Ditemukan 11433 data
Terbanding/Tergugat : PT. COMMEASURE SOLUTION INDONESIA
148 — 83
Dalam hal ini apabila Pihak Pertama apapuntidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pihak Kedua akansegera menghentikan Perjanjian Kerjasama ini sehubungan denganproperty Pihak Pertama atau, dalam kasus Partai Korporat yaituseluruh property, setelah pemberitahuan tertulis kepada propertyPihak Pertama. sehingga berdasarkan Pasal 11, paragraf 2 huruf bmengenai Pengakhiran Perjanjian pada Perjanjian Kerjasama06/2018, TERGUGAT berhak menghentikan Perjanjian Kerjasama06/2018 sepihak.Walaupun kuat dugaan
Terbanding/Tergugat I : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ir. H. Joko Widodo
95 — 54
Bahwa beberapa tahun yang lalu, sebelum mencalonkan diri sebagaiKandidat Presiden RI, ketika Pak presiden Joko Widodo masihmenjabat sebagai walikota solo, PENGGUGAT datang menemuiTERGUGAT II, disambut dengan penuh keramahan, sedikit ngobrol.PENGGUGAT mengagumi Beliau sebagai pemimpin pemerintahanyang jujur, sederhana, peduli tegaknya hukum dan tegas terhadappenyalahgunaan wewenang.Itulah sebabnya ketika partai menunjuk PENGGUGAT sebagai salahseorang tim sukses Jokowi untuk wilayah Sulawesi Utara
69 — 13
HARAHAP, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah satu kantor saat samasamamenjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara dari partai PPRNperiode tahun 2009 s/d 2014; Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara im yaitu. sehubungan dengan masalahpengurusan CPNS tahun 2013 di Kabupaten Padang Lawas Utara; Bahwa berawal pada waktu itu ada kesepakatan sesama fraksi Saksi saat
106 — 73
./ TPK /2014/PT.DKI.2424Nl(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas namaDrs.Hambit Bintih;l(satu) buah kartu tanda penduduk nomor09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamatJl .Kramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat,Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat ;l(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesiaperjuangan nomor 000933.018.10.003.06.2006 atas namaDrs.Hambit Bintih,MM;l(satu) buah kartu coca restaurants atas nama DannyGhandama;l(satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilaiRp
16 — 4
Bahwa perlu Pemohon sampaikan disini, segala upaya Pemohonuntuk menyelamatkan rumh tangganya telah dilakukan Pemohontermasuk dengan cara untuk meningkatkan ekonomi dan martabatkeluarganya yaitu pada tahun 2014 Pemohon mencoba ikutmencalonklan anggota DPRD Gunung Kidul melalui Partai XXX danatas keinginan dan kerja yang kuat serta dukungan dari keluargaPemohon terutama orang tuanya baik itu dukungan moril maupunmateriil ditambah doa restu dari kedua orang tuanya maka atasrahmat Allah SWT Pemohon berhasil
FADLI MAMULATY
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
300 — 370
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota KepolisianNegara Republik Indonesia di atas Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia apabila: pada huruf b,disebutkan bahwa melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapatmerugikan dinas kepolisian.yang dalam penjelasannya ditegaskan berperilaku merugikan antaralain
JULIANA KEMPIRMASE, S.Pd.
Tergugat:
1.FRANSINA SURLILI
2.KASPAR SAMPONU
148 — 105
Namun sebagaimana didalilkan Penggugatsendiri bahwa Peralihan hak atas sebidang Tanah antara Penggugat danTergugat dimaksud dalam perkara a quo, maka berdasarkan PrinsipKontrak Partai (Party contract) yang digariskan dalam Pasal 1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihakyang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara,hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, sehingga gugatanPenggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan salah amalat;Bahwa dengan
266 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum AcaraPerdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan", halaman 546 s/d 547, agar pada akta bawah tangan melekatkekuatan pembuktian, harus terpenuhi lebih dahulu syarat formil danmateriil:dibuat secara sepihak atau berbentuk partai (sekurangkurangnya dua pihak)tanpa campur tangan pejabat yang berwenang.ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya.Hal. 35 dari 42 hal. Put.
140 — 113
Dalam pengajuan proposal tersebut, untukkelompok masyarakat mereka melalui perantara yaitu Wiwid (pegawaiSekwan di Bengkalis), Edi Surya (Pengurus Partai Hanura diBengkalis) dan untuk yayasan biasanya diantarkan langsung olehketua yayasannya seperti Zulfikar di Duri, Reda Mailiya Zapitri di Duri;Halaman 157 dari 526 halaman Putusan Nomor 66/Fid.Sus Tpk/2015/PN.
Bengkalis dari Partai KeadilanSejahtera (PKS) terhadap dana aspirasi tersebut digunakan untukmemenuhi aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan saksi (konstituen) di Kecamatan Mandau;Bahwa yang menetapkan besarnya aspirasi untuk satu orang anggotaDPRD Kab. Bengkalis sebesar + Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) tersebut adalah unsur pimpinan DPRD Kab.
Bengkalis yaitu Jamal Abdillah dari PartaiKeadilan Sejahtera (PKS), dan Suhendri Asnan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); Bahwa saksi mengetahui akan adanya bantuan dana hibah dariPemda Kab.
Bengkalis JamalAbdillah dari Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPRD Kab. Bengkalismenyerahkan rekapan + 30 namanama kelompok tersebut, lalu saksijuga ada menemui Suhendri Asnan menyerahkan rekapan 3 namakelompok masyarakat.
Por34.Alanur, dan marhaban anissa mereka bayar sendiri pajaknya.Sedangkan sisanya sebesar Rp. 151.500.000, (seratus lima puluhsatu juta lima ratus ribu rupiah) ada pada saksi dan sebagian dari uangtersebut saksi gunakan untuk kepentingan partai, tidak ada berupauang cash/tunai yang saksi berikan pada kedua orang dewan tersebut,yang ada hanya untuk kegiatan partai yang saksi berikan kemasyarakat dalam rangka untuk kepentingan membesarkan namakedua anggota Dewan tersebut untuk persiapan Caleg 2014;
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
HENDRIYANI als HENY H. DOELBARI Binti H. DOELBARI
74 — 48
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa selain orderan catering dari BMKG dan REI, ada orderancatering dari partai politik juga, ada orderan catering di tempat lain, tetapiSaksi lupa namanya; Bahwa untuk seluruh kegiatan catering, Saksi yang memodali, dimana untuk tahun 2017 ada 2 kali kKegiatan catering (di BMKG dan REI),tetapi untuk kegiatan yang kecilkecil yang hanya butuh modal sekitarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), Saksi
81 — 35
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah adalah ditujukan kepada setiap orang, tanpamemandang apakah dia warga negara biasa, anggota partai politik,anggota tim kampanye apapun sebutan atau istilahnya baik yangmemiliki kepentingan secara langsung terhadap' pelaksanaanpemilukada atau tidak, demikian pula apakah dia memiliki kKepentinganterhadap calon kepala daerah yang ikut dalam pemilukada ataupun tidak ;Menimbang, bahwa
136 — 50
dan menurut pasal di atas, ABT :e Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ;e =Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum),tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ;e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapanpejabat, meliputi :e Suratsurat ;e Registerregister ;e Suratsurat urusan rumah tangga ;e Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ;e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
69 — 34
atau kuasanya sehubungan dengan permohonan,memeriksa bukti Surat atau saksi yang diajukan pemohon, tidak adatahapan replik duplik dan kesimpulan )landasan hukum yurisdiksiPermohonan atau gugatan voluntair adalan berdasarkan Pasal 2 danpenjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970yang diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 yangdiubah kembali dengan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009.Sedangkan Gugatan atau Gugatan Contentlosa permasalahanperdata yang didalam perkaranya bersifat partai
STEVI UMBOH
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KALAIT SATU, KECAMATAN TOULUAAN SELATAN, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
207 — 73
Tidak berkedudukan sebagai Pengurus Partai Politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota/ pengurus organisasi terlarang;c.
NY. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
Tergugat:
1.RADEN MAS ENDYTIOKUSUMO
2.BERNANDO ANDLIANO
120 — 89
Alwi Shihab (Partai PKB),yang merumuskan sebagai berikut: Ditinjau dari segi Hukum Acara Perdata, suatu gugatan perdatayang dalildalil gugatannya telah disangkal oleh pihak Tergugatdidalam persidangan, maka Penggugat menurut Pasal 163 HIRdibebani kewajiban oleh Hakim untuk membuktikan positagugatan yang disangkal oleh Tergugat tersebut. Didalam kasusini, pihak Penggugat tidak mengajukan buktibuktinya sehinggaHakim dalam putusannya : Menolak gugatan Penggugat,; b.
DINDIN FIRMANSYAH, SE
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
163 — 87
pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap wargadan/atau golongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompokHalaman 12 dari 56 Halaman Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.BDG13.masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerimauang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapatmemengaruhi keputusan atau tindakan yang akandilakukannya;7. menjadi pengurus partai
90 — 38
MAX PAPARANG Alias MAX memukulSaudara LIBRET menggunakan kepalan tangan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bergantian;Bahwa peristiwa tersebut terjadi di tempat umum/terbukan yang dapatdilihat oleh orang lain;Bahwa antara Terdakwa dengan Para Terdakwa lain mempunyaihubungan sebagai simpatisan Partai Golkar dan sebelumnya telahdilakukan pemilinan kepala daerah Kabupaten Halmahera Tengah;.
69 — 52
Perbaikan syarat pasangan calon dari partai politik/gabunganpartai politik dan perorangan tanggal 47 Agustus 2015;Huruf h angka 3). Penelitian perbaikan syarat calon, tanggal 814Agustus 2015;Huruf j. Penetapan pasangan calon, tanggal 24 Agustus 2015.
110 — 14
Pasal 288 RBg yang bunyinya dijelaskan pada pokoknyabahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatan pembuktianharus memenuhi syarat formil dan materil, yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang; ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tanda tangandiakul; sehingga apabila syaratsyarat tersebut teroenuhi maka alat bukti akta dibawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan aktaauthentik
Pembanding/Tergugat II : SADIA Diwakili Oleh : Purwansyah Hakim
Terbanding/Penggugat : SAHARUDDIN
186 — 64
KUHPerdata, Pasal 286 RBG, menurut Pasal diatas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani dibawah tangan, Tidak dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat yangberwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorangatau para pihak,e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibaut olehatau dihadapan pejabat, meliputi : SuratSurat, Registerregister, Suratsurat urusan rumah tangga, Lain lain tulisan yang dibuat permintaan pejabat umum.e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai