sl ,>Artinya :Menghindari mafsadat lebin diutamakan untuk menjagakemaslahatan.Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wanNadzair halaman 128 yang telah diambil alin sebagai pendapat Majelis yangberbunyi:Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan

logic ac, JI ds pL VI 9 05Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal yang telah dipertimbangkansebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa permohonanPemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:53 sollArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:o> awlia IAG I, na Le IbiasArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fatal plo. gE ans )les. a& Las JLArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/1975 tanggal 09 Nopember2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikahtersebut

AUPUI & Udi UAE CAAUOUCATArtinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarikkemashlahatan; Kaidah Fighiyah sebagai berikut:EONY CaAaCa Udi CANUUIA 44ee@ ECAAOAIEArtinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya,harsulah dihubungkan dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangansebagai mana tersebut di atas, dan karena syaratsyarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum

Dan Allah Mahaluas(pemberianNya) lagi Maha Mengetahul.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fighdalam kitab AlAsybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagaiberikut :a@rbaslh lagiio ac dds pLVIi9 pakArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";Halaman 13 dari 16 hlm., Penetapan Nomor 164Pat.P/2020/PA.MJ.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan danoleh karena

PENETAPANNomor 122/Pdt.P/2020/PA.Mkd. ale prtorwlaflis ysArtinya : Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";Menimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana anak Para Pemohon berdomisili dapat melangsungkanpernikahan antara Novita Rahmawati tersebut dengan Ardi Kusuma Atmajameskipun Novita Rahmawati belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidahfiqhiyah dalam Kitab Asybah Wannadhair yang berbunyi:arboodb bgio acs Jide eo Vic9 ,0Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya

dan Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Colca Gila je autie duildal 3Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dlawalad igh West ol, Male tua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

Gila gle athe wuildall 52Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dlawalad igh West ol, Male tua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai

sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CAOG6NONG 1506C46Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:IONGAS CAta6Y6COSIS Adetadi 4640 16AGES CA0a6O6CAGISArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:ESOSNGOY6 CaiAda6CRS Udddi CANG6UGIG6ES 464020E6CA0A6O0A616ESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 200/86/1974 tanggal 22Januari 1974 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat,Kabupaten Kediri, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il; bahwa nama

:WlooJl Ul> ole prio swlesl 55>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc9 Volo Clix U,c1a cighl sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka

U,c14 cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

Gila gS athe wuildall 2Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dlawalad igh Wes ol, Male dua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai

Gila gle athe wuildall 52Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dllawalad igh Wes ol, Male dua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai

Gila gS athe wuildall 2Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dllawalad igh Wes ol, Male dua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai

seorang lakilakidan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukunsebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semuaketentuan peraturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturanperundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat,sebagaimana maksud kaedah fighiyah yang berbunyi;arbacsb boic auc, Se pLYl 9 paiArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya

ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut.Menimbang, bahwa meskipun dalam Hukum Islam seorang lakilakidiperbolehkan mempunyai isteri lebin dari satu orang, namun sebagaimanadiatur pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, untukdapat beristeri lebih dari satu orang, seorang lakilaki wajib mendapatkan izindari Pengadilan terlebin dahulu.

sudah selayaknya ditiadakan, halini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz I,halaman 83 yang berbunyi:Jl 45 SalArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87,yang berbunyi:pn Jia we > 05 bvlis JESArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarikbeberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengan kemaslahatan,sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:ain = 2ar Toss also oi GhaiArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 518/40/1975 tanggal 29 September 1975 yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut

dilakukan antara seorang lakilaki danperempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimanadiatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuanperaturan perundangundangan di bidang perkawinan yang berlaku di NegaraKesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundangundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimanamaksud kaedah fighiyah yang berbunyi;dled dp hy ook A aeArtinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya

ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut.Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974menyebutkan bahwa;Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelahpengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikankedua belah pihak;Halaman 5 dari 9 hal.

U,c14 cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:JIG jxArtinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlashl ls go W3i wwlaall 35Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:aslinaly bets atc HI We playl dfsArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 464/17/XI/2000 tanggal 07 Nopember2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri,adalah milik Pemohon; bahwa biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikahtersebut, yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai denganbiodata yang sebenarnya sebagaimana dokumendokumen

/Pdt.P/2019/PA.Skrundangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimanamaksud kaedah fighiyah yang berbunyi;Artinya: Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukandemi kemashalatan rakyatnya tersebut.Menimbang, bahwa meskipun dalam Hukum Islam seorang lakilakidiperbolehkan mempunyai isteri lebih dari satu orang, namun sebagaimana diaturpada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum