127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

127 ayat(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedang tentangperbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalampembuktian unsur unsur selanjutnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, MajelisHakim berkeyakinan unsur setiap orang telah dapat dibuktikan secara sah danmeyakinkan menurut hukum;Unsur tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkanPasal 1 angka 15 UU No 35

127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur unsur Pasal yangdidakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi, makaTerdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Tanoa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan (satu) bagi diri sendiri memenuhi rumusan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga PenuntutUmum yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka TerdakwaHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2016/PN.Blbharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidanaMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

127 ayat 1 huruf a, ayat 3 UU No 35 Tahun 2009, pasal54, pasal 55, Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 dan juga mempertimbangkan suratedaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010;Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap dengantuntutannya semula demikian juga Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetapdengan pembelaan nya semula ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umumdengan isi surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:Dakwaan Primaire Bahwa

127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telahmengerti dan selanjutnya terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidakmengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya PenuntutUmum dengan persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa, oleh karenapara saksi yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan dengan

127 ayat (1)a Undang Unddang No.35tahun 2009 tentang narkotika ;Menimbang, bahwa dari substansi surat dakwaan berlapis Penuntut Umumtersebut terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal132 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 64 ayat 1KUHP yang dalam hal ini mengandung unsur unsur sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara

127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 yang dalam ahlini mengandung unsurunsur sebagai berikut :1 Setiap orang;2 Penyalah guna narktika golongan I bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa tentang pembuktian masingmasing unsur diatasdipertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 tahu 2009 tentangnarkotika dan segala ketentuan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1 Meyatakan terdakwa : YUSUF GEOVANT tersebut, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair maupundakwaan subsidair tersebut ;3 Menyatakan terdakwa :YUSUF GEOVANTI tersebut telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah

Oleh karenanya,Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat(1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan primer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi,selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider yaitu Pasal 127 ayat (1)huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Dengan demikian unsur Penyalah guna Narkotikagolongan bagi diri sendiri telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, olehkarena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagaimana dakwaansubsider telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, makaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a danoleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal

Sus/2019/PN BnaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajibmemperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaansebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korbanpenyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi sosial;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasalpasal dimaksud belumdiatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi

127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkanketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslahdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap

127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.

Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba atas namatersangka nomor: R/175/IlV2014/Urkes tanggal 7 April 2014, pada saatdilakukan pemeriksaan jenis tes narkoba dinyatakan terdapat kandunganyang dimaksud.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akanmengajukan keberatan (

127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dibuatdan disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akanmemilih untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang dipandang lebihrelevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilin untuk mempertimbangkan dakwaanyang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatanTerdakwa

, yang dalam hal ini terlebin dahulu akan dipertimbangkan dakwaanKedua Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum, Pasal 127 ayat (1)huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsurunsursebagai berikut :1.

127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis unsurMenyalah gunakan narkotika golongan bagi diri sendiri telah dapatdibuktikan secara sah menurut hukum;Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2014/PN.Smd.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan KeduaPenuntut Umum sebagaimana rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam diri

127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika serta peraturan perundangundangan lain yang berkenaandalam perkara ini;MENGADILI1.

;Pengadilan negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Telah mendengar saksisaksi dan terdakwa;Telah memeriksa barang bukti;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa Ahmad Zain terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I (sabusabu) bagi dirisendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

127 ayat (1) huruf aUndangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasihat hukumnya tersebut menyatakan telahmengerti atas maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukaneksepsi/keberatan serta selanjutnya memohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;Menimbang, bahwa persidangan telah mendengarkan keterangan saksisaksi yangdiajukan Penuntut Umum di bawah sumpah/janji dan pada pokoknya menerangkan halhalberikut:1 Saksi Beny Suprapto

127 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga,yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa sepanjang tentang pemilihan kontruksi hukum pidana yangditerapkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tersebut terhadap kualitas perbuatanyang didakwakan, Majelis

127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009,yang unsurnya adalah penyalahguna dan narkotika golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangan tindak pidana ini, maka sebelummempertimbangkan tentang menyalahgunakan, maka perlu dipertimbangkan dahulu tentang apayang telah disalahgunakan itu, yang dalam hal ini apakah benar merupakan narkotika golongan Ibukan tanaman;Menimbang tentang unsur narkotika golongan I bukan tanaman Menimbang, bahwa yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah

127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009, KUHAP dan ketentuanlainnya yang berkaitan;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa Ahmad Zain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untukdirinya sendiri;132 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjaraselama 8 (delapan) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;4 Memerintahkan

Menyatakan terdakwa John Yudistira RB Sinulingga Als Jo secarasah dan meyakinkan terbukti bersalah meakukan tindak pidana"Menyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiri"sebagaaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif ketigakami diatas ;2.

127 ayat (1)huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.

127 ayat 1 huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut diatas, Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untukmemilin dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan faktafakta dankeadaan yang terungkap di persidangan.

127 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbuktimelakukan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan tersebut ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan MajelisHakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifatmelawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampubertanggung

127 ayat 1 huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN POSPOS terbukti bersalah melakukantindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendirisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam akwaan Alternatif Ketigamelanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMARUDDIN POSPOS denganpidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalamtahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.

127 ayat (1) huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat HukumTerdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut: PmsHalaman 7 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN1.

127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap bentuk Dakwaan Penuntut Umum tersebut,maka Majelis akan memilin Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwayaitu dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsureunsurnyasebagai berikut:1.

127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan tidakditemukan pula error in persona dalam perkara ini yang mana Terdakwa mengakuikebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Alternatif KetigaPenuntut Umum, maka unsur setiap penyalahguna dalam perkara ini juga telahterpenuhi dalam diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah

Oleh karena itu, dalam penjatuhanpidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupunmasyarakat, tetapi juga apakah pidana tersebut juga memberikan rasa keadilanbagi Terdakwa;Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UndangUndang RI Nomor 8Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, serta ketentuanlain yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Menyatakan HERI bin IDING telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Setiap penyalah guna Narkotikagolongan bagi diri sendirf sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua kami.2.

127 ayat (1)huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentangNarkotika dengan unsur unsur sebagai berikut :1.

127 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas padahari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 22.000 Wib dirumah makan murahmeriah, JIn.

127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor35 tahun2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;Ad.2.

127 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangundanganan lainnya yang berkaitan ;MENGADILI:Menyatakan Terdakwa HERI Bin IDING, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MenyalahgunakanNarkotika Bagi Diri Sendiri ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI Bin IDING dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan

. : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;AtauKedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II09Bandung tanggal 07 Juni 2016 sebagai berikut:Mohon agar Pengadilan Militer 109 Bandung menyatakan Terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana: Setiap penyalah guna Narkotika yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana diatur

dan diancam denganpidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndanfUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 127 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundangundangan lainyang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatunkan hukumankepada Terdakwa:Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkanseluruhnya

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP tentangNarkotika.

127 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan Oditur Militer, telahdipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena Judex Factitelah dengan cermat mempertimbangkan halhal sebagai berikut: In casu Terdakwa mengkonsumsi sabusabu telah dilakukan berulangkali,yaitu pada awal September 2015 Terdakwa mengkonsumsi sabusabubersama Sdr.

Dengan demikian, permohonan Terdakwauntuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan in casu, harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 127

bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaanAlternatif Kedua Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GDE OKA PRADNYANA PUTRAdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintahagar terdakwa tetap ditahan;3.

127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwatidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkaradilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi saksi, yang didengardibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :1.

127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusunsecara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilin salah satu dakwaanuntuk dipertimbangkan berdasarkan kenyataan dengan fakta yang terungkapdalam persidangan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Keduayaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang

127 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya dalamdakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidakmenemukan halhal menghapus pidana, sehingga Terdakwa tetap dapatbertanggung jawab atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa

127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, pasalpasal lain dalam UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang No. 49Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasalpasal dalam peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

RONNY SINDUNATA, Sp.PK. padakesimpulanya menerangkan bahwa urine positif mengandungMETHAMPHETAMINE (terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);e Bahwa para terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika jenis Methamphetamineatau yang biasa disebut dengan istilah shabu shabu tersebut tidak mempunyaiiin dari pihak yangberwenan ; Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat(1) UU RE No. 35 Tahun 2009,2o2enne cence e cece eee

Menyatakan terdakwa I ABDUL GAPUR Alias GAPUR Bin SUARDI YUSUP danTerdakwa IT SURYADI Bin SULTANI bersalah melakukan tindak PidanaPenyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dalam surat dakwaan subsidairkami.2.

127 ayat (1) huruf aUndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No. 35 Tahun16172009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaansubsidair dari Penuntut Umum 5Menimbang, bahwa selama dalam persidangan para terdakwa dalam keadaan sehatjasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadapperbuatan para terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dandinyatakan

127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika dan UndangUndang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan; MENGADILI: 1.

127 ayat(1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa dalam menanggapi Surat Dakwaan tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti akan maksud dan isi Surat Dakwaan tersebut, terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksisaksiyang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :1.

DENI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawanhukum, mempergunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi dirisendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umumdan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terfradap Terdakwa DENI MARDIAS Pel.

127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafaktahukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diaturdalam Pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa yang dimaksud unsur

127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika ;Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yangmenghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dandengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dankarenanya haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya

127 ayat (1) huruf a UU nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini :MENGADILI:1 Menyatakan Terdakwa DENI MARDIAS Pgl DENI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan NarkotikaGolongan I Bagi Diri Sendiri;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (tahun) ;3 Menetapkan masa penangkapan

127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagaiberikut:Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkanketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dalam memeriksa danmemutus perkara a quo dengan alasanalasan:1. Jumlah jenis Narkotika yang di temukan pada diri Terdakwa hanyaseberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama GanjarRaharjo;Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2020/PN Srh2.

Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untukdilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalampenegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentangpenyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwamelanggar Pasal 127 ayat (1) UndangUndang No.35 tahun 2009;5.

Apabila penguasaanatau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukanuntuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkanketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16April 2013, yang di dalam salah satu pertimbangannya pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut:Bahwa fakta hukum aquo juga diperkuat dengan tidak adanyapetunjuk atau indikasi atau fakta hukum yang

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Oleh karena itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 404K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 April 2013 tersebut dapat disimpulkan bahwadalam hal dalam diri Terdakwa tidak terdapat bukti yang menunjukkanbahwa Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupunperedaran Narkotika, maka terhadap Terdakwa akan lebih tepat diterapkanketentuan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pid.Sus/

Putusan Nomor 2060 K/Pid.Sus/20191.Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Kedua :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTanjung Perak tanggal 28 Juni 2018 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa FIRDAUS ARFIGIAN alias FIGI bin ARDIANSUBIANTO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana

danTerdakwa memiliki sabu tersebut adalah dengan tujuan untukdikomsumsi sendiri dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan.Sehingga dengan demikian dakwaan yang paling tepat dinyatakanterbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana penyalahgunaanNarkotika Golongan bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang bahwa demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal

127 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KEDUA, maka Terdakwa tersebuttelah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa danmembatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor642/PID.

SUS/2018/PT SBY tanggal 27 Agustus 2018 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 858/Pid.Sus/2 018/PN.Sbytanggal 2 Juli 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum

Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesiaselama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengantanggal 26 Agustus 2018 berdasarkan Penetapan PerpanjanganPenahanan Nomor 123/Pen/Tah/Mil/S/2018 tanggal 30 Mei 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer IIl16Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Primair : Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun

1381 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III16Makassar tanggal 23 Mei 2012 sebagai berikut: Mohon agar Pengadilan Militer Ill16 Makassar menyatakan TerdakwaPraka Deden, NRP 31010707810181, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Setiap penyalah guna narkotikagolongan bagi diri sendiri sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana yang tercantum dalam Pasal

127 Ayat (1) Huruf a UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mohon agar Terdakwa Praka Deden, NRP. 31010707810181 dijatuhi:Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangkanselama berada dalam tahanan sementara;Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD; Mohon pula agar barangbarang bukti berupa:1.

Berdasarkan keadaankeadaan tersebut alasan kasasi PemohonKasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanyapermohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;Memperhatikan Pasal 127

Ayat (1) Huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 26 Kitab UndangUndangHukum Pidana Militer, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 7 dari 8 halaman

dirinya sendiri secara bersamasama dengan Ari dan Ompong;Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugaskepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri atau punbersamasama dengan orang lain, dan oknum penyidik tidak melakukan testatau pemeriksaan urine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaanurine tetapi berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalamberkas a quo, demikian pula halnya dengan oknum Penuntut Umum juga tidakmendakwakan Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, karena bagaimana pun seseorang sebelummenggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebin dahulu harusmenguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi olehorang lain.

Sedangkansebagaimana telah dipertinbangkan di atas ternyata perbuatan Terdakwa yangterbukti hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yangbermartabat, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindakpidana tertentu sejenis yang terbukti dan yang lebih ringan sifatnya yang tidakdidakwakan Penuntut Umum kepadanya.

Pemohon KasasiII/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi MedanNomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 10 Januari 2020 yang mengubahPutusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Rap,tanggal 23 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana danpidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUMPADA

Pesawaran;Agama > Islam;Pekerjaan : WiraswastaTerdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kaliandakarena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:KESATU : Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika atauKEDUA : Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika atauKETIGA : Pasal

127 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLampung Selatan tanggal 28 Maret 2018 sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 2235 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat judex facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat

(1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika;FAKTA HUKUM : pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa MuhammadSuhendi ditangkap dan digeledah ditemukan 1 bungkusan/paket berisinarkotika jenis shabu berat netto 0,0699 gram.

Sebab maksud dan tujuan Terdakwamembeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika untuk digunakan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harusditolak:Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika

Menyatakan Terdakwa WAHYU ARIATANTI Binti MUSTOFA terbuktibersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotika Golongan bagi diri sendiri Ssebagaimana tersebut dalam dakwaan kami AlternatifKedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangnarkotika dan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amartuntutan/requisitoir Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.

2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaanalternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa WAHYU ARIATANTI terbukti secara sah danmeyakinkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;2.

Bahwa Pasal 127 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa di dalam memutus perkarasebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), hakim wajibmemperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal55 dan Pasal 103 Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika;2.

127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN Mgg1.

Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Atau Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Atau Ketiga, melanggar Pasal 131 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut di atas,Majelis Hakim sesungguhnya diberikan kebebasan sepenuhnya untuk memilihdakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan faktafakta dan keadaanyang terungkap di persidangan.

127 ayat(1) huruf UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

MajelisHakim berpendapat bahwa lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan denganadanya barang bukti alat hisap misalnya bong dan pirex kaca pada saatpenangkapan, namun sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegasmenerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jikaterdapat barangbarang bukti tersebut.

ketentuanPasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Gunasebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atauterbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebutwajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabiitasi sosial;Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan

127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

127 ayat (1) huruf aUndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriCibadak tanggal 6 Oktober 2014 sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa NURUL IKHSAN alias NONON bin DAYATSUPRIYATNA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Memiliki NarkotikaHal. 6 dari 27 hal.

127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika denganpertimbangan bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika adalahdelik yang sejenis dan lebih ringan sifatnya dari Dakwaan Primair Pasal 111ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding itu jelas merupakansuatu kekeliruan yang nyata karena

No. 842 K/PID.SUS/201523.Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal111 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah bukan delik yang sejenis dan sangat berbedasubstansinya dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal ini jelas bahwa Pasal127 ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika mengatur tentang penyalahgunaan Narkotika yaitupecandu

No. 842 K/PID.SUS/2015Narkotika tersebut membuat efek jera bagi masyarakat;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan Jaksa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1)huruf a UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Meskipun pada saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ditemukanNarkotika jenis ganja seberat

No. 842 K/PID.SUS/2015Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 35 Tahun2009, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUTUMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CIBADAK tersebut;Membebankan