Ditemukan 6671 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
1088 — 339
  • Fajar Bumi Sakti dan PT RPC Indonesia; Bahwa Ahli sebagai konsultan memberikan advise dalam kontekspengambilalinan perseroan, pembelian piutang di BPPN; Bahwa Ahli sebagai pengajar mata kuliah Hukum OrganisasiPerusahaan di Fakultas Hukum UI, di S1 maupun PascasarajanaIlmu Hukum dan Magister Kenotariatan; Bahwa sebagai Saksi Ahli sengketa perseroan di PengadilanIndonesia di forum arbitrase meliputi BANI, BADAPSKI dan SIAC(Singapore International Arbitration Center); Bahwa Ahli berpendapat Perseroan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Wanprestasi
Putus : 24-08-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 63/PDT/2015/PT.BTN
Tanggal 24 Agustus 2015 — EDY PRIYANTO, ; MARULLOH N., ; ABDUL HAMID, ; ANDHI HERI SETIAWAN, ; TRI DJOKO SUMADI, A. MUGENI B. HABUD, ; A. NURYADIN DJAUHARI HB, ; H A F S A H, ; HENDRIK WIDIANTOKO, ; H. A S M A R O H, ; H. MARDJUKI BIN H. NAMAN, ; H. S A N U S I, ; HJ. K A R N A T I, ; HJ. MASHUDAH NURYADIN, SE., ; HJ. S A’ A M A H, ; MAHDI B. SAADIH, ; M A I S U D A H, ; M A R H A N I H, ; NUR BADRIAH, ; W A G I Y A N T I, ; P U J I Y E M, ; W A L U Y O, ; AMIR RIYANSYAH, ; T U K I M I N, ; S U M I L A S I H, ; S U T I N O, ; S U B A N I, ; WIKEN EKA PRAMUJI, ; ADAM NUR SYAWAL, ; FIDA SUPARTINAH, ; SUGIARTONO, ; M A R D I, ; SULISTIOWATI, ; DWI INDAH UTARI, ; BAMBANG EDY SUWARNO B, ; K A R D I, ; DRA. SUTARTI, ; WIGYO SUPATMAN, ; BUNAMAN MATNUR, ; KOMARUDIN, ; BAMBANG EDY SUWARNO, ; ERNA SUPINAH, ; SAMY SULAMIT, ; DEDE ABDULAH SALAM, ; S U M I A S I H, ; ANAND MASTUR, ; A F R I A N Z A H, ; S U N A R Y O, ; M U L Y A D I, ; FADHILLA WUKI RASIH, ; M A S A N I H, ; S U T A R N I, ; ENY NURHIDAYATI, ; S Y A I F U R O H, N U R W A T I, ; MUHAMAD YANA SEPTIAN, ; S U P A R N O, ; P A R S O, ; IYUS LESMANA, ; TEGUH BUDIYANTO, ; CATUR SUTARNO, ; BAMBANG SUKATMAH, ; NUR HIDAYATI, ; P A R S O, ; Y U L I A N T I, ; S U R A N T O, ; SUMANTRI EKO SAPUTRO, ; RAHMAT UNTUNG, ; TAUFIK QURAHMAN, ; SRI HARYATI, ; RINA FEBIANTI, ; S O F I Y A N, dkk ; KOPERASI SERBA USAHA (KSU) “LANGIT BIRU”, ; A. NURJANAH, ; B. TESETIAWATI, ; MARISA, ; RADEN PATRIOT AHMAD YANI, A S R O R I, ATJEP KARMITA,
588 — 884
  • Dalam point 2 (dua) Para Penggugat mengakui bahwa jangankanperjanjian melalui Arbitrase, perjanjian yang sifatnya dibawahtangan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, tidak pernahdilakukan dan tidak pernah ada.Hal. 603 dari 646 hal. Put. No. 63/PDT/2015/PT.BTN6042.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2012 — Putus : 07-09-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/ PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 7 September 2012 — RAHMAT SYAHPUTRA
145 — 24
  • PP saat itu adalah menggugat Dinas PU diBadan Arbitrase Nasional (BANI) dan PT. PP dimenangkan, selanjutnya Dinas PUmengajukan Banding dan PT. PP melayani hingga sampai Mahkamah Agung danpada bulan Januari 2012 putusan MA atas kasus tersebut turun dan PT.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3626 — 1768
  • Tentang : Cipta Kerja
  • perundangundangan.Angka 43Pasal 155Dihapus.Angka 44Pasal 156Cukup jelas.Angka 45Pasal 157Cukup jelas.Angka 46Pasal 157AAyat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan hak lainnya yaitu hakhaklain yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan dan perjanjian kerja bersama.Contoh: hak cuti yang belum diambil dan belum gugur.SK No 052554A Ayat (3)...at@PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 283 Ayat (3)Yang dimaksud sesuai tingkatannya adalahpenyelesaian perselisihan di tingkat bipartit ataumediasi/ konsiliasi/arbitrase
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
3741 — 4703 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jikamelalaui arbitrase atau pihak ketiga tidak dapat diselesaikan atau diselesaikan tetapi salah satu pihak tidak puas,barulah dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.Jika proses penyelesaiaan perselisinan langsung dibawa kePengadilan Negeri, hal inilah yang disebut prematur ;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1416 — 1103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengingat para Pemohon Keberatan semuanya berdomisili di luar wilayahhukum Indonesia, ketentuan hukum yang paling tepat juga mendukungdigunakan sebagai dasar untuk mengajukan Keberatan bagi ParaPemohon Keberatan adalah UndangUndang No. 30 Tahun 1999 tentangArbitrase.Pasal 65 UndangUndang No. 30 Tahun 1999 menyatakan sebagaiberikut:Yang berwenang menangani masalah pengakuan danpelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah PengadilanNegeri Jakarta Pusat.9.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
297 — 25
  • Pelatihan Arbitrase Tingkat Dasar dan Lanjutan yang dilaksanakanoleh IARBI, Jakarta. Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan ada turun kelapanganyakni tahun 2018, yang diminta dari keahlian Ahli yaitu :a. Menguji kKesesuaian volume pekerjaan yang terpasang denganvolume yang diperjanjikan dalam kontrak.b. Melakukan evaluasi atas koefisien analisa harga satuan sebagaipembentuk harga satuan pad RAB kontrak.c.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
447 — 105
  • Sertifikat Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengeketa Tingkat Dasar dan Lanjutan, dikeluarkanoleh IARBI.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015
Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1425 — 1056 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ituberdasarkan kompetensinya telah diberi mandat oleh peraturanperundangan yang berlaku untuk membuat penilaian dan mengambilkebijakan di tengah krisis tahun 2008.Ketiga, perlu dipertimbangkan beberapa potensi dampak negatif yangdapat timbul apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ada krisispada 2008 dan kebijakan penanganan Bank Century dianggap salah,yaitu: a) Upayaupaya pengembalian aset berdasarkan Putusan No.399 akan berpotensi gagal dan Negara Indonesia dapat mengalamidampak negatif dalam proses arbitrase
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 10 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
335 — 227
  • Bahwa demi hukum penyelidikan dilakukan dalam masa kontrak kerja antarapihak pertama dan pihak kedua belum selesai, maka seharusnya demi hukumyang dapat melakukan gugatan perdata adalah PDAM Tirtanadi sesuai KontrakKerja No. 01/SPJN/P3A/I/2014 bagian H.76.2 Penyelesaian perselisihan dalamKontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsolidasi ataupengadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;G. Bahwa keberatan kami diatas sejalan dengan pendapat Ahli Dr.
Yurisprudensi Hukum Perdata Khusus Perlindungan Konsumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen
Kata Kunci : Hak Tanggungan; Fidusia; Kewenangan BPSK;Perjanjian Kredit
1/Yur/Perkons/2018
7173 — 0
  • Sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggunganmaupun fidusia tidak tunduk pada UU Perlindungan Konsumen sehingga bukan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

  • Atas pengaduan pihak debitur tersebut takjarang BPSK melalui penyelesaian secara arbitrase memutus perjanjian antarakreditur dan debitur batal demi hukum dengan alasan perjanjian pembiayaankonsumen yang dilakukan kedua belah pihak mengandung klausula baku yangdilarang oleh UU Perlindungan Konsumen.