Dari kejadian tersebut diatas selainmereka berdua diberi sangsi untuk segera meninggalkankost oleh aparat RW setempat, mereka juga diberisanksi dari pihak Bank. Dimana posisi Termohon yangsebelumnya sebagai Relation Manager diturunkansebagai Sales Officer, sedangkan PIL sebagai Relation10Officer dikeluarkan dengan tidak hormat dari Bank.3. Pemohon keberatan kalau anak bernama ANAK diasuh olehTermohon.

Bahwa sangat disayangkan penggugat adalah sebuah perusahaan besar yangmenggugat perusahaan kecil yang sudah tidak mempunyai kemampuan denganmeletakan bunga dan sangsi begitu besar, yang seharusnya perusahaan yangberstatus seperti ini dapat menjadi bapak angkat bagi perusahaan kecil.12.

(Dana Alokasi Khusus)sampai dengan 12 * Peralatan UKs tidak bolehtelah terpenuhi menggunakan danapendanaannya dari FP2SMAK untuk membeliFP2SMAK alat peraga / mediapembelajaran IPSIPA danLab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolahkemudian apabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAKtersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahuluRAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah.Berdasarkan PERWA No.25 Tahun 2012, pada pasal

PerbulanPerawatan e Pengecatan, Kamar mandi dansekolah perpaikan atap WC Siswa harus dijaminocor, perbaikan pintu jendelaPerbaikan mebeler,perbaikan sanitasicaknlah leamar berfungsi dengan baik.JikaMmMendeacak dan tidak adadalam keadaan 2021Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolahkemudian apabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAKtersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahuluRAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihak sekolah.Berdasarkan

STP Nomor 00001/147/09/059/16 tanggal 25 April 2016senilai Rp4.390.449.874,00 (termasuk sangsi bunga) ataskelebihan Pajak Masukan masa Januari 2009 yangpengembaliannya telah diterima;2. STP Nomor 00002/147/09/059/16 tanggal 12 Mei 2016senilai Ro2.671.264.946,00 (termasuk sangsi bunga) ataskelebihnan Pajak Masukan masa Desember 2009 yangpengembaliannya telah diterima;e Catatan atas klaster ini:1. Ke2 (dua) nomor STP tersebut telah diterbitkanmelebihi 5 (lima) tahun dari saat terutangnya pajak:a.

Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksaanak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur yangbersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi makaunsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;Menimbang bahwa delik pidana yang dapat dikenakan sangsi pidanadalam unsur kedua tersebut adalah setiap perbuatan yang dapatdikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atauancaman kekerasan

Undangundang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menuruthukum;Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, ataumembujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatancabul;Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur yangbersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi makaunsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;Menimbang bahwa delik pidana yang dapat dikenakan sangsi

Simons yang secara tegas menyatakanbahwa untuk dapat dipidana suatu perbutan harus jelas terungkap dalam uraianisi delik atau tindak pidana dalam aturanaturan undangundang pidana yangsah ;Suatu peraturan perundangundangan dalam hukum administrasi ataupunhukum perdata yang tidak secara tegas memuat jenis sangsi hukum pidana, bilaterjadi pelanggaran terhadap perundangundangan administrasi atau perdatatersebut, maka penerapan sangsinya hanyalah bersifat administratif ataupunkeperdataan.

Pelanggaran terhadap PerdaPerda tersebut diatas tentunya sangsi/nukumannya sudah tertuang dengan jelas dan tegas,bukan merupakan kejahatan dan atau tindak pidana korupsi, demikian pulasangsi pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama adalah sangsikeperdataan bukan merupakan kejahatan dan atau tindak pidana korupsi ;Mengutip pendapat ahli hukum pidana Dr. M.

Jika seseorang melanggar suatu peraturan, yang manaperaturan tersebut tidak menyebutkan dengan tegas telah melanggar tindakpidana korupsi dan mengatur sangsi tersendiri, maka orang tersebut harusdituntut/diadili dengan peraturan tersebut (bukan UndangUndang TindakPidana Korupsi). Sebagai contoh jika seseorang tidak membayar pajak,maka orang tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawanhukum dan dapat berakibat merugikan keuangan negara.

Tentunya orang tersebutmeskipun telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat berakibatmerugikan keuangan negara hanya bisa dituntut/diadili dengan UndangUndang Perpajakan, karena didalam UndangUndang Perpajakan sudahdiatur dengan tegas sangsi hukumannya, jadi tidak bisa dituntut/diadilidengan UndangUndang Tindak Pidana Korupsi.

plasma yang dikeluarkan PT PHP namunHumas PT PHP mengatakan sudah menyerahkannya kepada Ninik Mamakdan itu sudah menjadi urusan dari Ninik Mamak untuk membagikannyakepada cucu kemenakan;Bahwa pernah ditanyakan kepada PT PHP berapa uang yang diserahkanPT PHP kepada Ninik Mamak tertapi pihak PT PHP tidak maumengatakannya;Bahwa tidak semua cucu kemenakan mau meminta uang subsidi plasmakepada Ninik Mamak karena takut;Bahwa Cucu kemenakan takut meminta uang subsidi plasma kepadaTerdakwa karena takut atas sangsi

yang akan diberikan oleh Terdakwa;Bahwa Terdakwa pernah memberikan sangsi kepada saksi yaitudikeluarkan sepanjang adat sebagai cucu kemenakan Datuk TanKabasaran secara tertulis, yang berakibat tidak akan mendapatkan haknyalagi sebagai cucu kemenakan dan akan dikucilkan ditengah masyarakat;Bahwa saksi mengetahui perincian kerugian yang saksi alami setelahpenydik meminta rincian pembayaran yang dikeluarkan oleh KUD kepadaGampo Alam;Bahwa Terdakwa memegang gelar Datuk Tan Kabasaran antara tahun2006

PT PHP melaluihumas mengenai subsidi plasma yang dikeluarkan PT PHP namun HumasPT PHP mengatakan sudah menyerahkannya kepada Ninik Mamak dan itusudah menjadi urusan dari Ninik Mamak untuk membagikannya kepadacucu kemenakan;Bahwa ada ditanyakan berapa uang yang diserahkan PT PHP kepada NinikMamak tertapi pihak PT PHP tidak mau mengatakannya;Bahwa tidak semua cucu kemenakan meminta subsidi plasma kepada ninikmamak karena takut dengan sanksi yang diberikan Terdakwa;Bahwa Terdakwa pernah memberikan sangsi

PHP namun HumasPT PHP mengatakan sudah menyerahkannya kepada Ninik Mamak dan itusudah menjadi urusan dari Ninik Mamak untuk membagikannya kepadacucu kemenakan;Bahwa pernah ditanyakan berapa uang yang diserahkan PT PHP kepadaNinik Mamak tertapi pihak PT PHP tidak mau mengatakannya;Bahwa tidak semua cucu kemenakan meminta subsidi plasma kepada ninikmamak karena takut dengan sanksi yang diberikan Terdakwa;Halaman 21 dari 143 HalamanPutusan Nomor 158/Pid.B/2016/PN.PsbBahwa Terdakwa pernah memberikan sangsi

sejak Terdakwa mengeluarkan suratkesepakatan tanggal 8 Februari 2015;Bahwa untuk membuat surat kesepakatan membuang Dedi Mulyadi Cstanggal 8 Februari 2015 bukan atas inisiatif Terdakwa tapi dibuat oleh sapikpegawai;Bahwa secara garis keturunan Dedi Mulyadi tidak termasuk cucukemenakan;Bahwa Dedi Mulyadi termasuk garis keturunan suku Tanjung;Bahwa Terdakwa tidak mengakui Dedi Mulyadi sebagai cucu kemenakankarena Dedi Mulyadi tidak patuh dan dibuang atas kesepakatan sapikpegawai;Bahwa akibat dari sangsi

Bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Ketentuanyang dilanggar adalah : Ketentuan pasal 1 angka 14yang dengan tegas menyebutkan bahwa MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalahlembaga yang berwenang untuk menentukan adatidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dandokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dankedokteran gigi dan menerapkan sangsi;Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwalembaga yang berwenang untuk menilai

ada tidaknyakesalahan dokter adalah Majelis Kehormatan DisiplinDokter, termasuk memberikan sangsi, sehingga tindakanTergugat yang bukan merupakan Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia yang menerbitkan suratHalaman 6 dari 45 halaman.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi

Nomor 190 K/Pdt/2015juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh limarupiah);Bahwa berdasar Pasal 8 ayat (3) SPPP, Tergugat wajib membayardenda keterlambatan sebagai akibat tidak dapat menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.Pasal 8(3)Jika terjadi keterlambatan Pelaksanaan yakni melampaui WaktuPelaksanaan yang telah ditetapkan pada Pasal 6 SPPP ini makaatas keterlambatan ini Pihak kedua dapat dikenai sangsi berupaDenda keterlambatan sebesar 1%o (satu per

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi

Hal ini perlu diberi sangsi yang tegas dantindakan nyata dari Kepolisian.11.Bahwa Adapun maksud dan tujuan utama dari laporan ini sekaliguspermohonan Perlindungan Hukum ke Komisi Perlindungan AnakIndonesia ( K PAI), Komnas Perempuan , Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Anak Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:Mohon Bantuan dan Perlindungan Hukum, Tuntutan Hak ,Kewajiban, Pengawasan dan menindak lanjuti proses permohonancerai sdr .Robian Romer sebagai anggota Polri dengan suratpermohonan

padahal tanah milik Penggugat sudahditerbitkan sertifikat dan mestinya kalau ada perubahan hak, maka tertulispenyebab terjadi pemindahan hak melalui Akta ;Bahwa dengan adanya foto copy sertifikat tersebut para Penggugatmenjadi sangsi, karena coretcoretan yang ada di foto copy tersebut, sehinggapara Penggugat menanyakan aslinya sertifikat tersebut dan dijawab oleh BPNKabupaten Sampang, foto copy tersebut mendapat dari Sudarto mantan Sek.Desa Banyuates ;Bahwa foto copy sertifikat yang diberikan kepada

PPNS/2009 tanggal 25 Mei2009 atas tindakan Polisi Hutan tersebut yang mengamankan Truk dengan suratpenyitaan tersebut, juga dapat dikatakan telah merampas kendaraan bermotor jenistruk yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan kayukayu yangdiduga hasil pembalakan liar (Illegal logging); Bahwa Tergugat II kelirumelakukan penyitaan Truk milik Penggugat, dimana truk tersebut bukan dimilikioleh pemilik kayu, hal tersebut terbukti dari sopir yang menjalankan kendaraan tersebuttidak dikenai sangsi

Bahwa saksi mengetahui bahwa perbuatan saksi mengambil barang milikorang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya tersebut adalahHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 272//Pid.B/2019/PN Bdgperbuatan yang salah dan dapat dikenakan sangsi hukum.Bahwa saksi melakukannya karena ingin mendapatkan barang dan uang.Bahwa peran saksi dalam pencurian tersebut yaitu saksi merencanakanpencurian tersebut bersama Sdr. SENDY kemudian menunggu danmengawasi di halaman parkir hotel. Peran Sdr.

Dan pihak ke Il sanggup dikenakan sangsi hukum yangberlaku jika poin 1, 2 dan 3 diatas tidak dipenuhi dan juga dituntutdengan hukum acara sebagaimana yang berlaku oleh undangundang.Menimbang, bahwa saksi Penggugat AMDA RISMAN yang keterangannyadibenarkan oleh Penggugat dan juga Tergugat yang pada pokoknya mengetahuiHutang Piutang berawal pada tahun 2018, pada saat itu saksi sebagai kepalaDinas Kesehatan dan Penggugat dan Tergugat adalah staf saksi, dan pada saatitu Saksi pernah memanggil penggugat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Berita acarapemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harusditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 880/IV.I57159TUUA/BKD, Tanggal 23Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan yang pada pokoknya merupakan pemberian sangsi

Samarinda Nomor : 54/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal23 Mei 2016 tidak mencapai 2 (dua) Tahun sedangkan dalam pasal 250 hurufd Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2017 disebutkan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidanapenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;Bahwa selain itu dalam menjatuhkan sangsi

Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kalimengkonsumsi narkoba bersama temantemannya baik anggotamiliter atau sipil hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi Terdakwaoleh karena itu apabila Terdakwa diberi sangsi yang tegas makatidak dapat ditiru oleh prajurit lainnya.4.

Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agar tidak ditiru olehprajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengantujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegahterhadap prajurit TNI lainnya.4.