Ditemukan 5782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau palal pasla
Penelusuran terkait : Pasal 263 ayat (1) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhpidana Pasal 263 ayat (1) kuhp & pasal 263 ayat (2) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhp dan pasal 263 ayat (2) kuhp Pasal 263 ayat (1) kuhp surat palsu pasal 191 ayat (1) Pemalsuan surat pasal 263 ayat (1) kuhp Pemalsuan pasal 263 ayat (1) kuhp juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 263 ayat (2) juncto pasal 64 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp dan pasal 263 ayat (1) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp
Pengadilan PN MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-05-2014 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN MATARAM Nomor 78/PDT.G/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Mei 2015 — PT Tanjung Nipah VS I Made Switha, dkk
127 — 89
  • krachtvan gewjsde) yang isinya menghukum Ketut Gede (Tergugat IV)selaku staf pada seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah di KantorPertanahan Kabupaten Lombok barat dan Turut memprosespenerbitan sertifikat Hak Milik Tergugat Il dan Tergugat Ill, dengandijatuhi hukuman Penjara 10 bulan dengan masa Percobaan selama1 tahun dan 6 Bulan, karena Ketut Gede (Tergugat IV) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaTurut serta membuat surat secara tidak benar atau Palsu sesuaidengan Pasal
    263 ayat (1) Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — EKKA PONTOH, S.H, M.H
242 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 109 PK/PID.SUS/2017yang menyatakan non identik, terdapat indikasi PEMALSUAN oleh Terlapor(Bukti P2).SP2HP menyampaikan hasil penyidikan, bahwa terlapor telah ditingkatkanstatusnya menjadi TERSANGKA dengan dugaan tindak pidana pemalsuantandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan (2)KUHPidana. Oleh karena itu, proses pemeriksaan terus dilakukan.C.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-04-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2021 — Penggugat:
WARDONO ASNIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
Intervensi:
PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)
932 — 811
  • Menyatakan Para Terdakwa SUDIRJO bin NAWI alias ATRADARSONO dan HADIONO bin KIMAN alias TINGGAL tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263 ayat (1) Ke 1 KUHP, dalam dakwaanKedua Primair;2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karna itu dari dakwaanKedua Primair tersebut;3.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT MANADO Nomor 116/PDT/2020/PT MND
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : HOWARD EVAN CHANDRA, SH, SE
Terbanding/Tergugat I : YUSNI ABDUL
Terbanding/Tergugat II : KARMIN THALIB
Terbanding/Tergugat III : GUNTUR M. THALIB
Terbanding/Tergugat IV : SITTI SUGIHARTATI
Terbanding/Tergugat V : JOICE BERNADIN GOSAL
Terbanding/Tergugat VI : Drs. W.J Mentang
Terbanding/Tergugat VII : BPN Kota Manado
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kecamatan Wenang Selaku PPAT
Terbanding/Tergugat IX : Treesje Sembung SH.,MH
Terbanding/Tergugat X : Kantor Kelurahan Ranomuut sekarang Kelurahan Malendeng
234 — 163
  • T1, 2, 3, 4.11) tentang tindakpidana melanggar Pasal 263 ayat (1) = Membuat Surat Palsu atauMemalsukan Surat* yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pelakunyatelah pula di eksekusi.
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Penggelapan
Register : 31-08-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN KEBUMEN Nomor 218/Pid.B/2015/PN Kbm
Tanggal 15 Oktober 2015 — EKO MULISYARSO, Amd Bin MULKI
98 — 17
  • Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak KSP ARTHA MULIACabang Kebumen mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.122.255.552, (dua milyar seratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluhlima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu.n Perbuatan terdakwa EKO MULISYARSO, Amd BIN MULKI bersamasamadengan saksi SUGENG VARID, A.Md BIN SALIMIN (DPO) tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 05-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Hj. CHAIRUN NISA
644 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 27 Maret 2014, selanjutnya diajukan Banding dan telahdiputus, sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor28/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juni 2014, serta dilakukan upayahukum kasasi pada Mahkamah Agung, sebagaimana Putusan MahkamahAgung tingkat Kasasi Nomor 1240 K/Pid.Sus/2014, tanggal 7 Oktober 2014,secara hukum sampai dengan diajukan Permohonan a quo, putusandimaksud telah berkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewijsde),karenanya berdasarkan ketentuan Pasal
    263 ayat (1) Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut:Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecualiputusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahliwarisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepadaMahkamah Agung;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima salinan putusanresmi dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19November 2015, dan pada tanggal 27 Januari 2016 Pemohon PeninjauanKembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-10-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — LAHMUDIN, S.E., M.Si
69 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ini adalahsebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon Peninjauan Kembalimenerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 36/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatanhukum tetap;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Risalah PeninjauanKembali berdasarkan Pasal
    263 Ayat (1) Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut: Terhadap putusanPengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebasatau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapatmengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (KUHAP), permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :a.
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Umum Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu
Register : 30-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 607/Pid.B/2016/PN Mre
Tanggal 27 April 2017 — Hendra Saputra Bin Ahad Hasibuan : Palembang : 43 Tahun/10 Oktober 1973 : Laki-laki : Indonesia : Jl. Mawar Blok D-4 No. 13 RT. 51 RW. 20 Kecamatan Sako Kota Palembang Jl. Swadaya Murni Komp. The Green Catleya Residence Blok K No. 30 RT. 106 RW. 009 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang : Islam : Swasta
143 — 24
  • Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, atau ketiga melanggar Pasal 263 Ayat (1)KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP atau keempat melanggar Pasal 263 Ayat (2)KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimanadiatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-06-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — Mindred Mawu, S.T.;
158 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan :Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung;2. Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat 2 c KUHAP, permintaan PeninjauanKembali dapat dilakukan atas dasar :Apabila putusan itu dengan jelas memperhatikan suatu kekhilafan Hakimatau suatu kekeliruan yang nyata;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 02-03-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/Pid/2016
Tanggal 2 Maret 2016 — KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA UTARA Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLRES METRO JAKARTA UTARA MELAWAN 1. HERRI ANTONIUS AMRAN, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Teladan, 2. OMAY CHUSMAYADI, S.H., M.H, 3. PANDAPOTAN MANIK
198 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP hanya Terpidana dan ahliwarisnya yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalamperkara a quo belum ada Terpidana sebab pokok perkara belum diperiksa ;2.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 23-03-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 152/Pid.B/2021/PN Cbi
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.LUKASMANA ,SH
Terdakwa:
ABDUL WAHID BIN DULLOH
107 — 61
  • untukmengakui bila tanah seluas 24.000 M2 adalah miliknya dan dokumen tersebutadalah juga benar milik orang orang tersebut, sedangkan terdakwa abdul Wahid ,sdrobay dan sdr Agus (berkas terpisah) mengetahui bila tanah tersebut sudah adapemiliknya yaitu PT Misori utama dan juga milik orang lain; Bahwa akibat perbauatan terdakwa Abdul Wahid saksi Apriyadi menderita kerugiansebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan miliyar rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal
    263 ayat (1) KUHPidana.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa ABDUL WAHID Bin DULLOH, bulan November 2019 atausekitar bulan November 2019 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulannovember 2019 atau setidak tidaknya masih masuk dalam tahun 2019, bertempatdijalan Tonjong Kampung cipecang Rt 01/011 Desa Cimanggis Kec Bojong gedekabupaten bogor, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain dimana PengadilanNegeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,menyuruh memasukkan keterangan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum
Register : 29-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 65/Pid.B/2019/PN Bpp
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
OENIK DJUNANI ASIEM, SH Anak dari IBNU HASIM
193 — 38
  • , sehingga dengan terbitnyaSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6871 dan 6778 maka Sertifikat awal yakniSertifikat Hak Milik Nomor 1153, 2582 dan 2610 tidak berlaku lagiMenimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1)Jo pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana membuat surat palsu.Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat hukum Terdakwamaupun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 21-03-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 211 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Maret 2012 —
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Hak Mengajukan Peninjauan Kembali (PK)Bahwa, ex Pasal 263 ayat (1), (2), dan (3) jo Pasal 264 ayat (8) UU No.8 Th1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); secaranormatif formil, Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali (PPK) telah sesuai dengan prosedur hukum acarapidana yang diatur KUHAP dan dalam waktu yang telah ditentukan;lpso jure, secara formil seyogyanyalah Permohonan Peninjauan Kembaliyang kami ajukan diterima selanjutnya diperiksa dan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 25-02-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 223/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Juli 2019 —
570 — 351
  • AJ Manulife menderitakerugikan sebesar Rp. 731.486.075 (tujuh ratus tiga puluh satu jutaempat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah).a Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64KUHPidana.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 13-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 88/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 11 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : CHARLES ANGGREK
Pembanding/Tergugat II : JIMMY ANGGREK
Pembanding/Tergugat III : YENNY ANGGREK
Terbanding/Penggugat : CHARLES THANUNG PITOBY
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang
127 — 155
  • Jelas ini rekayasaPemalsuan Dokumen, melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP. (didugacopy SHM 379/1989 (Bukti P.41)dirubah dan direkayasa atauhasilpemalsuan dokumen).Bahwa nyata dan jelas kebohongannya yang didalilkan oleh Pembanding semulaTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena sertifikat atas nama JimmyAnggrek dan Yenny Anggrek adalah pecahan dari HGB No. 17/Alak/1987 seluas10.437 M?
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-01-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 19 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. CIBULAN UTAMA INTERNASIONAL Diwakili Oleh : ASEP SURYANA, SH.
Terbanding/Tergugat I : PT. GUNA PERSADA
Terbanding/Tergugat II : MOHAMMAD ADIN SETIAWAN
Terbanding/Tergugat III : Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan YKPP
Terbanding/Tergugat IV : DWIHANDOKO SOEPARNO
Terbanding/Tergugat V : Drs. WING ISKANDAR
Terbanding/Turut Tergugat I : FEBI RUBEIN HIDAYAT, SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : UKON KRISNAJAYA, SH.
Terbanding/Turut Tergugat III : TENGKU SANDRA FAUZIAH, SH.M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
236 — 290
  • Bahwa Pasal yang didakwaan dalam Putusan Pengadilan PN CibinongNomor: 616/Pid.B/2015/PN.Cbi tertanggal 28 Juni 2016, adalah sebagaiberikut:1) Dakwaan Kesatu/Primer = Pasal 264 ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal55 ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;2) Subsidair = Pasal 263 ayat 1 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana; atau3) Kedua Primair = Pasal 264 ayat 2 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1KUH Pidana;4) Subsidair = Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 20-12-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor NO.185/PID.SUS/2016/PN.JKT.UTR.
Tanggal 20 Desember 2016 — Nama Lengkap : TUKIMAN KIJAH Tempat Lahir : Singkawang Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun /20 Septemmber 1956 Jenis Kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Kp. Krendang Barat No. 2, RT. 01 RW. 05, Kel. Krendang, Kec. Tambora, JakartaBarat Agama : Budha Pekerjaan : Direktur Operasional pada PT. BCMG Tani Berkah Pendidikan : SMEA
262 — 240
  • Surveyor Indonesia, bukanlah suatutindakan/perbuatan Pemalsuan atau Memalsukan , karena apabilaberbicara mengenai Pemalsuan atau Memalsukan terlebin dahulu harusdibuktikan tentang Pemalsuan atau Memalsukan sebagaimana Diaturdan Diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;Sedangkan dalam perkara ini adalah menyangkut Kepabeanaan,maka Bea Cukai juga harus membuktkan terlebih dahuluadanya kerugian Negara dan apabila pembuktian tersebuttidak dilakukan, maka menurut pendapat Hakim Anggota danIl bahwa perbuatan
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 06-02-2013 — Putus : 14-05-2012 — Upload : 06-02-2013
Putusan PN BARABAI Nomor 03 / Pid. B / 2012 / PN. Brb.
Tanggal 14 Mei 2012 — - YUDI NADRIYANTO, ST. bin MUHAMMAD YUSUF
63 — 15
  • Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat(1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHDP.222 nen one eeeATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa YUDI NADRIYANTO, ST. bin MUHAMMAD YUSUFsebagai Pemimpin PT. Bank Mega Tbk. Cabang Barabai yang diangkat berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 21-04-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pms
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Donna Siahaan
2.Agustinus Tambaraman Barus
3.Desy Veronika Natalia Barus
4.Cecilia Jr Barus
Tergugat:
Pitterson Purba
Turut Tergugat:
1.Nelsi Sinaga, SH
2.Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar
184 — 34
  • Tergugat, selanjutnya diberi tanda T 111;Printout foto bangunan rumah, yang membuktikan bahwa terhadap SertipikatHak Milik Nomor : 21 yang telah dijual oleh orang tua Penggugat kepadaTergugat dan telah di bangun dan di jual belikan pada pihak III, PerumahanBersubsidi Program Pemerintah Sejuta Rumah, selanjutnya diberi tanda T 112;Fotocopy surat No : 69/DUMAS/CAADV/VII/2020 bertanggal 25 Juli 2020dengan Perihal Laporan/Pengaduan atas dugaan Tindak Pidana PemalsuanSurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    263 ayat (1) dan (2) KUHPidana,yang membuktikan bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugatpada sidang tanggal 21 Juli 2020 yang diberi tanda P2 adalah bukti suratyang diduga palsu, selanjutnya diberi tanda T 113;Fotocopy tanda bukti pengiriman via POS surat No : 69/DUMAS/CAADV/VII/2020 bertanggal 25 Juli 2020 dengan Perihal Laporan/Pengaduanatas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalamPasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana telah dikirim ke PolrestaPematangsiantar, yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 24-09-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153 PK/PID.SUS/2018
Tanggal 24 September 2018 — MAHLIANA
114 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • nietontvankelijke verklaard);Bahwa namun demikian, karena pokok perkara Terpidana belumdiperiksa, maka Terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauankembali lagi tetapi bukan merupakan peninjauan kembali kedua denganalasan adanya pertentangan hukum sebagaimana dimaksud dalam SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009;Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembaliTerpidana dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;Mengingat Pasal
    263 Ayat (1) juncto Pasal 264 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan