Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana: Penipuan dan Pemalsuan surat,sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhihukuman berupa :3Pidana Pokok selama : 2 (dua) tahun penjara.Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI.Potong tahanan selama penahanan sementara.3.

di Primkopal Surabaya dengan menggunakan nama paraSaksi tersebut + sebanyak Rp. 431.653.000, (Empat ratus Tiga puluhsatu juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan sampai saat iniuang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, serta semuaangsuran telah dibebankan kepada Para Saksi.Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsurunsurtindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidanayang tercantum dalam :KesatuPertama : Pasal 378 KUHP.AtauKedua : Pasal 372 KUHP.DanKedua : Pasal

263 ayat (1) KUHPBahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwamenyatakan mengerti, namun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakankeberatan, oleh karenanya Penasehat Hukum mengajukan keberatan(Eksepsi) yang pada pokoknya Penasehat Hukum TerdakwaMenimbangMenimbangMenimbang39menyatakan keberatan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer IIIl12Surabaya dengan alasan sebagai berikut :a.

263 ayat (1) KUHP.Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secaraumum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antarakepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukumdan keadilan dalam masyarakat.

263 ayat (1) KUHP, Pasal 26 KUHPM,Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI:1.

DANYANG DIAJUKAN SESUAIPRODUK DANA ADADI DANA TIDAK NASABAH NASABAH 7NASABAH KELUAR KLAIM NASABAHREKENING ADA DI(TABUNGAN) REKENING KLAIM TIDAK DIKLAIM BANK MEGA BANK LAINTIDAK SESUAI PRODUK1.168.075.000 14 798.283,804 2. 91,70 22k I B00 GRAND TOTAL 173.775.259.639 65,005.000.000 5.761.975.835 3.008.283.804 16.651.975.835 $4.175.000.000 22.613.875.000 47.595.891.612 7.922.520.700 72.170.388.147 76.728.875.000 (4.558.486.853)/ 1.403.412.3142Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang melanggar pasal

263 Ayat(1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana ;ATAUPERTAMA Bahwa ia terdakwa PUTU EKA PRIYANA bersama sama dengan Saksi GEDESURYA PRATAMA PUTRA dan Saksi MEIDINA RIZKY PRASENTARI PUTRI als KIKY(masing masing merupakan terdakwa dalam penuntutan terpisah), sejak bulan Februar!

Atas Undang Undang R.I No. 7 Tahun 1992Tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHpidana.AtauKETIGA : melanggar Pasal 81 Undang Undang R.I No. 3 Tahun 2011 TentangTransfer Dana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHpidana.AtauKEDUAPERTAMA : melanggar Pasal 83 Ayat (2) Undang Undang R.I No. 3 Tahun 2011Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHpidana.ATAUKEDUA : melanggar Pasal 85 Undang Undang R.I No. 3 Tahun 2011 TentangTransfer Dana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke LKUHPidana.ATAUKETIGA : melanggar pasal

263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1KUHPidana.ATAUHal. 133 dari 161 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN DpsPERTAMA : melanggar pasal 266 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1KUPidana.DANKESATU : melanggar pasal 3 Jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal55 Ayat (1) Ke 1 KUHpidana.AtauKedua : melanggar pasal 5 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Atau :Dakwaan Kedua :Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPJo.

No.2095K/Pid.Sus/2008pihak yang berwajib di kantor Kepolisian Sumatera Utara untuk pemeriksaaanlebih lanjut ; Atas kejadian tersebut di atas PT.Bank Mandiri Medan mengalami kerugiansebesar Rp.830.474.715,58 (delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluhempat ribu tujuh ratus lima belas rupiah lima puluh delapan sen) ;Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medantanggal 29

Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undangundang No. 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan sebagai berikut :Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung;Bahwa, mengingat Putusan Kasasi aquo telah memiliki kKekuatan hukumtetap (inkracht van gewisjde), dengan demikian permohonan PeninjauanKembali yang

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undangundang No. 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan sebagaiberikut :Permintaan Peninjauan Kembali oleh Pemohon sebagaimana yangdimaksud Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera Pengadilan yangHal. 115 dari 189 hal Put.

l11440ri0s1480sIlmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols 1 2adjustrightrinOlin1440itapOpararsid10161843 rtlchfcs1 af38afs26 ltrchfcsO bif38fs26lang 1057langfe1033langnp1057insrsid14773420charrsid10498779 Pasal 385 ke1 KUHP rtlchfcs1af38afs26 ltrchfcsO bif38fs26lang 1057langfe1033langnp1057insrsid9384777charrsid 10498779 Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPpar listtextpardplainItrpar rtlchfcs1 af38afs26 ItrchfcsO bif38fs26lang 1057langfe1033langnp1057insrsid9384777charrsid 10498779 hichaf38dbchafOlochf38 IL.tab Pasal

263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.par pard Itrparq li1440ri0s1480sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin1440itapOpararsid10498779 rtlchfcs1 af38afs26 ItrchfcsO bif38fs26lang 1057langfe1033langnp1057insrsid10498779charrsid 10498779par pard Itrparq li1080ri0s1480sImult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlin 1 080itapOpararsid10161843 rtlchfcs1 af38afs26 ItrchfcsO bif38fs26lang 1057langfe1033langnp1057insrsid9384777charrsid 10498779Terdakwa

1057langfe1033langnp1057insrsid 16205272charrsid 10498779 hichaf38dbchafOlochf38 I.tab pard ltrparqj l11440ri0s1480sIlmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautols 1 4adjustrightrinOlin1440itapOpararsid10161843 rtlchfcs1 af38afs26 ItrchfcsO bif38fs26lang 1057langfe1033langnp1057insrsid 16205272charrsid 10498779Pasal 385 ke1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.par listtextpardplainltrpar rtlchfcs1 af38afs26 ItrchfcsO bif38fs26lang 1057langfe1033langnp1057insrsid 16205272charrsid 10498779 hichaf38dbchafOlochf38 II.tab Pasal

263 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP.par pard Itrparq!

., M.M. bin MatSerak telah menerima Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RINomor 1744K/PID.SUS/2015 tertanggal 15 Februari 2016 tersebut danPemohon Peninjauan Kembali sedang menjalani Eksekusi putusan a quotersebut:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Risalah PeninjauanKembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana yang berbunyi sebagai berikut: Terhadap PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecualliputusan bebas atau lepas dari segala tuntutan

, itikad baik Penggugat sebagai direksi PTSBTI pantas dipertanyakan.Bahwa, sebagai bukti tidak adanya itikad baik, ketidakjujuran serta tidaktransparansinya Penggugat sebagai direksi dalam mengelola PT SBTI, direksi baruPT SBTI telah melaporkan Penggugat kepada Markas Besar Kepolisian NegaraRepublik Indonesia atas dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dan53menggunakan surat palsu, menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik,penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

263 ayat (1)KUHP, Pasal 266 KUHP dan Pasal 374 KUHP jo.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan risalah peninjauankembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut Terhadapputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecualiputusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atauahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembalikepada Mahkamah Agung;4.

(dua ratus lima puluh rupiah)Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo.

(lima ratus juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.LEBIH SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa HEMAT SIMBOLON, pada hari Jumat tanggal 15Desember 2006 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember2006, di JI. Kapten Pala Bangun No. 6 tepatnya di Kantor PPAT Darwin SjamManda, SH Kabanjahe Kab.

Terdakwa menerima secara langsung dan tunai dari sdr Abdul wahid sebesarRp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Obay bin suhaemi saksi Apriyadi Malikmenderita kerugian sebesar Rp.9.000.000.000 (Sembilan miliyar rupiah);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa OBAY SUHAEMI Bin AHYAR, sekitar bulan bulan November2019 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan november 2019 atau

Bahwa Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan = risalahPeninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyisebagai berikut : "terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, kecuali putusan Bebas atau lepas dari segalaHal. 65 dari 92 hal. Put.

Nur Bin Safar menandatangani bukti surat P.3 danP.4 tujuannya untuk menjadi saksi saja;5) Selain bertentangan dengan Pasal 1320 BW, Pasal 1321 BW menurutTergugat Il Konvensi patut diduga telah terjadi peristiwa pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (!)KUHP.6) Jual beli yang dilakukan Penggugat dengan ahli waris M. Nur Bin Safarsebagaimana dimaksud dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan HakNomor 01 dan 02 tanggal 05 Juni 2018 dihadapan PPAT : H.

8080Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dinyatakanbersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, untuk ituMajelis Hakim akan mempertimbangkan dari faktafakta yang terungkapdipersidangan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur daripasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukankepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidanadalam Pasal

263 ayat (1) Jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggar pasal 263 ayat (1) jo.Halaman 67 dari 90 Putusan Nomor 670/Pid.B/2020/PN BksPasal 64 ayat (1) KUHP atau Keempat melanggar pasal 263 ayat (2) jo. Pasal64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatife kesatu yaitumelanggar pasal Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalah sbb:1. Barang Siapa;2.

WulandariNomor seri dan porporasinya BF4166834, tidak pernahsebagai pejabat pencatat Nikah di KUA Kecamatan Simpangkanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggro AcehDarusalam karena saat itu kepala KUAnya adalah Saksi8(Drs Zainal Abidin).Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum padaHal 13 dari 104 hal Putusan No : 106K/PM 102/AD/VII/2017MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangpasal:Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKedua : Pasal

263 ayat (1) KUHP.: Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa iabenarbenar mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaantersebut.: Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwatidak mengajukan keberatan/eksepsi.: Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini disesuaikan dengan urutanpara Saksi yang diperiksa di dalam persidangan.: Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkandi bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:Saksi1Nama lengkap : Leni Marlina NasutionPekerjaan

perseroan; Suatu maskapai; Ke 4: talon, tanda devidend atau tanda bunga, darisuratsurat tersebut dalam ke2 dan ke3; Surat bukti yang dikeluarkan sebagai penggantiSuratsurat itu; Ke 5: ~ surat kredit atau surat dagang yangdisediakan untuk dikeluarkan,Pasal 264 (2)Unsurunsur :Mempergunakan salah satu jenis surat palsu ataudipalsukan tersebut dalam ayat (1);Seakanakan asli dan tidak palsu;Apabila penggunaannya dapat menimbulkankerugian;Dengan sengaja;Pasal 264 (1) :memiliki unsurunsur yang Sama dengan Pasal

263 ayat(1), sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan.

menggerakan orang dengan menyalahgunakan atau denganmenggunakan saranasarana agar membuat orang lain menyerahkanbarang sessuatu atau sehingga orang lain terbujuk untuk melakukankejahatan.61Bahwa merupakan ketidakwajaran dalam hukum Pidana apabila didalamsuatu kejahatan Pelaku Turut Serta dipidana terlebih dahulu sebelumPelaku/Prinsipal utamanya.Barang mengenai pasal 263 ayat (2) KUHP adalah mengenai adanyapengetahuan adanya kesadaran tentang kepalsuan surat dan hanya bisaterjadi apabila objek pada pasal

263 ayat (1) Terpenuhi.Tanggapan Penasehat Hukum :Bahwa untuk point 4 dan 5, Oditur telah keliru, yang sebenarnyaadalah dalam hal terjadi hutang piutang ada surat yang dijaminkan,kemudian surat dialihkan atau digadaikan dengan cara memalsukan tandatangan maka hal tersebut tidak merupakan penggelapan, dan sepanjangdokumen tersebut mempunyai nilai ekonomis maka hal tersebut dapatdikatakan dengan tindak pidana penggelapan.Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana pernyertaan harusdidahulukan dulu prinsipal

263 ayat(1) atau (2) KUHP tetapi apabila identitas yang adadalam akta notaris diteliti tanpa sepengetahuan parapihak maka yang salah adalah notarisnya.Bahwa apabila terjadi pemalsuan tanda tangan makaselain yang merasa dipalsukan tanda tangannya menjadiSaksi juga wajib diperkuat oleh alat bukti lainnyaberupa hasil laboratorium forensik.Bahwa persyaratan dalam tindak pidana penggelapanadalah adanya kesengajaan untuk melakukan suatukejahatan, adanya suatu kesepakatan diantara parapelaku dan ada kerjasama

Bahwa mengenai ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPdalam hal ini harus adanya pengetahuan, adanya kesadarantentang kepalsuan surat tersebut dan hanya bisa terjadiapabila obyek pada Pasal 263 ayat (1) terpenuhi.9. Bahwa dalam hal adanya pemalsuan suratsepengetahuan Saksi sipelaku paham dan harus mengisyafiatas isi surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan.10...

Bahwa apabila ada para pihak menghadap Notaris dalamrangka pembuatan suatu akte sepengetahuan Saksi parapihak harus menyerahkan kartu identitas untuk dimasukandalam suatu akte tersebut, setelah diketik kemudiandibacakan atau dibaca sendirisendiri dan jika tidaksangkalan maka akte tersebut sudah dinyatakan sah dan jikaada kesalahan atau terjadi sengketa dikemudian hari maka277dapat diterapkan pasal 263 ayat (1) atau ayat (2) KUHPtetapi apabila identitas yang ada dalam akta Notaris yangsudah diketik

Tertanggal 20 Juni 2016 adalah putusanyang telah berkekuatan hukum tetap, karena Jaksa Penuntut Umum danatau pemohon selaku Terdakwa/Terpidana atas putusan tersebut tidakmengajukan upaya hukum biasa (banding dan kasasi);berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :"terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,Hal 77 dari 96 hal. Put.