dan terhadap hal demikian telahdituangkan didalam Berita Acara Aanmaning perkara No.53/Pdt.G/1990/PN.PDG Jo No .65/Pdt/1991/PT.PDG jo Mahkamah AgungRI Reg.

Dengandemikian yang menjadi pokok Perlawanan Pelawan (ObjekPerlawanan Pelawan) adalah Berita Acara Eksekusi Aanmaning No.21/Eks.Pdt/2018/PN.PDG tanggal 16 Oktober 2018.

Bahkan pada saat dilakukannyasidang Aanmaning sebagaimana Berita Acara Aanmaning EksekusiNo. 21/Eks.Pdt/2018/PN.Pdg tanggal 16 Oktober 2018, Ir. JohnyHalim Djaafar turut hadir sebagai pihak dalam proses Aanmaningdimaksud.

dan terhadap hal demikiantelah dituangkan didalam Berita Acara Aanmaning perkara No.53/Pdt.G/1990/PN.PDG jo No .65/Pdt/1991/PT.PDG jo MahkamahAgung Rl Reg.

Dimana putusan perkara tersebut ataspermohonan yang diajukan oleh Terlawan Aji telah dilaksanakan(Eksekusi) secara damai (Sukarela) oleh Para Termohon Eksekusi(Terlawan B) dihadapan sidang Aanmaning Pengadilan Negeri Klas 1APadang sesual Berita Acara Aanmaning Eksekusi No.21/Eks.Pdt/2018/PN.Pdg tanggal 16 Oktober 2018.

Menyatakan bahwa Permohonan Aanmaning dan Permohonan Lelang EksekusiHak Tanggungan yang diajukan oleh Terlawan kepada Pengadilan agamaBukittinggi tanggal 9 agustus 2016 Nomor : 407/BPRSAAC/VIII/2016denganregister perkara Nomor: 0005/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.

Fotocopi Relaas panggilan Aanmaning Nomor 0005/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bktdari Pengadilan Agama Bukittinggi, telah di Nazagelen, kemudian Majelis Hakimmencocokan dengan aslinya ternyata benar dan sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda bukti 11.13. paraf dan tanggal;14.

Foto copi salinan Penetapan Aanmaning Nomor0005/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.Bkt dari Pengadilan Agama Bukittinggi, telah diNazagelen, kemudian Majelis Hakim mencocokan dengan aslinya ternyatabenar dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti 11.14. diparafdan diberi tanggal;15.

Bahwa oleh karena perbuatan Terlawan yang telah mengajukan kepadaPengadilan Agama Bukittinggi Permohonan Aanmaning dan Permohonan LelangEksekusi Hak Tanggungan tanggal 9 agustus 2016 Nomor : 407/BPRSAAC/VIII/2016 dengan register perkara Nomor: 0005/Pdt.G/Eks.HT/2016/PA.

Apakah Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum karenamengajukan Aanmaning dan Permohonan Sita Eksekusi kepada PengadilanAgama Bukittinggi terhadap objek perkara sebelum putusan berkekuatan hukumtetap;4.

surat perdamaiantersebut dan surat tersebut ditulis tangan saja tetapi surat tersebut telahdilegalisir oleh Pengadilan;Bahwa ada 2 (dua) orang dari pihak pengadilan saatperetemuan aanmaning namun saksi tidak ingat lagi tetapi dalam suratpanggilan tersebut tertulis kepada siapa harus menghadap saat itu;Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN KIbBahwa saksi tidak tahu ada berita acara Aanmaning atautidak;Bahwa saat pertemuan Aanmaning tidak ada rekaman;Bahwa yang hadir saat Aanmaning adalah

eksekusi;Bahwa seingat saksi saat itu Penggugat/ Yusup Kamengkaridiminta untuk jangan khawatir, karena tanah ini milik bapak, sertifikat ini atasnama bapak, juga ada di tangan bapak jadi Penggugat/ Yusup Kamengkaribisa menggarap atau menjual tanah tersebut;Bahwa katakata tersebut disampaikan sebagai pembukaanrapat Aanmaning;Bahwa Penggugat/Yusup Kamengkari masuk bersamaandengan saksi ke ruangan pertemuan Aanmaning di Pengadilan;Bahwa saksi tidak menerima kuasa dari Penggugat/ YusupKamengkari untuk

mengikuti pertemuan Aanmaning tersebut;Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN KIb Bahwa pertemuan Aanmaning yang saksi ikuti tanggal 12 Juni2015; Bahwa sertifikat tanan atas nama Penggugat/ YusupKamengkari dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut; Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan SHMtersebut (P1) kepada saksi; Bahwa pada tahun 2015 sertifikat tersebut masih atas namaLukas Kamengkari/Ayah Penggugat yang dipegang oleh Penggugat/YusupKamengkari; Bahwa saat pertemuan Aanmaning

yang saksi ikuti bertempatdi Kantor Pengadilan; Bahwa saksi diijinkan masuk saat itu. untuk mengikutipertemuan Aanmaning; Bahwa surat P10 saksi serahkan kepada Penggugat/ YusupKamengkari saat masih di Kantor Pengadilan ketika akan pulang setelahpertemuan Aanmaning; Bahwa surat tersebut saksi buat di Kantor Pengadilan NegeriKalabahi; Bahwa saat itu pihak Pengadilan Negeri tidak menunjukansurat perdamaian kepada Penggugat/ Yusup Kamengkari saat Aanmaning; Bahwa benar saksi hadir saat pertemuan Aanmaning

; Bahwa yang saksi terangkan ini benar utuh dari awalpertemuan Aanmaning dan saat itu pertemuan Aanmaning juga tidak lama; Bahwa saat itu pihak Pengadilan menyampaikan bahwaPenggugat/ Yusup Kamengkari saat itu hanya dipanggil jadi jangan takut,karena tanah ini milik bapak, sertifikat ini atas nama bapak, juga ada ditangan bapak, jadi Penggugat/ Yusup Kamengkari bisa menggarap ataumenjual tanah tersebut terserah Penggugat/ Yusup Kamengkari, selanjutnyasaksi bertanya, apakah bisa dibuat sebuah surat

/Teguran (Vide Bukti T6) kepada TermohonEksekusi dalam hal ini Pelawan, sebagai tindak lanjut dari Penetapantersebut adalah Pelawan dipanggil ke hadapan Ketua dan PaniteraPengadilan Negeri (PN) Mojokertoberdasarkan Risalah PanggilanTeguran / Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 09 April 2019(Vide Bukti T7) untuk diberikan Teguran tepatnya tanggal 15 April 2019namun yang hadir saat itu adalah Kuasa Hukum dari Pelawan, laludibuatkanlah Berita Acara Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019(Vide Bukti T8);Bahwa

saat itu atas tindak lanjut Aanmaning/Teguran yang diberikankepada Pelawan (termohon Eksekusi), Pengadilan Negeri Mojokertomembuatkan Penetapan Sita Eksekusi No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk yangditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 atas objek yang dihunioleh Pelawan (Termohon Eksekusi) (Vide Bukti T9) yang akan dilakukanpada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, hal ini tercantum dalamPemberitahuan akan dilaksanakan Sita Eksekusi Perkara Perdata No.

Hal ini memunjukkan ketidakpahaman Pelawanuntuk menginterprestasikan Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR tersebut,pasal tersebut pada intinya adalah mengatur gugatan perlawanan yangmuncul atas putusan Verstek (karena tidak hadirnya Tergugat) yangdiberikan waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan diterimaTergugat, serta pada waktu aanmaning, Tergugat/Termohon hadir makadiberikan waktu 8 (delapan) hari setelah aanmaning dan jikaTergugat/Termohon tidak hadir maka waktunya adalah 8 (delapan) harisetelah

dari Ketua Pengadilan NegeriMojokerto No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 08 April 2019, selanjutnyadiberi tanda T6;Fotokopi Risalah Panggilan Teguran/ Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 09 April 2019, selanjutnya diberi tanda T7;Fotokopi Berita Acara Aanmaning No.5/Eks.HT/2019/PN.Mjk, selanjutnyadiberi tanda T8;Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN MjkFotokopi Penetapan Sita Eksekusi No.5/Eks.HT/2019/PN.Mjk, selanjutnyadiberi tanda T9;Fotokopi Pemberitahuan

/Teguran (Vide Bukti T6)kepada Termohon Eksekusi dalam hal ini Pelawan, sebagai tindaklanjutdari Penetapan tersebut adalah Pelawan dipanggil ke hadapan Ketuadan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto berdasarkan RisalahPanggilan Teguran / Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 09April 2019 untuk diberikan Teguran tepatnya tanggal 15 April 2019namun yang hadir saat itu adalah Kuasa Hukum dari Pelawan, laludibuatkanlah Berita Acara Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019;Bahwa saat itu atas tindak lanjut Aanmaning

JakartaSelatan, para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawananterhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan dimuka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas daliildalil:Dalam Provisi:Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Pelawan mendapatkan surat panggilanrelas (aanmaning

Dr.Saharjo No. 37 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan;Bahwa dalam relas yang disampaikan kepada Pelawan adalah berupapanggilan aanmaning, hal ini sangat bertentangan dengan surat penetapantersebut tidak ada hubungannya dan jauh bertolak belakang;Bahwa untuk menghindari kekeliruan yang lebih fatal dan juga sebagaiupaya kehatihatian sehingga tidak merugikan semua pihak dan hal itu sangatmendesak untuk dilakukan, maka Pelawan mohon agar Pengadilan AgamaJakarta Selatan, memutus dalam Provisi dengan

Dr.Saharjo No. 37 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan;Dalam Pokok Perkara:Bahwa apa yang Pelawan sampaikan dalam Provisi termasuk juga dalampokok perkara ini;Bahwa surat panggilan relas (aanmaning) tertanggal 3 Juni 2010 yangdilampiri surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 767/Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 13 Mei 2010, telah nyata bertentangan dengan suratPenetapan tersebut, oleh karena itu panggilan aanmaning tanggal 14 Juni 2010tidak sepatutnya untuk dilanjutkan, karena telah

cacat formal dan tidakberdasarkan hukum, atau setidaktidaknya panggilan aanmaning tanggal 14 Juni2010 dinyatakan tidak ada;Bahwa isi Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor767/Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 13 Mei 2010, tersebut adalah tentang eksekusilelang atas salah satu objek sengketa (dari beberapa objek) dalam perkaraPutusan Nomor 767/Pdt.G/2007/PA.JS. yaitu sebidang tanah seluas 1.761 m?

No. 704 K/AG/2013alasan untuk sebuah derden verzet, dalam perlawan ini sematamata karenaPemohon Kasasi sangat dirugikan dengan adanya Penetapan KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan yang tibatiba mengeluarkan PenetapanLelang, tanpa adanya proses eksekusi yang wajar;Bahwa perlawanan ini Pelawan ajukan semula atas saran dari KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan sewaktu dilakukan aanmaning, namunternyata setelah dilakukan gugatan perlawanan tersebut, proses eksekusilelang tetap dilanjutkan walaupun

Penetapan No.1025/Pdt.G/2012/PA.BTMmenyampaikan teguran (Aanmaning) kepada Penggugat untuk membayarkekurangan biaya perkara ;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telahmenyampaikan Surat Teguran (Aanmaning) kepada Penggugat denganSurat nomor : W4A13/77/HK.05/1/2013, tertanggal 17 Januari 2013,perihal Teguran Untuk Membayar Kekurangan Biaya Perkara sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan diperintahkan agar dalam jangkawaktu maksimal 1 bulan harus membayar kekurangan panjar biaya

perkaratersebut ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam waktu yang telah ditentukantersebut, tidak memenuhi maksud surat teguran (Aanmaning) tersebut,maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan SuratKeterangan Nomor: 1025/Pdt.G/2012/PA.Btm tertanggal 18 Februari 2013yang menerangkan bahwa tentang kekurangan biaya perkara tersebut belumdibayar olehPenggugat ; Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita AcaraPersidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan

Ketua Majelis memerintahkankepada Panitera Kepala Pengadilan Agama Batam untuk memberikanteguran kepada Penggugat tentang habisnya biaya perkara danmemerintahkan agar Penggugat untuk membayarnya sebesar Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Teguran(Aanmaning) dari Panitera Kepala Pengadilan Agama Batam nomor : W4A13/77/HK.05/1/2013, tertanggal 17 Januari 2013, yang pada pokoknyatelah menegur Penggugat agar dalam waktu 1 bulan sejak tanggal SuratTeguran

Penetapan No.1025/Pdt.G/2012/PA.BTMdengan demikian, batas waktu yang diberikan oleh Pengadilan kepadaPenggugat untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara telah lewat,dan telah ternyata secara hukum bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isiSurat Teguran (Aanmaning) tersebut ;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untukmenyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demipenyelesaian perkara ini maka sikap

Bahwa benar setelah mempelajari secara cermat dan seksama gugatanPerlawanan dalam perkara ini yang menjadi Pokok alasan PELAWANadalah Penetapan Aanmaning yang diterbitkan oleh KetuaPengadilanNegeri Cibinong dengan Nomor :24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.CDbi.;3.

Bahwa benar oleh karena proses dan tata cara Aanmaning tersebut telahdilakukan berdasarkan prosedur hukum dan telah diperiksasecaratelitidan cermatmaka sangat wajar dan patut Pengadilan Negeri CibinongHalaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 252/PDT/2018/PT.BDG10.melalui Ketua Pengadilan Negeri Cibinong menerbitkan Surat PenetapanAanmaning dengan Nomor : 24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.Cbi.Bahwa keberatan point 4 PELAWAN secara jelas dan nyata adalahkeberatan atas terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri

Cibinong Nomor :24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.Cbi., adalah keberatan atas terbitnyaPenetapan Aanmaning yang pada pokoknya hendak menghentikan proseslanjutan setelah Aanmaning yakni proses hukum Sita Eksekusi danEksekusi Lelang;Bahwa keterangan point 7 PELAWAN adalah bukti yang sempurna dimanadiakui secara jelas dan nyata maka oleh karena proses dan tatacara SitaEksekusi dan Eksekusi Lelang telah dilakukan dan dilaksanakanberdasarkan prosedur dan ketentuan Undangundang yang berlaku makaTindakan

Undangundang No.4/1996 tentang Hak Tanggungan);Bahwa secara de facto dan de juris seharusnya PELAWAN mengetahuiPenetapan Aanmaning yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan NegeriCibinong dengan Nomor : 24/Pen.Pdt/Aan.Eks.Akte/2016/PN.Cbi. adalahproduk hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang telah diperiksa, ditelitidan diputuskan melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku diRepublik Indonesia;Bahwa benar peringatan (Aanmaning) atau teguran Ketua PengadilanNegeri merupakan tahap proses awal eksekusi

UndangundangNo. 4/1996 tentang Hak Tanggungan), maupun juga ketentuan dalamperaturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, TERLAWAN mohon agar KetuaMajelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :1.2.4.Menyatakan Menolak Gugatan PELAWAN untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Aanmaning/Teguran yang dijalankan sesuai proseduroleh Pengadilan Negeri Cibinong

Bahwa Surat Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 September 2016 berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Agustus 2016Nomor: 43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel, yang menyatakan agar Pelawandalam tenggang waktu 8 (delapan) hari harus melunasi hutangnyayang hingga per 16 Mei 2016 sebesar Rp. 15.070.888.389.89, (Limabelas milyar tujuh puluh juta delapan ratus delapan ribu tiga ratusdelapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh sembilan sen

Penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.43/Eks.HT/ 2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 September 2016tentang aanmaning/tegoran adalah rangkaian proses awal dari proseseksekusi.. Ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa perlawanan/bantahanterhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri hanya dapat diajukanoleh pihak ketiga (derden verzet), sebagaimana diatur pasal 195 ayat (6)HIR.

Oleh karena itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) adalahBUKAN Pelawan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 195 ayat(6) HIR.Atas dasar itu Pelawan I dan Pelawan II (Para Pelawan) tidak memilikikwalitas untuk mengajukan perkawanan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoransebagaimana dimaksud pada ketentuan hukum acara perdata.Perlawanan Pelawan kabur dan tidak jelas (obscure libel)1.Perlawanan

diajukan berkenaan dan terhadap Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan No.43/Eks.HT/2016/ PN.Jkt.Seltertanggal 16 September 2016 tentang aanmaning/tegoran, akan tetapisasaran (objek) tuntutan pada posita dan potitumnya ternyata adalahtuntutan untuk dilakukannya penjadwalan ulang atas hutang ParaPelawan kepada Terlawan.2.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Agustus 2016 tentangtegoran (aanmaning) yang merupakan proses eksekusi ataspermohonan kreditur adalah melaksanakan ketentuan undangundang.Dengan demikian maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaSelatan No.43/Eks.HT/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 19 Agustus 2016tentang tegoran (aanmaning) yang merupakan proses eksekusi atashalaman 10 dari25 hal Putusan Nomor .769/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.17.18.19.20.21.permohonan

beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat/Pelawan dengan surat gugatanperlawanan tanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 1 Agustus2018 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Tjk, telah mengajukangugatan perlawanan sebagai berikut:Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan initerhadap Tergugat/Terlawan atas Risalah Teguran Aanmaning

PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA BandarLampung No 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari 2016 (buktiP2) jo Putusan Kasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 18 Agustus2016 (alat bukti P3).Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan initerhadap Tergugat/Terlawan atas Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17 Januari 2018, dengan alasanalasan sebagaiberikut :Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan keberatankeberatan atas relasPanggilan Aanmaning

IA TanjungKarang Bandar Lampung dapat menerima, memeriksa, mengadili danmemutus untuk perkara gugatan perlawanan atas Aanmaning RisalahTeguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning ke Kedua PenetapanNo.2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17 Januari 2018 (alatbukti P1) ini.Bahwa tegasnya pelaksanaan penetapan sita eksekusi dan berita acarasita eksekusi sangatlah mengandung unsur kesewenangwenangganyang tidak berdasar dan harus dibatalkan atau setidaksetidaknya ditunda sampai ada putusan hukum berkekuatan

Menyatakan Risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaningke Kedua Penetapan No. 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjktertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P1), berdasarkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas ABandar Lampung No 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari2016 (bukti P2) jo Putusan Kasasi No. 4385 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 18 Agustus 2016 (alat bukti P3) mengandung kekeliruan,karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;6.

Menyatakan risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan No 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal17 Januari 2018 (alat bukti P1) tersebut cacat hukum, karena ituPenetapan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;7. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk mentaati putusan ini;8. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara ini.SUBSIDER:Apabila Pengadilan Negeri kelas A Tanjung Karang Bandar LampungCq.

Putusan No.656/Pdt.G/2019/PA.JS10.11.12.terhadap Penggugat sebagaimana penetapan Aanmaning KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan, isinya adalah pemberitahuanSidang Aanmaning; Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018 Jam : 09.00WIBBahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan,Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sampaikan kepada Wakil KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa Penggugat belum menerimapemberitahuan Isi Putusan Kasasi

Nomor Nomor 64 K/Ag/2018 danWakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampaikan akanmengirim surat pemberitahuan isi Putusan Kasasi kepada Penggugatdan menunda Sidang Aanmaning sampai dengan hari Rabu, tanggal 28November 2018 jam 09.00 wib;Bahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 28 November 2018di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Ketua Pengadilan AgamaJakarta Selatan memberi kesempatan kepada Para Pihak untukdiselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan Sidang Aanmaningdilanjutkan pada

hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 jam 09.00 wib;Bahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan memerintahkan kepadaTERGUGAT untuk menyerahkan objek perkara berupa Sertifikat HakMilik Nomor , Kelurahan Pesanggrahan a/n PENGGUGAT untukdiserahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena dariTingkat Pertama s/d Kasasi Sertifikat Hak Milik Nomor , KelurahanPesanggrahan a/n PENGGUGAT berada dalam penguasaanTERGUGAT.

Dan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sampaikandalam Sidang Aanmaning tersebut kepada Penggugat untuk melakukanPengecekan Sertifikat Hak Milik (SGHM) No. /Desa Pesanggrahan a/nPENGGUGAT pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018 di PaniteraPengganti;Bahwa pada Sidang Aanmaning hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018Sertifikat Hak Milik (SHM) No. /Desa Pesanggrahan a/n PENGGUGATHal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.656/Pat.G/2019/PA.JS13.14.15.diserahkan Kuasa Hukum TERGUGAT kepada Dr. H.

Bahwa ternyata barangbarang milik Pembantah tersebut telah dalam proseseksekusi, berdasarkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri JakartaSelatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016, atasdasar permohonan Terbantah.. Bahwa Penetapan eksekusi Aanmaning yang dilakukan terhadap Pembantahtersebut, adalah tidak tepat, oleh karena Terbantah sebelumnya tidak pernahmemberikan tegoran terhadap Pembantah atas hutanghutang Pembantah...

Menyatakan pelaksanaan Eksekusi barangbarang suku cadang kendaraanbermotor, berdasarkan Penetapan Eksekusi Aanmaning Pengadilan NegeriJakarta Selatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016jo Relaas Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016, adalah tidakberharga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Hal 7 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI5.

Selanjutnya, Terbantahmengajukan permohonan panggilan tegoran/peringatan(Aanmaning) kedua kepada Pembantahn melalui mediacetak/surat kabar.

Bahwa Terbantah kembali menolak dengan tegas dalil Pembantahpada angka 10 Surat Bantahan a quo yang menyatakan bahwapenetapan Aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan NegeriJakarta Selatan kurang tepat dan dalil pada angka 11 SuratHal 37 Put.

) kedua pada tanggal 25 Januari 2017;Bahwa walaupun telah ditegor oleh Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan (aanmaning) dan Pembantah tetap tidakmelaksanakan kewajibannya kepada Terbantah.

Bahwa kemudian TERBANTAH mengajukan Surat PermohonanEksekusi Lelang Hak Tanggungan pada tanggal 23 Mei 2014kepada Pengadilan Negeri Cilacap, dimana Ketua PengadilanNegeri Cilacap telah melakukan teguran (aanmaning) kepadaPEMBANTAH I, yaitu :1) Aanmaning Pertama pada tanggal 8 Juli 2014,2) Aanmaning Kedua pada tanggal 19 Agustus 2014;3) Aanmaning Ketiga pada tanggal 27 Agustus 2014;4) Aanmaning Keempat pada tanggal 3 September 2014.Bahwa pada saat Aanmaning PEMBANTAH telah mengakuimempunyai hutang

Bahwa jumlah hutang yang menurut pengakuan PARAPEMBANTAH berdasarkan catatan Sistem Informasi Debitur(SID) dari Bank Indonesia terdapat perbedaan jumlah, yaitu padasaat aanmaning dan Surat Bantahan tertanggal 28 Oktober 2014PEMBANTAH menyampaikan jumlah hutang sebesar Rp9.300.000.000, namun pada saat perbaikan Gugatan tertanggal16 Januari 2015 jumlah hutang PEMBANTAH sebesar Rp10.981.090.276,.b.

Nomor42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/ PN.MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo.Nomor42/Eks/2003/358/ Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 25 Maret2015 adalah tidak sah dan tidak berharga menurut hukum;. Memerintahkan agar sita eksekusi berdasarkan Penetapan SitaEksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor06/2015.DEL/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2015 jo.

MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo. Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/ PN.MDN. tanggal 25 Maret 2015 dibatalkan dandiangkat;Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2196 K/Pdv/20189.

Aanmaning Pengadilan NegeriMedan Nomor 19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN jo.

Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo. Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 25 Maret 2015 adalah tidaksah dan tidak berharga menurut hukum;. Memerintahkan agar sita eksekusi berdasarkan Penetapan SitaEksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor06/2015.DEL/PN.JKT.PST tanggal 30 Juni 2015 jo.

Nomor 2196 K/Pdv/201842/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 27 Mei 2015 jo.Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Medan Nomor19/Eks/2015/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. jo. Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.MDN. tanggal 25 Maret 2015 dibatalkan dandiangkat;7.

) agar dalam waktu 8(delapan) hari sejak Penegoran (aanmaning)melaksanakan kewajibannya untuk membayar danmelunasi hutang kepada Pemohon Eksekusi; DAN:Memanggil pula pihak Pemohon Eksekusi untuk turut hadirpada pelaksanaan Penegoran (Aanmaning) tersebut diALAS; === === === === === 2= 2= 2= 22 22= === 2= === === ==8.

Bahwa atas terbitnya Penetapan Aanmaning No.

oleh KetuaPengadilan Negeri Balikpapan harus dibatalkan dan dinyatakan NonOePUTUSAN PENGADILAN TERKAIT OBJEK PERKARA A QUO YANGMENJADI DASAR PENETAPAN AANMANING NO.

TERLAWAN Il yang masih sahberlaku dan tidak pernah dibatalkan; Dikarenakan Penetapan Aanmaning yang diterbitkan oleh KetuaPengadilan Negeri Balikpapan dan Putusan Pengadilan atas PerkaraA Quo nyatanyata bertentangan dengan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 00190/Kelurahan Karang Jati an. TERLAWAN II yangmasih berlaku, maka Penetapan Aanmaning dan PutusanPengadilan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan cacathukum danaF.

Menyatakan Penetapan Aanmaning No. E.18.2015 69/Pdt.G/1998/PN.Bpptanggal 1 Desember 2015 maupun Penetapanpenetapan lainnya terkaitdengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1341 K/Pdt/2001 junctoPutusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 26/Pdt/2000/PT.KT.SMDAjuncto Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 69/Pdt.G/1998/PN.BppTidak Memiliki Kekuatan Eksekutorial (Non Eksekutabel); 7. Membatalkan Penetapan Aanmaning No.

Bahwapadatanggal 29 Januari 2019 Pengadilan Bekasi mengirimkan SuratPanggilan Teguran (Aanmaning) kepada Pelawan untuk hadir pada tanggal6 Pebruari 2019 untuk memenuhi Putusan No. 35/Eks.HT/2018/PN.BKStertanggal 8 Oktober 2019.8.

SK/0021/JKTCEMPUT/II/2019tanggal 22 Februari 2019 yang menyatakan pada pokoknya bahwaBerdasarkan Berita Acara Aamaning No.35/Eks.HT/2018/PN.BKS tanggal 6 Pebruari 2019, Pelawan tidakmenghadap untuk memenuhi panggilan Aanmaning tanpa alasanyang sah atau tidak menyuruh orang lain untuk mewakili,sedangkan FAKTA HUKUMNYA Pelawan dengan didampingiKlemens Ping Hanjaya, SH dan ABD Rasyid Latuamury, Sh hadirmemenuhi Panggilan Ketua Pengadilan Negeri Bekasisebagaimana tertulis dalam Berita Acara Aanmaning

/Tegoran kepada Termohon Eksekusi(PELAWAN), agar dalam tempo 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dantanggal dilakukannya Aanmaning/Teguran segera secara sukarelamelaksanakan kewajiban hutangnya kepada pemohon eksekusi ....

SK/0021/JKTCEMPUT/2019 perihal jawaban penyelesaian atas Aanmaning PN Bekasi,diberi tanda bukti P11;Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Cikarang No. 1/Del.Eks.HT/2019 PNCkr Jo.

SK/0021/JKTCEMPUT/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 yangmenyatakan pada pokoknya bahwa Berdasarkan Berita Acara Aamaning No.35/Eks.HT/2018/PN.BKS tanggal 6 Pebruari 2019, Pelawan tidak menghadapuntuk memenuhi panggilan Aanmaning tanpa alasan yang sah atau tidakmenyuruh orang lain untuk mewakili dan terhadap dalil ini, maka Penggugattelah mengajukan bukti P11 terkait dengan surat Terlawan tersebut dan P9terkait dengan Berita Acara Aanmaning.

BUPATI SUKOHARJO tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah RP500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Bahwa Terlawan mendaftarkan permohonan Aanmaning dan eksekusiatas Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/Pdt/2016 tertanggal27 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor69/Pdt/2015/PT Smg tertanggal 25 Mei 2015 Jo.

Putusan PengadilanNegeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh tertanggal 20 OktoberHalaman 11, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMG2014 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal18 Mei 2017;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo telah melaksanakanAanmaning (pertama) pada tanggal 29 Agustus 2017 dan Aanmaning II(kedua) pada tanggal 6 September 2017;Bahwa Aanmaning II (kedua) Para Pelawan mendaftarkan perlawananpada tanggal 6 September 2017 dengan register Nomor80/Pdt.Plw/2017/PN Skh dengan

Mengingat bahwamengenai pokok perkara secara nyata telah diperiksa, dipertimbangkandan diputus oleh Majelis Hakim sampai pada putusan mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Bahwa kapan tereksekusi dapat mengajukan perlawanan, hal ini tentusaja terkait dengan prosedur pengajuan permohonan eksekusi olehPemohon Eksekusi dalam hal ini Terlawan;Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, Ketua Pengadilan Negeri melakukanteguran (Aanmaning) kepada pihak yang kalah

dalam perkara agardalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negerimelakukan terguran (Aanmaning), maka pihak yang kalah dalamperkara harus mematuhi amar putusan pengadilan.

Dan apabila telahlewat 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidakmau melaksanakan putusan pengadilan tersebut, maka KetuaHalaman 12, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMGPengadilan Negeri dapat memerintah Panitera/Jurusita PengadilanNegeri untuk melaksanakan sita eksekusi;Terbukti bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo atas permohonanAanmaning dan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan telahmelaksanakan Aanmaning dan Aanmaning II;Terbukti bahwa 8 hari setelah Aanmaning dan Aanmaning

Karena aanmaning bukan merupakan putusan ataupunpenetapan pengadilan yang mengikat. Aanmaning hanyalah tindakanprocedural administrative dari pengadilan kepada Para Termohon eksekusisebelum putusan dilaksanakan. Sehingga menempatkan aanmaning sebagaiobjek gugatan sebagaimana tertuang dalam dalih posita (Vide: halaman 2angka 1) dan petitum (Vide: halaman 4 angka 3) Para Pelawan adalahHalaman 15 dari 72. Putusan No. 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr.sangat keliru.

3 .......ccccccscccccsecsessssssnsecesececssssssaeeeseceeese Dan supaya Terlawan I ketahui bahwa selama ini Para Pelawan tidak pernahdiaanmaning oleh Pengadilan Agama Singaraja, karena Para Pelawan sebagaipihak ketiga tidak ada hubugannya dengan masalah aanmaning yang dilakukanterhadap Terlawan II/Bunadin dkk, tersebut karena masalah para Pelawan bukansebagai pihak Tergugat dalam perkara No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tersebut olehkarena itu sebaiknya Terlawan I belajar lagi tentang aanmaning, agar nanti

tidaklagi memberikan alasan yang ngawur dan konyol seperti sekarang ini; ...............8 Bahwa selanjutnya terhadap alasan eksepsi Terlawan I yang menyatakan bahwaPara Pelawan telah melakukan perlawanan terhadap aanmaning tanggal 2Agustus 2010 adalah salah objek, karena aanmaning bukan merupakan putusanatau penetapan pengadilan yang mengikat; alasan eksepsi dari Terlawan IHalaman 33 dari 72.

Bunadin bin Mat Teken)telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada; 0.0.0... ee ee eeeeeeeeeeeeeereeeese Aanmaning keI (pertama) tertanggal 27 Juli 20103 oe eeeeeeeeeeeeeeeeeeneeese Aanmaning keII (kedua) tertanggal 02 Agustus 20103 ....... ee ee eeeeeeeeeeeeeHalaman 41 dari 72.

Sehingga menempatkan aanmaning sebagai objekgugatan sebagaimana tertuang dalam dalih posita (vide:halaman 2angka 1) dan petitum (vide: halaman 4 angka 3) Para Pelawan adalahsangat keliru.

yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, dan kesemuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapatditerima untuk diajukan sebagai buktibukti surat dalam perkara ini, sebagai berikut :1Bukti P1: Surat Mahkamah Agung R.I Nomor. 100/Dju.4/HK.02/1/15/12KP/2015 tanggal 21 Januari 2015.Bukti P.2 : Surat Mahkamah Agung R.I Nomor. 15659/659K/PDT/2015 tanggal 6 Mei 2015.Bukti P.3: Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor. 025/LSP/IV/2016 tanggal 25 April 2016.Bukti P.4: Risalah Panggilan Aanmaning

Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS tanggal 29 Juni 2016 tentang telah memanggil IbnuHajar untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa.Bukti P.5 : Risalah Panggilan Aanmaning Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS tanggal 29 Juni 2016 tentang telah memanggil AbuBakar, SE untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa.Bukti P.6 : Berita Acara Aanmaning Perkara Eksekusi HakTanggungan Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Terlawan telahmengajukan buktibukti

menguatkan dalildalil perlawanannya, para Pelawantelah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.6sedangkan untuk menguatkan sangkalannya Terlawan telah mengajukan bukti surat yangdiberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.13.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahanhukum tersebut diatas, seperti yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini;Menimbang, bahwa pada pokoknya sengketa hukum aquo secara substansibertitik tolak pada Berita Acara Aanmaning

Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS memanggil Abu Bakar, SE agar datang menghadap KetuaPengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 (bukti P.4), RisalahPanggilan Aanmaning Nomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLGS memanggil Ibnu Hajar agardatang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa tanggal 19 Juli2016 (bukti P.5) dan Berita Acara Aanmaning Perkara Eksekusi Hak TanggunganNomor. 1/Pdt.EksHT/2016/PNLgs tanggal 19 Juli 2016 (bukti P.6);12Menimbang, bahwa sebagaimana dari gugatan

(buktiT.6) dan Nomor. 1.666/2011 (bukti T.8), maka pengajuan permohonan Eksekusi HakTanggungan tersebut ke Pengadilan Negeri Langsa tidaklah bertentangan dengan hukumHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pdt.G.BTH/2016/PN Lgs14kecuali dalam Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 174/2011 (bukti T.12)pengajuan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut ke Pengadilan Negeri Idi;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Aanmaning

Nomor 1518 K/Pdt/2020atau halhal lainnya; termasuk di antaranya adalah menghentikandan/atau menangguhkan permintaan/permohonan pelaksanaan eksekusiPutusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 23/Pdt.G/2005/PN Stbjuncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 320/Pdt/2006/PTSBY juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2008 junctoPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 411 PK/Pdt/2011 yaitu PenetapanPengadilan Negeri Situbondo Nomor 0O9/Pdt.Eks/2018/PN Sit untukteguran/aanmaning;Memberikan putusan sebagai

perbuatan Terlawan yang mempergunakan PenetapanPengadilan Negeri Situbondo Nomor 24/Pdt.P/2018/PN.Stb tanggal 5 Juli2018 untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi PutusanPengadilan Negeri Situbondo Nomor 23/Pdt.G/2005/PN Stb juncto PutusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 320/Pdt/2006/PT SBY juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2008 juncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor 411 PK/Pdt/2011 adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo untuk teguran/aanmaning

hukum yang tetap semua bentuk upaya hukum, penetapanatau halhal lainnya; termasuk di antaranya adalah menghentikandan/atau menangguhkan = permintaan/permohonan pelaksanaaneksekusi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor23/Pdt.G/2005/PN Stb juncto Putusan Pengadilan Tinggi SurabayaNomor 320/Pdt/2006/PT SBY juncto Putusan Mahkamah Agung RINomor 28 K/Pdt/2008 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 411PK/Pdt/2011 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor09/Pdt.Eks/2018/PN Sit untuk teguran/aanmaning

Terbanding/semulaTerlawan yang mempergunakan Penetapan Pengadilan NegeriSitubondo Nomor 24/Pdt.P/2018/PN Sto tanggal 5 Juli 2018 untukmengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi Putusan PengadilanNegeri Situbondo Nomor 23/Pdt.G/2005/PN Stb juncto PutusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 320/Pdt/2006/PT SBY junctoPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2008 juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 411 PK/Pdt/2011 adalah perbuatanmelawan hukum;Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Situbondo untuk teguran/aanmaning

Bahwa dari Penjelasan dalam proses Aanmaning tersebut di Pengadilan NegeriJambi, Pelawan diberitahu dan diperingatkan untuk melaksanakan permohonanEksekusi tersebut karena didasarkan kepada Irahirah demi Keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa dan diperlihatkan buku Risalah Lelang kulitnya sajatanpa diperkenankan untuk melihat isinya..

Bahwa pada saat proses Aanmaning tersebut, Pelawan melalui kuasa memohonagar diberikan Penetapan Eksekusi akan tetapi dipersulit dan diharuskanmengajukan Permohonan terlebih dahulu..

Bahwa guna mengetahui apa yang dieksukusi dan apa dasar eksekusi Pelawanmengajukan permohonan salinan Penetapan Eksekusi Nomor01/Pdt.Eks/2021/PN.Jmb yang disebutkan dalam Risalah Panggilan Aanmaning/Tegoran tersebut akan tetapi sampai Perlawanan ini diajukan Pelawan belum jugamendapat Penetapan atau Permohonan dimaksud.

Bahwa dengan tidak pernah diberitahukannya kepada Pelawan bagaimana isiPermohonan Eksekusi yang di Aanmaning / Tegor untuk dilaksanakan Pelawan, danPelawan tidak diberi tahu atas dasar apa Terlawan mengajukan Eksekusi secaraHal 2 dari 10 hal Putusan No. 86/PDT/2021/PT JMBAdminitrasi Aanmaning tersebut telah cacat hukum, karena telah melanggar azasketerbukaan kepada para Pihak seperti yang dicanangkan oleh Mahkamah Agungdan mengabaikan rasa keadilan, yang menyebabkan Pelawan sulit untukmempertahankan