Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-05-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 19 Mei 2010 — HERRY J.J KEREH, S.E, AK, M.M
68 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untukketerangan Terdakwa di persidangan adalah sangat bertentangan dengan berita acarayang dibuat oleh Penyidik yang didampingi oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa dimanadalam keterangannya MENYATAKAN TERDAKWA BENAR MENERIMA SK No. 1120/J.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004 DARI BIRO KEPEGAWAIAN UNSRATPADA BULAN MARET 2004 DAN BERITA ACARA TERSEBUT DITANDATANGANIOLEH TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA, HAL INI MENANDAKAN BAHWATERDAKWA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENYIDIKTIDAK ADA UNSUR PEMAKSAAN / PENEKANAN
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-02-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Pwt
Tanggal 9 Februari 2017 — LUCIA JANTIANI GONDOPUTRO(PENGGUGAT I), 2. REGINA SANTIANI GONDOPUTRO(PENGGUGAT II), BERNADUS SUBALI GONDOPUTRO(TERGUGAT I),2. MONICA KARTIKA GONDOPUTRO(TERGUGAT II), 3. DIAN SUBARKAH GONDOPUTRO(TERGUGAT III), MENIK PUSPASARI NUGROHO(PENGGUGAT INTYERVENSI)
133 — 48
  • ISTIANBahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan gugatan melawanhukum mengenai pembagian waris yaitu karena ada yang tidak dapat waris danadanya penekanan dan pihak Tergugat; Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung denganayah bemama Subarkah Gondoputro; hal 28 dari 39 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN PwtBahwa Subarkah Gondoputro menikah pertama dengan Junarii Ekorahardjodan menghasilkan 8 (delapan) orang anak yaitu : e Yang pertama sudah almarhum (Saksi tidak tahu namanya
Pengadilan PA DABO SINGKEP Perdata Agama
Register : 14-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 18-02-2020
Putusan PA DABO SINGKEP Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Dbs
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 47
  • prestasinya,sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf (a dan b), danberdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikankepentingan dan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitanpelaksanaan eksekusi dan putusan menjadi i//lusoir (hampa), Hakim menghukumTergugat (yang kalah) untuk membayar dwangsom;Menimbang, bahwa sifat dan prinsip hukuman dwangsom (uang paksa)adalah accessoir, subsidair dan penekanan
Pengadilan PN BINJAI Perdata Khusus Arbitrase
Register : 05-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN BINJAI Nomor 15/Pdt.Bth/2017/PN Bnj
Tanggal 21 Juni 2017 — PT. Bank Mandiri Persero Tbk, lawan Lie Lie Mei Als Daiyana
282 — 66
  • (cetakan tebal : penekanan dari Tergugat)c.Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, makapermohonan restrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila TERMOHON masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha TERMOHON tersebut bank meyakinibahwa TERMOHON akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuai dengansyarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalam PerjanjianRestrukturisasi Kredit.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Penipuan
Register : 29-08-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 179/Pid.B/2016/PN Mkd
Tanggal 5 Oktober 2016 — HERI SUSANTO bin SUSILO
89 — 8
  • Barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 12-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 58-K/PM I-02/AD/IV/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — Emri Tri Boy Siagian, Sertu NRP 21090153771088.
67 — 30
  • Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengkonsumsiNarkotika jenis Shabushabu maupun Ekstasi adalah dilarang olehPeraturan dan Undangundang, selain itu Pimpinan TNI sudah seringmemberikan pengarahan dan penekanan bahwa anggota TNI tidak bolehterlibat Narkotika.: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatasMajelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnyasebagai berikut :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undangundang Nomor31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 2/PID/2017/PT MKS
Tanggal 13 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HAYOMI SAPUTRA, SH
Terbanding/Terdakwa : ABIDIN Bin LAMANGADE
84 — 53
  • Hal tersebut juga menjadi penekanan terhadapupaya penegakan Supremasi hukum oleh aparat penegak hukum dan Hal 30 dari Hal 45 Put. No.2/PID/2017/PT.MKS.khususnya dalam jajaran Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim / Majelis Hakimdalam upaya penegakan hukum.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 04-03-2014 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 167/Pid.B/ 2013 /PN.Ung
Tanggal 18 Februari 2014 — NASIM Bin MINAWI.
147 — 18
  • dengan kondisitekanan udara dan oil rem normal punakan membuat pengereman kampas remtidak maksimal.Kondisi ban depan kiri 80 %baik,kondisi ban depan kanan 80 % baik,kondisi ban belakang kanan 80 % baik,kondisi ban belakang kiri 80 % baik.Kondisi Recercoice oil rem : kondisiactual oil rem sangat kotor, kotoran/endapan lumpur dalam oil remcenderung membuat karet rem cepat auskarena tergores oleh kotoran tersebut, halini ditunjukkan dengan bocornyacylinder rem depan,, akibat tekanan oilrem tidak untuk penekanan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 437/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : JAMALUDIN
Terbanding/Tergugat I : KEPALA BPN RI. Cq. KETUA PELAKSANA PENGADAAN TNH PEMBANGUNAN JLN TOL CILEUNYI. SUMEDANG. DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : KPUPR Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TNH JLN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK. KJPP
85 — 64
  • pada ayat (1), lokasinya didasarkan atas kesepakatan dalammusyawarah bentuk ganti kerugian;(3) Ganti kerugian dalam bentuk permukiman kembali sebagaimanadimaksud pada ayat (2) nilainya sama dengan nilaiganti kerugian dalambentuk uang;Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 437/PDT/2019/PT.BDG.(4) pemberian ganti kerugian dalam bentuk permukiman kemballisebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh instansi yangmemerlukan tanah setelanh mendapat permintaan tertulis dari ketuapelaksana pengadaan tanah;penekanan
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Spn
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
H SUKARMAN
Tergugat:
1.JAILANI
2.ARNI YANTI
149 — 31
  • ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il,disamping adanya tekanan dan pemaksaan yang dilakukan olehPenggugat beserta dengan anaknya Andre, juga terdapat terdapatbeberapa hal janggal yaitu:Halaman 10 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pat.G/2021/PN SpnPertama: Penandatanganan Surat Perjanjian, tetap dilakukandihadapan notaris, sementara Notaris terkait mengetahui ada pihaklain yang hadir yang diketahui sebagai oknum polisi, artinya notarissendiri telan melakukan pembiaran terjadinya penekanan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 140 /PDT.G/2013/PN. BDG.
Tanggal 26 September 2013 — IDHA ASSAROFI dan AI SUMIATI LAWAN 1.PT. BANK MEGA, Tbk ; 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG cq. KANIONAL (BPN) KOTA BANDUNG ; 3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDUNG,
110 — 16
  • Bandung (TURUT TERGUGAT II)atas nama Haji Syafiun, atau menunda proses penyerahan obyek lelangsampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara a quo;19.Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTERGUGAT, PENGGUGAT merasa dirugikan baik material berupa biayayang telah dikeluarkan PENGGUGAT dalam memperjuangkan hakhaknya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dankerugian immaterial berupa kesalahan penghitungan yang dilakukan olehTERGUGAT serta penekanan
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 21-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 96/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : ROMAIN MATHIEU REGIS HUET Diwakili Oleh : ELNA FEBI ASTUTI, SH
Terbanding/Tergugat : CICILIA IRMA WIDYASTUTIK
368 — 230
  • Raphael membutuhkan rasa aman, diperhatikan,mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari atas apa yang Ia lakukanatau milikiHalaman 27 dari 44 Putusan Nomor 96/PDT/2020/PT YYK Bahwa berdasarkan kesaksian saksi Hartono, SH menyatakanbahwa pada saat di Polsek Sewon , Tergugat tidak mempengaruhi /menunjukkan ekspresi penekanan kepada anak Raphael.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
296 — 465 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-06-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 372/Pid.B/2013/PN.SIM
Tanggal 13 Nopember 2013 — PANDAPOTAN HALOHO,dkk
43 — 14
  • .= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaBOING SIDEBANG dan JARESDIN SARAGIH, dilakukan di dalamruangan yang terbuka, selain saksi dan terdakwa BOING SIDEBANG57dan JARESDIN SARAGIH, juga dapat dilihat oleh orang lain dandalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan,ancaman, paksaan maupun pemukulan terhadap terdakwa BOINGSIDEBANG dan JARESDIN SARAGIHBahwa benar, pada saat rekontruksi, sebelum melakukan rekontruksipara terdakwa termasuk terdakwa BOING SIDEBANG
    jawaban dari terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diketikkan dan setelahselesai, terdakwa MARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diberikesempatan untuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelumditandatangani Baerita Acara Pemeriksaan (BAP).Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL, dilakukan di dalam ruanganyang terbuka, selain saksi dan terdakwa MARIDEN SINAGA ALSPAK RIZAL, juga dapat dilihat oleh orang lain dan dalam melakukanpemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan
    terdakwa PANDAPOTAN HALOHO menjawab, lalujawaban dari terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diketikkan dansetelah selesai, terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diberi kesempatanuntuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani BaeritaAcara Pemeriksaan (BAP).= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaPANDAPOTAN HALOHO, dilakukan di dalam ruangan yang terbuka,selain saksi dan terdakwa PANDAPOTAN HALOHO, juga dapat dilihatoleh orang lain dan dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak adamelakukan penekanan
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-06-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN WONOGIRI Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wng
Tanggal 4 Januari 2017 — Penggugat: MUKIMAN DONO DOTOWINOTO Tergugat: 1.MISMAN 2.KEPALA DESA KETOS 3.CAMAT PARANGGUPITO 4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI
123 — 25
  • Bahwa dari penekanan Pihak (Ayah) dan Pihak Il (Anak) dapat dimaknai dan diartikanbahwa Penggugat menginginkan pengusaan atas Warisandari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untukdikuasai secara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri;3.21.2. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataanselanjutnya yaitu, Dan sejak Pihak kel (Ayah)menyerahkan tanah tersebut, selanjutnya tanah itu menjadihak milik sepenuhnya si Pihak keIl (Anak) terhitung mulaitanggal penyerahan sampai seterusnya.
    Bahwa dari penekanan Pihak (Ayah) dan Pihak II (Anak) dapat dimaknai dan diartikan bahwaPenggugat menginginkan pengusaan atas Warisan dariAlmarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untuk dikuasaisecara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri;15.2.Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataan selanjutnyayaitu, Dan sejak Pihak kel (Ayah) menyerahkan tanahtersebut, selanjutnya tanah itu menjadi hak milik sepenuhnya si Pihak keIl (Anak) terhitung mulai tanggal penyerahan sampaiseterusnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1745 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 764/B/PK/PJK/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — PT. RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Putusan Nomor 764/ B /PK/PJK/2015dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan Tata Usaha Negaraadalah untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara.
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum Penipuan
Register : 15-06-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 315/Pid.B/2017/PN Plk
Tanggal 14 September 2017 — Denny Juniardi bin Mahdini Ahmad Zaini
86 — 15
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur Barang Siapaadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimanadituangkan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalahpelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatanyang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Perjudian
Register : 24-08-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 15-05-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 182/Pid.B/2015/PN Mkd
Tanggal 22 September 2015 — WAHONO Bin WARSITO
55 — 4
  • Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangHalaman 33 dari43 putusan nomor 182/Pid.B/1015/PN Mkddilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 23-09-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 120-K/PM.III-12/AD/IX/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — FRANS HARTANTO Serma NRP 21980223740178.
52 — 34
  • gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dimana pada saat iniPanglima TNI sedang berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkobadilingkungan TNI dengan mengeluarkan ST Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009dan ditindaklanjuti oleh Kepala Staf TNI AD hingga Danrem 084/BJ dengan harapanPrajurit TNI AD tidak mengulangi lagi penyalahgunaan Narkoba, hal ini menunjukkanketidak pedulian Terdakwa terhadap perintah ataupun penekanan