Putusan Nomor 25/B/PK/PJK/2014Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Bandingadalah dengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat denganfasilitas Bea Masuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding Pemohon Bandingdianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya, yang sampai hari iniPemohon Banding tidak pernah mengalami masalah serta tidak pernahdipersoalkan

oleh Terbanding begitupun dengan pertanggungjawabanPemohon Banding kepada Terbanding pada saat bahan tersebut selesai diolahdan diekspor;Bahwa pada saat diterbitkannya SPTNP tersebut Pemohon Bandinglangsung melakukan klarifikasi dengan Terbanding untuk menanyakan dasardaripada penetapan SPTNP tersebut, dimana sesuai dengan keteranganmereka bahwa Pemohon Banding dikenakan SPTNP dikarenakan untuk produkcotton dan turunannya ada pemberlakuan tarif anti dumping denganmenggunakan HS Nomor: 5208.19.0000

Dalam penjelasan Pemohon Bandingkepada Terbanding bahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebutPemohon Banding tidak pernah merasa diberitahukan/disosialisasikan olehTerbanding serta mengenai masalah penggunaan HS, Pemohon Bandingmenggunakan HS Nomor: 5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untukimpor bahan baku Pemohon Banding yaitu 100% cotton atau turunannya,Pemohon Banding beritahukan bahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS5208.19.0000 pungutan tarifnya untuk Bea Masuk, PP dan PPh Pasal

Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh PEMOHON PENINJAUAN KEMBALIdengan tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, PEMOHONHalaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 25/B/PK/PJK/2014PENINJAUAN KEMBALI memperoleh fasilitas KITE tersebut.

Dalam LaporanHasil Audit 6 (enam) tahun terakhir ini tampak bahwa penggunaan HS5209.19.00.00 untuk jenis 100% Cotton dan turunannya tidak pernahdipermasalahkan oleh TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI,sebagaimana yang tertuang dalam LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007 danLHA No. 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaanHS 5209.19.00.00 telah tepat dan telah sesuai dengan prosedur danperaturan yang berlaku. (Lampiran1 (LHA No. 89/WBC.01/KITE/2007)).

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

• Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
• Menyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 01100174002240101 tanggal 23 Juli beserta turunannya

pada tanggal 16Januari 2008 ;Membaca, Memori Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal 12 April 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKabupaten Semarang di Ungaran pada tanggal 15 April 2008, danTambahan Memori Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tertanggal96 Juni 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KabupatenSemarang di Ungaran pada tanggal 26 Juni 2008, dan selanjutnyaMemori Banding dan Tambahan Memori Bnading tersebut diberitahukandengan seksama serta turunannya

diserahkan kepada pihak lawannyaoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang diUngaran pada tanggal 30 April 2008 dan tanggal 46 Juli 2008 ;Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa ParaPenggugat/Terbanding tertanggal 2 Juni 2008, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran jugapada tanggal 2 Juni 2008, dan selanjutnya kontra Memori Bandingtersebut... + tiie.4 fersebut diberitahukan dengan seksama serta turunannya diserahkankepada pihak lawannya oleh

Perusahaan kelapasawit terpadu) adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit terpadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilHalaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 533/B/PK/PJK/2017sampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantal pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Baikpajak masukan yang berhubungan dengan TBS maupun dengan CPO, tetapdapat dikreditkan karena yang merupakan penyerahan terutang PPN adalahpenyerahan CPO dan turunannya;bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding merupakan perusahaankelapa sawit terpadu (integrated). Pemohon Banding memiliki kebun kelapasawit yang menghasilkan TBS kemudian mengolah TBS tersebut menjadiCPO dan/atau PK.

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

Ternyata bahwa Para Penggugat / Pembanding telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertamatersebut pada tanggal 14 Juli 2014, dan pemohon banding tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Tergugat /Terbanding pada tanggal 29Agustus 2014 ;Menimbang bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan memoribanding pada tanggal 21 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Koto Baru pada tanggal 21 Agustus 2014 dan turunannya telah diberitahukandan

diserahkan secara sah kepada Kuasa Para Tergugat/ Terbanding pada tanggal4 September 2014 ;Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat/ Terbanding telah mengajukan kontramemori banding pada tanggal 20 September 2014 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 23 September 2014 dan turunannya telahHALAMAN 3 DARI 5 PUTUSAN NO. 169/PDT/2014/PT.PDGdiberitahukan kepada Para Penggugat/ Pembanding pada tanggal 29 September2014;Menimbang , bahwa Para Penggugat / Pembanding telah diberitahnukan

., M.BAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;5.

., MBAtertanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan RapatPembina Yayasan Dharma Bakti Indonesia berikut turunannya;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.

Tertanggal 28 Januari2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan DharmaBakti Indonesia berikut turunannya tidak berkekuatan hukum;6. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan seluruhdokumendokumen dan laporanlaporan yang berkaitan dengan YayasanDharma Bakti Indonesia (YDBI) baik administrasi maupun keuangan,hasil usaha dan bantuanbantuan dari pihak ketiga, baik yang telahterlaksana maupun yang sedang dalam proses, tanpa terkecuali kepadaPenggugat;7.

(enam ribu seratus duapuluh satu meter persegi) beserta turunannya;Membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 367 tanggal 30 Oktober 2012antara Penggugat dengan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat II perihalpengikatan jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Manunggal,RT 006, RW O09, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, seluas 6.121m?

(enam ribu seratus dua puluh satu meter persegi) beserta turunannya;Membatalkan Akta Jual Beli Nomor 47/2013 tanggal 15 Maret 2013 antaraPenggugat dengan Tergugat II, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat Ill,perihal jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Manunggal, RT006, RW 09, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, seluas 6.121 m?

(enam ribu seratus duapuluh satu meter persegi) beserta turunannya;. Membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 367 tanggal 30 Oktober 2012antara Penggugat dengan Tergugat II di hadapan Turut Tergugat II perihalpengikatan jual beli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Manunggal, RT006, RW 09, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur seluas 6.121 m?(enam ribu seratus dua puluh satu meter persegi) beserta turunannya;.

16051996 ; Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai anak kembar yaitu FALDYAFRIANT tersebut lahir di Bogor pada tanggal 25 September 1996 anakke kesatu kembar pertama nomor satu dari pasangan suami istriRONALD EFRAYIM PANGEMANAN dan ELLY SULISTIYANTI; Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalahuntuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula FADLYEFRIANT menjadi FADLY EFRIANT PANGEMANAN karenamenambahkan nama Marga keluarga agar keturunan Marga Pangemanantersebut tidak putus untuk turunannya

16051996 ; Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai anak kembar yaitu FALDYAFRIANT tersebut lahir di Bogor pada tanggal 25 September 1996 anakke kesatu kembar pertama nomor satu. dari pasangan suamiistriRONALD EFRAYIM PANGEMANAN dan ELLY SULISTIYANTI; Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalahuntuk mengganti nama anak Pemohon dari nama semula FALDYEFRIANT menjadi FALDY EFRIANT PANGEMANAN karenamenambahkan nama Marga keluarga agar keturunan Marga Pangemanantersebut tidak putus untuk turunannya

(duapuluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi), Surat UkurNomor 2863/Pondok Cina, tanggal 21 Januari 2008, atas nama PT.Mulia Sentosa Dinamika beserta turunannya 859 (delapan ratus limapuluh Sembilan) bidang Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen ParkHlm.8 dari 25 him. Put.No.38/B/2020/PT.TUN.JKTView No. SRSHM 05991 s/d 06849/Pondok Cina, tanggal 16 Juli 2018 atas nama PT. Mulia Sentosa Dinamika; 3.

MuliaSentosa Dinamika beserta turunannya 859 (delapan ratus lima puluhSembilan) bidang Satuan Rumah Susun Hunian Apartemen Park ViewNo. SRSHM 05991 s/d 06849/Pondok Cina, tanggal 16 Juli 2018 atasnama PT. Mulia Sentosa Dinamika; 4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat IIIntervensi 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 588.000.00(lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), secara tanggungrenteng.

Mulia Sentosa Dinamikabeserta turunannya yaitu 859 bidang Satuan Rumah Susun HunianApartemen Park View No. SRSHM 05991 s/d 06849/Pondok Cina,tanggal 16 Juli 2018, Yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaCq. Kantor Badan Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratCq. Kantor Pertanahan Depok adalah sah dibuat dan berkekuatanhukum sesuai dengan prosedur dan perundangundangan yang berlakudan ketentuan yang berlaku; 3.

Mulia Sentosa Dinamikabeserta turunannya yaitu 859 bidang Satuan Rumah Susun HunianApartemen Park View No. SRSHM 05991 s/d 06849/Pondok Cina,tanggal 16 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Cq. Kantor Badan Wilayah Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Depok (Turut TerbandingHlm.13 dari 25 hlm.

Mulia Sentosa Dinamika beserta turunannya 859 bidangSatuan Rumah Susun Hunian Apartemen Park View No.

Surat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa SuratPenglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 665/L/2011tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No.SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan olehKepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, KabupatenDeliSerdang;b.

Surat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa SuratPenglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 665/L/2011tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No.SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten DeliSerdang;b.

Surat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor923/L/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupaSurat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 666/L/2011tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No.SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, KabupatenDeliserdang;4. Menyatakan Penggugat sebagai satusatunya pemegang alas hak yangsah atas 2 (dua) bidang tanah terperkara;5.

Surat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 922/L/2012tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa SuratPenglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 665/L/2011tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No.Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 330/PDT/2017/PT MDNSK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan olehKepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;d.

Surat Penglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor : 923/L/2012tertanggal 05 Oktober 2012 beserta turunannya berupa SuratPenglepasan Hak Atas Tanah dan Kuasa Nomor: 666/L/2011tertanggal 10 Nopember 2011 dan Surat Keterangan No.SK/114/3/DS/1980, tertanggal 07 Januari 1980, yang dikeluarkan olehKepala Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deliserdang;12.Menyatakan Penggugat sebagai satusatunya pemegang alas hak yangsah atas 2 (dua) bidang tanah terperkara;13.

Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu : ------------------------------------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00312/Kel. Mawang ;----------------------b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00313/Kel. Mawang ;----------------------c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00314/Kel. Mawang ;----------------------d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00315/Kel.

Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 m2 atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :---------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Milik No. 00288/Kel. Mawang ;--------------------------------------b. Sertipikat Hak Milik No. 00289/Kel. Mawang ;--------------------------------------c. Sertipikat Hak Milik No. 00313/Kel.

Mappa Trans Land dan telah dipecah sehingga luas sisa 1544 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :-------------------------------------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00312/Kel. Mawang ;----------------------b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00313/Kel. Mawang ;----------------------c. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00314/Kel. Mawang ;----------------------d. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00315/Kel.

Mawang, Tanggal 27 Januari 2004, Surat Ukur No. 00092, Tanggal 12-11-2003, seluas 2520 m2 atas nama Nurhudaya dan telah dipecah sehingga luas sisa 1523 m2 beserta seluruh pecahan turunannya yaitu :-------------------------------------------------------------------a. Sertipikat Hak Milik No. 00288/Kel. Mawang ;-----------------------------------------b. Sertipikat Hak Milik No. 00289/Kel. Mawang ;------------------------------------------c. Sertipikat Hak Milik No. 00313/Kel.

Surat keterangan tanah No.98/S/KS/1985 oleh kepala Desa Sail,tanggal 6 Juni 1995.Beserta turunannya dinyatakan cacat hukum, hingga tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.6. Menghukum tergugat , Il, Ill dan IV secara tanggung renteng membayarganti kerugian materi kepada penggugat secara seketika dan sekaligussebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).7.

Surat Keterangan Tanah No.98/KS/1985 oleh Kepala Desa Sailtanggal 06 Juni 1985.Beserta turunannya dinyatakan cacat hukum hingga tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat (Sesuai Putusan Pengadilan NegeriNo.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tingg!

Timur berbatas dengan tanah Belukar 83 meter.Karena surat tersebut diatas telah dinyatakan beserta turunannya cacathukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (SesuaiPutusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuatoleh Putusan Pengadilan Tinggi PekanbaruNomor : 42/PDT/2013/PTR,tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap).A. DALAM POKOK PERKARAa. PRIMER1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Sabran beserta turunannya dinyatakan cacat hukumhingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (SesuaiPutusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yangdiperkuat oleh putusan pengadilan Tinggi PekanbaruNomor :42/PDT/2013/PTR, tanggal 5 September 2013 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap).7.

Menyatakan Surat Keterangan Tanah No.98/KS/1985 oleh KepalaDesa Sail tanggal 06 Juni 1985 beserta turunannya dinyatakancacat hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, (Sesuai Putusan Pengadilan NegeriNo.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh PutusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 42/PDT/2013/PTR tanggal5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).8. Menyatakan adalah tidak sah menurut hukum jualbeli tanahantara Tn. Sabran sebagai penjual dan Tn. JK.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum suami Pemohon yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal pada tanggal 03 Februari 2003 di Desa Seki karena sakit;
3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan

Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang,agarsetelah di tunjukan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapatmendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut yang bernama SimsonTakain (Alm) , Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telahmeninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2003 dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.

Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmipenetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian suami pemohontersebut yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua padatanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal dunia pada tanggal 03Februari 2003 di Desa Seki, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Tanggal 05 Februari 2023 berikut turunannya.

Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit teroadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilsampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.

Pengadilan yangberwenang untuk mendapatkan putusanatas penerimaanermohonan.Bahwa PEMOHON sebelumnya telah mengajukan PERMOHONANKEBERATAN kepada TERMOHON melalui Surat Nomor04/Warga/X/2019 tertanggal 09 Oktober 2019, yang dimana dalam surattersebut PEMOHON menyampaikan KEBERATAN PEMOHON ATASSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Banten Nomor : 01/PBTL/BPN.36/II/2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone Atas Nama PT.PurnaBhakti Jaya Beserta Turunannya

Mewajibkan TERMOHON untuk membatalkan Surat Keputusan KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Banten Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone atas nama PT PurnaBhakti Jaya beserta turunannya yaitu 22 (dua puluh dua) Sertipikat Hak Milikdan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah diperpanjanghaknya serta 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Guna Bangunan (telahberakhir haknya) yang berada di atas sertipikat Hak

Ataspertanyaan Hakim Ketua Majelis, utusan yang bernama Titto Chairil Yustiadi,S.H. tersebut menyatakan akan mengajukan diri sebagai calon intervensidalam perkara ini dengan alasan bahwa Pemerintah Kota Tangerang adalahpemegang Hak Pengelolaan Nomor 1/Cimone dan terbitnya Surat KeputusanKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone atas nama PT PurnaBhakti Jaya beserta turunannya

PurnaHalaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2019/PTUNSRGBhakti Jaya beserta turunannya Kepada Kepala Badan Pertanahan ProvinsiBanten tertanggal 9 Oktober 2019; (Vide bukti P2)Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1Perma Nomor 8 Tahun 2017, mengatur bahwa Permohonan diajukan kepadaPengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Termohonmelalui Kepaniteraan;Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara in casu Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHONMenimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini ditunjuk berdasarkan SuratKuasa Khusus untuk mewakili Anggota Forum Pemilik Dan Penghuni RukoPermata Cimone dengan Dasar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1450/Cimone atas nama PT Purna Bhakti Jaya beserta turunannya yaitu 22(dua puluh dua) Sertipikat hak Milik dan 11 (sebelas) Sertipikat Hak GunaBangunan yang telah diperpanjang haknya serta 25 (dua puluh lima) SertipikatHak Guna Bangunan (telah berakhir haknya) yang berada

tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tandaP14:15.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukupdan telah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.

Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 12/PDT.G /2012/PN.PDG, tertanggal 1 Nopember 2012, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T2;3.

Fotokopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 44/PDT /2013 /PT.PDG tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T3;4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukup dan telahdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T4;5.

Fotokopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 427PK/PDT/2016 tertanggal 20 september 2016, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T5;6.

Fotocopy Petikan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung R.INomor : 165 K/Pid/2018/ tertanggal 05 Juni 2018, telah diberi materaicukup dan telah sesuai dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.

Para Penggugat yang tidak dapatmenyatakan kehendaknya secara bebas, tidak punya pilihanselain menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 63danseluruh Perjanjian Turunannya. Penyalahgunaan keadaan yangtelah dilakukan Tergugat mengakibatkan kesepakatan dalamAkta Pengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,cacat hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sahnya perjanjiansebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata.

Para Penggugat yang tidak dapat menyatakanHalaman 21 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKIkehendaknya secara bebas, tidak punya pilihan selainmenandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 danseluruh perjanjian turunannya.

Dalam perkara a quo, unsurkesalahan ini terbukti dari niat dan kesengajaan Tergugatuntuk menyalahgunakan keunggulan ekonominya sebagaipemegang saham tidak langsung Turut Tergugat Ill, yangmendikte Para Penggugat untuk menandatangani AktaPengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,sebagai syarat dapat dilaksanakannya transaksi pelunasanhutang GSEI dan pembayaran 15 (lima belas) bidang tanaholeh Turut Tergugat Ill pada tanggal 27 September 2017.Padahal Tergugat sudah mengetahui dan memahami

Hubungankausal ini sangat terang dan jelas, karena jika Tergugattidak menyalahgunakan keadaan (misbruik vanomstagdigheden/undue influence), maka tidak mungkinPara Penggugat mau menandatangani Akta PengakuanHutang Nomor 63 dan Perjanjian Turunannya yang isinyamerugikan Para Penggugat;D. AKTA PENGAKUAN HUTANG NO. 63 TERTANGGAL 27SEPTEMBER 2013 DAN SEMUA PERJANJIAN BERKAITANDENGANNYA ADALAH TIDAK SAH KERENA LAHIR DARIPERBUATAN MELAWAN HUKUM:15.

Bahwa dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dengan menyalahgunakan keadaan(misbruik van omstagdigheden/undue influence) dalampenandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor 63 danPerjanjian Turunannya, maka sudah sepatutnya AktaPengakuan Hutang Nomor 63 dan Perjanjian TurunannyaHalaman 23 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKItersebut untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan oleh hakim;I.

Arwen)bersamasama dengan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional)yang memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3699/2009beserta sertifikat hak milik turunannya masingmasing Sertifikat Hak MilikNomor 4120, 4121, 4122, 4123, 4124 dan 4125, telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3699 seluas 9.942 m?

besertasertifikat hak milik turunannya masingmasing Sertifikat Hak Milik:Sertifikat Hak Milik Nomor 4120/Labuh Baru luas 299 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4121/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4122/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4123/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4124/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4125/Labuh Baru luas 300 m?

;Yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan~ 9209 5 phukum dengan segala akibatkan hukumnya sehingga batal demi hukum;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat VIII dan siapa sajaorangorang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkantanah terperkara dan atau membongkar bangunan yang ada di atasnyabeserta turunannya serta mengembalikan kepada Penggugat dalamkeadaan baik dan kosong;Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat secara tanggung

Perusahaan kelapasawit terpadu) adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.

Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit terpadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilsampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantal pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.

Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanHalaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 532/B/PK/PJK/2017 pengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS.

CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%. Oleh karena itu, setiap pajak masukan dapat dikreditkan. Baikpajak masukan yang berhubungan dengan TBS maupun dengan CPO, tetapdapat dikreditkan karena yang merupakan penyerahan terutang PPN adalahpenyerahan CPO dan turunannya;bahwa berdasarkan uraian di atas Pemohon Banding merupakan perusahaankelapa sawit terpadu (integrated).

Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.