Ditemukan 4962 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : eduka elikasi
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 11-06-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP
Tanggal 3 Mei 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
136 — 68
  • Tidak adakeluasan pandangan Penuntut Umum bahwa tuntutan atau hukuman bagi terdakwaadalah sebagai upaya edukasi yang memberikan pemahaman menjadi warga masyarakatHalaman 60 dari 116 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PT JAPtaat hukum.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 25-03-2024 — Putus : 09-07-2024 — Upload : 10-07-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 286/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Juli 2024 — Penuntut Umum:
1.SHUBHAN NOOR HIDAYAT, SH
2.ARI SULTON ABDULLAH, SH
Terdakwa:
KRISDIAN NUR MULYA
64 — 68
  • Sertifikat Kehadiran No: 085/F13431/2016-SO atas YAYAT MUHDIYAT Fungi PPP pada tanggal 5 Februari 2016 telah mengikuti salah satu kegiatan bulan K3 tahun 2016, yaitu seminar Edukasi Bijak Sampah (EDUBIS) yang ditanda tangani oleh ABDUL RACHIM selaku Operation Head Terminal BBM Jakarta Group
  • 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1724 berwarna merah muda IMEI 868665042071499 dengan SIM Card Indosat dengan Nomor 08158750729 dan SIM Card Indosat dengan Nomor 08551708027.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 22-11-2023 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 16-04-2024
Putusan PN MANADO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd
Tanggal 5 April 2024 — Penuntut Umum:
1.ARIEL DENNY PASANGKIN S.H
3.SEPTIYANA RAHAYU, S.H.
4.AVEL HAEZER MATANDE, S.H.
5.AZALEA ZAHRA BAIDLOWI, S.H.
6.ARIEL DENNY PASANGKIN S.H
7.JORDAN NATHANAEL SARAGIH, S.H.
8.DIKY OKTAVIA, S.H., M.H
9.SUHENDRO G.K., S.H.
10.CHRISTY PASKAHLIS SUMELANG, S.H.
Terdakwa:
SYULTJE MEISKE PANAMBUNAN S.E., M.AP
84 — 46
  • Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa TA.2022 Rekening Nomor : 011.202.00003 Jumlah Rp.752.438.868,- (tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 3 Oktober 2023
  • 1 (satu) bundle bukti setor pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan pada Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum
Register : 19-02-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/Pid.B/2019/PN Bdg
Tanggal 9 Juli 2019 — Penuntut Umum:
PURWANTO JOKO IRIANTO, SH. MH
Terdakwa:
AGIL YAHYA Alias HABIB AGIL Bin FARUK AL YAHYA
241 — 159
  • terdapat pengecualian dalamPasal 44 KUHP, walaupun seseorang itu telah melakukan tindak pidana, tidakdapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena sebabsebab tertentumisalnya dilakukan dibawa tekanan, atau seseorang yang melakukanperbuatan atas perintah atasannya, tidak dapat dipidana karena alasan pemaafatau alasan pembenar;Bahwa jika ada seseorang atau korban yang telah melakukan kesalahan laludiberikan pembelajaran, itu harus dilihat dulu mengenai maksud pembelajaranitu, apakah bersifat edukasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-11-2017 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 764/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
1.Dr. Tjokro Hadikusumo
2.Henry Junaedi
3.Lauw Frans
4.Alwi Susanto
5.Sutanni
6.Tsui Cheong Wai
7.Ariyani Tjo
8.Karlinah Umar Wirahadikusumah
9.Gusno Wijaya
10.II Wati Lowis
11.Martono
12.Tjia Meliany
13.Mira Amahorseya
Tergugat:
1.Esther Pauli Larasati
2.PT. Reliance Sekuritas, Tbk, dahulu bernama PT. Reliance Securities, Tbk
3.PT. Magnus Capital
4.Hosea Nicky Hogan
5.Hendri Budiman
Turut Tergugat:
1.Otoritas Jasa Keuangan OJK
2.PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia
3.PT. Bank Central Asia Cabang Bursa Efek Indonesia
269 — 239
  • berindikasisengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepadaOtoritas Jasa Keuangan.Hal 67 dari 120 halaman Putusan No.764/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.(2) Konsumen dan/atau masyrakat dapat menyampaikan pengaduanyang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa kKeuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.(3) Pengaduan sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota DewanKomisioner yang membidangi edukasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-06-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 16 Juni 2017 — Ir. MUHAMMAD TASLIM DJABIR PATOMBONG, M.M
56 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu pula jika pidana yangdijatunkan tidak memenuhi tujuan penegakan hukum pidana sebagaitindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represi bagi masyarakat dan pelaku;. Bahwa terhadap putusan Judex Facti pada tingkat Banding memutuskan:Menghukum Terdakwa Ir.
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 03-10-2013 — Putus : 18-10-2013 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 33/PID.TPK/2013/PT BDG
Tanggal 18 Oktober 2013 — Pembanding/Terdakwa : ERNI YUSMAWATI
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dra.LELI NILAMSARI, SH
132 — 154
  • keadilan masyarakat.Korupsi dewasa ini telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)yang menghambat pembangunan dan kemajuan bangsa sertamenyengsarakan masyarakat, sehingga penegakan hukum melalui sanksipidana yang keras patut diterapkan secara konsekuen dan konsisten;Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Jaksa Penuntut Umumyang pada pokoknya menguraikan, putusan hakim tingkat pertama belummencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak memberi efek jerakepada Terdakwa dan bersifat edukasi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 10-02-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. rer .nat. Rosari Saleh
Tergugat:
Rektor Universitas Indonesia
491 — 348
  • P43c :Artikel yang berjudul Melesat, UI Raih Peringkat 47 Dunia dalamWorld University Impact Rangking 2020 yang dapat dilaksanakanpada Website Universitas Indonesia yaitu:Https://www.ui.ac.id/melesatuiraihperingkat 47duniadalamwolrduniversityimpactrangkings2020 (Fotokopi dari hasilcetakan);Artikel yang berjudul UI Peringkat 47 Kampus TerbaikDunia Versi THE Impact Rangking 2020 yang dapatdiakses pada website kompas.com yaltu:httos://amp.kompas.com/edukasi/read/2020/04/23/150231271/uiperingkat47kampusterbaikduniaversitheimpactrangking2020
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN. Pbr
Tanggal 20 Nopember 2014 — - ALEXANDER PATRA
275 — 78
  • Perlu ditegaskan bahwa pembuatan dokumen Berita Acara pelaksanaanKonseling merupakan hal yang wajib dilakukan sebagaimana diatur dalamPeraturan Dirjen Pajak No. 170/PJ/2007.Bahwa mengenai penyuluhan, dapat dikemukakan bahwa penyuluhanmerupakan lembaga dalam rangka memberikan edukasi supaya masyarakatmemahami dan mematuhi aturan perpajakan. Tidaklah mungkin aturanperpajakan dapat dipahami dan dilaksanakan jika penyuluhan dilakukan bersifatsatu arah.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 29-06-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 0193/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 29 Juni 2015 — PIDANA - MUHAMMAD ARIES RAHARJO alias AFIEF ABDUL MADJID alias AFIEF alias ABU RIDHWAN
251 — 121
  • musuh ISIL dipimpin oleh ABUBAKAR ALBAGHDADI yang didalamnya terdiri dari teroris dari berbagainegara;e Bahwa pemerintah Suriah dalam menanggulangi aktifitas terorismediwilayah teritorial, menyampaikan nota diplomatik melalui KeduataanBesar RepublikArab Suriah di Jakarta antara lain : terorisme hanya dapat dilawan melaluiupaya komprehensif dari seluruh negara melalui koordinasi yang aktif untukmembatasi dan mengisolasi ancaman teroris dan untuk melawan ideologiteroris, untuk menghentikan aktifitas edukasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 15-07-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
549 — 268
  • Tindakan preventif yang dilakukan olehStrategi OJK Cegah Investasi OJK diharapkan bisa mencegah kerugianmasyarakat serta meningkatkan kepercagaanmasyarakat terhadap produk dan jasa industrisektor keuanganBodong Menjamur diMasyarakatKategori Sorotan Media esterSalah satu langkah preventif yang dilakukan OJKadalah memperkenalkan produkproduk danlayanan jasa keuangan yang dapat menjadisarana investasi yang aman sekaligusmenguntungkan bagi masyarakat.OJK juga meningkatkan kesadaran masyarakatdengan edukasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 25-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
DEKRY WAHYUDI, S.H.
Terdakwa:
TOTOK SUDARMINTO Bin BOIRAN PRAYITNO
123 — 38
  • Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat sertagerakan hidup bersih dan sehat, antara lain:a) festival makanan khas;b) lomba keindahan alam, lingkungan, dan hidupbersih dan sehat;c) sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnyabagi buruh/kruyawan dari Desa yang bekerja dipabrik rokok;d) bazar produk kerajinan tangan/produk industrirumah tangga;e) pelatihnan emarketing dan pembuatan websiteuntuk pelaku industri rumah tangga;f) sosialisasi ancaman penyakit di musimpenghujan;g) bazar jamu dan obat tradisional
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 15-03-2024 — Putus : 28-06-2024 — Upload : 22-07-2024
Putusan PN MANADO Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd
Tanggal 28 Juni 2024 — Penuntut Umum:
DIKY OKTAVIA, S.H., M.H
Terdakwa:
1.ELAN MAGDALENA TAMBAJONG
2.MAYKEL HEINCE RANGKANG
47 — 40
  • Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa TA.2022 Rekening Nomor : 011.202.00003 Jumlah Rp752.438.868,- (tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 3 Oktober 2023;
  • 1 (satu) bundle bukti setor pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan pada Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dalam Pengelolaan Dana Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 27-02-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Muslimin, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUTOYO, S.M.
149 — 105

  • 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan: Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2022;

    14.

    1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan: Vaksinasi Di Desa (mamin, sewa mobilisasi) Tahun Anggaran 2022;

    15.

Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
Undang Sumantri
329 — 17
  • Harmoni Edukasi.

    Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0740/LG.280/PIN.00.00!201 1 tgl 02 Desember 2011 kepada PT. Granary Reka Cipta

    Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0743/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 02 Desember 2011 kepada PT. Sinar Mentari Erajaya

    Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0746/LG.280/PIN.00.00!

    Harmoni Edukasi

    Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 908/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 28 Desember 2011 kepada PT. Dwi Intl Putra.

    Fotokopi sesuai aslinya Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0813/LG.280/PIN.00.00/201 1 tgl 14 Desember 2011 kepada CV. Bertindo Utama.

    Harmoni Edukasi beserta dokumen pendukungnya

    1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0740/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 02 Desember 2011 kepada PT. Granary Reka Cipta beserta dokumen pendukungnya

    1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0743/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 02 Desember 2011 kepada PT.

    Harmoni Edukasi beserta dokumen pendukungnya

    1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0752/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 06 Desember 2011 kepada CV. Bertindo Utama beserta dokumen pendukungnya

    1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran atas Surat Perintah Kerja (SPK)/ Work Order (WO) Nomor: 0760/LG.280/PIN.00.00/2011 tgl 07 Desember 2011 kepada PT.

Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN Parigi Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN PRG
Tanggal 18 April 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ALFIAN T. HI PANINTJO
295 — 365
  • Pada tahun 2013 sampai 2014bekerja dibidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Otoritas JasaKeuangan. Pada tahun 2014 sampai 2015 dengan Jabatan DeputiDirektur di Otoritas Jasa Keuangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — ARI SURYANTO, SP., bin PAIMO HADI WIYOTO
143 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ringannyapemidanaan itu berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasipada Mahkamah Agung, akan tetapi dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 menyatakan bahwaMeskipun demikian, Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaantingkat kasasi dapat merubah berat ringannya pemidanaan tersebutbilamana pidana yang dijatunkan oleh Judex Facti tersebut dinilai olehMahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional danbertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yaitu koreksi,edukasi
    melampaui batas wewenangnya sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana;Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara iniadalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, meskipundemikian Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi dapat merubahberat ringannya pemidanaan tersebut apabila dinilai sebagai pemidanaan yangtidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan,yaitu sebagai sarana koreksi, edukasi
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-05-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Makassar.
Tanggal 4 Mei 2015 — - MUH. NAWIR, SP. BIN PATTA IMAN Vs. _ JPU
101 — 10
  • dijatuhkan;Menimbang, karena dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana,maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akandisebutkan dalam amar putusan;Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa,Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :e Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidanatidak hanya sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatutindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidakmengulangi lagi perobuatannya (tujuan edukasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2014 — Upload : 26-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2148 K/Pid.Sus/ 2013
Tanggal 27 Januari 2014 — ALFIAN, S.Sos
96 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadaTerdakwa sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, dankarenanya patut dipidana setimpal dengan akibat perbuatannya berdasarkan rasakeadilan dan kepatutan dan menjadi pelajaran (edukasi
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 15-05-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 14/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : KHUSNUL FUAD, SH.
Terbanding/Terdakwa : FREDIK OEMATAN, S.H.
166 — 224
  • Begitupula jika pidana yang dijatuhnkan tidak memenuhi tujuan penegakanhukum pidana sebagai tindakan edukasi, koreksi, prevensi dan represibagi masyarakat dan pelaku;Bahwa penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhanhukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan.