MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN SECARA TANPA HAK, MEMILIKI PSIKOTROPIKA sebagaimana dakwaan kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJO dengan pidana penjara selama

Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pbg tanggal 27 Maret2019 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa MARYANTO alias OMBENG bin SANMUHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana mengedarkan sediaan farmasi

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN :KESATUBahwa terdakwa MARYANTO alias OMBENG bin SAN MUHARJO padahari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat didepan Alfamart SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPurbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1), bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa, bukti Surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoriumPOLRI dihubungkan dengan barang bukti yang ternyata saling bersesuaian,diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekira pukul21.00 WIB di depan Alfamart

sediaan farmasi berupa 180 (seratus delapan puluh) butir Tramadol HCldalam 18 (delapan belas) strip alumunium foil yang akan dijual kepada sdrJIMMY (DPO) merupakan suatu perbuatan Dengan Sengaja MengedarkanSediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

Menyatakan Terdakwa MARYANTO Alias OMBENG Bin SAN MUHARJOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DAN SECARA TANPA HAK, MEMILIKIPSIKOTROPIKA sebagaimana dakwaan kumulatif ;Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pbg2.

setelah mendapatkan sabu dari AGUS, oleh Terdakwadibagi menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk dijualkembali seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paket,namun 4 (empat) paket sudah habis dikonsumsi sendiri olehTerdakwa dan hanyatersisa 2 (dua) paket;Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa baru akan bertemu denganHASAN untuk transaksi menjual 1 (satu) paket sabu sehargaRp.300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai pedagangbesar farmasi

mendapatkan sabu dari AGUS, oleh Terdakwadibagi menjadi 6 (enam) paket kecil dengan tujuan untuk dijualkembali seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paket,namun 4 (empat) paket sudah habis dikonsumsi sendiri olehTerdakwa dan hanya tersisa 2 (dua) paket;Bahwa, pada saat ditangkap, Terdakwa baru akan bertemu denganHASAN untuk transaksi menjual 1 (satu) paket sabu sehargaRp.300.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai pedagangbesar farmasi

dari menjual sabu,digunakan untuk kebutuhan seharihari;e Bahwa, untuk berkomunikasi dengan penjual sabu dari Banjarbaru,dengan AGUS maupun dengan Hasan terkait jual beli sabu,Terdakwa menggunakan handphone;e Bahwa, selain untuk dijual, Terdakwa juga mengkonsumsi sabutersebut untuk bersenangsenang;e Bahwa, Terdakwa mengetahui memiliki dan menjual sabu adalahperbuatan yang dilarang undangundang dan dapat dipenjara;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai sebagai PetugasKesehatan, Pedagang Besar Farmasi

Dan Pasal 39 juga menyatakan bahwa narkotikahanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatasmaka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan

,menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataumenggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi,pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahyang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 16 dari 23Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,diketahui bahwa Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai peneliti lembagailmu

Menyatakan terdakwa MIFTAHUL ULUM ALIAS ULUM, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN PIHAK YANG BERWENANG " ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) Subsidair : 1 (Satu) bulan kurungan ;

dakwaan penuntut Umum ;e Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti dipersidangan :Menimbang , bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagaiberikut :PERTAMA :Bahwa terdakwa MIFTAHUL ULUM ALIAS ULUM pada hari Selasa tanggal 22 Juni2010 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di toko milik terdakwa yaitu toko Apoteka di KomplekPasar Desa Karang anyar, Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi

Bahwa terdakwa yang dihadapandimuka persidangan adalah pelaku atau subyek dari tindak pidana yangdidakwakan dan sesuai dengan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwaserta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan ; Dengan demikiantelah terbukti dan meyakinkan bahwa terdakwa adalah pelakunya dan dapatdipertanggungjawabkan ;Unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Atau Alat KesehatanYang Tidak Memenuhi Persyaratan Penandaan Dan Informasi ;Ad. 2.

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak memenuhi persyaratan penandaan dan informasi, yang dimaksudadalah terdakwa telah menjual obatobat atau sediaan farmasi tidak memilikiizin edar ; Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 bertempatditoko miliknya yaitu Apoteker di komplek pasar Desa Karang AnyarKecamatan Ambulu Kabupaten Jember telah mengedarkan sediaan farmasiberupa obat keras, obat tradisional dan kosmetika sebanyak 177 macam yangdiperoleh

Menyatakan terdakwa MIFTAHUL ULUM ALIAS ULUM, tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MENGEDARKANSEDIAAN FARMASI TANPA IZIN PIHAK YANG BERWENANG " ;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama :2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) Subsidair : 1 (Satu)bulan kurungan ;Menetapkan barang bukti berupa : 177 (Seratus tujuh puluh tujuh) macam obat, dirampasuntuk dimusnahkan ;Membebankan

AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Dinas Kesehatan Kab.Pangkep dari Tahun 2017 sampai sekarang.Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi ialah obat, bahan obat, sertaalatalat kesehatan termasuk kosmetik dan obat tradisional.Bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah izin dari Dinas KesehatanKab.

AKBARbersama dengan terdakwa JAYA membawa / menguasai dan mengedarkanobat atau sediaan farmasi tanpa jijin edar dan tanpa keahlian dibidangkefarmasian.Bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan / produksi termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokterserta pengembangan obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan (hanya apoteker) sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Khasiat

Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan,khasiat atau kKemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa pertimbangan atas unsur unsur tersebut adalahsebagai berikut :Ad.1. Unsur setiap orang :Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan tidak menentukan definisi setiap orang, namun Majelis HakimHalaman 24 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj.

(Kesehatan)(2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, diperolehfakta

AKBAR Bin SAPPE tersebut di atas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standarHalaman 31 dari 33 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2018/PN Pkj. (Kesehatan)okdan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dalam dakwaan kesatu;.

Menyatakan Anak ACHMAD SAMSUL HAKIM bin HAMBALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana pembinaan di dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Samarinda yang beralamat di Jalan Panjaitan Komplek Indo Vice Blok A Nomor A20, kota Samarinda selama 6 (enam) bulan;3.

Menyatakan Anak Bermasalah Hukum ACHMAD SAMSUL HAKIM bin HAMBALIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), sebagaimanadakwaan ke satu pasal 197, jo. 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan.2.

KutaiKartanegara atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yangdilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 saat saksi ANDARSUMEDI bin SAMAJI bersama Saksi I DEWA GEDE KARANG (AnggotaPolisi Sektor Tenggarong

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat LL tersebuttanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwamengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh undangundang.

KutaiKartanegara atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memnuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfataan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 saat saksi ANDARSUMEDI

Kepala Balai Pemasyarakatan Klas IISamarinda yang pada pokoknya, sebagai berikut:KESIMPULAN:1.Achmad Syamsul Hakim bin Hambali berlatar belakang dari keluarga yang utuh,diduga telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 196, jo. pasal98 ayat (2) dan (3), jo. pasal

Jufri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar;

Maros, atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berbentuk tabletwarna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) saset dengan isi persasetnyasebanyak 3 (tiga) butir yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan denganCaracara atau keadaan sebagai berikut:Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKSBahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar

Maros, atau setidaktidaknya di Suatu tempat yangmasih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, telah dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berbentuk tabletwarna putih berlogo Y sebanyak 10 (sepuluh) saset dengan isi persasetnyasebanyak 3 (tiga) butir yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, dan mutu, yang dilakukan dengan caracara atau keadaan sebagaiberikut : Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018 sekitar pukul 10.00Wita Lelaki

, kemudianterdakwa juga bukan seorang dokter, apoteker ataupun orang yang bekerjadibidang Farmasi serta terdakwa tidak mempunyai Apotek maupun toko obat.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Nomor Lab :4646/NOF/X1/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatanganiberdasarkan sumpah jabatan oleh GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANIADHIS SETYAWAN, AMd., dan HASURA MULYANI, AMd. selaku pemeriksa dandiketahui oleh Drs.

JUFRI terbuktibersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja Memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai dengandakwaa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR MUHAMMAD Alias ACO BinM.

Jufri tersebuttelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang TidakMemiliki Ijin Edar;Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKS. Menjatuhka pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu tanpa keahlian dan tanpa kewenangan;
2. Menjatuhkan pidana pidana terhadap Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo sebesar Rp.3.000.000

Menyatakan Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) dalam surat dakwaan kedua, yang sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan

, D3 Farmasi,Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (Pedagang BesarFarmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit,Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai jin dariinstansi berwenang sesuai pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

, D3Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerja di fasilitas distribusi (PedagangBesar Farmasi) atau fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit,Balai Pengobatan/Rumah Bersalin) yang sudah mempunyai ijin dari instansiberwenang sesuai pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009tentang Pekerjaan Kefarmasian.

, D3 Farmasi, Asisten Apoteker yang bekerjadi fasilitas distribusi (Pedagang Besar Farmasi) atau fasilitas pelayanankefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Balai Pengobatan/Rumah Bersalin)yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang sesuai pasal 14Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian.

Menyatakan Terdakwa Priyo Prasetyo Bin Marijo telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar mutu tanpakeahlian dan tanpa kewenangan;2.

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menyatakan terdakwa MURDI Bin MUKRI (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam DakwaanPertama kami;2.

Hulu SungaiSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)Perouatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal ketika saksiHASAN ALAMSYAH bersama

Hulu SungaiSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3).

Hulu Sungai Selatan dan melihat terdakwa didalam rumahbesama istri terdakwa langsung mengamankan terdakwa dan melakukanpemeriksaan dimana ditemukan obat sediaan farmasi jenis carnophensebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) butir dibalik dinding rumah yangdibungkus dalam palstik klip dan di simpan didalam dompet merk LV warnacoklat dan uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 356.000, (tiga ratus limapuluh enam ribu rupiah) dikantong celana sebelah kanan milik terdakwa,selanjutnya terdakwa dan barang

secara sah dan meyakinkan menuruthukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHal 10 dari Hal 13 Putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2017/PN Kgn11sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undangundang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum olehkarenanyaterdakwa patutlah dinyatakan

Bahwa terdakwa mengakui terhadap pembelian sabusabutersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupunpihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memilikiSurat keterangan dokter yang mengharuskan untukmengkonsumsi sabusabu, dan terdakwa tidak mempunyaikeahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan karenapekerjaan terdakwa sebagai wirasawasta dibidang Counter HP.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.ATAUKEDUA

Bahwa terdakwa mengakui terhadap kepemilikan sabusabutersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintah maupunpihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memilikisurat keterangan dokter yang mengharuskan untukmengkonsumsi sabusabu, dan terdakwa tidak mempunyaikeahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan karenapekerjaan terdakwa sebagai wirasawasta dibidang Counter HP.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Menimbang

Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintahsesuai dengan ketentuan Undangundang ini;Halaman 13 dari 21 Putusan Perkara Pidana Nomor 189/Pid.Sus/2018/PN. Bil(2).

Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikiijin kKhusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta dari keteranganterdakwa dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukanseorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yangdigunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukandan pula terdakwa bukan' petugaS yang mendeteksi suatuzat/bahan/benda

yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakahtermasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakanpetugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukanpula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin sertaterdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan sertapenelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeliShabushabu) bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untukmenyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwamenjual

Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin KUSUMA WIDYANTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.

Menyatakan Terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin KUSUMAWIDYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Ayat(2) UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentangKesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum;2.

Saksi DONI HENDRI, SSi Apt bin NURMATIAS : (Ahli)Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga atau pekerjaan;Bahwa sekarang ahli bekerja sebagai Staff Farmasi di DinasKesehatan Kab.

Brebes sejak Maret 2010 sampai sekarang;Bahwa ahli mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan untukmemberikan keterangan mengenai peredaran tindak pidana obatHeximer;Bahwa obat Heximer adalah obat sediaan farmasi atau termasuk obatkesehatan, obat heximer ergolong obat keras, prosedur peredarannyaharus melalui apotek karena termasuk obat keras tidak bolehdiperjual belikan selain di apotek dan harus dengan resep doktertidak boleh diperjualbelikan oleh perorangan;Bahwa kegunaan obat heximer untuk

Apakah obat Heximer tersebut dilarang atau tidakdiperjual belikan secara umum akan dipertimbangkan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa obat farmasi atau obat kesehatan terdiridari Narkotika, Psikotrofika, obat keras, obat bebas terbatas danobat bebas.

Menyatakan terdakwa MUHAMAD TAUFIK bin KUSUMAWIDYANTO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;3.

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDO MANIKOME alias NALDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Mapanget Kota Manado atau setidaktidaknya di suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa danmengadili, mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar dan tidak selesainya perbuatan itu bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan perbuatan atau caracara sebagaiberikut: Berawal ketika tim Opsnal DF Dit ResNarkoba Polda Sulut mendapatinformasi

Kepala SeksiPengujian Kimia Balai Besar POM di Manado dengan kesimpulan Sampeltersebut benar mengandung Trihexyphenidyl dan mengandung Tramadol HClyang merupakan Golongan Obat Keras Kategori Obatobat Tertentu; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap setelah menerima barang pesananberupa 1000 (seribu) butir yang diduga obat keras jenis Trihexyphenidyl dan50(lima puluh) butir yang diduga obat keras jenis Tramadol, pada saat ituTerdakwa tidak memiliki izin edar untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Mapanget Kota Manado atau setidaktidaknya di suatu tempatdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa danmengadili, mencoba melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Mndmengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutudan tidak selesainya perbuatan itu bukan sematamata disebabkan karenakehendaknya sendiri, yang dilakukan

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankeamanan, khasiat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratankemanfaatan, khasiat atau Kemanfaatan dan mutu;3. Mencoba melakukan kejahatan dan tidak selesainya perbuatan itu bukansematamata disebabkan karena kehendaknya sendiri;Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa REYNALDO MANIKOME alias NALDO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar danPersyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu dalamdakwaan Kesatu;2.

Menyatakan STIKes Halmahera Program studi Farmasi, Ilmu Keperawatan dan Akademi Kebidanan Makariwo telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasioanl Perguruan Tinggi Republik Indonesia;4.

Prodi Farmasi dan (2).

Prodi Ilmu Keperawatan, dimanaPenggugat II sebggai Ketua pada STIKes Halmahera a quo;Bahwa Program Studi sebagaimana dimaksud (Kebidanan,Farmasi dan Ilmu Keperawatan) telah diakreditasi oleh BadanAkreditas Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) RepublikIndonesia (vide bukti P5, P6 dan P7);Bahwa sementara kedudukan/jabatan Tergugat I adalah sebagaiSekretaris dan Tergugat II sebagai Direktur pada Tergugat HI(Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Utara diTobelo);Bahwa untuk menjalankan Tridarma Perguruan

Padahal kedua prodi (IImuKeperatawan dan Farmasi) yang beradsa di STIKes Halmaheradan Prodi Kebidanan pada Yayasan Medika Mandiri tersebuttelah diakreditasi oleh BANPT Republik Indonesia, seta masihterikat perjanjian dengan Tergugat III;Bahwa dengan demikain pernyataan/perkataan Tergugat IImelalui Tergugat I yang adalah Direktur dan Sekretaris padaTergugat III tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dimanatelah dengan sengaja menjatuhkan kredibilitas lembaga STIKesHalmahera di depan Umum, perbuatan

initerhitung sejak putusan perkara ini dilaksanakan (eksekusi);Berdasarkan alasanalasan hukum yang Para Penggugat kemukakan tersebut diatas, ParaPenggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berkenaan memeriksa danmengadili Perkara ini serta memutuskan sbb :IIPRIMAIRMengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIadalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan ParaPenggugat;Menyatakan STIKes Halmahera Program Studi Farmasi

dan S1 IlmuKeperawatan) telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi BANPT Republik Indonesia dengan memperlihatkan SertifikatAkreditasi, sebab sepanjang pengetahuan Tergugat I yang pernah menjabatsebagai Pembantu Direktur I pada STIKES Halmahera dan baru mengundurkandiri pada bulan Agustus 2012, bahwa Program Studi yang sudah diakreditasiadalah Kebidanan dan Farmasi sedangkan Program Studi $1 Ilmu Keperawatan14belum diakreditasi, sehingga perkataan Tergugat I sesungguhnya tertuju

Menyatakan terdakwa MOH.TOYIB Bin TOMO, terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memilik ijin edar",

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah yang mana apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan).

Menyatakan terdakwa Moh.Toyeb bin Tomo,bersalah melakukan tindakpidana "dengan seingaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memilikyin edar",sebagaimana diatur dalam pasal: 197 UU Nomor: 36 tahun 2009tentang Kesehatan;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh.Toyeb bin Tomo,berupapidana penjara seHama 1 satu) tahun dikurangi selama terdakwaditahan,3.

terdakwa Moh.Toyeb bin Tomo,pada hari Kamis,tanggal 23Januari 2020,sekira pukul 16.00 wib atau setidaktidaknya pada waktu lainHalaman 2 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2020/PN.Gprdalam Januari 2020, bertempat dirumah terdakwa bertempat di rumahterdakwa di Dusun Petung Lor Rt.2/Rw.1,Desa Sambi,Kecamatan Ringinrejo,Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,terdakwadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan s/edten farmasi

tidur;bahwa berdasarkan hasil Lab.For Cabang Surabaya Nomor:1054/NOF/2019,tanggal 7 Februari 2020,memberi kesimpulan bahwa barangbukti dengan Nomor :2010/2020/NOF,atas nama terdakwa Moh.Toyeb binTomo; Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 197 Undangundang Nomor:36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Atau:KeduaBahwa la terdakwa Moh.Toyeb bin Tomo,pada waktu dan tempatsebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas,terdakwa dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi

keteranganyang dibacakan didepan. persidangan dipersidangan sebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyfdfk Polsek Ringinrejo danhingga kini masih tetap dengan keterangan pada BAP;Bahwa saksi bekerja di Dinas Kesehatan sebagai Kasi Kefarmasian danPenyehatan Makanan dan Minuman;Bahwa sesuai pasal 108 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatanyang berhak mengadakan,menyimpan,mengolah,mempromosikan danmengedarkan sedian farmasi

