Subjek hukum yang dilarang (pejabat negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil negara, anggota TNWPoli dan kepala desa atau sebutanlain/Lurah;a.Bahwa adapun subjek hukum yang dilarang melakukan pelanggaransebagaiman dimaksud Pasal 71 ayat (1) UndangUndang pemilihanadalah pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNVPolri dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah;Bahwa Pasal 71 ayat (1) UndangUndang pemilinan dimaksud bagaisetiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilnegara, anggota TNVPolrn dan kepala desa atau sebutan lain/urah.

Ataudengan kata lain masingmasing subjek hukum bertanggungjawab atasperbuatan hukum yang dilakukan;Bahwa adapun yang dimasukd dengan pejabat negara, pejabat daerahdan pejabat apartur sipil negara adalah pejabat publik yang memegangjabatan melalui mekanisme pengisian jabatan yang sah menurtperaturan perundangundangan. Jadi, setiap orang yang mendapatkantugas dan tanggungjawab jabatan merupakan merupakan pejabat baik itupejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggotaTNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.2.

bersifat alternatif dimana apabilasalah satu yangdiatur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telahterpenuhi pula;Menimbang, bahwa yang dimasukd dengan pejabat negara, pejabat daerahdan pejabat apartur sipil negara dalam undangundang aquo adalah pejabat publikyang memegang jabatan melalui mekanisme pengisian jabatan yang sah menurutperaturan perundangundangan. sehingga, setiap orang yang mendapatkan tugas dantanggungjawab jabatan merupakan pejabat baik itu pejabat negara, pejabat

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawanhukum Penguasa/ Pejabat Negara;Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugatdidasarkan pada 2 alasan hukum berbeda, yaitu wanprestasidan perbuatan melawan hukum;Dalam hukum acara yang berlaku, penggabungan seperti inidilarang dan tidak sesuai dengan hukum acara.

Oleh karena itu, penggabungangugatan PMH Penguasa/Pejabat Negara dan wanprestasi olehpenggugat, tidak dapat dibenarkan. Sebab, tidak sesuaidengan hukum acara dan bertentangan dengan yurisprudensiMahkamah Agung. Gugatan demikian, merupakan gugatanyang tidak jelas (obscuur libel) dan isinya gelap (onduidelijk);b.

Hukum Acara yang bersifat umum,sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.Misalnya, gugatan perdata umum digabungkan dengangugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang PMH dantuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hakatas Merek (Merkenecht); vide ketentuanketentuan tentangHAKI;Dalam perkara a quo, pada subjek dan isi gugatannya,Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat , selakuDPC PKB Kabupaten Bangkalan, yang merupakan badanhukum privat, dan bukan merupakan Pejabat

Negara/PejabatPublik.

Sedangkan Tergugat II, yang merupakan ketua DPRDKabupaten Bangkalan adalah Pejabat Negara/Pejabat Publik.Dengan kata lain, dalam perkara a quo, gugatan perdataumum (wanprestasi/ingkar janji) telah digabung dengangugatan perdata khusus (PMH dari Penguasa/Pejabat Publik).Lihat misalnya, ketentuanketentuan dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004, tentang PengadilanTata Usaha Negara yang memiliki hukum acara khusus, yangberbeda dengan ketentuan

Bakur Sudiana,BSEbin Soma Duloh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKarawang tanggal 11 Nopember 1969, adalah akta otentik yang dikeluarkanHalaman 9 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwoleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman dan YudiaStyagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa Bakur Sudiana aliasH.Bakur Sudiana., BSE bin Soma Duloh telah menikah dengan Hj. ElasSulastri binti J.

Elas Sulastri yang dikeluarkan oleh LurahKarawang Kulon, tanggal 07 Juni 2017, adalah akta otentik yang dikeluarkanoleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan dengan keterangan 2(dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman dan YudiaStyagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa HJ. Elas Sulastri telahmeninggal dunia pada tanggal 15 Juni 1999, karenanya Majelis Hakimberpendapat telah terbukti bahwa HJ.

