwa:Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi;Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipilyang