Pemohon Eksekusi dan Pengadilan Negeri terkait, apalagiyang meminta bantuan Pengadilan Negeri yang lain (delegasi), tentunyatidak dapat memperinci di muka setiap barang yang ada dalam suatu"bangunan" yang hendak di sita eksekusi. Tidak ada hukum acara yangmengharuskan agar setiap barang yang ada harus dirinci satu persatubaru kemudian bisa disita eksekusi.

Di sinilah peranan JuruSita untuk mengidentifikasi pada saat suatu sita eksekusi dilaksanakan.Jika sita dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang menerima delegasi,maka tentunya Juru Sita Pengadilan Negeri tersebutlah yang akanmelakukan fungsi ini. Pengadilan Negeri yang memberikan delegasihanya akan secara umum menyampaikan datadata aset yang hendakdisita untuk kemudian diidentifikasi oleh Juru Sita pelaksana.

Sepanjangaset yang disita termasuk dalam lingkup barang yang dimaksud dalampenetapan Pengadilan Negeri pemberi delegasi, maka Juru Sita bisaHal. 18 dari 31 hal. Put.

Sehubungan dengan pendelegasian sita eksekusi, timbul persoalanyang berkenaan dengan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri yangmenerima delegasi untuk menilai surat penetapan. Apakah berwenangmenilai benar atau tidaknya dan tepat tidaknya isi surat penetapan?Jawabannya adalah tidak!""Bukankah yang mengetahui seluk beluk perkara adalah PengadilanNegeri yang mendelegasikan? Sedangkan Pengadilan Negeri yangmenerima delegasi sama sekali tidak mengetahui sengketa yangsebenarnya!"

No. 473 K/Pdt/2008Persamaan dilakukan).Apa efektifitas pelaporan jika baik Pengadilan Negeri Cilacap maupunPengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri sebagai pihak yangmemberikan delegasi sudah mengetahui seluruh dalil bantahanPembantah dan PT Magna Finance?

Bahwapenyelesaian ganti rugi atas tanaman milik perorangan yang terdapatpada areal tanah 600 Ha yang diserahkan oleh pemilikpemilik tanahkepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yangdifasilitasi oleh TIM yang disebut DELEGASI.

Tim atau Delegasi inibertugas menyelesaikan ganti rugi tanaman perorangan denganPemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, melalui tim ataudelegasi pemerintah daerah menyerahkan uang ganti rugi tanamanperorangan atau hakhak keperdataan perorangan yang disaksikanoleh pemerintah negeri Amahai untuk selanjutnya diselesaikan olehmereka sendiri tanoa campur tangan Pemerintah Daerah KabupatenMaluku Tengah. Pembentukan atau delegasi inisiatif dari pemiliktanaman perorangan.

S.IP selaku Bupati Maluku Tengahkepada Tim/Delegasi ke 2:1) Elissa Wattimena, Pensiunan ABRI bertempat tinggal di DesaAmahai, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;2) Drs. Zefnat Sahalessy, PNS, bertempat tinggal di Desa Amahai,Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;Hal 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT AMB3) Ny.

Kendatipun a quo benar tanah milikPenggugat, seyogianya pihak yang harus dimintai ganti rugi dan/ataumengembalikan uang ganti rugi sebagaimana tersebut diatas, adalahpihak lain dalam hal ini Tim Delegasi atau setidaktidaknya terdapatPengakuan dari Penggugatakan keabasahan penyerahan objeksengketa kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terlepasapakah Penggugat sudah dan/atau tidak berhak menerima ganti rugiataukah tidak.

Seharusnyaapabila tuntutan itu ada, maka ditujukan kepada Tim Delegasi yangtelah menerima uang pembayaran tanah Kota Masohi tersebut;Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim YangMulia, yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :Dalam Eksepsi :1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat (Tergugat dan Tergugat Il) untukseluruhnya;2.

Panggilan delegasi tanggal 8 Maret 2019, yang dilakukan melaluiPengadilan Negeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudianbertemu dan ditandatangani oleh tergugat;2. Panggilan delegasi tanggal 21 Maret 2019, yang dilakukan melaluiPengadilan Negeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudianbertemu dan ditandatangani oleh tergugat;3.

Panggilan delegasi tanggal 21 Maret 2019, yang dilakukan melaluiPengadilan Negeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudianbertemu dan ditandatangani oleh tergugat;4.

Panggilan delegasi tanggal 2 April 2019, yang dilakukan melalui PengadilanNegeri Manado yang meliputi tempat tinggal tergugat kemudian bertemu danditandatangani oleh tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnyatergugat dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehkuasa hukum penggugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, kuasahukum penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan sebagai berikut:1.

REKONVENSI e Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI e Menghukum Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 3 256.000, (tiga juta dua ratus lima puluh enam riburupiah) ;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 16 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi

dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada kuasa TergugatII dan Tergugat VII, karena pada saat putusan tersebut diucapkan Tergugat II danTergugat VII tidak hadir dalam persidangan;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Tergugat III,karena pada saat

putusan tersebut diucapkan Tergugat III tidak hadir dalam persidangan; Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Desember 2013, yang merupakan relaspemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Kuasa TergugatLIV,V,VI,VUIIX dan X karena pada saat putusan tersebut diucapkan TergugatLIV,V,VI,VUIIX dan X tidak hadir dalam persidangan

;Membaca relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 19/Pdt.G/2013/PN.SGT, tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Desember 2013, yang merupakan relasPage 5 of 12pemberitahuan putusan delegasi dari Pengadilan Negeri Sengeti, kepada Tergugat XIkarena pada saat putusan tersebut diucapkan Tergugat XI tidak hadir dalam persidangan;Membaca akta pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tanganioleh Panitera Pengadilan

melalui delegasiPengadilan Negeri Jakarta Barat yang dilaksanakan juru sita pada tanggal 29November 2021 berdasarkan surat tertanggal 27 Oktober 2021 nomor W13UI/4339/HK.02/X/2021;Telah membaca salinan putusan sela Pengadilan Negeri Yogyakartatanggal 4 Agustus 2021 nomor 21/Pdt.G/2021/PN Yyk;Telah membaca akta permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat pada tanggal 29 Oktober 2021;Telah membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepadaTerbanding semula Penggugat yang dikirim melalui delegasi

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkannomor surat W13.UI/4766/HK.02/X1/2021 pada tanggal 19 November 2021;Telah membaca relaas pemberitahuan permohonan banding kepadaTerbanding XI semula Penggugat XI, Terbanding XIII semula Penggugat XIII,Terbanding XIV semula Penggugat XIV dan Terbanding XV semula PenggugatXV yang dikirim melalui delegasi Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan nomorsurat W13.U1/4771/HK.02/X1/2021 pada tanggal 19 November 2021;Telah membaca relaas pemberitahuan permohonan banding

PengadilanNegeri Bekasi berdasarkan nomor surat W13.UI/4873/HK.02/X1I/2021pada tanggal 26 November 2021; Terbanding XXV semula Penggugat XXV yang dikirim melaluidelegasi Pengadilan Negeri Pemalang berdasarkan nomor suratW13.U1/4874/HK.02/X1/2021 pada tanggal 26 November 2021; Terbanding Ill semula Penggugat III dan Terbanding XII semulaPenggugat XII yang dikirim melalui delegasi Pengadilan Negeri Cikarangberdasarkan nomor surat W13.U1/4872/HK.02/XI/2021 pada tanggal 26November 2021; Terbanding Il

semula Penggugat II, Terbanding XXII semulaPenggugat XXII dan Terbanding XXIII semula Penggugat XXIII yangHalaman 25 dari 29 Putusan Nomor 85/PDT/2021/PT YYKdikirim melalui delegasi Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkannomor surat W13.U1I/4871/HK.02/XI/2021 pada tanggal 26 November2021; Terbanding XVIII Semula Penggugat XVIII, Terbanding XIX semulaPenggugat XIX, Terbanding XX semula Penggugat XX dan TerbandingXXlI semula Penggugat XXI yang dikirim melalui delegasi PengadilanNegeri Jakarta Timur

berdasarkan nomor suratW13.U1/870/HK.02/X1/2021 pada tanggal 26 November 2021; Terbanding IV semula Penggugat IV, Terbanding VIII semulaPenggugat VIIl dan Turut Terbanding semula Turut Penggugat yangdikirim melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkannomor surat W13.UI/4869/HK.02/XI/2021 pada tanggal 26 November2021; Terbanding V semula Penggugat V, Terbanding IX semulaPenggugat IX, Terbanding X semula Penggugat X dan Terbanding XVIsemula Penggugat XVI yang dikirim melalui delegasi

GELORA KIE RAHA TLP/Fax (0921)31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@ pnternate. go.idEmail delegasi : delegasi@ pnternate. 90.idTERNATE 977726 CatatanPutusan yangdibuatolehnHakimPengadilanNegeriDalamDaftarCatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 9/ Pid CR / 2017 / PN TteCatatandaripersidanganterbukaPengadilanNegeri Ternate yangmemeriksadanmengadiliperkaratindakpidanaringandenganacarapemeriksaancepat,dalamperkara :Nama : ABDUL HASAN SEKNUN Alias HASAN.TTL : TUAL, 6AGUSTUS1963

Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara;EX AEQUO ET BONOMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitutanggal 21 Maret 2019, Penggugat hadir, untuk Tergugat 1 dan Tergugat Il,walaupun telah dipanggil sesuai dengan Relas Panggilan yang dijalankan olehBasril Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru atas perintah Ketua PengadilanNegeri Pekanbaru yang ditunjuk olen Panitera Pengadilan Negeri tersebut, gunauntuk memenuhi permintaaan bantuan secara delegasi dari Pengadilan

yaitutanggal 20 Juni 2019, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat II hadir;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitutanggal 01 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat, Il, tidak Hadir sedangkanTergugat Hadir;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan relaas Panggilan Sidang sdr.Linda Theresia,SH Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan atas perintah KetuaPengadilan Negeri Pelalawan yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeritersebut, guna untuk memenuhi permintaaan bantuan secara delegasi

Kabupaten Siak yangdiselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, ternyata Penggugattidak hadir sebagaimana relas tersebut tidak bertemu yang bersangkutan karenapindah alamat kantormaka relas tersebut disampaikan melalui kantor lurahsetempat;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan relaas Panggilan SidangJurusita Pengadilan Negeri Pelalawan atas perintah Ketua Pengadilan NegeriPelalawan yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut, guna untukmemenuhi permintaaan bantuan secara delegasi

Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Non PerformingNomor: R.51IV/KC/ADK/06/2010 tanggal 17 Juni 2010;. Surat Pernyataan Para Nasabah BRI Unit Simpang IV Sipin tentangPelunasan Maju;8. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Pinjaman Tanggal 23062013;9. Tanda Terima Pengembalian Jaminan Pinjaman Nasabah Briguna10.11.12.13.14.BRI Unit Simpang IV Sipin;Hasil OTS ke lapangan RAU An.

Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit NonPerforming;18. Surat Keputusan NOKEP: 91KCIV/SDM/09/2013 tanggal 02September 2013 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja;19. Surat Penugasan No. B6012IV/KC/SDM/11/2012 tanggal 30Nopember 2012;20. Surat Pernyataan FERRI DWI ADRIANSAH;Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,Cabang Jambi.21.

Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Non PerformingNomor: R.51IV/KC/ADK/06/2010 tanggal 17 Juni 2010;7. Surat Pernyataan Para Nasabah BRI Unit Simpang IV Sipin tentangPelunasan Maju;8. Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Pinjaman Tanggal 23062013;9. Tanda Terima Pengembalian Jaminan Pinjaman Nasabah BrigunaBRI Unit Simpang IV Sipin;10. Hasil OTS ke lapangan RAU An. Suprianto terhadap nasabah yangmenjadi sampel di BRI Unit Simpang IV Sipin;Hal. 5 dari 12 hal.

Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit NonPerforming;18. Surat Keputusan NOKEP: 91KCIV/SDM/09/2013 tanggal 02September 2013 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja;19. Surat Penugasan No. B6012IV/KC/SDM/11/2012 tanggal 30Nopember 2012;20. Surat Pernyataan FERRI DWI ADRIANSAH;Dikembalikan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.,Cabang Jambi;21.

YONGKI, S.H.PANITERA PENGGANTI,ARIS SUGIANTO, SHPerincian biaya :Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,ATK / Biaya Proses :Rp. 50.000,Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Kph Biaya Panggilan Penggugat (1xRp. 80.000,) :Rp. 80.000, Biaya pengiriman Panggilan Delegasi (1xRp.82.000,) :Rp. 82.000, Biaya pengiriman Panggilan Delegasi (1xRp.90.500,) :Rp. 90.500, Materai > Rp. 6.000, Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah > Rp. 343.500,Terbilang Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah;Halaman 3 dari 3

Bahwa melalui Delegasi dan Mandat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dapatdimaknai Frasa (/) garing secara fakultatif penerima delegasi dinamakandelegatoris. Dalam delegasi semua wewenang beralin pada si PenerimaDelegasi termasuk pertanggungjawaban.

Maka penerima Delegasi (KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)yang patut didudukan sebagai tergugat dalam perkara a quo sudah tepat.Merujuk pada proses pembahasan Keputusan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor 03/pbt/BPN73/2016 dikeluarkan secara melanggar hukum makatanggungjawab dan tanggung gugat sepenuhnya kepada Pejabat yangmengeluarkan KTUN di daerah.

Putusan Nomor 243 K/TUN/2017Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Delegasi adalahpelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yanglebih tinggi kepada Badan dan/atau Pemerintahan yang lebih rendahdengan tanggungjawab gugat beralih sepenuhnya kepada PenerimaDelegasi. Dengan demikian adanya Delegasi maka terjadilah pelimpahansuatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan Tata UsahaNegara lainnya.

Jadi suatu delegasi selalui didahului oleh adanya suatudistribusi wewenang.Menimbang bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak secara cermat latar belakangKeputusan TUN yang bersumber dari:1. Permohonan yang diajukan oleh Samson Sucahyo yang dalamkedudukannya selaku Direktur dari PT. Murtigraha Dinamika perkasasebagai Tergugat Il dan IIl bersama Termohon Kasasi dalam perkaraNomor 323/Pdt.G/2015/PN.Makassar melawan Pemohon Kasasi.2. Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 03/pbt.

Nomor 99/Bdg/2019/PN Bks tanggal 18 Nopember 2019 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terbanding I, Il, III dan Vil semula Tergugat , Il, Ill danVil masingmasing pada tanggal 21 Nopember 2019, kepada Terbanding IVsemula Tergugat IV secara delegasi melalui Pengadilan Negeri JakartaSelatan pada tanggal 9 Desember 2019, kepada Terbanding V semulaTergugat V secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur padatanggal 2 Desember

2019, kepada Terbanding VI dan VIII semula Tergugat VIdan VIII secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Sukabumi masingmasingpada tanggal 27 Nopember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 22 Juni 2020.

Kemudian kuasa Pembanding dan II semulaPenggugat dan II mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2020yang diterima Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Maret 2020;Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepadaTerbanding , Il, III dan VII semula Tergugat I, Il, Ill dan VII masingmasingpada tanggal 19 Maret 2020, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV secaradelegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 April 2020,kepada Terbanding V semula Tergugat V secara delegasi

melalui PengadilanNegeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Maret 2020, kepada Terbanding VI danVill semula Tergugat VI dan VIII secara delegasi melalui Pengadilan NegeriSukabumi masingmasing pada tanggal 24 Maret 2020 dan kepada TurutTerbanding semula Turut Tergugat secara delegasi melalui Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2020;Halaman 16 dari 32 putusan Nomor 435/PDT/2020/PT BDGBahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untukmemeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada

kuasaPembanding dan II semula Penggugat dan Il secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 4 Desember 2019, kepadaTerbanding , Il, Ill dan VII semula Tergugat I, Il, Il dan VII masingmasingpada tanggal 21 Nopember 2019, kepada Terbanding IV semula Tergugat IVsecara delegasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9Desember 2019, kepada Terbanding V semula Tergugat V secara delegasimelalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Desember 2019,kepada Terbanding

:Bahwa saksi adalah Ahli dalam Bidang Administrasi Negara;Bahwa suatu keputusan itu pengelolaannya berdasarkan tiga hal, yaituada atribusi, delegasi dan mandat.

