Ditemukan 5171 data
112 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak:5.1.5.2.5.3.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat a quo merupakangugatan kurang pihak dikarenakan Para Penggugat tidakmengikutsertakan Pengadilan Negeri Malang sebagai pihak yangmenerbitkan Penetapan aanmaning/teguran kepada tereksekusi dariKetua Pengadilan Negeri Malang Nomor 137/Pdt.G/2003/PN Malangtanggal 20 Juni 2007 dan penetapan perintah lelang Ketua PengadilanNegeri yang berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa" Nomor 137/Pdt.G
36 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dahniar Zainul Anwar Salim Binti Ali Akbar,melalui Surat Nomor : 070/CSPJKT/VII/2012 tanggal 6 Agustus 2012,mengajukan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartaselaku Pengawas pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap (vide Bukti terlampir) ;Permohonan eksekusi mana telah ditindaklanjuti sebagaimana ditunjukkan SuratTeguran (Aanmaning) untuk melaksanakan Putusan dari Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : W2.TUNI. 102/HK.06/VIII/2012 tanggal 31 Agustus2012
Terbanding/Tergugat I : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Tergugat II : PT NOBEL GRAHA AUCTION
Terbanding/Tergugat III : PT BANK CIMB NIAGA CAB CILEGON BANTEN TBK
Turut Terbanding/Penggugat II : TATANG ABDULAH
51 — 28
Bahwa Tergugat IV sebagai Pembeli lelang sebagaimana risalah lelang NoNo.850/2014, tanggal 23092014 yang dikeluarkan oleh pejabat lelangKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Bandung,Tergugat VI telah mengajukan permohonan eksekusi kepada PengadilanHalaman 43 dari 52 hal putusan No:180/PDT/2018/PT BDG10.11.Negeri Bandung, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBandung Kls IA Khusus Bandung, tanggal 30 Maret 2015 Nomor24/Pdt/Eks/2015/HT/PN.BDG Jo Berita acara Teguran aanmaning tertanggal15
Terbanding/Penggugat : LINDA MARDATILA
109 — 62
.2749.K/Pdt/1985 yangtelah berkekuatan hukum tetap atau inkrahct van gewijsde;Bahwa PEMBANDING telah memohon kepada Ketua PengadilanNegeri Samarinda untuk memohon Eksekusi atas putusan tersebut.Selanjutnya Para Termohon Eksekusi, telah dipanggil secara patutuntuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, dan telahdipanggil lagi untuk yang kedua menghadap Ketua Pengadilan NegeriSamarinda yang mana Para Termohon Eksekusi tidak hadir untukHalaman 42 dari 56 Putusan Nomor 151/PDT/2019/PT SRdiberikan Aanmaning
127 — 64
INTI ALKOTAMA/TERGUGATIl ;BuktiP10 : Fotocopy Surat Panggilan Teguran/Peringatan(Aanmaning) Penetapan Nomor. 095/2010.Eks tanggan 4 November 2010oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap TERMOHON EKSEKUSI II/PT.
53 — 13
untukmengosongkan rumah tersebut dengan sukarela, padahal untuk persyaratanpengosongan (Eksekusi Riil) rumah dan bangunan tersebut harus memenuhipersyaratan Pasal 1033 RV dan Pasal 200 ayat 11 (sebelas) HIR, dimanapemenang berperkara di Pengadilan tersebut harus mencantumkan nomorperkara, para pihak yang berperkara dengan jelas dan lengkap, perkara sudahberkekuatan hukum yang tetap, mengajukan permohonan eksekusi padaPengadilan setempat pihak yang memenangkan perkara, Ketua Pengadilanmengeluarkan Aanmaning
Terbanding/Tergugat : KEPALA DESA BRASAN MAKMUR
43 — 29
ALWI SUSANTO selaku Termohon Eksekusimelalui Risalah Panggilan Tegoran/Aanmaning Tertanggal 26 Mei 2017.Bahwa secara yuridis, apapun dasar dan/atau alasannya, PelaksanaanEksekusi terhadap tanah milik sah PARA PELAWAN seluas 75,6 ha (tujuhpuluh lima koma enam hektar) yang dilakukan oleh KepaniteraanPengadilan Negeri Menggala berdasarkan Permohonan Eksekusi yangdiajukan oleh TERLAWAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINo.528.K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TanjungkarangNo.33/Pdt/2005/PT.TK
90 — 27
perusakansebelum masuk rumah;Bahwa rumah ada pintu masuk dari depan dan dari belakang semua dikuncidan kunci rumah ada 1 (Satu) sedangkan kunci pagar ada 3 (tiga);Bahwa Terdakwa tidak ada ijin masuk ke dalam rumah;Bahwa Saksi terakhir melihat rumah tersebut tanggal 6 Oktober 2017 tetapihanya lewat saja tidak masuk ke dalam rumah dan pintu rumah sudah terbuka;Bahwa sebelumnya sudah ada mediasi oleh hakim Pengadilan NegeriGorontalo sebelum gugatan perlawanan dan pada sebelum lelang juga sudahada aanmaning
83 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan MA No. 4069 K/Pdt/1985 tanggal 14 Juli 1987 telah mengatur pula mengenai tenggangwaktu pengajuan Perlawanan (Verzet) yang menyatakan: "Tergugatyang dijatuhi putusan verstek, boleh mengajukan verzet dalam waktu 14hari dari tanggal pemberitahuan verstek; akan tetapi apabilapemberitahuan putusan tidak disampaikan kepada Tergugat in person,verzet masih bisa diajukan sampai hari kedelapan sesudah aanmaning,sehubungan dengan itu patut disampaikan bahwa Pelawan barumengetahui mengenai adanya putusan
Terbanding/Tergugat I : H. Muh. Eddy Gozali, SH, MH
Terbanding/Tergugat II : H. Mama Ismail
Terbanding/Tergugat III : Susanti
Terbanding/Tergugat IV : MACHFUDIN SAID, SH
Terbanding/Tergugat V : AGUS SUPIANDI
Terbanding/Tergugat VI : HENDRA GUNAWAN
Terbanding/Turut Tergugat I : RODIAH YAHYA, SH., MKn
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
50 — 26
Sebab sesuai yang telah kamisampaikan pada Surat Permohonan Penundaan Eksekusi No.O68/AYP/SPE/IV/2018 Tanggal 30 April 2018, pihak TERLAWAN Ill samasekali tidak pernah menerima Surat Teguran (aanmaning) sebelum adanyapelaksanaan eksekusi tersebut yang mana hal ini juga telah kamisampaikan secara lisan di depan Petugas Pelaksana Eksekusi dariPengadilan Negeri Cianjur dan dihadapan pihak dari TERLAWAN danTERLAWAN II pada saat terjadinya Eksekusi Tanggal 4 Mei 2018 yangmana pada saat itu kami juga telah
ALPHAD SYARIF, SH.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
1.AHMAT SOPIAN NOOR
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA
189 — 79
Ada punKetentuan Hukum yang ada saat ini hanya mengatur bahwa terhadap Pihakyang tidak melaksanakan Perintah yang ada dalam suatu PutusanPengadilan Umum, maka terhadapnya hanya dapat dimintakan untukdipanggil oleh Pengadilan Negeri yang terkait agar Terhadapnya dapatdiberikan Teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut (Aanmaning)Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Nomor : 50/G/2018/PTUN.SMDtanpa melihat apakah dia Perorangan, Badan Hukum, atau Pejabat TataUsaha Negara.Oleh karena itu apabila Pihak
1.Tn.BAMBANG ADIYANTO
2.NY. NUR WULANDARI
Tergugat:
PD BPR BANK MAGELANG
Turut Tergugat:
1.NY. E.S MURTIWI ARIF, SH.MH. Notaris di Kab. Magelang
2.Tn. Horas Laut Parlinggoman Sitanggang, SH
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
321 — 12
menyampaikanpermohonan kepada Tergugat sebagai Kreditur karena mengalamikesulitan keuangan yang diakibatkan usahanya menurun untukmengangsur pokok per bulannya Rp.5.000.000, (Lima juta Rupiah)bersamaan dengan menjual aset aset lain milik Para Penggugat hinggasisa hutang pokok sebesar Rp.2.227.677.603, (Dua milyar dua ratus duapuluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga Rupiah)tetapi ditolak oleh Tergugat, lebihlebin Para Penggugat terkejutmendapatkan surat relass pemberitahuan Aanmaning
76 — 36
berikut bangunan sertasegala sesuatu yang berdiri melekat dan tertanam diatasnya sesuai SHM nomor 300a/n Siti Mafrifah yang terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal, KecamatanWonocolo (sekarang Kecamatan Gayungan) Kota Surabaya setempat dikenal denganJalan Dukuh Menganggal VI nomor 16 Surabaya ; Bahwa sampai saat ini Debitor (Penggugat II in casu) masih menempati obyek yangtelah Penggugat Rekonpensi / Tergugat III konpensi beli melalui pelelangan umumwalaupun telah diberikan tegoran/Aanmaning oleh Ketua
SUNARYO
Tergugat:
1.PT. BANK BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR Cabang Panglima Polim
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kantor Wilayah DJKN Jawa barat
178 — 21
Salinan/ fotocopy penetapan aanmaning/ teguran.2. Salinan/fotocopy penetapan sita pengadilan.3. Salinan/fotocopy berita acara sita.4. Salinan/ fotocopy penetapan lelang pengadilanSalinan/fotocopyelperincian hutang atau jumlah yang harus dipenuhi.6. Salinan/fotocopy surat pemberitahuan lelang pada termohonEksekusi;Bahwa Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 UUHT, atas kesepakatanpemberi Hak Tanggungan dan Pemegang Hak Tanggungan,penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawahtangan.
Terbanding/Tergugat I : RIZKI DIAN RISTIYANTI
Terbanding/Tergugat II : WINARTO SOEHONO SOETEDJO
Terbanding/Tergugat III : PT BPR RESTU ARTHA MAKMUR
Terbanding/Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG SEMARANG
Terbanding/Tergugat V : KANTOR REGIONAL III OTORITAS JASA KEUANGAN JAWA TENGAH DAN DIY
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SEMARANG
69 — 62
BUDIHARTO, sekarang telah menjadi milik dan atas nama :Halaman 18, Putusan No 280 /PDT/2020/PT.SMGRIZKI DIAN RISTIYANTI yang terletak di JI Moh Yamin No22 RT O1/RW O01 Desa Bandarjo Kecamatan UngaranKabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah ;(il) Menindaklanjuti hal tersebut, TERGUGAT melaluiKuasa Hukum nya telah melakukan upaya permohonaneksekusi ke Pihak Pengadilan Negeri Ungaran dan daripermohonan tersebut telah teregister dengan Nomorperkara 6/Pdt Eks/2019/Pn Unr dan ditindaklanjuti dengandilakukan Aanmaning
107 — 29
Bahwa oleh karena perbuatanperbuatan hukum yang dilakukansebelum timbulnya penetapan dan aanmaning No.:0001/Pdt.Eks/2018/PA.JP tentang eksekusi pengosongan (in casu objekBantahan) sebagaimana telah Para Terbanatah uraikan di atasmerupakan perbuatan hukum yang cacat hukum, tidak sah, tidakmengikat dan batal demi hukum, maka pengajuan bantahan terhadapeksekusi pengosongan a quo merupakan bentuk upaya hukum yangdilakukan oleh Para Terbantah dalam mempertahankan dan melindung!
157 — 61
selesai tuntas, namun ternyata Penggugattidak bisa mengurus perkara tanah dimaksud dengan baik dan benar bahkan perkara tanahtersebut terbengkalai dan akhirnya Para Tergugat sendirilah yang mengurus penyelesaianperkara tanah tersebut baik di pengadilan maupun diluar pengadilan seperti pengurusan.e Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:125K/TUN/2004 tertanggal 20 Pebruari 2006e Putusan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan MARI No:29PK/TUN/2007 tertanggal 30 September 2009.e Penetapan Aanmaning
62 — 31
Bahwa Pelawan sama sekali tidak pernah dilibatkandalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2012/PA.Sel baik sebagaiTergugat maupun sebagai Turut Tergugat dan begitu jugaPelawan tidak pernah dilibatkan atau mendapat teguran ataupanggilan aanmaning sebelum melaksanakan eksekusiterhadap Obyek Eksekusi, karena memang faktanya Pelawanselaku pemilik yang sah atas Obyek Eksekusi tidak pernahditarik sebagai para pihak dalam perkara dan putusan Nomor32/Pdt.G/2012/PA.SEL sehingga sangat tidak beralasan kalaukemudian Para
67 — 8
Industri Sandang Nusantara seratus persen milik Pemerintah ; bahwa pabrik terakhir produksi sejak Agustus 2010 ; 77bahwa saksi mengetahui kalau PHI mengeluarkan Putusan sela yang isinyaharus membayar 241 (dua ratus empat puluh satu) karyawan ; bahwa Putusan Sela tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan ; bahwa saksi tidak mengetahui kalau sebelum sitaada Aanmaning ; . Saksi BUDIMAN FARUK :bahwa saksi tidak kenal dengan para Terlawan; bahwa PT.
A. ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Intervensi:
1.WIDYASMORO EKO PRAWITO
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA
200 — 60
yang dapatdijadikan sebagai dasar dan rujukan untuk menyatakan pengajuanGugatan dari Pihak Penggugat tersebut adalah Sah dan DapatDiterima secara hukum ;Ada pun ketentuan Hukum yang ada saat ini hanya mengaturbahwa terhadap Pihak yang tidak melaksanakan Perintah yang adadalam suatu Putusan Pengadilan Umum (Putusan Perkara Perdata),maka terhadapnya hanya dapat dimintakan untuk dipanggil olehPengadilan Negeri yang terkait agar Terhadapnya dapat diberikanteguran oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut (Aanmaning