Elas Sulastri telah meninggal duniapada tanggal 15 Juni 1999;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Buku Kutipan AktaNikah Nomor :911/74/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, tanggal 22072001, adalah akta otentikyang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkan denganHalaman 10 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwketerangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ida Farida binti Sukarman danYudia Styagati Binti Marsudi yang

Bakur Sudiana,BSE yangHalaman 11 dari 16 Penetapan No. 410/Pdt.P/2017/PA.Krwdikeluarkan oleh Lurah Karawang Kulon, tanggal 02 Juni 2017, adalah aktaotentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yang berwenang dan dikuatkandengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ida Farida bintiSukarman dan Yudia Styagati Binti Marsudi yang mengatakan bahwa BakurSudiana alias H.

Negara, PNS dan Pegawai Tidaktetap dan Peraturan Walikota Lubuklinggau No.1 Tahun2011 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan DinasJabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara dan PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 824/141.43/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atasnama PENGGUGAT , disebutkan juga pada point bsemua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yangbersangkutan sudah tepat/benar sesuai denganKeputusan Menteri Keuangan

No.07/KMK.02/2003 tentangPerjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara,PNS dan Pegawai Tidak tetap yaitu pada Pasal 1 angka3, pada Pasal 4, 6 dan 8, serta Peraturan WalikotaLubuklinggau No.1 Tahun 2011 tentang PetunjukPelaksana Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagiPejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Pasal 1angka 4, Pasal 4 dan Pasal 6 dan Pasal 8 ;Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNo.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalamNegeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidaktetap

Negara, PNS dan Pegawai Tidaktetap yaitu Pasal 4berbunyi 2 w.e eeePerjalanan Dinas meliputie Perjalanan dinas jabatan ;e Perjalanan Dinas Pindah ;Halaman 25 dari 106 halaman Putusan Nomor : 36/G/2011/PTUNPLG26Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNo.07/KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalamnegeri bagi pejabat negara, PNS dan Pegawai tidaktetap yaitu pasal 6 ayat 1, yangberbunyi + oceansPerjalanan dinas pindah merupakan perjalanandinas dari Tempat kedudukan yang lama ketempatkedudukan yang baru

berdasarkan surat keputusanpindah bagi Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil dan Pegawai tidak tetap besertakeluarganya yang sah.

Negara, Pegawai Negeri, danPegawai Tidak tetap jo.

Bahwa Pejabat Negara yang dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintahpengganti UndangUndang nomor 1 tahun 2014 Jo UndangUndang Nomor10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UndangUndangnomor 1 Tahun2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UndangUndangnomor 1 tahun 2014 adalah yang sebagaimana diatur dalam UndangUndangyang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara ( Vide Penjelasan Pasal 71Pada UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016

), Dengan demikian maka yangdimaksud pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 121 UU Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;b.

Unsur Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara,Anggota TNI / Polridan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah.1.

Pejabat Negara adalah sebagaimana diatur dalam UndangUndang yangmengatur mengenai Aparatur Sipil Negara ( Vide Penjelasan Pasal 71 PadaUndangUndang Nomor 10 Tahun 2016), Dengan demikian maka yangdimaksud pejabat negara sebagaimana diatur dalam Pasal 121 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah ;Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, wakil ketua, dan anggota MajelisPermusyawaratan Rakyat, Ketua, wakil ketua, dan anggota DewanPerwakilan Rakyat, Ketua, wakil ketua, dan anggota

Pasal 71 ayat (1) UU RI No.10Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota (PEMILUKADA),dengan unsurunsurnya sebagai berikut:Unsur setiap Pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa dilantik menjadi kepala desa Ngofakiaha berdasarkan suratKeputusan

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 146.Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi PejabatNegara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal17 ayat(1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukanperjalanan dinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .Ayat (2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinassebagaimana

dimaksud pada ayat 1 terdiri daripermohonan SPPD, SPT, SPPD dan Laporan HasilPelaksanaan Perjalanan Dinas .Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggalO7 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) Dikecualikan bagi pejabat

Negara untukperjalanan dinas luar pulau) Sumbawa,dokumen pertanggungjawaban perjalanandinas dilampirkan dokumen sebagai berikut :a.

Pasal 17 ayat (1) danayat (2) dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011,tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun2011, tanggall4 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeribagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanDaerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pasal 17 ayat(2a) dan ayat (2b).Bahwa akibat perbuatan terdakwa M.

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggalO7 Juli 2011 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2011 tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) Dikecualikan bagi pejabat Negara untukperjalanan dinas luar pulau) Sumbawa,dokumen pertanggungjawaban perjalanandinas dilampirkan dokumen

Tidak6berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara yang dalampenjelasannya yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara ,adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat ( 1 ) dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor : 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentangPokokPokok Kepegawaian : Dalam pasal 2 ayat ( 1 ) ditentukan bahwa PegawaiNegeri terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil ; b.

Mamuju atau setidaktidaknyapada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum PengadilanNegeri Mamuju, setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara danKepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja, membuattindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masakampanye, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkain perbuatan antara lain:e Bahwa awalmulanya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2015 masakampanye, sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Desa Sandana

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.;2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.;Ad.1. Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, danKepala Desa atau sebutan lain/Lurah.; Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalahpejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yangmerupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaganegara pendukung.

Sebagai contoh pejabat negara adalah Presiden,14Anggota DPR dan Hakim, pejabatpejabat tersebut menjalankan fungsinyauntuk dan atas nama Negara.; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1)Undangundang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negaramenyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara yangselanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil danpegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansipemerintah.; Menimbang, bahwa berdasarkan

Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadiUndangUndang, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah;2 Dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsurunsurtersebut sebagai berikut

Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap Pejabat Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalahketentuan pasal ini khusus ditujukan terhadap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil33Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah (secara alternatif) sebagai subjekhukum yang melakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas

(2) dan ayat(3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atauKPU Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, ternyata Penuntut Umummemfokuskan dakwaannya khusus terhadap ayat (1), yaitu Pejabat negara, pejabataparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa Kampanye;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah

negara, pejabataparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calonselama masa Kampanye, maka dengan sengaja dalam hal ini dihubungkan dengankapasitas Terdakwa yaitu apakah sebagai Pejabat negara, pejabat aparatur sipilnegara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang melanggar larangan yang telahditentukan, yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu

negara ataupejabat aparatur sipil negara), tentunya memiliki dampak yang berbeda.

disimpan disaku belakang sebelahkanan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) handphone merkSamsung warna putin dengan simcard nomor 081252785901 dipegang di tangan kanan terdakwa;Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN MIg Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada seseorang yangbernama Bagus (DPO) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa HANDY TIO YOHANESBin HANDRIYANTO (Alm) tersebut tidak sesuai dengan proseduryang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyaijin dari pejabat

Negara yang berwenang dalam menguasai ganjatersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatandan membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggupmemberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik POLRI, Kejaksaan danpengadilan menggunakan haknya

;Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari pejabat Negara yang berwenang.Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN MIigMenimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidanganTerdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Barang Bukti :1 plastik klip sedang berisi

Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabayadengan nomor Lab : 05583/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09770/2019/NNFberupa kristal warna putin tersebut diatas adalah benarkristalMetamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari pejabat Negara

Negara yang berwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.2.

Blimbing, kota Malang; Bahwa saat proses transaksi itulah para Polisi datang berpakaian premandan menangkap para terdakwa bersama barang bukti; Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebutHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN MIgMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan jenismetamfetamina

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak sesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgPasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan Pasal 2 UUNomor 28 Tahun 1999 menyebutkan Penyelenggara negara meliputi.1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,2) pejabat negara pada Lembaga Tinggi negara3) Mentri,4) Gubernur,5) Hakim,6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan dan7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan

yang berlaku.Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Negara yang lain dalamPasal 2 poin 6 (enam) UU Nomor 28 Tahun 1999?

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, pejabat negara pada Lembaga Tinggi negara Mentri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan danBahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa Pejabat Negara yang lain dalam Pasal 2 poin 6 (enam) UUNomor 28 Tahun 1999?

Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgPasal 1 ayat (4) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang PokokpokokKepegawaian menyebutkan Pejabat negara adalah pimpinan dananggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalamUndangundang Dasar 1945 dan Pejabat negara lainnya yang ditentukanoleh Undangundang.

yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga TertinggiNegara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri,Gubernur, Hakim, Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, dan Pejabat lain yangmemiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraannegara

fakta hukum secara keseluruhan dan hanya melihat satu sisi,dimana keterangan saksi yang kami ajukan dalam hal ini Saksi yangmeringankan jelasjelas menunjukkan seharusnya yang paling bertanggungjawab dalam perkara ini adalah Peserta Pemilu dalam hal ini Calon AnggotaLegislatifi (RAMSON SIAGIAN, MBA bersama Tim) yang meminta ijinmenggunakan tempat berupa Balai Desa Mengori dalam rangka kunjungankerja dan penyerahan bantuan berupa sepeda motor sampah dan Sayamenganggap karena RAMSON SIAGIAN adalah Pejabat

Negara (selakuANGGOTA DPR RI), namun dalam selasela pidatonya RAMSON SIAGIAN,MBA yang juga sebagai Calon Anggota Legislatif (DPR Rl) yang menurutpara Saksi terutama Saksi dari Bawaslu dan Keterangan Ahli adalahsebagian merupakan Kampanye, saya berkeberatan karena sebelumnya TimAhli dari RAMSON SIAGIAN, MBA pada saat minta ijin tempat tersebut samasekali tidak menyebutkan untuk berkampanye, dan ketika RAMSONSIAGIAN, MBA diselasela pidatonya tersebut dikatakan sebagai Kampanye,Saya tidak kuasa untuk

RAMSON SIGIAN, MBA yang mana sehari sebelumkegiatan dilaksanakan telah mendatangi saya di rumah dan mengatakankepada saya akan adanya kunjungan dari anggota DPR RI dari Komisi VIInamun bukan mengatakan akan diadakan kampanye, sehingga oleh karenapemberitahuan akan adanya kunjungan dari seorang Pejabat Negara sayaberfikir untuk melayani dengan baik bahkan tanpa sadar saya jugamembuatkan undangan karena saya menganggap bahwa seorang AnggotaDPR RI merupakan Pejabat Negara yang harus saya hormati, adapunternyata

negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;4.

negara yangberwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018,sekira pukul 20.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan Simpang JantiBarat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) handphone Samsung type J5 Prime nomor Imei 13534211089324082/01, Imei 2 : 353422089324080/01, Nomor simcard081342537044;2. 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika gol.

negara yangberwenang; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Surabaya No.

Lab : 10200/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018,berkesimpulan : 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,025 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu)nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang dalam memiliki shabu tersebut dan tujuan Terdakwa menguasai shabutersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untukreagensia

Negara atauInstansi Negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;2.

Negara atauInstansi Negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian SektorKapuas karena menyelenggarakan permainan judi jenis kolokkolok; Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 November2020 sekitar Pukul. 19.30 WIB di perumahan Afd. 3 PTPN XIII RimbaBelian

Negara atau InstansiNegara yang berwenang;Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 330/Pid.B/2020/PN SagMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakanterbukti bersalah

Negara atau InstansiNegara yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapperbuatan Terdakwa menyelenggarakan permainan jenis kolokkolok ditempatterbuka dan saat itu sedang ada acara pesta pernikahan warga dengan carapemain A menaruh sejumlah uang untuk menebak mana gambar yang benardan jika benar akan mendapatkan uang yang lebih besar dari uang yang ditaruholeh pemain A tetapi jika tebakan tersebut salah maka pemain A akankehilangan uangnya termasuk kedalam bentuk memberi

kesempatan kepadakhalayak umum untuk permainan judi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwatidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenanguntuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka subunsur tanpamendapat ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainanjudi telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap maksuddan tujuan Terdakwa mengadakan perjudian jenis kolokkolok

Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan pada saatpenangkapan bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam peredaransabusabu tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatKeterangan saksi adalah benar2.

Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dinukum dan pada saatpenangkapan bersikap kooperatif tidak melakukan perlawanan;Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai denganprosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam peredaransabusabu tersebut.

Negara yang berwenangdalam peredaran sabusabu tersebut; Bahwa terdakwa merasa menyesali atas perbuatan yang telahdilakukannya.Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksiyang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telahmemberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 5 (lima) plastic klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/sabusabuberat bersih 2,36 gram; 1 (Satu) buah hardisk warna

Negara yang berwenangdalam peredaran sabusabu tersebut; Bahwa terdakwa merasa menyesali atas perbuatan yang telahdilakukannya.

Sementara, sesuai dengan asaspraduga tidak bersalah, pemberhentian tetap pejabat negara seharusnyadikeluarkan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap.28.Hal tersebut di atas tercermin di dalam peraturan perundangundanganyang mengatur tentang pemberhentian pejabat negara dari komisi/ badan/lembaga negara yang independen yang tersangkut perkara pidana,sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

perkara tindak pidana apabilatelah terbukti kesalahannya berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap, dengan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU30/2002 menunjukkan adanya diskriminasi perlakuan antara Pimpinan KPKselaku pejabat negara dengan pejabat negara lainnya, sehingga dengandemikian kami sependapat bahwa berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU30/2002 adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat(1) UUD 1945..

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar hakkonstitusional para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukumdan pemerintahan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karenamembedakan perlakuan dalam pemberhentian pejabat negara darikomisi/badan/lembaga negara yang independen yang tersangkut perkarapidana;c.

Pengecualian tidak bisa dimunculkanbegitu saja tanpa dikaitkan dengan kondisi tertentu yang menyebabkankekhususannya atau pengecualiannya.Asas praduga bersalah yang dianut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c UU30/2002 sesungguhnya mengandung sebuah keniscayaan menujukeadaan diskriminatif dan kesewenangwenangan dimana orangorangdari kategori yang sama yakni para pejabat negara memperoleh perisaiperlindungan asas praduga tidak bersalah sementara orangorang lain.

/lembaga lainnya yangtersangkut perkara tindak pidana apabila telah terbukti kesalahannyaberdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, denganberlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 menunjukkan adanyadiskriminasi perlakuan antara Pimpinan KPK selaku pejabat negara danpejabat negara lainnya.

., namun berdasarkanlaporan hasil mediasi dari mediator hakim, mediasi dalam perkara inidinyatakan tidak berhasil.Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.Bahwa Penggugat sebagai Pejabat Negara (XXXXXXXxX) telahmemperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan SuratKeputusan Bupati Maros Nomor: 873.4/431/BKPSDM tertanggal 10 Maret 2021yang isinya menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk berceralHal

. 4 dari 20 Hal.Salinan Putusan nomor 90/Padt.G/2021/PA Mrs.dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil.Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pejabat Negara (XXXXXXXX)telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang maka prosespemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Pelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan dan Pasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembalidengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidakberhasil.Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pejabat

Negara (XXXXXXXX)telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan SuratKeputusan Bupati Maros Nomor: 873.4/431/BKPSDM tertanggal 10 Maret 2021yang isinya menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk berceraldengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhilah ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil.Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pejabat

Negara(XXXXXXXX) telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang makaproses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksudbercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumahtangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi.

., (Seratus lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa danbarang bukti yang telah ditemukan ke Polres Bener Meriah guna untukdilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari DinasKesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan ;.

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan;.

lima puluh ribu) rupiah hasil penjualan sabu;Bahwa menurut keterangan saksi terdakwa mendapatkan sabu tersebutseharga Rp.500.000., (lima ratus ribu rupiah) dari saksi lwan Setiadi BinKasiadi (berkas terpisah) untuk dijual lagi oleh terdakwa;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawa Terdakwa danbarang bukti yang telah ditemukan ke Polres Bener Meriah guna untukdilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari DinasKesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 November 2016sekira pkl 19.30 Wib, tepatnya di Rumah terdakwa Kp.

Bahwa Penggugat beberapa kali ke Palu, untuk memenuhitugasnya sebagai seorang istri pejabat negara dan menghadiripertemuan Dharma YuktiK arinis2222 2222222 nennn ene e eens. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sejakawal telah sering terjadi pertengkaran, cekcok yang terusmenerus, dan hingga gugatan ini diajukan ke PengadilanAgama Surakarta cekcok dan pertengakaran terusD@rlaNnQSUNG j===922