Selanjutnya dikatakan bahwa barang siapa adalah setiaporang/siapa saja yaitu orang atau manusia dapat rnenjadi subyek hukum ataupelaku dari tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atasperbuatannya. datam perkara ini terdakwa Moh.Toyeb bin Tomo,,yangdiajukan sebagai terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana"memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan atau alat kesehatanyang tidak rnemilik izin edar,oerdasarkan faktafakta hukum yang diperolehdipersidangan * berupa keterangan saksisaksi

Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkanbersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBATYANG TIDAK MEMENUHI STANDART DAN / ATAU PERSYARATANKEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU sebagaimana diatur dan diaancam pidana dalam pasal 98ayat (2)dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangkesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 dalam surat dakwaankesatu. kami.;2.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depanpersidangan oleh penuntut umum = =didakwakan sebagaiberikutKESATU :Bahwa terdakwa HERLAMBANG Bin AGUS HERMAWAN padahari Selasa, tanggal :24 agustus 2010 sekitar jam 12.00Wib atau setidak tidaknya pada waktu tertentu dalam bulanAgustuzs 2010 bertempat di tepi jalan umum Ds.Joho,kec.Ngasem,Kab,.Kediri atau. setidak tidaknya pada suatutempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negerikabupaten kediri dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

keterangansaksi saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainyaserta barang bukti sebagaimana tyrmuat dalam berita acarapersidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsurunsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi, oleh karenanyadakwan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwatelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAUMENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI

Undang UndangRepublik Indonesia No,.36 Tahun 2009 tentang kesehatanserta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;1.MENGADILIMenyatakan Terdakwa, HERLAMBANG Bin AGUS HERMAWANtelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSIATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT YANGTIDAK MEMENUHI STANDART DAN / ATAU PERSYARATANKEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU .

Menyatakan Terdakwa MAHDIANSYAH Alias DIAN Bin RUSMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan obat farmasi yang tidak memiliki izin edar ; 2.

ini;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikanbarang bukti dalam perkara ini ;Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yangmenuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa MAHDIANSYAH Alias DIAN Bin RUSMI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi

dan CARNOPHEN secara berlebihan akanmengakibatkan mabuk atau teler dan berhalusinasi yang berlebihan sertaserta apabila digunakan secara terus menerus dengan jumlah yang banyakdan berlebihan akan mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh dibagianfungsi hati,ginjal serta fungsi saraf dan bias mengakibatakn kematiankarena OD (Over Dosis);Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaanfarmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangandalam menjual bahan sediaan farmasi

CARNOPHEN secara berlebihan akanmengakibatkan mabuk atau teler dan berhalusinasi yang berlebihan sertaserta apabila digunakan secara terus menerus dengan jumlah yang banyakdan berlebihan akan mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh dibagianfungsi hati,ginjal serta fungsi saraf dan bias mengakibatakn kematiankarena OD (Over Dosis);e Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaanfarmasi tersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangandalam menjual bahan sediaan farmasi

untuk mendapat keuntungan yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan (BPOM);Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan bahan sediaan farmasitersebut tidak mempunyai keahlian, izin edar dan kewenangan dalam menjual bahansediaan farmasi untuk mendapat keuntungan yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan Kabupaten atau Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Balai BesarPengawasan Obat dan Makanan (BPOM);Perbuatan

Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan sengaja ini PeraturanPerundangundangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu makapengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teoriteori yang diberikan oleh para ahlihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:1.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Fatahilah Alba Tama Alias Fatah Bin Jumadi Awal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fatahiah Alba Tama Alias Fatah Bin Jumadi Awal dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh

keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) danHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kinpasal 98 ayat 3 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan(ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan peraturan pemerintah).

Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKlaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (sediaan farmasi dan alatHalaman 5 dari 26 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2020/PN Kinkesehatan

tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan Presiden Republik Indonesia kegiatan mengemas kembali obatke dalam kemasan lain adalah salah satu kegiatan produksi.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 UndangUndang Nomor. 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Dalam Pasal 106 disebutkansediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan, pengertian peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan