sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah we alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:(5h jzArtinya : kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:clecaall ls So 3) auld 53Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalodl b sha die 5h le play CaSArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 566/07/XI/1989 tanggal 02Nopember 1989 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanGeneng, Kabupaten Ngawi, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa penulisan nama Pemohon yangtercantum

Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 6 dari 9Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlashl als go W3l wwlaall 35Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:aslinsly bets afc $I We playl dtsArtinya

: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 572/08/X/04 tanggal 04 Oktober 2004yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai dengan nama yangsebenarnya sebagaimana dokumendokumen Pemohon lainnya, yaituPEMOHON ;Berdasarkan penilaian

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazar li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi: Shi 5546) Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi: dlaall ls So Jl wwlaall 35Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:asliaall bots afc $l le playil 2a feasArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 139/45/1989 tanggal 15 Juli 1989 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu

dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CAOG6NONG 1506C46Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:IONGAS CAtdd6Y6COSIS Adextiadi 4640 16AGES CA0a6O6CAGISArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ESOSNGOY6 CatiAda6CHS Udddi CANG6UGIG6ES 46400E6CA0a6O0A616ESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2001 tanggal 15 Januari 2001yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jogoroto, KabupatenJombang, adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:(N53 5 jhallArtinya:*kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:celled ils Spo 15) aulall 3Artinyasmencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:daluoalls L gis dic I le pel CaeArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 7 dari 9 hal Pen.0005 /Pat.P.2017/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 161/23/V/2006 tanggal 12 Mei2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari,Kabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa

dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Wlacd ule GWLe prio swlaoll 555Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;bap d Wolo Sls Ujc.d wigh oolraArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

:Whaodl w> ule rte rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 IVolo Clin Uj cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka

PENETAPANNomor 156/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlafjis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXXX tersebut dengan Heri meskipun XXXXXXXbelum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:arLoodb bgic as Ji pL V1.9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya

prtdorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanHalaman 19 dari 21 halamanPenetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Mkd.pernikahan antara XXXXXXX tersebut dengan XXXXXXX meskipunXXXXXXX belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyah dalamKitab Asybah Wannadhair yang berbuny/i:arboodb bgio acs Jide eo Vic9 ,0Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

PENETAPANNomor 9/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlafjis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara XXXXXX tersebut dengan XXXXXX meskipun XXXXXXbelum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab AsybahWannadhair yang berbunyi:arLoodbL bgic as Jide ol V1.9 05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya

Nomor 0230/Pdt.P/2020/PA.SlwArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

=Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:daluodl L gis te 4M le 2a) etArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 21/2/XV1/40/1962 tanggal 11 Juli1962 yang dikeluarkan

:JI 55aArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ule So Wai awlaall 235Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:aslinall bois afc SII le play

25 S05Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: Nomor 0111/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 6 dari 9 bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 476/24/X1/95 tanggal 07 Nopember 1995yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut,yaitu MUCH.

PENETAPANNomor 165/Pdt.P/2020/PA.Mkd. isle orto. leljisy>Artinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Endang Setyowati tersebut dengan Supiyan meskipunEndang Setyowati belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fiqhiyahdalam Kitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:arboodb bgio as Jide eo Vic9 ,0iArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

AUPUI & Udi UAE CAAUOUCATArtinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarikkemashlahatan; Kaidah Fightyah sebagai berikut:EONY CaAaCa Udi CANUUIA 44ee@ ECAAOAIEArtinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya,harsulah dihubungkan dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangansebagai mana tersebut di atas, dan karena syaratsyarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum

PENETAPANNomor 122/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Novita Rahmawati tersebut dengan Ardi Kusuma Atmajameskipun Novita Rahmawati belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidahfiqhiyah dalam Kitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:arboodb bgio acs Jide eo Vic9 ,0Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

U,c14 cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:JIG jxArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlashl ls go W3i wwlaall 35Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:aslinaly bets atc HI We playl dfsArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 464/17/XI/2000 tanggal 07 Nopember2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai denganbiodata yang sebenarnya sebagaimana dokumendokumen

/Pdt.P/2019/PA.Skrundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimanamaksud kaedah fighiyah yang berbunyi;Artinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut.Menimbang, bahwa meskipun dalam Hukum Islam seorang lakilakidiperbolehkan mempunyai isteri lebih dari satu orang, namun sebagaimana diaturpada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:53 sollArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:o> awlia IAG I, na Le IbiasArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fatal plo. gE ans )les. a& Las JLArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/1975 tanggal 09 Nopember2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikahtersebut