Sehingga alasanalasan hukum yang didalilkanoleh Pelawan yang menyebutkan tidak mengetahui permasalahanadanya gugatan dari ahli waris Emad bin Uci dkk adalah kebohongandari Pelawan.Bahwa Tidak Benar Pelawan Tidak Dijadikan Partai Dalam PerkaraNo. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk.Alasan Hukum.Bahwa yang digugat oleh para Terlawan dalam perkara No. 39/Pdt.G/1998/PN.Pwk adalah:1.

Pemerintah R.I. cq Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat cqKantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.Maka dengan demikian alasan Pelawan tidak dijadikan partai dalamperkra tersebut merupakan alasan yang tidak benar, tidak jujur karenakedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Turut Terlawan dan TurutTerlawan tidak pernah mengajukan keberatan untuk mewakiliPelawan dan juga Pelawan tidak pernah mengajukan intervensi dalamperkara tersebut di atas.Maka

DKIJakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKIJakarta pelaksana PT. Sco Prima Inavatindo nilai kontrak sebesar Rp.141.735.000, ;Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov.Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalampendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT.

DKIJakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKIJakarta pelaksana PT. Sco Prima Inavatindo nilai kontrak sebesar Rp.141.735.000. ;17.Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov.Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalampendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksanaPT.

AparaturSipil Negara, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 87(4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidanaumum;C. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

NegeriSipil, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 250PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungan dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Tetapi memang ada badanbadan hukum tertentu yang diakui oleh ketentuan undangundang khusus,misalnya kita berbicara partai atau kita berbicara organisasi, ada satumahasiswa saya yang memang menulis tentang disertasi bahwa apakahkorporasi itu layak kita rumuskan sebagai rechtsperson atau organisasi lebihtepat dikatakan sebagai suatu rechtsperson, karena katakanlah sepertiperkumpulanperkumpulant ertentu yang diakui oleh negara itu saya ambilcontoh tadi partai, bukan yayasan, bukan PT, bukan koperasi

Bahwa serikat buruh, partai, kKemudian katakanlah kalau kita bicaratentang cv meskipun tidak ada undangundangnya tetapi itu diakui sebagaisalah satu usaha dangan, firma, itu merupakan organisasiorganisasi yangtermasuk rechstperson, meskipun kalau kita tadi ditanyakan apakah badanhukum atau badan usaha, saya kira hanya tiga itu yang punya aturan undangPutusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr Hal 44 dari 103undang secara sah, tetapi ketika ada aturan undangundang yang mengatakanbahwa itu adalah

proposal untukdimintakan tandatangan saksi SUYOTO MUHAMAD ALY MUHTAR dantandatangan kepala desa maupun camat, selanjutnya saksi SUYOTO MUHAMADALY MUHTAR juga diminta untuk membuka rekening di BPD Jateng Cabang Sragen,setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkan kembalikepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah.Selanjutnya sekitar akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuhpondok pesantren Al Hijroh ) sedang mengikuti rapat di kantor Partai

Setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkankembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepada Gubernur JawaTengah ;Bahwa pada akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuh pondokpesantren Al Hijroh ) mengikuti rapat di kantor Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenSragen, Terdakwa menawarinya dana bantuan pembangunan pondok pesantren.

BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci ; ------------------------------------

1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai

SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHhal 29 dari 128 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82.83.84.85.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; hal 64 dari 128 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82.83.84.85.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

Suci ; 2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

membawaproposal untuk dimintakan tandatangan saksi SUYOTO MUHAMAD ALYMUHTAR dan tandatangan kepala desa maupun camat, selanjutnya saksi SUYOTOMUHAMAD ALY MUHTAR juga diminta untuk membuka rekening di BPD JatengCabang Sragen, setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebutdiserahkan kembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepadaGubernur Jawa Tengah.Selanjutnya sekitar akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuhpondok pesantren Al Hiyroh ) sedang mengikuti rapat di kantor Partai

Setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkankembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirmkan kepada Gubernur JawaTengah ;Bahwa pada akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuh pondokpesantren Al Hijroh ) mengikuti rapat di kantor Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenSragen, Terdakwa menawarinya dana bantuan pembangunan pondok pesantren.

Surat Tugas Pengawasan Nomor 031/PM.00.01/K.SB-14.01/01/2024 tanggal 26 Januari 2024;

Situmeang yang dibuat pada tahun 2009;

Memutus pembubaran partai politik, dan ;d.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:3.6.1Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUUXIII/2015, tanggal 21 Juni2016 dalam paragraf 3.6 angka 2 huruf menyatakan:bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf bsampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula faktaputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telahdiuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlumenegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukanhukum bagi anggota partai

politik baik yang menjadi Anggota DPR,Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanyasebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukanpengujian UndangUndang, adalah dalam kaitannya untuk menghindariterlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi Republik Jl.

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp612.500.000,00. Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD KabupatenTimor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Belanja TidakHal. 3 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015Langsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan AsetDaerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp4.055.900.000,00dengan rincian:1.

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp450.000.000,00 Bahwa untuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2009maupun Tahun 2010 Bupati sebagai Kepala Daerah telah mengeluarkanPeraturan berupa Keputusan Bupati Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten TimorTengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk TeknisPemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010; Bahwa

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp612.500.000,00.Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD KabupatenTimor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Belanja TidakLangsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan AsetDaerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp4.055.900.000,00dengan rincian :1. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Keagamaan sebesarRp630.000.000,00.2.

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp450.000.000,00.Bahwa untuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2009maupun Tahun 2010 Bupati sebagai Kepala Daerah telah mengeluarkanPeraturan berupa Keputusan Bupati Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten TimorTengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk TeknisPemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010.Bahwa

bersangkutan meminta langsung kepada Bupati TTSyang saat itu. hadir pula Wakil Bupati TTS sehinggapenyalurannya bukan untuk kepentingannya tetapi dalam rangkapembiayaan mengikuti kegiatan partainya di Bali;Penyaluran dana Bansos yang diberikan kepada KUNDRATMARIANAN sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten TTSsebesar Rp5.000.000,00 dalam rangka mengikuti kegiatanpartainya di Jakarta walaupun diberikan kepada seorang anggotaDPRD tetapi tidak untuk kepentingan pribadi tetapi untukkepentingan dan kegiatan partai

disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Kerja Partai

Nasional DemokratKomisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkan kepada Penggugat untukmelaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan Komisi IX DPR RIpada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Anggota Fraksi Partai Demokrasi PerjuanganKomisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X/2016

Nomor :PW/17318/DPR RI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 HalPenyampaian Hasil Audiensi Komisi IX DPRRI dengan SKDI danSPEDIserta dilengkapi dengan Laporan Singkat.5715.Bukti T15:Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) PartaiNasdem Komisi IX DPRRI Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 PerihalPelaksanaan Penetapan Hak Pekerja / Buruh.16.Bukti T16 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX DPRRI Nomor : SKI.95/EH/X/2016 tanggal 24 Oktober2016

ANDI MAPPASERENG Sekretaris3,000,000,000.0025 YULIANUS PALANGIRAN, SE Anggota4,000,000,000.00FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 2,500,000,000.0026 SIANG GEAH Ketua Fraksi PDIP 6,000,000,000.00 Halaman 224 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Smr 27 Drs. YUSUFT.

ARIF menuju Bandara SepingganBalikpapan untuk terbang ke Jakarta terkait pengurusan SKPenetapan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kutai Timur dariPartai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem tahun 2021 2024.Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. ARIF mendarat diBandara Soekarno Hatta Jakarta.Setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIF langsung menuju FX Sudirmanuntuk bertemu dengan Sdr. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE,Anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat dari Partai Nasdem.

Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Partai Nasdem memintamahar atau tidak, namun kemungkinan partai lain meminta mahar,sehingga Terdakwa harus mempersiapkan sebelumnya;Bahwa Terdakwa menerangkan rekanan yang Terdakwa ketahui telahmenyetor ke Sdr. MUSYAFFA yaitu Sdri. ADITYA MAHARANI alias DITA,yaitu rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum danPDAM. Adapun Terdakwa I mengenal Sdi.

Uang tersebut untukkeperluan membayar saksisaksi Partai Nasdem di Kutim pada waktupemilihan presiden dan anggota legislatif.

ISMUNANDAR), maksud dari Terdakwa II mengirimfoto tersebut adalah karenaTerdakwa Il ingin memberitahu suamiTerdakwa II kalau Terdakwa II menginginkan mobil minibus yangmodelnya seperti mobil operasional milik Partai PersatuanPembangunan tersebut, dimana nantinya mobil minibus tersebutakan digunakan untuk keperluan operasional Terdakwa II. Foto mobilminibus milik Partai Persatuan Pembangunan tersebut Terdakwa IIperoleh dari Sdr.

Hal inidengan tegas diatur pada Prinsip Kontrak Partai (party contract) pasal1340 KUH Perdata yang mengatur bahwa: perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara aquo yang hanya mengikat kepada pihakPENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak boleh merugikan pihakketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalamperkara yang bersangkutan.d) Bahwa larangan melakukan sita terhadap milik pihak ketiga jugasesuia dengan Yurisprudensi Mahkamah

,Mhum dari LembagaAdvokasi Partai Amanat Nasional (LAPAN) Jawa Tengah, beralamat di JI.Mukharom No. 7 Kel. Kedungmundu, Kec.

Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa,anggota Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia, Dewan PerwakilanDaerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataupemilihan kepala daerah;.

Dhanu Sumber Tani yang berkedudukan di JalanMirah Seruni, Kompleks Crysan Blok F/8 Panakkukang Mas adalah Perusahaanyang ditunjuk oleh produsen Pupuk Kaltim (PKT) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggung jawab Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten LuwuUtara, untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yangditunjuknya (lihat Pasal 16 SPJB No. 003/SPSulselbar/201 1).Bahwa Tergugat adalah Direktur

suku Melayu Dt Samadirajo, daging balapah darahtaserak menurut sepanjang adat dilewakan di galanggang yang ramaidiundang pejabat, baik eksekutif maupun yudikatif dan legislatif, maka dariitu atas nama anak kemenakan kaum Lisabar Dt Sarimarajo menolakkeberadaan LC di tanah sako jo pusako Lisabar Dt Sarimarajo, kembalikantanah ulayat Tergugat sesuai dengan undangundang yang berlaku di zamanreformasi ini ;Bahwa sehubungan surat Tergugat tanggal 5 Januari 2010 di halaman 2 (dua)bahwa Rina Rihan Caleg Partai

Urut 02di Gelora Bung Karno, dengan naik pesawat dan menginap di HotelVermond (atas bantuan teman yang merupakan pendukung 01) dandihotel tersebut terdakwa melakukan posting video yang menunjukkankeberadaan terdakwa pada saat itu.Bahwa terdakwa bukan merupakan kader partai melainkan wiraswastadan tidak ada hubungan dengan partai.Bahwa tidak ada keuntungan apaapa dari terdakwa dengan melakukanini semua justru terdakwa mendapatkan masalah dan ditangkap olehpetugas Kepolisian di rumahnya di Malang.Bahwa

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 5Desember 2013. 37.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Jawaban Atas Pertanyaan Lisan pada Rapat KerjaKomisi VII DPR RI.dengan Menteri ESDM tanggal 18 Februari 2013. 38.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Bahan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralPada Rapat Kerja dengan Komsi VII DPR RI Mengenai Tunjangan Kinerja KementerianESDM Dalam Rangka Reformasi Birokrasi tanggal 23 Oktober 2013. 39.1 (satu) buah map merah bertuliskan Fraksi Partai

SURYAMAN120. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000,121. 1 (satu) lembar Tanda terima uang tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,122. 3 (tiga) lembar Surat nomor : 035/YUKIBIK57/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 besertalampiran123. 4 (empat) lembar Print Out Perincian THR 2012 Komisi VII124. 2 (dua) lembar Print Out Daftar Nama Anggota Yang Sudah Menyerahkan Uang SyukuranHut ke44 Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI125; 41 (empat puluh satu) lembar Slip ATM Mandiri126

.10.000.000,132. 1 (satu) buku Jawaban atas pertanyaan Lisan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI denganMenteri ESDM mengenai Asumsi Makro RAPBN 2014 Sub Sektor Minyak dan Gas Bumitanggal 4 September 2013133. 1 (satu) bundel Dokumen Jawaban Tertulis atas Pertanyaan dalam Rapat Dengar Pendapat :Pembahasan Awal Asumsi Dasar ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG Bersubsidi, SubsidiBBM, Alpha dan Volume serta Besaran Subsidi BBM dalam RUU RAPBN T.A. 2014tanggal 5 Juni 2013134. 1 (satu) bundel Dokumen APBNP 2013 Partai

4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineraldan Batubara tanggal 5 Desember 2013. 37.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Jawaban Atas Pertanyaan Lisan pada RapatKerja Komisi VIT DPR RI.dengan Menteri ESDM tanggal 18 Februari 2013. 38.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Bahan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Pada Rapat Kerja dengan Komsi VII DPR RI Mengenai TunjanganKinerja Kementerian ESDM Dalam Rangka Reformasi Birokrasi tanggal 23Oktober 2013. 39.1 (satu) buah map merah bertuliskan Fraksi Partai

Putusan Nomor : 37/PID/TPK/2015/PT.DKI. 120. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000,121. 1 (Satu) lembar Tanda terima uang tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,122. 3 (tiga) lembar Surat nomor : 035/YUKIBIK57/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 besertalampiran123. 4 (empat) lembar Print Out Perincian THR 2012 Komisi VII124. 2 (dua) lembar Print Out Daftar Nama Anggota Yang Sudah Menyerahkan Uang SyukuranHut ke44 Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI125. 41 (empat