Bahwa telah terang dan jelas dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin yang berbunyi : "Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman Disiplin Berat dapat menaaiukan BandingAdministratif....". sangat terang dan jelas bahwa PP No. 53 Tahun 2010Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 50 K/TUN/2015tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak mengharuskan untuk meiakukanBanding Administratif, sebab bunyi anak kalimat dari Pasal 34 ayat 2 jo Pasal38 ayat 1 dan 2 Peraturan

. , tanggal 15 Agustus 2019 . sebagaimana bukti P3. hal iniMajelis Hakim menilai gugatan Pengguat sudah sejalan dengan bunyi Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PeraturanPemerinta Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil yang intinya berbunyi : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajidb memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuludari Pejabat

Jombang, pada saat Terdakwa sedang sendiri, akan mengantarmadu dan shabu ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang kemudian Terdakwa ketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatimdengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan KeteranganTerdakwa di persidangan bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / rumahdan tempat tertutup lainnya, petugas menemukan barang bukti di saku sweeterbagian depan yang Terdakwa

Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 28Pebruari 1990, LALU SAHNUN YADI dan Kamarudin (penuntutannya diajukansecara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar bagi dirinya sendiri,namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan karenakehendak terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi Sahwan, A.Ma.Pd selaku pegawai negeri sipilyang

Oleh karenanyadengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,maka Mahkamah Syariyah Bireuen berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

Putusan No. 40/Pdt.G/2012/MSBna22Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang dan tidak terikatdengan tuntutan gaji tersebut adalah alasan yang tidak berdasarkanhukum karena aturan tersebut berlaku dan mengikat bagi setiaporang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan MahkamahSyar'iyah wajib hukumnya melaksanakan aturan tersebut yangmerupakan aturan pelaksana jika seorang Pegawai Negeri Sipilyang ingin menceraikan istrinya dan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menetapkan apa saja yang menjadi kewajibandan

Penggugatatau bagi pegawai negeri sipil yang berkdudukan sebagai Tergugatuntuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dalamMenimbang, bahwa selanjutnya penjelasan dari ayat (1) dan ayat (2)tersebut diatas mengatur :Ayat (1) : ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yangAyat (2) :Pasal 15:mengajukan gugatan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izinterlebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

dicatat dalamberita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkatcukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yangmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Btl.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Guntur Dahwan bersama 4 orang sipilyang namanya tidak saya ketahui melihat seekor gajah, kemudian ditembak sampai mati dangadingnya diambil oleh orang sipil yang saat itu berburu dengan Sertu T. Guntur Dahwan, tidaklama kemudian datang Petugas dari Polsek Indra Makmur, Koramil Indra Makmur danMasyarakat sekitar lalu Sertu T. Guntur Dahwan dan barang bukti beserta empat orang sipiltersebut diamankan dengan cara dibawa ke Polsek Indra Makmur sedangkan Sertu T.

Sopyan di Desa Landing Kec. yang kebetulan kenal dekat denganKapolres Aceh Timur dengan maksud untuk koordinasi lebih lanjut mengenai tiga orang sipilyang ditahan di Polres Aceh Timur.36 Bahwa sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari Lhoksukonmenuju ke Pos A 13, Terdakwa mendapat telephone dari Danyonif 113/JS yang menanyakanlagi tentang kronologis kejadian penembakan gajah dan senjata yang digunakan ada berapapucuk, kemudian Danyonif 113/JS juga menyampaikan ingin bicara

292 22 20 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn eeeTujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dankoordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakanhukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yangtelah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan

L3 : Foto copy Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 TentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I Dan Eselon4. L4 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/v.809/99 tanggal 27 Juni 2006 perihalBatas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang MendudukiJabatan Struktural Eselon I dan Eselon II ; 5.

Dengan demikianPemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami istri yangsah sampai saat ini;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif telah pula memperoleh surat izin untuk melakukan perceraiandari atasannya selaku Pejabat yang diberi wewenang untuk itu (bukti P.2).

umurnya belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidakternyata bahwa belum mampudikawinYang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelaku sudahmengetahui sebelumnya bahwa dalam perbuatan iniTerdakwa mengetahui bahwa seorang wanita umurnya belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwabelum mampu kawin.Yang dimaksud dengan umurnya belum lima belas tahunadalah seorang belum mencapai umur lima belas tahunsejak tanggal kelahirannya berdasarkan akta kelahirandari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilYang

Putusan No. 43/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/002/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/064/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurlaela;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/002/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/064/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaNurlaela;3.

Putusan No. 47/G/2017/PTUNMTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karenaalasanalasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran KewenanganPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta PelanggaranPelaksanaan Verifikasi dan Pemantau

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/129/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/057/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSukirman;3.

sampelbukti pembayaran SKPKBT yaitu Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor ke BankMandiri Cabang Pondok Indah tanggal 12 April 2007 (Pembuktian P13) dandilaporkan ke KPP Jakarta Pasar Minggu dengan bukti penerimaan surat NomorS00922/WPJ.04/1008/2007 tanggal 20 April 2007 (Pembuktian P14);Filosofi dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturanDisiplin Pegawai sesuai dengan memori penjelasannya disebutkan bahwa tujuanhukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipilyang

/Pemohon dk. adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan jabatanKepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) yang mempunyaipenghasilan/gaji dan tunjangan perbulannya sebesar Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah); Bahwa Tergugat dr./Pemohon dk. tidak memberi nafkah lampau kepadaPenggugat dr./Termohon dk. sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulanJuni 2015, maka Pemohon dr. memohon kepada Majelis Hakim yang muliaagar Tergugat dr.

/Pemohon dk. adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas dengan jabatanKepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) yang mempunyaipenghasilan/gaji dan tunjangan perbulannya sebesar Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah), tujuan Tergugat dr./Pemohon dk. perbulannyasebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) akan dibuktikandipersidangan, maka oleh karena itu tuntutantuntutan Penggugatdr.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/054/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/180/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Asikin.3.

Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Putusan No. 130/G/2017/PTUNMTR Hal : 69 dari 88. halamanBahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa: Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/122/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/418/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriRahmah.3.

menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Putusan Nomor 35/G/2017/PTUN.MTR 4Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/121/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/417/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuslimah ;Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal

LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;Bah wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang