Berdasarkan Visum et Repertum nomor 450/001/I/RSUD-DRKB/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr.WIRSAL INDRA WIJAYA GEA dokter pada RSUD Dayaku Raja Kota Bangun telah memeriksa jenazah atas nama HAFIZ AZHAR Bin LALU DARMAWAN dengan hasil sebagai berikut :- Lebam Mayar tampak warna merah gelap pada punggung dan hilang penekanan, kaku mayat tidak ditemukan kaku jenazah pada tubuh, kaki dan tangan- Bagian belakang tampak luka tusuk dengan tepi luka rata

Wirsal Indra Wijaya Gea, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memeriksa jenazah atas nama HAFIZ AZHAR Bin LALU DARMAWAN, dengan hasil sebagai berikut : Lebam Mayar tampak warna merah gelap pada punggung dan hilang penekanan, kaku mayat tidak ditemukan kaku jenazah pada tubuh, kaki dan tangan.

WirsalIndra Wijaya Gea, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku RajaKota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah memeriksa jenazah atasnama HAFIZ AZHAR Bin LALU DARMAWAN, dengan hasil sebagai berikut :e Lebam Mayar tampak warna merah gelap pada punggung dan hilang penekanan,kaku mayat tidak ditemukan kaku jenazah pada tubuh, kaki dan tangan.Halaman 32 dari 36 HalamanPutusan Perkara Nomor 201/Pid.B/2021/PN.Trge Bagian belakang tampak luka tusuk dengan tepi luka rata dan sudut runcingdibagian

KabupatenBulukumba ; Bahwa, pada saat saksi ke lokasi Pertambangan tersebut saksi melihatPertambangan tersebut sedang beroperasi dimana alat yang digunakanTerdakwa pada saat itu berupa alat penyedot pasir serta saksi melihat ada 7(tujuh) unit mobil Dam Truck ; Bahwa, selain saksi yang membuat laporan polisi, saksi pula yangmelakukan pemberkasan penyidik Kepolisian ; Bahwa, pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksisaksi, Saksitidak melakukan penekanan saat melakukan pemeriksaan kepada Terdakwamaupun

Lain halnya dibidang impordimana UU 17/2006 memberikan penekanan berimbang antara pelayanandan pengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008 mengaturuntuk tidak dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi Pasal 7 Ayat (3)jo.

Tahap Ketiga, setelah keseluruh tanah, baik SHGB maupun SHP,telah dalam keadaan kosong (tidak dikauasai atau dihuni oleh pihaklain);(Garis bawah kami, sebagai penekanan terhadap Tergugat)Halaman 3 dari 43 halama Putusan Nomor 233PDT/2021/PT BDG2.4.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas darirangkaian perbuatan dan faktafakta yang melekat padadiri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sejalandengan penekanan pimpinan TNI berkaitan penyelesaianperkara tindak pidana susila, akan tetapi harus dilihatdulu bagaimana duduk persoalannya dan kasusnyaseperti apa hal ini mendasari Kompilasi Rumusan HasilRapat Pleno pada.

BahwaPemohon Banding memberikan penekanan khusus terhadappertimbangan hukum judex factie yang menyatakan Penggugatbukanlah satusatunya ahli waris dari H. Asep Djapar Bin H. Pakih,karena baik dalam gugatan a quo dan selama proses persidanganpada tingkat pertama, Penggugat menjabar secara detail terkait paraHalaman 27 dari 42 hal, Putusan Nomor 615/PDT/2020/PT BDGahli waris dari H. Asep Djapar Bin H. Pakih, sehingga judex factiedalam membuat putusan terlihat sangat dipaksakan..

Terdakwa, saksi periksa pada hari itu juga Sabtu tanggal 11Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib;Bahwa saat memeriksa Terdakwa, saksi dibantu oleh rekan saksi yangbernama Azwar Dahlan;Bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan ditemukan padadirinya bungkusan yang berisi ganja;Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine danhasilpemeriksaannya Negatif;Bahwa ada diperlihatkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, danTerdakwa mengatakan benar, lalu tanda tangan;Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya hanya karenaTerdakwa tidak mampu mengatasi problem rumah tangganya,tidak disiplin dan mengabaikan aturan hukum maupun kedinasanyang berlaku bagi seorang Prajurit, padahal Terdakwa sudahmengetahui dan pernah mendapat penekanan dari Pimpinan agarsetiap Prajurit menghindari semua perbuatan yang dilarangapalagi bertentangan dengan UndangUndang.

Dengan demikian penekanan unsur barang siapa bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Jamilbin Yasir selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimanaberdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalampemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasari atas suka samasuka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihakmanapun, Pemohon berstatus Jajaka dan Termohon berstatus Perawan;. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:1. ANAK KE1, lahirtanggal 18 September 2004,2. ANAK KE2, lahirtanggal 28 September 20093.

perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amarputusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;e Terdakwa berbelitbelit dalam memberikan keterangannya sehinggamempersulit jalannya proses persidangan ;e = Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;ole Terdakwa melakukan penekanan

Bahwa selaku seorang Prajurit TNI yang berpangkat Mayor, Terdakwa sudahmengetahui dan telah menerima pengarahan maupun penekanan dari pimpinan TNItentang sangat dilarangnya Prajurit TNI terlibat dalam masalah PenyalagunaanNarkotika bahkan Terdakwa sendiri sebagai seorang Pamen sudah sering di berikanpengarahan oleh pimpanan tentang larangan penyalah gunaan Narkotika sebagaimanaselalu ditekankan oleh pimpinan TNI namun Terdakwa malah terlibat didalamnya.2.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);7.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: hittp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Putusan Nomor 156 B/PK/PJK/2016pada hakikatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untukmeningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (education aspect),sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaannegara (budgetair function), dan

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MAtersebut merupakan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function):.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan TataUsaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pd)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahbeberapa kali dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 danUndangUndang Nomor

Putusan Nomor 769/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agardapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiriyang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy, serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam ttulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau) mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan NegaraHalaman 140 dari

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function