Khusus terhadap delegasi, suatuurusan yang telah di delegasikan menjadi tanggung jawab penerimadelegasi;Bahwa sesuai UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, bahwa di dalam proses delegasi, pemberidelegasi itu dapat mengambil alin kembali untuk melakukan apa yangtelah di delegasikan dan hal itu dimungkinkan bahwasannya pejabatyang telah menerima delegasi, untuk kemudian mencabut kembalisesuatu yang telah di delegasikan.

, danmandat;Menimbang, bahwa dalam wewenang delegasi (delegatiebevoegdheid), wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahanwewenang dari badan/organ pemerintahan yang lain.

dengan peraturan yang setaraf atau yanglebih tinggi;Menimbang, bahwa dari uraian mengenai pelimpahankewenangan dalam bentuk delegasi dapat dibedakan dengan pelimpahanHalaman 194 dari 210 halaman.

Pejabat Pemerintahan yangmemperoleh wewenang melalui delegasi, tanggungjawab kewenangan berada pada penerima delegasi;Menimbang, bahwa selanjutnya secara teori dan asassebagaimana telah diuraikan dibagian awal, pada suatu pelimpahanwewenang melalui delegasi, pemberi delegasi (de/egans) tidak dapat lagimenggunakan wewenangnya tersebut kecuali delegasinya tersebutdicabut atau ditarik terlebin dahulu dengan syarat adanya pertentangandan penyimpangan dalam pelaksanaannya atau yang secara normatifditentukan

Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal 21Agustus 2019, Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal2 Oktober 2019 yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patutsedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh alasanyang sah, Tergugat VIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil melalui delegasi ke PengadilanNegeri Bekasi menurut Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/

PN Ckr,tanggal 20 Agustus 2019, Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PNCkr, tanggal 19 September 2019, yang telah dibacakan di sidang, telahdipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh alasan yang sah, Tergugat IX hadir Sendiri, Tergugat X tidakhadir tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnyameskipun sudah dipanggil melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Semarangmenurut Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr

ke Pengadilan Negeri Cibadak menurut Berita Acara PanggilanNomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal 20 Agustus 2019, Berita AcaraPanggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal 24 September 2019, yangtelah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah,Tergugat XV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakilnya meskipun sudah dipanggil melalui delegasi ke Pengadilan NegeriCiamis menurut Berita

Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal22 Agustus 2019, Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr,tanggal 26 September 2019, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggildengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itudisebabkan oleh alasan yang sah, Tergugat XVI hadir sendiri, Tergugat XVIItidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnyameskipun sudah dipanggil melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pemalangmenurut Berita Acara Panggilan

Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal 21Agustus 2019, Berita Acara Panggilan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal25 September 2019, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil denganpatut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan olehalasan yang sah, Tergugat XVIII tidak hadir atau menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil melalui delegasi kePengadilan Negeri Purwokerto menurut Berita Acara Panggilan Nomor144/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal

Asshiddigie, SH).Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu (staatorgan, public office, public oficial) hendak mengatur, mengurangi hak,dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subjekhukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satusatunyabentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalahdalam bentuk undangundang, atau dengan kata lain bahwa bentukperaturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabilaperaturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi

Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembagapelaksana yang diberi delegasi kKewenangan, dan bentukperaturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturanyang didelegasikan;1.10.2. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturanpelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yangdidelegasikan; atau1.10.3.

Adanya Perintah yang tegas mengenai pendelegasiankewenangan dari UndangUndang atau Lembaga pembentukundangundang Kepada Lembaga penerima delegasikewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yangmendapat delegasi, dengan demikian jelas bahwa Lembagapelaksana undangundang, baru dapat memiliki kKewenanganuntuk menetapkan suatu peraturan yang mengikat umum jikaoleh Undangundang sebagai primary legislation memangHalaman 5 dari 19 halaman.

Olehkarena itu. syarat utama pendelegasian kewenanganpengaturan itu adalah harus ada perintah atau pendelegasianyang resmi dari undangundang;1.11.Bahwa keabsahan proses pembentukan peraturan perundangundangan di bawah undangundang haruslah didasarkan ataslegislative delegation of rule making power dari pembentuk undangaundang kepada penerima delegation of rule making power ataupenerima delegasi untuk membuat peraturan perundangundangandibawahnya;1.12.

Bahwa Kewenangan yang sudah didelegasikan kepada Lembaga lainitu tidak dapat lagi ditarik kembali oleh Lembaga pemberi delegasi,mengingat delegasi adalah merupakan pemberian, pelimpahan, ataupengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihaklain untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab sendiri;1.13.Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untukmengadili perkara pengujian dan pengujian legalitas dari:1.13.1.

PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IBJalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuatolehHakim Pengadilan Negeri Dalam DaftarCatatan Perkara (Pasal 209 ayat (2)KUHAP)Nomor / Pid.CR/2019/PN.TteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa danmengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :Nama

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 19 / Pid.CR/ 2019/ PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara

=~ PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.id/ Email Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuatolehHakim Pengadilan Negeri DalamDaftar Catatan Perkara (Pasal 209ayat (2) KUHAP)Nomor 2 /Pid.CR/ 2019 / PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat, dalam perkara

Me netapkan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;Subsidair : Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dipanggilmelalui delegasi pemanggilan pada Pengadilan Agama Padang pada tanggal14 Januari 2016, namun sampai persidangan perkara ini dilaksanakan padatanggal 11 Februari 2016 relaas panggilan tersebut belum diterima oleh Majelis,dan Pemohon juga tidak hadir dipersidangan;Bahwa pada hari sidang yang telah

ditetapkan pada tanggal11 Februari 2016, Termohon telah datang menghadap dipersidangan;Bahwa pada hari sidang selanjutnya tanggal 17 Maret 2016, Pemohontelah dipanggil secara resmi dan patut melalui delegasi pemanggilan padaPengadilan Agama Padang pada tanggal 07 Maret 2016, namun berita acararelaas tersebut menyatakan bahwa alamat Pemohon tidak lengkap, sedangkanPemohon juga tidak hadir dipersidangan;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datangmenghadap ke muka sidang dan

Tergugat II adalahatas dasar klausula Pasal 11 tentang Penyelesaian Sengketa pada SuratPengakuan Hutang Dengan Memakai Jaminan, Nomor: PK/OO0O 19/TL/25/IV/2017, tertanggal Sidoarjo, 25 April 2017 yang ditandatangani olehPenggugat, Tergugat dan Tergugat II dan ditandatangani pula oleh ParaPenjaminnya yakni Turut Tergugat serta Turut Tergugat II dalam gugatanPenggugat yang terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat dan Turut Tergugat II telahdimintakan bantuan panggilan delegasi

kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utarasebagaimana surat bantuan panggilan delegasi masingmasing pada tanggal 08Mei 2019 dan pada tanggal Juni 2019, terlampir dalam berkas perkara namunrelaas bantuan panggilan delegasi tersebut tidak pernah sampai ke majelis hakimpemeriksa perkara sampai dengan saat putusan perdamaian ini dibacakan sertapula pihakpihak Turut Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut tidak ternyataHalaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 122/Pdt.G/2019/PN.SDA.hadir dalam persidanganpersidangan

PENGADILAN NEGERITERNATE KELAS IB Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : (0921 ) 31218713121198Website : www.pnternate.go.id Email : admin@pnternate.go.idEmail Delegasi. delegasi@pnternate.go.idTERNATE Catatan Putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri Dalam Daftar CatatanPerkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor 10 /Pid.CR/2019/ PNTteCatatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksadan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalamperkara :