Ditemukan 4511 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-12-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 298/Pid.B/2012/PN.DUM Tanggal 3 Desember 2012 — Ahmad Ramadhan Bin H. Abdullah Nur
166 — 16
166 — 16
dicantumkan padanomor kanan atas sebagaimana layaknya nomornomor yang diberikan yangdicantumkan untuk sahnya suatu surat yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitandengan tanah;Halaman 197 Putusan No. 298/PID.B/2012/PN.DUM198e Berdasarkan buku register yang diperlihatkan penyidik kepada Ahli dalam bentuk 2(dua) buku yang berbeda tetapi dengan awal nomor yang sama yaitu Nomor 71sehingga dengan keraguan itu Ahli berpendapat sebagai berikut:a. tentang modus operandi,b. tentang tempusdelicti,c. tentang locus delicti
Putus : 17-11-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 184/Pid. B/2010/PN.Nnk Tanggal 17 Nopember 2014 — Ir. H. SUWONO THALIB
137 — 77
137 — 77
Dalam ketentuan pasal 143 ayat(2) huruf b dirumuskan bahwa surat dakwaan harusmemuat uraian secara cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat tindakpidana pernah dilakukan, dengan konsekuensi suratdakwaan batal demihukum 52222222Bahwa, ketentuan KUHAP tersebut dipertegas oleh Surat Edaran JaksaAgung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993, tanggal 16November 1993, yang kemudian dijelaskan dengan Surat Edaran JaksaAgung
Putus : 02-02-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — PROF. DR. DARNI M. DAUD, M.A. bin M. DAUD
206 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 165 PK/PID.SUS/2015Bahwa dalam perkara a quo adalah 2 TEMPOS DELICTI!
Putus : 03-12-2012 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 297/Pid.B/2012/PN.DUM Tanggal 3 Desember 2012 — 1. Jaafar, S.Sos Als Jaafar Bin M. Haji Yahya;
2. Ismail Bin Kartubi.
130 — 15
130 — 15
diduga palsu karena tidak adanya nomor yang dicantumkan padanomor kanan atas sebagaimana layaknya nomornomor yang diberikan yangdicantumkan untuk sahnya suatu surat yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitandengan tanah;Berdasarkan buku register yang diperlihatkan penyidik kepada Ahli dalam bentuk 2(dua) buku yang berbeda tetapi dengan awal nomor yang sama yaitu Nomor 71sehingga dengan keraguan itu Ahli berpendapat sebagai berikut:a. tentang modus operandi,b. tentang tempusdelicti,c. tentang locus delicti
Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 185 /Pid.B/2010/PN.Nnk Tanggal 6 Februari 2013 — Ir. H. SUJENDRO EDY NUGROHO, MM
140 — 75
140 — 75
Dalamketentuan pasal 143 ayat (2) huruf bdirumuskan bahwa surat dakwaan harusmemuat uraian secara cermat, jelas danlengkap mengenai' tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu(tempus delicti) dan tempat tindak pidanapernah dilakukan, dengan konsekuensi suratdakwaan batal demi hukum ;Bahwa, ketentuan KUHAP tersebut dipertegas oleh SuratEdaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993, tanggal 16 November 1993, yang kemudiandijelaskan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda TindakPidana
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
386 — 224
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
386 — 224
Ada juga asas /ex temporis delicti yang maksudnya adalah,Ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang ada pada saatterjadinya suatu perbuatan pidana.Bahwa asas ini menyimpangi asas resistoir yang dimaksud dalam pasal1 ayat (2) KUH Pidana seperti yang disebutkan Ahli tadi.
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
342 — 654
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
342 — 654
mengacu kepada ketentuan KUHAP karena hal tersebuttidak diatur dalam undangundang TPPU dimana penyidik memiliki Kewenangan untukmelakukan penyitaan atas asetaset atau harta kekayaan milik tersangka yang didugadiperoleh dengan mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkanpertimbangan penyidik dan faktafakta yang ditemukan pada saat proses penyidikan,misalnya adanya ketidasesuaian antara penghasilan riil tersangka dengan asset yangdimilikinya dan asset tersebut diperoleh dalam tempus delicti
Register : 24-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Tanggal 10 Nopember 2014 — Pidana Korupsi
- HERRY LIWOTO alias HERRY bin BASUKI RACHMAT
257 — 55
257 — 55
YENTI GARNASIH, SH.MH berpendapat:Kurang sependapat dengan isi Pasal 95 tersebut karenaberbenturan dengan isi dari Pasal 99 yang mengatur : Padasaat Undangundang ini mulai berlaku, Undangundang No. 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana pencucian Uangsebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 25Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undangundang No. 15Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dicabutdan dinyatakan tidak berlaku;Bahwa Pasal 95 Undangundang ini hanya dibedakan olehtempus delicti
Register : 23-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 11/Pid.B/2019/PN Mad Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
354 — 90
SUKMAWANTI DIAH N SH.MH
Terdakwa:
KURNIAWAN,S.Th,M.Th Anak dari BUDIONO
354 — 90
untukkepentingan pemeriksaan di pengadilan Terdakwa wajib membuktikanHalaman 115 dari 497 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Madbahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidanakemudian pada pasal 78 Hakim memerintahkan kepada Terdakwadengan buktibukti yang cukup memerintahkan Terdakwa agarmembuktikan harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasalatau terkait tindak pidana sebagaimana di maksud pasal 2 ayat (1); Bahwa mekanisme pembuktian terbalik terkait dengan harta yang disitapada tempus delicti
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
300 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
300 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan judex juris memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim ataukekeliruan yang nyata dan pertimbangannya nyatanyata membuatpertentangan antara satu dengan yang lainnya, karena membenarkanKomisi Pemberantasan Korupsi melakukan Penyilidikan, Penyidikan danPenuntutan terhadap perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanayang tempus delicti sebelum berlakunya UndangUndang No.30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;1.2.Bahwa judex juris nyatanyata telah khilaf dan keliru dalam pertimbanganhukumnya
pacto law danPasal 1 ayat (2) KUHP serta Pasal 43A ayat (3) UndangUndang No.20Tahun 2002 (UUTPK), juga melanggar Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (2)UndangUndang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,utamanya Hak Asasi Terpidana, bahkan meruntuhkan asas dan dogmadalam ilmu hukum, sehingga dapat menggoyahkan sendisendikepastian hukum, karena :e Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Penyilidikan,Penyidikan dan Penuntutan terhadap perbuatanperbuatan PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana yang tempus delicti
sebelumberlakunya UndangUndang No.30 Tahun 2002 tentang KomisiPembarantasan Korupsi, dimana rincian perbuatanperbuatanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah kami uraikan padapembahasan sebelumnya ;e Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana didakwa dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi(diundangkan 21 November 2001) terhadap perbuatanperbuatanPemohon Peninjauan kembali/Terpidana yang tempus delicti nyasebelum
Putus : 16-07-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 16 Juli 2014 — Drs. UMAR SJARIFUDDIN
139 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Jabarsendiri, khususnya yang pada saat tempus delicti menjabat sebagai KepalaCabang Bank Jabar atau orang orang yang pernah bekerja di PT. Bank Jabar,baik yang pernah menjabat sebagai Kepala Cabang ataupun Pemimpin Seksi,dimana orang orang tersebut merupakan orang orang yang telah menyetorkanHal. 1259 dari 1273 hal. Put. No. 48 PK/Pid.Sus/2012dana dari cabang masing masing yang mereka pimpin saat itu sebagai feesetoran modal ke Kantor Pusat PT.