Ditemukan 5403 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tuduhannya
Putus : 30-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29/B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 Mei 2014 — PT. BUANA LAUTAN NAGA vsDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
17145 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah memperolahpersetujuan KITE berdasarkan Terbanding Nomor Kep205/BC/2003 tanggal 31Desember 2003, yang mana keseluruhan hasil produksi Pemohon Bandingadalah dengan tujuan ekspor ke negara Eropa dan Amerika Serikat denganfasilitas Bea Masuk dibebaskan, PPN ditangguhkan, PPh Pasal 22 dibayar;Bahwa selama ini (8 tahun) atas anjuran Terbanding PemohonBanding dianjurkan untuk menggunakan HS 5209.19.000 untuk impor bahanbaku Pemohon Banding yaitu 100% Cotton atau turunannya
    hariini) Pemohon Banding tidak pernah mengalami masalah serta tidak pernahdipersoalkan oleh Terbanding begitupun dengan pertanggungjawaban PemohonBanding kepada Terbanding pada saat bahan tersebut selesai diolah dandiekspor;Bahwa pada saat diterbitkannya SPTNP tersebut Pemohon Bandinglangsung melakukan klarifikasi dengan Terbanding untuk menanyakan dasardaripada penetapan SPTNP tersebut, dimana sesuai dengan keteranganmereka bahwa Pemohon Banding dikenakan SPTNP dikarenakan untuk produkCotton dan turunannya
    Dalam penjelasan Pemohon Bandingkepada mereka bahwa untuk penerapan tarif anti dumping tersebut PemohonBanding tidak pernah merasa diberitahukan/disosialisasikan oleh Terbandingserta mengenai masalah penggunaan HS, Pemohon Banding menggunakan HSNomor 5209.19.000 adalah atas anjuran Terbanding untuk impor bahan bakuPemohon Banding yaitu 100% Cotton atau turunannya, Pemohon Bandingberitahukan bahwa antara HS 5209.19.000 dengan HS 5208.19.0000 pungutantarifnya untuk Bea Masuk, PPN dan PPh Pasal 22 adalah
    Buana Lautan Naga.Bahwa impor bahan baku, berupa 100% cotton atau turunannya telahlama ditekuni atau digeluti oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganHalaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 29/B/PK/PJK/201410tujuan untuk diekspor kembali. Oleh karena itu, Pemohon PeninjauanKembali memperoleh fasilitas KITE tersebut.
    Dalam Laporan Hasil Audit 6 (enam) tahunterakhir ini tampak bahwa penggunaan HS 5209.19.00.00 untuk jenis100% Cotton dan turunannya tidak pernah dipermasalahkan olehTermohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang tertuang dalam LHANomor 89/WBC.01/ KITE/2007 dan LHA Nomor 36/WBC.07/BD.05/KITE/2010 yang menunjukan penggunaan HS 5209.19.00.00 telah tepatdan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.(Lampiran1 (LHA Nomor 89/WBC.01/KITE/2007)).
Register : 04-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw
Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon:
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
291191
  • I SMELTERDAN INDUSTRI TURUNANNYA DI KSB PROVINSI NTSBTabel 1.Hasil Appraisal Lahan dan Fasilitas pada Desa Maluk (Dusun Otak Kris) dan DesaBukit Damai untuk Lokasi SMELTER dan Industri Turunannya di KSB Provinsi NTB Harga Harg=2 Harga Pervinx. Tl tice Terendah Tertings! Hektar: = (Rp/Are) (Rp/Are) (Rp/Ha) DESA BUKIT DAMAL = = = st 4 Tanah HBU Rumah Tinggsal Akses Pinggir 5000000 5.500.000 S00 juta s.d Jalan Lingkungan di Sekitar Bukit Damai i a 550 juta 2.
    AMN telah mendapat Izin Lokasi Pertambangan (Smelter) dan industri turunannya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/3524/DPMPTSPIL/VIII/2019 Tentang IzinLokasi Pertambangan Industri Pertambangan (Smelter) Dan Industri Turunannya Di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat,selanjutnya berdasarkan Surat Presiden Direktur PT.
    Tentang Tim Fasilitasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Industri Pertambangan Industri Pertambangan (Smelter)Dan Industri Turunannya Di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi NusaTenggara Barat.
    Foto kopi Peta Lokasi Rencana Pembangunan Industri Pertambangan(Smelter) Dan Industri Turunannya PT Amman Mineral Nusa Tenggara DariPemerintah Provinsi NTB Cq.
Register : 13-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PT PADANG Nomor 222/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 16 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Syamsul Bahri Diwakili Oleh : IMRA LERI WAHYULI, S.H, dkk
Pembanding/Penggugat II : Arset Kusnadi Diwakili Oleh : IMRA LERI WAHYULI, S.H, dkk
Terbanding/Tergugat I : DARIMA YUNITA U. S.Pd,
Terbanding/Tergugat II : ANI TALUD
Terbanding/Tergugat III : PUTRI JULITA MINA HARAFAH S.Pd
Terbanding/Tergugat IV : NANI WINDA PUTRI S.Pd
Terbanding/Tergugat V : MARDAYULIS
Terbanding/Tergugat VI : SAPUTRA INDRA LUDMAN
Terbanding/Tergugat VII : Kamrizal Eka Dharma S.H sebagai Notaris PPAT
10130
  • olehPengadilan Negeri Padang Nomor 75/Pdt.G/2020/PN.Pdg. tanggal 15 Oktober2020, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepadaKuasa Para Terbanding A semula sebagai Para Tergugat A pada tanggal 27Oktober 2020 dan kepada Kuasa Terbanding B semula Tergugat B padatanggal 27 Oktober 2020;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Oktober 2020 dan saturangkap turunannya
    telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding A semulasebagai Para Tergugat A pada tanggal 27 Oktober 2020 dan kepada KuasaTerbanding B semula Tergugat B pada tanggal 27 Oktober 2020;Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding A semula sebagai ParaTergugat A dan Kuasa Terbanding B semula Tergugat B telah pula mengajukankontra memori banding tertanggal 5 Nopember 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Nopember 2020 dansatu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Kuasa
Putus : 30-09-2014 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 306/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 30 September 2014 — MUHAMMAD, dkk melawan PURWOKO, dkk
2210
  • Put No.306 /Pdt/2014/PT.SMGdan turunannya diserahkan kepada Para Terbanding / Para Tergugatpada tanggal 14 Mei 2014 ; Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh KuasaHukum Para Terbanding / Para Tergugat pada tanggal 10 Juni 2014, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18Juni 2014, dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukansecara sah serta turunannya diserahkan kepada Para Pembanding/ParaPenggugat pada tanggal 5 Agustus 2014 ;Membaca, Risalah
Register : 02-09-2015 — Putus : 05-01-2016 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 49/Pid.B/2015/PN Swl
Tanggal 5 Januari 2016 — Drs. Rahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim;
1067
  • padabulan September 1985, Anmad Darussalam Datuk Bagindo Said telah membuatRANuJI (Silsilah Keturunan) Suku Sikumbang Hilir Nagari Padang Sibusukmenurut Adat Minangkabau dengan disetujui oleh Mamak Kepala Waris AnmadDarussalam Datuk Bagindo Said, Panghulu Suku Sikumbang Hilir AhmadDarussalam Datuk Bagindo Said dan Kepala Desa Simancung Rivai sertaCamat Sawahlunto Drs Sinang Subekti, yang menerangkan bahwa KOMEImemiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Lukman, Lia, Jai, Sibek, Saudah, Sia danHaris kemudian turunannya
    Sikumbang Hilir yaitu Usrizal Sutan Bagindo dan terdakwa DrsRahmad, MM Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim sebagai datuk/panghulusuku Sikumbang Hilir di Kanagarian Padang Sibusuk yang diketahui oleh KetuaKerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Sibusuk Akmal Datuk Bagindo Malano,Panghulu Suku Sikumbang Hilir Rahmad Datuk Bagindo Said dan MontiSikumbang H Djamalus Monti Sikumbang, menerangkan bahwa INYIEKSOWANG mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu INYIEK PADANG BONAI danKONDAK DATUK BAGINDO SAID kemudian turunannya
    INYIEK PADANGBONAI memiliki anak yaitu KOMEI kemudian turunannya KOMEI memiliki 5(lima) orang anak yaitu Liyah, Jai, Sibek, Sinek dan Siah kemudianturunannya Liyah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Ahmad DarussalamDatuk Bagindo Said, Ridwan Mangkuto Sati, Janiar dan Nurhayati kemudianketurunannya Janiar memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Darmayanti, Delfita,Rahmad Datuk Bagindo Said, Rahimi Mangkuto Marajo, Rusman Sutan Saidi,Roni Putra Edi sementara Ahmad Darussalam Datuk Bagindo Said yangmerupakan
Putus : 11-10-2016 — Upload : 19-10-2016
Putusan PN DUMAI Nomor 32/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Dum
Tanggal 11 Oktober 2016 — PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Kantor Cabang Dumai), Alamat: Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 42, Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Adi Widya Prakasa, ST,M.M Pemimpin Cabag BRI Cabang Dumai yang bertindak dalam jabatannya mewakili Direksi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15 tanggal 20 Mei 2015, dibuat di hadapan Emi Susilowati,S.H., Notaris di Jakarta yang dalam persidangan ini memberi kuasa kepada : 1. Agung Priambada, SH (Kabag Hukum Kanwil BRI Pekanbaru). 2. Halley Putra, SH, M.Kn (Legal Officer Kanwil BRI Pekanbaru). 3. David Dwi Khrisandy,SH (Legal Officer Kanwil BRI Pekanbaru). 4. Adita Sadira, SH (Account officer RPKB BRI Kanca Dumai) 5. Rita Prima Sari, SH (Pj Supervisor Penunjang Bisnis BRI Kanca Dumai) berdasarkan Surat Kuasa substitusi Nomor: B. 3500-KC-XVII/ADK/09/2016 tertanggal 6 September, ...................................... selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Lawan ZAKIRMAN, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Sultan Syarif Kasim No 101 (Toko Bina Usaha), Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai-Riau, .................................................selanjutnya disebut sebagai Termohon;
22569
  • Notaris di Kota Dumai serta Perjanjian-Perjanjian turunannya/ accessoir nya;- Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor: 186/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2016;- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 294.000.- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
    yang bersangkutan;MENGADILI:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari PemohonKeberatan untuk sebahagian; Membatalkan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor:186/Arbitrase/BPSKBB/VIV2016 tertanggal 19 Agustus 2016; Menyatakan tetap berlakunya Akte Persetujuaan Membuka Kredit Nomor12 tanggal 26 Nopember 2004 yang dibuat di hadapan Indrayati, S.H.Notaris di Kota Dumai serta PerjanjianPerjanjian turunannya
Register : 12-11-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 29-08-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 213/PDT/2014/PT PBR
Tanggal 18 Februari 2015 — Pembanding/Penggugat : Tn. JK SIALLAGAN Als KARDI SIALLAGAN Diwakili Oleh : FREDDY SIMANJUNTAK, SH,MH dan Rekan
Terbanding/Tergugat : Ny. SARIFAH Diwakili Oleh : NOVIA LINDA, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau
3924
  • Surat keterangan tanah No.98/S/KS/1985 oleh kepala Desa Sail,tanggal 6 Juni 1995.Beserta turunannya dinyatakan cacat hukum, hingga tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat.6. Menghukum tergugat , Il, Ill dan IV secara tanggung renteng membayarganti kerugian materi kepada penggugat secara seketika dan sekaligussebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).7.
    Surat Keterangan Tanah No.98/KS/1985 oleh Kepala Desa Sailtanggal 06 Juni 1985.Beserta turunannya dinyatakan cacat hukum hingga tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat (Sesuai Putusan Pengadilan NegeriNo.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tingg!
    Timur berbatas dengan tanah Belukar 83 meter.Karena surat tersebut diatas telah dinyatakan beserta turunannya cacathukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (SesuaiPutusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuatoleh Putusan Pengadilan Tinggi PekanbaruNomor : 42/PDT/2013/PTR,tanggal 5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap).A. DALAM POKOK PERKARAa. PRIMER1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.
    Sabran beserta turunannya dinyatakan cacat hukumhingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (SesuaiPutusan Pengadilan Negeri No.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yangdiperkuat oleh putusan pengadilan Tinggi PekanbaruNomor :42/PDT/2013/PTR, tanggal 5 September 2013 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap).7.
    Menyatakan Surat Keterangan Tanah No.98/KS/1985 oleh KepalaDesa Sail tanggal 06 Juni 1985 beserta turunannya dinyatakancacat hukum hingga tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, (Sesuai Putusan Pengadilan NegeriNo.41/Pdt.G/2012/PN.PBR yang diperkuat oleh PutusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 42/PDT/2013/PTR tanggal5 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).8. Menyatakan adalah tidak sah menurut hukum jualbeli tanahantara Tn. Sabran sebagai penjual dan Tn. JK.
Register : 18-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Olm
Tanggal 9 Juli 2020 — Pemohon:
Sarmolina Takain
429
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
    2. Menyatakan menurut hukum suami Pemohon yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal pada tanggal 03 Februari 2003 di Desa Seki karena sakit;
    3. Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan
    Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang,agarsetelah di tunjukan kepada turunannya resmi penetapan ini maka dapatmendaftarkan kematian suami Pemohon tersebut yang bernama SimsonTakain (Alm) , Lahir di Oeltua pada tanggal 07 Maret 1943 dan telahmeninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2003 dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.
    Memerintahkan serta memberikan kuasa seperlunya kepadaPegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepada turunannya resmipenetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian suami pemohontersebut yang bernama Simson Takain (Alm) ,Lahir di Oeltua padatanggal 07 Maret 1943 dan telah meninggal dunia pada tanggal 03Februari 2003 di Desa Seki, dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;4.
Putus : 26-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 306 K/PDT/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — SUHERNI, dkk. VS MARYATI, dkk.
5925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Arwen)bersamasama dengan Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional)yang memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3699/2009beserta sertifikat hak milik turunannya masingmasing Sertifikat Hak MilikNomor 4120, 4121, 4122, 4123, 4124 dan 4125, telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 3699 seluas 9.942 m?
    besertasertifikat hak milik turunannya masingmasing Sertifikat Hak Milik:Sertifikat Hak Milik Nomor 4120/Labuh Baru luas 299 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4121/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4122/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4123/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4124/Labuh Baru luas 300 m?;Sertifikat Hak Milik Nomor 4125/Labuh Baru luas 300 m?
    ;Yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II tidak mempunyai kekuatan~ 9209 5 phukum dengan segala akibatkan hukumnya sehingga batal demi hukum;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat VIII dan siapa sajaorangorang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkantanah terperkara dan atau membongkar bangunan yang ada di atasnyabeserta turunannya serta mengembalikan kepada Penggugat dalamkeadaan baik dan kosong;Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat secara tanggung
Register : 09-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 11-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 37/PID/2015/PT MKS
Tanggal 11 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : AGUS TAUFIKURRAHMAN. SH
Terbanding/Terdakwa : ROYDI ILHAM Bin DEDY RIFAL
3013
  • Barang bukti urine milik ROYDI ILHAM Bin DEDI RIFAI tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA; Keterangan :Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :Dosis........Scanned with CamScannerDosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata; Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik;Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunanyang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian; Perbuatan Terdakwa tersebut
    RIFAI tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA; Keterangan :Amfetamina) dan turunannya termasuk Metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata; Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik; Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunanyang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancampidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang No.
    Barang bukti urine milik ROYDI ILHAM Bin DEDI RIFAI tersebutdiatas.......Scanned with CamScanner11diatas TIDAK DITEMUKAN BAHAN NARKOTIKA; Keterangan :Amfetamina dan turunannya termasuk Metamfetaminamempunyai efek sebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata;Dosis lebih besar menimbulkan peningkayan sistolik dan diastolik;Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian;Perbuatan Terdakwa sebagaimana
Register : 05-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PT PADANG Nomor 142/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Penggugat I : AHMAD REZKI
Pembanding/Penggugat II : DEVIARTI
Terbanding/Tergugat : PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA
3617
  • terhadapperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor13/Pdt.G/2020/PN.Psb. tanggal 22 Juni 2020, dan permohonan bandingmana telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula sebagaiTerlawan pada tanggal 2 Juli 2020;Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawantelah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2020, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 8 Juli 2020 danHalaman 2 dari 6 halaman Putusan nomor 142/PDT/2020 PT PDGsatu rangkap turunannya
    telah diserahkan kepada Terbanding semulasebagai Terlawan pada tanggal 9 Juli 2020;Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Terlawan telah pulamengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 Juli 2020dan satu rangkap turunannya telah diserahkan kepada Pembanding 1semula Pelawan 1 pada tanggal 22 Juli 2020 dan Pembanding 2 semulaPelawan 2 pada tanggal 22 Juli 2020;Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuanpemeriksaan
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Januari 1970 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
64120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.
    Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit teroadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilsampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.
    Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.
    Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.
    Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.
Register : 31-10-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 10/P/FP/2019/PTUN.SRG
Tanggal 27 Nopember 2019 — Pemohon:
CHANDRA
Termohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BANTEN
513509
  • Pengadilan yangberwenang untuk mendapatkan putusanatas penerimaanermohonan.Bahwa PEMOHON sebelumnya telah mengajukan PERMOHONANKEBERATAN kepada TERMOHON melalui Surat Nomor04/Warga/X/2019 tertanggal 09 Oktober 2019, yang dimana dalam surattersebut PEMOHON menyampaikan KEBERATAN PEMOHON ATASSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Banten Nomor : 01/PBTL/BPN.36/II/2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone Atas Nama PT.PurnaBhakti Jaya Beserta Turunannya
    Mewajibkan TERMOHON untuk membatalkan Surat Keputusan KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Banten Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone atas nama PT PurnaBhakti Jaya beserta turunannya yaitu 22 (dua puluh dua) Sertipikat Hak Milikdan 11 (sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah diperpanjanghaknya serta 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Guna Bangunan (telahberakhir haknya) yang berada di atas sertipikat Hak
    Ataspertanyaan Hakim Ketua Majelis, utusan yang bernama Titto Chairil Yustiadi,S.H. tersebut menyatakan akan mengajukan diri sebagai calon intervensidalam perkara ini dengan alasan bahwa Pemerintah Kota Tangerang adalahpemegang Hak Pengelolaan Nomor 1/Cimone dan terbitnya Surat KeputusanKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten Nomor01/PBTL/BPN.36/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang PembatalanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1450/Cimone atas nama PT PurnaBhakti Jaya beserta turunannya
    PurnaHalaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 10/P/FP/2019/PTUNSRGBhakti Jaya beserta turunannya Kepada Kepala Badan Pertanahan ProvinsiBanten tertanggal 9 Oktober 2019; (Vide bukti P2)Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1Perma Nomor 8 Tahun 2017, mengatur bahwa Permohonan diajukan kepadaPengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kKedudukan Termohonmelalui Kepaniteraan;Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara in casu Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Provinsi
    KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHONMenimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini ditunjuk berdasarkan SuratKuasa Khusus untuk mewakili Anggota Forum Pemilik Dan Penghuni RukoPermata Cimone dengan Dasar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor1450/Cimone atas nama PT Purna Bhakti Jaya beserta turunannya yaitu 22(dua puluh dua) Sertipikat hak Milik dan 11 (sebelas) Sertipikat Hak GunaBangunan yang telah diperpanjang haknya serta 25 (dua puluh lima) SertipikatHak Guna Bangunan (telah berakhir haknya) yang berada
Register : 28-08-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PADANG Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PT. HOTEL MINANG MANDIRI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG
7316
  • tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tandaP14:15.Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukupdan telah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.
    Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 12/PDT.G /2012/PN.PDG, tertanggal 1 Nopember 2012, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T2;3.
    Fotokopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 44/PDT /2013 /PT.PDG tertanggal 26 Juli 2013, telah diberi materai cukup dan telahHalaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Pdgdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T3;4. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 604 K/PDT/2014tertanggal 12 Nopember 2014, telah diberi materai cukup dan telahdisesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T4;5.
    Fotokopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 427PK/PDT/2016 tertanggal 20 september 2016, telah diberi materai cukup dantelah disesuaikan dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebut diberitanda T5;6.
    Fotocopy Petikan Putusan Kasasi Pidana Mahkamah Agung R.INomor : 165 K/Pid/2018/ tertanggal 05 Juni 2018, telah diberi materaicukup dan telah sesuai dengan turunannya, selanjutnya surat bukti tersebutdiberi tanda P15;16.
Register : 20-05-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 303/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 21 Agustus 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : Trihatma Kusuma Haliman
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : PT. KARYA PRATAMA PROPERTINDO Diwakili Oleh : Miarni,SH.M.Kn.
Terbanding/Penggugat I : Maher Algadri
Terbanding/Penggugat II : HASNA SAHAB
Terbanding/Penggugat III : ADIEN MISHAAL ALGADRI
Terbanding/Penggugat IV : EMIER MISHAAR ALGADRI
Terbanding/Turut Tergugat I : Indra Gunawan,SH,M.KN
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO Tbk.
426198
  • Para Penggugat yang tidak dapatmenyatakan kehendaknya secara bebas, tidak punya pilihanselain menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor 63danseluruh Perjanjian Turunannya. Penyalahgunaan keadaan yangtelah dilakukan Tergugat mengakibatkan kesepakatan dalamAkta Pengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,cacat hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sahnya perjanjiansebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata.
    Para Penggugat yang tidak dapat menyatakanHalaman 21 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKIkehendaknya secara bebas, tidak punya pilihan selainmenandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor: 63 danseluruh perjanjian turunannya.
    Dalam perkara a quo, unsurkesalahan ini terbukti dari niat dan kesengajaan Tergugatuntuk menyalahgunakan keunggulan ekonominya sebagaipemegang saham tidak langsung Turut Tergugat Ill, yangmendikte Para Penggugat untuk menandatangani AktaPengakuan Hutang Nomor: 63 dan Perjanjian Turunannya,sebagai syarat dapat dilaksanakannya transaksi pelunasanhutang GSEI dan pembayaran 15 (lima belas) bidang tanaholeh Turut Tergugat Ill pada tanggal 27 September 2017.Padahal Tergugat sudah mengetahui dan memahami
    Hubungankausal ini sangat terang dan jelas, karena jika Tergugattidak menyalahgunakan keadaan (misbruik vanomstagdigheden/undue influence), maka tidak mungkinPara Penggugat mau menandatangani Akta PengakuanHutang Nomor 63 dan Perjanjian Turunannya yang isinyamerugikan Para Penggugat;D. AKTA PENGAKUAN HUTANG NO. 63 TERTANGGAL 27SEPTEMBER 2013 DAN SEMUA PERJANJIAN BERKAITANDENGANNYA ADALAH TIDAK SAH KERENA LAHIR DARIPERBUATAN MELAWAN HUKUM:15.
    Bahwa dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat dengan menyalahgunakan keadaan(misbruik van omstagdigheden/undue influence) dalampenandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor 63 danPerjanjian Turunannya, maka sudah sepatutnya AktaPengakuan Hutang Nomor 63 dan Perjanjian TurunannyaHalaman 23 dari 39 hal Putusan Nomor 303/PDT/2019/PT DKItersebut untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya dibatalkan oleh hakim;I.
Putus : 02-05-2012 — Upload : 06-06-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA
Tanggal 2 Mei 2012 — A I S A LA B A N I MELAWAN 1. H. MUHAMMADONG ALI 2. LA SANi 3. YANI
4231
  • Rimin;Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan Pabuka, kini Pak Sabulan;Sebelah barat berbatas dengan Sami; Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telahmelakukan perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad);Menyatakan segala surat /Akte akte beserta turunannya yang dipunyaiPara Tergugat diatas tanah perwatasan Penggugat yang dijadikan buktipengakuan/ klaim kepemilikan tanah perwatasan Penggugat oleh ParaTergugat tidak mempunyai kekuatan hukuM:;Menghukum Para Tergugat
    Menyatakan segala surat /Akte akte beserta turunannya yang dipunyalPara tergugat diatas tanah perwatasan Penggugat yang dijadikan buktipengakuan/ klaim kepemilikan tanah perwatasan Penggugat oleh Paratergugat tidak mempunyai kekuatan hukum; 6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinyabaik sendirisendiri atau bersamasama untuk mengosongkan sertamenyerahkan bidang tanah sengketa seluas 20.000 M2 sesuai SrertifikatHak Milik No. 706/19912 kelurahan Manggar No.
Putus : 24-02-2016 — Upload : 13-05-2016
Putusan PT PADANG Nomor 13/PDT/2016/PT PDG
Tanggal 24 Februari 2016 — Piak Aluih LAWAN Maya DAN Nian, CS
275
  • Terbanding tanggal 22 Desember 2015, kepada Tergugat I/Turut Terbandingpada tanggal 30 Desember 2015, kepada Terguat VI dan selaku kuasa dariTergugat Ill, Tergugat IV dan V/Turut Terbanding pada tanggal 30 Desember2015 dan kepada Tergugat VII/Turut Terbanding ;Menimbang, bahwa Tergugat I, Il dan Tergugat VI selaku kuasa dariTergugat Ill, Tergugat IV dan V telah mengajukan memori banding tanggal 4Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikapingtanggal 6 Januari 2016 dan turunannya
    telah diserahkan kepada kuasaPenggugat/Terbanding pada tanggal 7 Januari 2016 ;Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontramemori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri LubukHalaman 3 dari 6 Putusan Nomor 13/PDT/2016/PT.PDGSikaping pada tanggal 18 Januari 2016 dan turunannya telah diserahkan kepadaTergugat Il/Pembanding dan kepada Tergugat , Tergugat VI selaku kuasa dariTergugat Ill, Tergugat IV dan V dan Tergugat VII/Turut Terbanding pada tanggal19 Januari
Register : 20-01-1997 — Putus : 04-02-1997 — Upload : 18-01-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 23/Pdt/1997PT MDN
Tanggal 4 Februari 1997 — Pembanding/Tergugat VI : AMA RISSON SIDABUTAR
Pembanding/Tergugat IV : W. SIAHAAN
Pembanding/Tergugat II : AMA RONDANG MANURUNG
Pembanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional TK II Tapanuli Utara
Pembanding/Tergugat V : M SIANIPAR
Pembanding/Tergugat III : KRISMAN SIALLAGAN
Pembanding/Tergugat I : WAKIM MANIK
Terbanding/Penggugat : OMER BENNO AMBARITA
8842
  • lanNegeri lL'arutung tanggal 1 Augustus 1396 yang menyatakan bahwa iegugat VII roeialui Kuasanya KasdlmManlk Smlik. telah raengajukan permohonan banding atasoutusan Pongadilan Negeri tersebut telah diberitnhukan ciengsn sempurna lcepnda pihak lawan ;l'ienimnang,banwa lergugat III untuk diri sendiridan nebagai Kuasa dari Tergugattergugat I,II,IV,V,VI.telah mengajukan nemori banding pada Tangaal 9 Septernber 1996 dan iergugat VII melalui Kuasanya telah mengajukan raencri banding dan masingmasing turunannya
    *enimbang, bahwa r'enggugat dalatn konpensi /i'ergugat dalara rekonpensI, telah mengajukan kontra memoribanding pada tcnggal 23 Oktober 1996 dan turunannya lahdiserahkar dengan sempurna kepada lawannya ; JEh'i ANSHUKUH : Menimbang, bahwa permohonan perr.erik.saan bandingdari Tergugattergugat,ksrena disjukan masih dalamtenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan UndangUntang rnaka permohonan banding tersebut da pat diterirna ; eee Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mem bacs, memerikaa
Register : 08-03-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
3513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perusahaan kelapasawit terpadu adalah perusahaan yang mempunyai kebun yangmenghasilkan TBS dan pabrik pengolahan TBS menjadi CPO dan/atau PKdan/atau turunannya.
    Hasil akhir dari perusahaan kelapasawit teroadu adalah CPO dan turunannya. Kemudian, perusahaan kelapasawit terpadu ada yang mengolah CPO dan turunannya menjadi barang yangsiap dikonsumsi seperti minyak goreng dan sejenisnya. Barangbarang inilahyang dijual ke pedagang besar kemudian didistribusikan ke pedagang kecilsampai pada akhirnya ke konsumen akhir. Akibat dari penyatuan ini adalahrantai pengenaan PPN menjadi terputus dan tidak ada.
    Oleh karena itu, berdasarkan konseppenyerahan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaankelapa sawit terpadu tidak terdapat penyerahan TBS karena hasil akhiryang dihasilkan adalah CPO dan turunannya bukan TBS.
    Pada Gambar c.1 tersebut jelas bahwaterdapat penyerahan TBS oleh petani atau kelompok tani kepada perusahaanpengolah TBS menjadi CPO dan turunannya. Penyerahan TBS inimerupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yangdibebaskan PPN;Bahwa berbeda halnya dengan Gambar c.2, produk akhir yang dihasilkanoleh pengusaha kelapa sawit terpadu adalah CPO dan turunannya, bukanTBS. CPO dan turunannya adalah jenis BKP yang dikenakan PPN dengantarif 10%.
    Sementara pengusaha kelapa sawit terpadumelakukan penyerahan CPO dan turunannya, artinya produk akhirnya adalahCPO dan turunannya. Produk akhir yang dihasilkan berbeda, sehingga tidakdapat diterapkan equal treatment.
Register : 16-04-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 17 September 2019 — Penggugat:
JEFFREY CHARLES TAN
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Intervensi:
IR. HARIMURTI
241166
  • Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkansuatu akibat hukum, yaitu terhitung sejak objek sengketa ditetapkanpada tanggal 27 Desember 2018, maka Sertipikat Pengganti Hak MilikNomor : 39/Kebayoran Lama Sisa, yang telah menjadi Hak Milik Nomor :1849/Kebayoran Lama Utara, dan Turunannya / Peralihannya yangterakhir menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 1098/Kebayoran LamaUtara akan tetap menjadi batal apabila tidak ada Gugatan ini.d.
    Bravo Target Selaras, Berkedudukan Di KotaTangerang, Dalam Sengketa Tanah Seluas 9.665 M, Terletak Di JalanJatayu, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan KebayoranLama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta, dengan melakukan Pencatatan Pembatalan SertipikatPengganti dan turunannya, serta menarik dari peredaran SertiflkatPengganti dan turunannya, yang apabila penarikan tersebut tidakdapat dilaksanakan, agar diumumkan di Kantor Pertanahan danKantor Kelurahan setempat
    Bukti P10: 39/Kebayoran Lama Sisa, Yang Telah Menjadi Hak MilikNomor : 1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya /Peralihannya Yang Terakhir Menjadi HGB Nomor :1098/Kebayoran Lama Utara a/n. PT. Bravo Target Selaras,Berkedudukan Di Kota Tangerang Dalam SengketaTanah Seluas 9.665 M2?
    Bukti P31Nomor : 1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya /Peralihannya Yang Terakhir Menjadi HGB Nomor1098/Kebayoran Lama Utara a/n. PT. Bravo TargetSelaras, Berkedudukan Di Kota Tangerang DalamSengketa Tanah Seluas 9.665 M?
    Bukti T.Il.Intv2Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor: 77/HM/BPN. 31BTL/2018 tanggal 27 Desember 2018,tentang Pembatalan Sertipikat Pengganti Hak Milik Nomor: 39/Kebayoran Lama Sisa, Yang Telah Menjadi Hak MilikNomor : 1849/Kebayoran Lama Utara, Dan Turunannya /Peralihannya Yang Terakhir Menjadi HGB Nomor :1098/Kebayoran Lama Utara a/n. PT.