berikut :Bahwa pada tanggal 08 Maret 2010 Pelawan mendapat Surat AanmaningNomor : 01/Pdt.Eks/2010/PN.Kdr. dari Pengadilan Negeri Kediri untukmengosongkan 2 (dua) bidang tanah masingmasing dalam SHM Nomor : 1031GS Nomor : 1528 luas : 425 M2 terletak di Kelurahan Bandar Kidul,Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atas nama Haji Makrus Zen dan SHMNomor : 1154 GS Nomor : 1529 luas : 408 M2 terletak di Kelurahan BandarKidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atas nama Haji Makrus Zen ;Bahwa dasar keluarnya surat Aanmaning

;Bahwa pada obyek yang dimaksud oleh Surat Aanmaning Nomor : 01/Pdt.Eks/2010/PN.Kdr dari Pengadilan Negeri Kediri dalam substansinya masihterikat dengan 2 (dua) gugatan perdata dengan masingmasing pada registerperkara perdata sebagai berikut :1 Register Perkara Perdata No. 24/Pdt.G/2009/PN.Kdr, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal10 Juli 2009 dengan MUNIFAH (Pelawan) bertindak sebagai Penggugatmelawan DIREKTUR UTAMA PD.

Bahwa, tidak terdapat satupun dasar hukum yang jelas, yangmengatur tentang Perlawanan terhadap Aanmaning ;Oleh karena itu, perlawanan yang diajukan Pelawan iniadalah bersifat cobacoba dan sangat tendensius, yangbertujuan untuk mengulur waktu pelaksanaanpengosongan ;2.b. Bahwa, pada Pokok Perkara, Pelawan tidak menguraikansama sekali alasan tidak sesuainya atau bertentangannyadengan undangundang dari Penetapan AanmaningNo.

analogi Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.1038 K/Sip/1973, tanggal 01 Agustus 1973,yang pada pokoknya sebagai berikut : ** Perkara ini merupakanbantahan terhadap eksekusi perkara No. 91.a/ft/SG/1964, makayang harus diperiksa hanya eksekusinya saja, bukan materipokoknya ;4 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut pada angka 03,dapat disimpulkan bahwa yang harus diperiksa atas perlawananPelawan ini adalah ada atau tidaknya alasanalasan yang secarajelas menunjukkan bahwa Penetapan Aanmaning

tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri ;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalildalil perlawanannya Pelawantelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P2 dan seorangsaksi ;Menimbang bahwa untuk mendukung dalildalil bantahannya Terlawantelah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan T3 ;Menimbang bahwa sebelum memasuki materi pokok perkara terlebih dahulumajelis akan mempertimbangkan eksepsi Terlawan yang menyatakan bahwaperlawanan Pelawan terhadap surat Aanmaning

Pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, jam 10.00.wib3) Bahwa dengan dilakukan 2 (dua) kali peneguran (aanmaning) tersebut,Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidak melakukan tindakan hukumyang berkaitan dengan permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.PbgMaka berdasarkan uraian tersebut, Perlawanan yang diajukan olehPelawan guna melakukan perlawanan terhadap permohonan eksekusinomor : 01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. tidak terpenuhi secara formil & berakibatterhadap perlawanan Pelawan batal demi hukum

Pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, jam 10.00.wibBahwa dengan dilakukan 2 (dua) kali peneguran (aanmaning) tersebut,Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidak melakukan tindakan hukumyang berkaitan dengan permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg.Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan guna melakukanperlawanan terhadap permohonan eksekusi nomor01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. tidak terpenuhi secara formil, sebabpermohonan eksekusi nomor : 01/Pdt.Eks/2019/PN.Pbg. telahdilaksanakan oleh Ketua

Nomor : 2079K/Pdt/2017 tanggal 18 Februari2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda T4 ;Fotokopi Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor01/Pen.Pdt.Eks/2019/PN Pbg jo. Nomor 01/Pdt.G/2016/PN Pbg jo. Nomor :527/Pdt/2016/PT Smg jo.

) dan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tidakmelakukan tidakan hukum ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari eksepsi / keberatanTerlawan mengenai perlawanan batal demi hukum dengan alasan telahdilakukan 2 (dua) kali peneguran (aanmaning) dan Ketua Pengadilan NegeriPurbalingga tidak melakukan tidakan hukum, Majelis berpendapat bahwaalasan yang demikian sudah memasuki pokok perkara ;Menimbang, bahwa oleh karena keberatan / eksepsi yang diajukanoleh Terlawan ternyata bukanlah mengenai halhal

Putusan Mahkamah Agung Nomor2079K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap ; Bahwa Pelawan adalah Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriPurbalingga Nomor 141/Pid.B/2014/PN Pbg, dan pihak Tergugat dalamperkara Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Pbg, Pemohon banding dalam perkaraNomor 527/Pdt/2016/PT Smg dan Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor2079K/Pdt/2017 ; Bahwa terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan, telahdilakukan peneguran (aanmaning) sebanyak dua kali, namun TermohonEksekusi/

./2014/PN.Kadl. telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :1.Bahwa, tidak ada kepastian hukum Subyek dan Obyek Eksekusipada Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Pengadilan NegeriKendal Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014;tanggal 4 September 2014; tanggal 17 September 2014; dantanggal 25 September 2014, sebagaiberikut :1.

Obyek Eksekusi Relaas Panggilan Tegoran/AanmaningNomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 17 September2014; tanggal 25 September 2014 bersediamengosongkan dan menyerahkan Obyektersebutberupa tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berada diatasnya yang telah dibeli lelang oleh Pemohon Eksekusi secara sukarela;Bahwa, secara sendirisendiri Termohon Eksekusi I/Pelawan danTermohon Eksekusi II/Pelawan Il berdasarkan Relaas PanggilanTegoran/Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25Agustus

Dalam hal ini Para Termohon Eksekusi/ParaPelawan menolak permintaan eksekusi karena tidak kenal dan tidakmempunyai pinjaman apapun kepada Pemohon Eksekusi/Terlawan ;Bahwa, secara sendirisendiri Termohon Eksekusi I/Pelawan dantermohon Eksekusi II/Pelawan Il berdasarkan Relaas PanggilanTegoran/Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 14September 2014 dan tanggal 25 September 2014 diminta bersediamengosongkan dan menyerahkan Obyek tersebut berupa tanahdan bangunan serta segala sesuatu yang berada

Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa RelaasPanggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdltanggal 25 Agustus 2014; tanggal 4 September 2014; tanggal 17September 2014; tanggal 25 September 2014 terdapat cacadhukum karena Subyek dan Obyek Eksekusi tidak memenuhikepastian hukum, maka Eksekusi mana tidak dapat dilaksanakandan batal demi hukum atau setidaktidaknya dinyatakan batal ;5.

Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014; tanggal 4September 2014 cacad hukum karena Para Termohon Eksekusi/Para Pelawan tidak mempunyai pinjaman apapun kepada PemohonEkseksui/Terlawan adalah batal demi hukumMenyatakan bahwa Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 17 September 2014; tanggal 25September 2014 cacad hukum karena Obyek Eksekusi tidakmempunyai kepastian hokum adalah batal demi hokum ;Menyatakan bahwa Relaas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor

Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2017 Pelawan mendapatkan surat panggilanrelas (aanmaning) untuk pertama kalinya, dengan dilampiri surat penetapanKetua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor01/EKS.SHT/2016/PA.Kab.Mn tanggal 27 Desember 2017 yang amarnyaberobunyi sebagai berikut :MENETAPKAN Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas; Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1766/2014 tanggal 12September 2014 berserta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :43/2014 tanggal 12 September 2014 dan

Bahwa, dalam relas yang disampaikan kepada Pelawan adalah berupapanggilan aanmaning, hal ini sangat bertentangan dengan surat penetapantersebut tidak ada hubungannya dan jauh bertolak belakang;3. Bahwa, untuk menghindari kekeliruan yang lebih fatal dan juga sebagai upayakehatihatian sehingga tidak merugikan semua pihak dan hal itu sangatmendesak untuk dilakukan, maka Pelawan mohon agar Pengadilan AgamaHim. 2 dari 13 hlm. Pntp.

Bahwa surat panggilan relas (aanmaning) tertanggal 3 Januari 2017 yangdilampiri surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten MadiunNomor : 01/EKS.SHT/2016/PA. Kab.Mn. tanggal 27 Desember 2017, telahnyata bertentangan dengan surat penetapan tersebut, oleh karena itupanggilan aanmaning tanggal 13 Januari 2017 tidak sepatutnya untukdilanjutkan, karena telah cacat formal dan tidak berdasarkan hukum, atausetidaktidaknya panggilan aanmaning tanggal 13 Januari 2017 dinyatakantidak ada;3.

Kab.Mn. tanggal 27 Desember 2016, perihal perintahaanmaning yang dijadikan sebagai lampiran surat pangilan (relaas) aanmaning,yang ditulis keliru oleh Kuasa Pelawan dengan tanggal 27 Desember 2017sementara itu Pelawan memohon agar Ketua Pengadilan Agama KabupatenMadiun atau Pejabat yang berwenang untuk itu agar menghentikan sementaraproses eksekusi sebagaimana dimaksud dalam penetapan dimaksud;Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Majelisberpendapat bahwa perintah pemanggilan untuk

No. 0122/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaperlawanan Pelawan dari segi prosedur pengajuannya telah mengandung cacatformil yakni salah sasaran dan tidak berdasar hukum;Menimbang, bahwa selain daripada itu perlawanan yang diajukan olehPelawan adalah dengan titel perkara Perlawanan Penetapan Eksekusi,sebagaimana pula dalam 7y4uraian dalil Pelawan pada posita angka 2 (dua)Pelawan menyatakan Bahwa surat panggilan relas (aanmaning) tertanggal 3Januan

tetap (in krach van gewisjde) telah memasuki tahappelaksanaan putusan menurut ketentuan Pasal 129 Ayat (2) HIR yangnyatanya Terlawan telah mengajukan permohonan aanmaning melaluiKetua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah dikabulkan denganPenetapan Aanmaning Nomor 07/Eks/2013/PN Jkt.Ut. juncto Nomor09/Pdt/G/2010/PN Jkt.Ut. tanggal 18 April 2009 ("Penetapan Aanmaning")(bukti T7).

Penetapan aanmaning pada pokoknya menetapkan tanggal6 Mei 2013 bagi Pelawan (Tunggono selaku Direktur dan PemegangSaham PT Ancol Pusaka) untuk hadir guna diberi teguran (aanmaning)di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditindak lanjuti denganRelaas Panggilan tegoran/aanmaning yang didelegasikan melaluiPengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pemegang Saham PT Ancol Pusaka) sama sekali tidakmemenuhi relass panggilan tersebut (bukti T8 dan bukti T9); dan(il) Surat relass panggilan teguran/aanmaning kedua untukmemanggil Pelawan (Tunggono selaku Direktur dan PemegangSaham PT Ancol Pusaka) untuk hadir guna diberi teguran(aanmaning) sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri JakartaUtara pada tanggal 22 Mei 2013 yang faktanya telah diterima denganbaik oleh Inem selaku pembantu rumah Pelawan (Tunggono selakuDirektur dan Pemegang Saham PT Ancol

pertamadan kedua adalah dalildalil yang terbukti bertolak belakang denganbukti surat relass panggilan teguran/aanmaning yang disampaikan olehJuru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Barat (vide bukti T8 dan vide buktiT9) yang secara nyata membuktikan surat relass panggilan teguran/aanmaning pertama dan kedua diterima oleh Inem selaku pembanturumah Pelawan (Tunggono);Dalildalil bantahan Terlawan di atas, dikuatkan dengan kaidah hukumdalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4069 K/PDT/1986 tanggal 21November

atas dan dalam perkara a quo terbukti gugatan Perlawanan yangdiajukan Pelawan telah lewat batas waktu (daluarsa) sejak Juru SitaPengadilan Negeri Jakarta Barat telah menyampaikan teguran (aanmaning)kepada Pelawan,;Zo.

(dua milyar rupiah) kemudian berbeda dengan tagihan di dalam SuratPemberitahuan tertanggal 22 September 2014 Nomor:296/TAS/EXT/14 perihal : PEMBERITAHUAN PERMOHONAN LELANG yangmenyebutkan bahwa jumlah hutang PENGGUGAT/PELAWAN adalahsebesar Rp 2.201.111.676, (dua milyar dua ratus satu juta seratussebelas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) kemudian berbedapula dengan tagihan di dalam Risalah Panggilan Untuk Ditegur(Aanmaning) No.01/Pdt.Eks/2015/PN.Cms per tanggal 27 Februari2015 yang menyebutkan

Menyatakan bahwa batal dan tidak mengikat menurut hukum terhadapSurat Penetapan tertanggal 26 Februari 2015 No.01/Pdt.Eks/2015/PN.Cms dan Berita Acara Teguran (Aanmaning) tertanggal 04 Maret2015 No.1/Pdt.Eks/2015/PN.Cms tersebut;.

) No. 01/Pdt.Eks/2015/PN.Cms, tangga 27 Februari 2015, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8;Foto copy Berita Acara Teguran (Aanmaning) No. 01/Pdt.Eks/2015/PN.Cms, tangga 4 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P9;10.Foto copy Buku tabungan Bank Panin Nomor Rekening : 2802107872a/n.

)(sesuai bukti T10) dan permohonan Sita Eksekusi (sesuai bukti T13) dariTerlawan;Menimbang, bahwa majelis akan memaparkan tahapantahapan yangdilakukan dalam permohonan Teguran (Aanmaning) dan permohonan SitaEkesekusi dari Terlawan, yakni :1.

Bahwa berdasarkan bukti T11 yang merupakan Penetapan Nomor : 1/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Cms terhadap permohonan dari Terlawan untukmelakukan Teguran (Aanmaning) kepada Pelawan dan selanjutnyaberdasarkan bukti P8 yang merupakan risalah panggilan untuk ditegurkepada Pelawan, kemudian berdasarkan bukti P9 dan T12 yang samasama merupakan Berita Acara Teguran (Aanmaning) sehingga prosesTeguran (Aanmaning) telah dilakukan;2.

Bahwa Terbantah Il menyadari dan mengakui telah melakukan apa yangdisebutkan dalam penegoran/ aanmaning tersebut, dan telah mengagunkantanah dan bangunan milik Terbantah I sebagai berikut :1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Enggano No. 70RT. 004 RW.016 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara, seluas 323 M2(tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) sesuai Sertifikat Hak GunaBangunan No. 59 atas nama SUTIKNO SLAMET;2.

/Tegoran tertanggal 19 Maret 2015 No. 04/EKS/2015/PN.Jkt.Ut ....Bahwa ada kerancuan yang terjadi dalam dalil yang disebutkan olehPembantah mengenai Penetapan Aanmaning tertanggal 19 Maret 2015No. 04/EKS/2015/PN.Jkt.Ut sebagaimana dikutip pada butir 1 Bantahandi atas, adalah tidak sinkron dan tidak jelas, karena PenetapanAanmaning yang kami terima dari Pengadilan Negeri Jakarta Utaraadalah Penetapan Aanmaning No. 04/Eks/SHT/2015/PN.Jkt.Ut tertanggal 12 Maret 2015, sehingga tidak sesuai dengan dalil

Bahwa kemudian Pembantah tidak menyebutkan dasar hukum yang jelasdalam mengajukan Bantahan ini;Bahwa Pembantah bukanlah pihak dalam proses permohonanaanmaning yang diajukan oleh Terbantah , karena Terbantah mengajukan permohonan aanmaning terhadap Terbantah Il;Bahwa dalam praktek hukum perdata upaya hukum yang dapat diajukanoleh pihak lain terhadap penetapan aanmaning adalah Perlawanan PihakKetiga (Derden Verzet), sehingga Bantahan yang diajukan olehPembantah tidak memiliki dasar yang jelas.Bahwa

Hal.7 Putusan No. 343/PDT/2016/PT.DKI.Dimana hal ini tidak sesuai dan tidak sejalan dengan dalil Pembantahyang mendasari Bantahan ini dengan dasar Penetapan Aanmaning, olehkarena Petitum Bantahan Pembantah ini tidak jelas dan tidak rinci makasudah sepatutnya Bantahan Pembantah ini dinyatakan tidak dapatditerima (niet onvantkelijk verklaard).EKSEPSI PEMBANTAH TIDAK MEMILIK LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN BANTAHAN/PERLAWANAN PIHAK KETIGA Bahwa pihakpihak yang dapat mengajukan perlawanan adalah pihak

Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan putusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta serta Penetapan Aanmaning dan Bantahan inidiajukan, Terbantah II dalam perkara No. 442/Pdt/2012/PT. DKI., tanggal 19Februari 2013 Jo.

;Bahwa isi penetapanpenetapan tersebut jelas tidak benar,meyesatkan dan keliru karena disebut 2 (dua) surat kuasakhusus yang berbedadalam penetapan sita eksekusi denganpenetapan aanmaning, pada tanggal yang sama dan isipenetapan bertentangan dan tidak sesuai dengan suratpermohonan, sebab :1. Tentang 2 (dua) surat kuasa khusus yang berbeda dalampenetapan eksekusi dengan Penetapan aanmaning.a.

eksekusi ;Dari fakta tersebut, telah terbukti secara nyatapenetapan sita eksekusi Nomor 10/89/Pen.Pdt.G/2002/Eks/2009/PN.PLG tanggal 29 Juli 2009cacat hukum, karena surat kuasa khusus nomor : 40tanggal 30 Januari 2009 yang disebut dalampenetapan sita eksekusi tersebut tidak ada dan tidakditemukan dalam berkas, sementara penetapan sitaeksekusi adalah tindak lanjut dari sSuatu proseseksekusi setelah aanmaning, sedangkan didalampenetapan aanmaning disebut surat kuasa khususnomor 14 tanggal 30 Januari

2009, artinyadalam perkara permohonan eksekusi a quo, penetapansita eksekusi tanpa dan tidak didahului denganpenetapan aanmaning dan sita eksekusi sebagaimanatertuang dalam berita acara sita eksekusi nomor10/89/BA.

Penetapan Nomor : 10 / 89 /Pen.Pdt.G / 2002 /Eks/2009/PN.PLG tanggal 29 Juli 2009 tentangPenetapan Sita Eksekusi Nomor :10/89/Pen.Pdt.G/2002/Eks/2009/PN.PLG tanggal 26 Juni 2009 tentang Penetapan Aanmaning cacathukum, tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatanhukum, Sita Eksekusi harus diangkat.1.

Penetapan Nomor : 10/89/Pen.Pdt.G/2002/Eks/2009/PN.PLG tanggal 26 Juni 2009 tentangPenetapan Aanmaning ;Cacat hukum, tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyaikekuatan hukum ;Dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Klas .A Palembanguntuk mengangkat Sita Eksekusi atas tanah milik Pelawantersebut ;2.

Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan sebagaimanadimaksud dalam Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) nomor : 44/2018.Eks.,jo.No. 90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tertanggal 28 Pebruari 2019;5. Menyatakan bahwa sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam RelaasPanggilan Teguran (Aanmaning) nomor : 44/2018.Eks., jo.No.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tertanggal 28 Pebruari adalah tidak sah dan tidak berharga;6.

No.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.tertanggal 12 Pebruari 2019, dan 18 April 2019 yang mana Relaas PanggilanTeguran (Aanmaning) tersebut diketahui olen Pelawan dari sdr.

Sebagaimana yangtelah diatur dalam Pasal 1888 KUHPerdata;Pada halaman 2 angka 3, semula :3.Bahwa dalam Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) nomor : 44/2018.Eks.

TAMBORA, JAKARTABARAT tanggal 21 September 2015 (diberi tanda Bukti PLW.2);RELAAS PANGGILAN TEGURAN /Aanmaning Nomor : 44/2018 Eks. Jo.No.90/Pdt.G/2015/PN. JKT.BRT. hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 (diberi tandaBukti PLW.3A);RELAAS PANGGILAN TEGURAN/PERINGATAN (AANMANING) PERKARAPERDATA NO. 44/2018 EKS.

Brt.Maret 2019, pada saat Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengeluarkan RelaasPanggilan Teguran (Aanmaning) No.: 44/2018.Eks jo.No.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. tertanggal 12 Pebruari 2019, dan 18 April 2019yang mana Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) tersebut diketahui olehPelawan dari sdr. Hendro Rahardjo sebagai Turut Terlawan II;5.

Bahwa terhadap hal ini Pelawan telah menyampaikan kepada Terlawan 2agar memberitahukan kepada Pengadilan agar eksekusi terhadap tanahdan bangunan milik Pelawan sebagaimana Risalah Panggilan untukDitegur (aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2Juni 2010 secara hukum harus dibatalkan;.

Bahwa hingga Perlawanan ini Pelawan ajukan, tidak ada pemberitahuanresmi dari Pengadilan Negeri Medan terhadap pembatalan eksekusi, olehkarena untuk mempertahankan dan melindungi hak secara hukum,Pelawan mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Medan agareksekusi sebagaimana Risalah Panggilan untuk Ditegur (aanmaning)Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni 2010 agardibatalkan secara hukum;.

Bahwa Pelawan mengetahui adanya permasalahan hukum antaraTerlawan 1 dan Terlawan 2 dari Risalah Panggilan untuk Ditegur(aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni2010 yang dikirimkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan;8.

Pengadilan NegeriMedan tanggal 22 Maret 2007, Nomor 246/Pdt.G/2006/PN Mdn., yangtelah berkekuatan hukum;Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya permasalahan hukum antaraTerlawan1 dan Terlawan2 dari Risalah Panggilan Untuk Ditegur(aanmaning) Nomor. 27/Eks/2010/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 2 Juni2010 yang dikirimkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan ke rumahPelawan;Bahwa selain dari pada itu, objek perkara yang akan dieksekusisebagaimana isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Oktober 2008,Nomor

Pemohon Kasasi);Bahwa pengakuan tertulis Termohon Kasasi 2 tersebut sama sekali tidakdibantah oleh Termohon Kasasi 1 secara tegas dengan buktibukti dandasardasar hukum, dan pada sisi lain berdasarkan hukum PemohonKasasi telah membuktikan dalil perlawanannya sebagaimana bukti Plw 3 s/d bukti Plw 6 yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon Kasasi 2bahwa objek sita jaminan sebagaimana Surat Risalah Panggilan UntukDitegur (aanmaning) Nomor 27/Eks/2010/246/Pdt.G/2006/PN Madn.

strong>DALAM EKSEPSI :

• Menolak Jawaban Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

• Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
• Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
• Menyatakan Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik;
• Menyatakan Permohonan Aanmaning

/ Fiat Eksekusi dalam Perkara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak berkekuatan hukum;

Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusidalam Perkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg atau setidaknya tidakmemiliki kKekuatan hukum;b.

Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg. atau setidaknya tidak memilikikekuatan hukum;2. Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg. tidak dapat dilaksanakan atausetidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);Dalam Konvensi:3. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;4.

Putusan Perdata No.27/Padt.Plw/2017/PN.Rgt10.11.12.13.14.15.16.17.18.Menyatakan secara hukum Permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak memiliki Kekuatanhukum;Menyatakan secara hukum permohonan aanmaning/ fiat eksekusi atasputusan arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal 2 November 2016 tidak dapat dilaksanakan atausetidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan iniberkekuatan hukum tetap

Putusan Perdata No.27/Padt.Plw/2017/PN.RgtMenimbang, bahwa diketahui Terlawan telan melakukan upayaupayauntuk menghindari kewajibannya kepada Pelawan, dengan mengajukanpermohonan arbitrase di BPSK Batu Bara dan permohonan aanmaning/fiateksekusi di Pengadilan Negeri Rengat atas pelaksanaan Putusan BPSK BatuBara.Menimbang, bahwa kemudian Pelawan mendalikan bahwa PengadilanNegeri Rengat telah melaksanakan Aanmaning / Fiat Ekseksusi dalam perkaraEksekusi No.: 2/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg, yang didasarkan

Putusan Perdata No.27/Padt.Plw/2017/PN.RgtMenyatakan Permohonan Aanmaning / Fiat Eksekusi dalam Perkara EksekusiNo. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak berkekuatan hukum;Menyatakan permohonan aanmaning / fiat eksekusi atas putusan arbitraseBPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal 2November 2016 tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hinggaputusan dalam perkara gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde);Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 30/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2012, sepanjang mengenai uang paksa (dwangsoom) sehingga berbunyi sebagai berikut ; - Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak dilakukan tegoran guna pelaksanaan isi putusan (aanmaning) hingga putusan ini dilaksanakan;- Menguatkan

eksekusi riil dikabulkan olehMajelis Hakim ;Menimbang, bahwa namun demikian harus ditentukan sejak kapan uang paksatersebut mulai dikenakan dan sampai kapan dikenakan;Menimbang, bahwa amar putusan tentang uang paksa dalam putusan MajelisHakim tingkat pertama tidak menentukan batas waktu mulai dikenakan uang paksa,maka Majelis Hakim Tinggi harus memperbaiki dengan menyatakan pengenaan uangpaksa sejak pihak Pembanding dahulu Tergugat I dilakukan penegoran isi putusanoleh Pengadilan Negeri Muara Teweh (aanmaning

sertaPeraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 30/Pdt.G/2011/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2012, sepanjang mengenai uang paksa (dwangsoom)sehingga berbunyi sebagai berikut ; Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar uang paksa(dwangsoom) sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejakdilakukan tegoran guna pelaksanaan isi putusan (aanmaning

Pembantah adalah pihak dalam Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat No.1 07/2012 Eks. tanggal 7 Pebruari 2013 tentang aanmaning yangdijadikan objekbantahannya, yaitu sebagai pihak Termohon Eksekusi dalam Penetapan tersebut,karena itu bantahan yang diajukan Pembantah adalah bantahan/perlawanan pihak.2.

sebagaimana dimaksud padaketentuan hukum acara perdata, dan karena itu bantahan Pembantah haruslah ditolak.Bantahan tidak jelas/kabur (obscure libel)1 .Alasan utama dari bantahan Pembantah terhadap Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat No. 107/2012 Eks. tanggai 7 Pebruari 2013 tentang aanmaning adalahmengenai jumlah hutang Pembantah kepada Terbantah.2.

Bahwa Terbantah menolak tegas terhadap dalil dan tuntutan bantahanPembantah terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 07/2012 Eks.tanggal 7 Pebruari 2013 tentang aanmaning, karena Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat tersebut telah sesuai dengan hukum,4.

Bahwa atas dasar hal itu maka jumlah hutang Pembantah kepada Terbantahsebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat13No.107/2012 Eks. tanggai 7 Pebruari 2013 tentang aanmaning/tegoran adalahPenetapan yang benar sesuai dengan perhitungan jumlah hutang.19. Bahwa dengan demikian alasan utama dari bantahan Pembantah yaitumengenai perhitungan jumlah hutang Pembantah kepada Terbantah tersebut haruslahditolak.20.

Alasan utama dari bantahanPembantah terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta PusatNo. 107/2012 Eks. tanggai 7 Pebruari 2013 tentang aanmaning adalah mengenaijumlah hutang Pembantah kepada Terbantah.

Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pekalongan, telahmelakukan Tegoran / Aanmaning Terhadap' Tergugat I,sebanyak 3 kali yaitu : Aanmaning pertama pada tanggal 13 Juli 2009 ; Aanmaning kedua pada tanggal 22 Juli2009 ; Aanmaning ketiga pada tanggal 12 Agustus2009 ; 14.

Bahwa dengan adanya Aanmaning tersebut Tergugat Itidak datang ke Pengadilan untuk memenuhi panggilantersebut akan tetapi yang menghadiri adalah TergugatII, dan Tergugat II berjanji akan melakukan angsuran15.1617.sebanyak Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah )perbulan ; Bahwa dalam kenyataannya sejak Aanmaning sampaisekarang Tergugat II sama sekali tidak melakukanangsuran / pembayaran, baik pokok, bunga maupundendanya sehingga Penggugat dengan terpaksa mengajukangugatan aquo ke Pengadilan NegeriPekalongan

Notarisdi Pekalongan, tidak mengisyaratkan adanyatanggung jawab secara tanggung renteng terhadapTergugat II, sehingga atas dalil yang diajukan olehPenggugat khususnya dalam angka I11 = secara tegasditolak oleh Tergugat II, dan Tergugat II justrumerasa dirugikan oleh Penggugat secara materiilmaupun immateriil yang akan kami sampaikan dalamgugatanrekonpensi ; 167.Bahwa kemudian atas permintaan Penggugat melaluikuasa hukumnya mohon bantuan pada PengadilanNegeri Pekalongan untuk melakukan tegoran/Aanmaning

Foto Copy Berita Acara Tegoran / Aanmaning tanggal 13Juli 2009, = diberi tanda ( bukti 13. Foto Copy Berita Acara Tegoran / Aanmaning tanggal 22Juli 2009, diberi tanda ( bukti 14.

Foto Copy Berita Acara Tegoran / Aanmaning tanggal 12Agustus 2009, diberi tanda ( bukti Seluruhnya berupa fotocopy yang telah dibubuhi materaisecukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alatbukti yang sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa selain bukti surat surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat tidak mengajukanMenimbang, bahwa Kuasa Tergugat II tidak mengajukansesuatu bukti apapun, baik bukti surat maupun24Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa

Sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, Pemohon Kasasi (dh.Pembanding/Pembantah) tidak pernah menerima relaas panggilanteguran/peringatan (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusatterkait dengan proses eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor1443 K/Pdt/2011 tanggal 10 Apnl 2012. Adapun relaas panggilanteguran/peringatan (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusatbaru Pemohon Kasasi (dh.

Pembanding/Pembantah) melalui Kuasa hukumnya telahmengambil relaas panggilan teguran/peringatan (aanmaning) tersebutpada tanggal 21 Oktober 2014. Akan tetapi ternyata relaas panggilanteguran/peringatan (aanmaning) tersebut berisi perintah agar PemohonKasasi (dh. Pembanding/Pembantah) menghadap di Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2014. Sehingga tidakmungkin Pemohon Kasasi (dh.

Nomor 3561 K/Pdt/2016persidangan tersebut, maka jelaslah telah terjadi adanya cacat formildalam proses eksekusi/pelaksanaan putusan yang dimulai dari tidaksahnya relaas panggilan teguran/peringatan (aanmaning) dari PengadilanNegeri Jakarta Pusat, mengingat ternyata relaas panggilanteguran/peringatan (aanmaning) tersebut tidak dikirimkan kepadaPemohon Kasasi (dh. Pembanding/Pembantah) di alamat tinggalPemohon Kasasi (dh.

Pembanding/Pembantah) tidakmelaksanakan kewajibannya terkait dengan aanmaning kepada TermohonKasasi (dh.

Pembanding/Pembantah)menyerahkan tanah dan rumah;Bahwa menurut hukum acara, perbaikan atas kekeliruan dalam PenetapanNomor 46/2014 Eks berikut Berita Acara Sita Nomor 46/2014 seharusnyatidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus dilakukan denganmengulang kembali proses eksekusi/pelaksanaan putusan mulai dari awal,yaitu dari proses aanmaning, karena penetapan dan berita acara sitatersebut berasal atau bersumber atau berangkat dari proses aanmaning danpenyebutan objek dalam penetapan aanmaning

Bahwa sebelum mengajukan permohonan Sita Eksekusi tersebutpada angka 3 di atas, Terbantah dengan surat permohonan tertanggal 25Oktober 2019, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan, agar kepada Tergugat diberikan tegoran(Aanmaning), untuk melaksanakan Putusan dimaksud secara sukarela,dan berdasarkan permohonan Terbantah tersebut, Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan "Penetapan Ketua PengadilanNeger' Jakarta Selatan No. 98/Eks. Pdt/2019 j o.

Putusan Nomor 120/PDT/2021/PT DKI.untuk diberikan Tegoran/Aanmaning, agar secara suka rela melaksanakansendiri isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.839/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 08 Juni 2017, yaitu dengan SuratPanggilan Tegoran/Aanmaning No. 98/Eks.

Pdt/2019 Jo. 839/Padt.G2016/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember 2019, untuk hadir pada hari Rabutanggal 08 Januari 2020, akan tetapi ternyata Termohon Eksekusi tidakdatang atau menunjuk wakilnya/Kuasanya yang sah untuk datangmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimanatertuang dalam Berita Acara Tegoran/Aanmaning No. 98/Eks.Pdt/2019 Jo.839/Pat.G/2016/PN. Jkt.Sel tanggal 08 Januari 2020.8.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada panggilan kel,maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan Panggilan Ke2terhadap Termohon untuk diberikan Tegoran /Aanmaning, yaitu denganSurat Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 98/Eks.Pdt/2019 Jo.839'Pat.G/20 J6/PN.Jkt.Sel. tanggal 15 Januari 2020, untuk hadir padahari Rabu tanggal 22 Januari 2020, akan tetapi Termohon juga tidakdatang atau menunjuk wakilnya/Kuasanya yang sah untuk datangmenghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimanatertuang

dalam Berita Acara Tegoran/Aanmaning No. 98/Eks.Pdt/2019 Jo.839/Pat.G/2016/ PN.

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Para Penggugat menerimasurat No. 6/Pdt.Eks.Lelang/2018/PN Sgn tentang pemberitahuanPelaksanaan aanmaning;10. Bahwa berdasarkan putusan MA No.3021/K/Pdt/1984tertanggal 30 Januari 1984, dapat diketahui bahwa tidak bisa dibenarkanmelakukan penjualan obyek Hipotek oleh Kreditur melalui lelang tanpaada putusan dari Pengadilan setempat.11.

Bahwa pelaksaan aanmaning merupakan serangkaian tatacara eksekusi lelang melalui Pengadilan atau yang dikenal sebagaifiat eksekusi, yaitu eksekusi lelang melalui penetapan atau putusandari Pengadilan setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Sragen;d.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Para Penggugat dalamsurat gugatan sangat membingungkan, disamping keberatanterhadap lelang tanpa melalui Pengadilan, akan tetapi didalilkanbahwa telah menerima pemberitahuan aanmaning dari Pengadilansetempat, sehingga sangatlan membingungkan mengenai maksuddari gugatan Para Penggugat;3. Eksepsi Obyek Sengketa Tidak Jelasa.

Foto copy Berita Acara Aanmaning III Nomor : 6/Pdt.Eks.Llg/2018/PNSgn tanggal 05 Oktober 2018 atas nama PT. BPR Suryamas melawanEko Budiarto, dkk., diberi tanda (bukti P.4);Fotocopy bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinyasedangkan bukti P4 berupa fotocopy tanpa asli.

Dalil ParaPenggugat dalam surat gugatan tersebut sangat membingungkan, disampingHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Sgnkeberatan terhadap lelang tanpa melalui Pengadilan, akan tetapi didalilkanbahwa telah menerima pemberitahuan aanmaning dari Pengadilan.Menimbang bahwa atas eksepsi ini, Para Penggugat tidak melakukanbantahan.Menimbang bahwa atas eksepsi ini majelis berpendapat bahwa dalamgugatannya Para Penggugat menguraikan telah menerima pemberitahuanpelaksanaan aanmaning dari Pengadilan

PROVISI :- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk sebahagian ;- Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar ;- Menyatakan permohonan eksekusi oleh Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III adalah tidak sah dan dibatalkan ;- Menyatakan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 01/Pdt.Eks/2018/PN.Slw adalah tidak sah dan harus dibatalkan ;- Menyatakan Aanmaning

ALIMURTADHO (TERLAWAN Ill;Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Aanmaning tersebut, ParaPelawan mengetahui, bahwa DRS. KH. ABDUL GHOLIB MAWARDI(TERLAWAN 1), Drs. MOHAMMAD SOFIUDIN, MPd (TERLAWAN Il)dan Drs.

Menyatakan Aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi perkaraini untuk dihentikan;Dalam Pokok Perkara:Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 526/Pdt/2018/PT SMG1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan dari ParaPelawan;Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar;Menyatakan Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam DanTeknologi Maarif Nahdatul Ulama Nomor : 2 Tanggal 12 Mei 2014adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.4.

Menyatakan Aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi terhadapPutusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slwtanggal 10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi JawaTengah di Semarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG tanggal 25September 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766K/PDT/2008 tanggal 10 Nopember 2009 JO. Putusan PeninjauanKembali Nomor: 208 PK/Pdt.2013 untuk dihentikan;9. Menghukum Terlawan ,Terlawan ll, dan Terlawan Ill tunduk danpatuh pada putusan ini;10.

ALI MURTADHO tersebut dinyatakan tidak sah dan menyatakanaanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh ParaTerlawan/Terbanding untuk dihentikan ;Bahwa oleh karena terhadap perkara yang sama tersebut di atas telahterdapat putusan yang amarnya berbunyi : Menyatakan Permohonaneksekusi dari Para Terlawan/Terbanding adalah tidak sah danMenyatakan aanmaning dan atau pelaksanaan eksekusi yangdiajukan oleh Para Terlawan/Terbanding untuk dihentikan, sehinggapermohonan eksekusi untuk yang kedua

Eks/2018/PN Slw dan Aanmaning yang telah dilakukanPengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 yangpada intinya memerintahkan kepada Para Pelawan untuk melaksanakanPutusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 05/Pdt.G/2006/PN.Slw, tanggal10 Januari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang Nomor 142/Pdt/2006/PT.SMG, tanggal 25 September 2007Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1766 K/PDT/2008, tanggal 10Nopember 2009 Jo.

Bahwa sebagaimana tersebut pada relaas panggilan aanmaningtertanggal 5 dan 17 November 2020 namun pada saat aanmaning pihakpemohon eksekusi tidak hadir dan hakim yang melaksanakan aanmaninghanya menekan pada termohon eksekusi dengan memberikan waktu 8(delapan) hari untuk melaksanakan putusan secara suka rela, yangsemestinya dalam aanmaning pemohon eksekusi harus turut hadir karenadalam amar putusan sebagai tersebut di atas menyebutkan bahwapemohon eksekusi dihukum untuk menyerahkan 1/3 dari jumlah

Bahwa secara normatif atas tata cara aanmaning diatur padapasal 207 R.Bg yang secara teks menyebutkan memanggil pihak yangkalah untuk diperingatkan menjalankan putusan dimaksud, akan tetap!

dalam putusan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 20 Juli2020 yang amarnya sebagai tersebut di atas bahwa pemohon eksekusijuga masuk dalam pihak yang kalah dalam arti dihukum untukmenyerahkan 1/3 bagian dalam bentuk uang, maka logika hukumnya baikpemohon eksekusi maupun termohon eksekusi harus keduaduanyadipanggil untuk aanmaning, maka aanmaning yang dilakukan oleh hakimpengadilan agama Gorontalo pada tanggal 24 November 2020 cacatformil.3.

Penggugat mengajukanPermohonan eksekusi terhadap Putusan tersebut dengan kedudukanPenggugat sebagai Pemohon eksekusi dan Tergugat sebagai Termohoneksekusi;Menimbang, bahwa dengan permohonan eksekusi tersebut KetuaPengadilan Agama Gorontalo telah mengeluarkan Penetapan AanmaningHalaman 9 dari 12 putusan Nomor 650/Pdt.Bth/2020/PA.GtloNomor 1/Pdt.Eks/2020/PA.Gtlo, tanggal 27 Oktober 2020 dengan memanggilkedua pihak untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember2020 untuk ditegur (aanmaning

PELAWAN tidak pernah sekalipun digugat atau bahkandipermasalahkan oleh pihak lain mengenai sewa menyewa tempattersebut termasuk TERLAWAN II; (BUKTI P3)Bahwa PELAWAN pada tanggal 23 Juli 2020 memperoleh SuratPanggilan Teguran/Aanmaning Nomor: 24/2020 Eks. Jo.

Nomor E.PELAWAN MEMPEROLEH INFORMASI BAHWA TERDAPATAKTA JUAL BELI ANTARA PELAWAN DENGAN TERLAWAN IIPADAHAL PELAWAN TIDAK PERNAH MENJUAL ATAU BAHKANMENGALIHKAN OBIJEK TANAH DAN BANGUNAN MILIKNYA 342/28/2019 tertanggal 23 Juli 2020 dan Aanmaning No. 24/2020Eks. Jo.

MSURAT PENETAPAN UNTUK AANMANING NO: 24/2020 Eks.Jo.

No. 342/28/2019 atau setidaknya menunda pelaksanaan eksekusiberdasarkan Grosse Risalah Lelang Nomor 342/28/2019 tertanggal 30Oktober 2019 sebagaimana dimuat dalam Surat PanggilanTeguran/Aanmaning Nomor: 24/2020 Eks. Jo.

Menyatakan Grosse Risalah Lelang Nomor: 342/28/2019 tertanggal30 Oktober 2019 sebagaimana dimuat dalam Surat PanggilanHalaman 21 dari 35 Putusan Nomor 567/Pdt.BTH/2020/PN Jkt BrtTegoran/Aanmaning Nomor: 24/2020 Eks. Jo. Nomor 342/28/2019atas Ruko yang bersertifikat SHGB/O6021 atas nama TERLAWAN IIyang dilakukan TURUT TERLAWAN dan dibeli oleh TERLAWAN ,tidak sah dan Batal demi hukum;. Membatalkan Penetapan untuk Aanmaning No: 24/2020 eks. Jo.