Ditemukan 2374 data
106 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ronny Nitibaskara mengkritik kondisi tersebut sebagai akibatditerapkannya karakter teknikalitas yang menggiring hukum pada posisi "siapdirekayasa" yang melahirkan kepastian semu karena didasarkan pada tafsirtafsir subyektif petugas hukum atas aturan hukum (internet.www.mimbarhukum.ugm ac.id/index.php/article/1 260/165).Pengadilan Militer I Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan caramengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secaraseksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang
15 — 13
bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanpengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam halnafkah madliyah, iddah dan mutah harus dipaksakan pemenuhannyasebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi;halaman 27 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.4.
126 — 28
dalam Dakwaan Penuntut Umum telah disebutkanIdentitas seorang Terdakwa Anak bernama NH sebagai Anak yang berkonilikdengan Hukum dengan menyebutkan masih berusia 17 Tahun, dimana Usiatersebut menunjukkan Terdakwa termasuk dalam batasan usia Anak menurutUndangUndang R.I No.11 Tahun 2014 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anakyang dikategorikan Anak sehingga sesuai pendapat M.Hoyles (1979) dalambukunya Changing Childhood, London hal 09 menyebutkan kedewasan seoranganak merupakan sesuatu yang bersifat semu
135 — 48
;Bahwa secara implisist dapat diteliti secara keseluruhan bahwa maksudPenggugat Konvensi melakukan kasasi semu yang membenturkan satuputusan pengadildengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap (in Kracht van gewijsde) dengan putusan pengadilan lain yang juga yangtelah berkekuatan hukum tetap. Hal mana seharusnya keberatan penggugatkonvensi terhadap hakim dan isi putusan pengadilan hanya dapat diajukankepada hakim di Mahkamah Agung atau hakim di Komisi Yudisial.
152 — 54
) ;aDemikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanyuwangi pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013, oleh SITYOTO, SH,MH, selakuKetua Majelis, AFRIZAL HADY, SH,MH dan TENNY ERMA SURYATHI, SH,MH masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehHakim Hakim Anggota, diharitu oleh LILIK ASTUTI, SH, Panitera Pengganti serta dihadirioleh SEMU
122 — 37
Secara terangterangan maupun diamdiam melakukantindakanpenyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;Membandingkan dokumen tersebut sebelum penyerahan;Menciptakan persaingan semu;0 2 9Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;.Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untukmengatur dalam rangka memenangkan peserta tertentu, dan;g.
Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender ataupihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelakuusaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.Bahwa terhadap unsur persekongkolan tesebut, Pemohon tidak pernahsama sekali melakukan kerjasama baik secara terangterangan atau punsecara diamdiam melakukan penyamaan dokumen sebelum diserahkandan melakukan persaingan semu dengan pihak lain dalam memenangkantender;Bahwa Pemohon tidak dapat mempengaruhi pihak PenyelanggaraTender
pada nomor urut 1 danseterusnya ke bawah menunjukkan adanya kerjasama;Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan harga penawaran dariterlapor Il, Ill, dan IV dengan mematok harga penawaranmendekati HPS sebesar 99% menunjukkan adanya kerjasama;Bahwa Majelis Komisi menilai dari harga satuan yang sama antaraterlapor Il, terlapor Ill telah terjadi kerjasama di antara terlapor IIdan terlapor Ill mengenai harga satuan buku tersebutBahwa Majelis Komisi menilai telah terjadi persaingan semu antaraterlapor
Pembanding/Penggugat II : NY SRI HAPSARI TYAS REJEKI SURYANINGRUM Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat III : NY YUNI FITRIA SARI SELAKU PESERO KOMANDITER CV PUTRA PRESTASI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat IV : TN AGUS MARYADI Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Pembanding/Penggugat V : TN SUHARTO Diwakili Oleh : Rinanto Suryadhimirtha, SH, MSc, DKK
Terbanding/Tergugat : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cq PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Klaten
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny Erlin Mulyatriani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Surakarta
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Klaten
130 — 105
Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi :Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasari utang piutangadalah perjanjian semu, dimana pihak penjual dalamposisi lemah dan terdesak, sehingga mengandungpenyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
Oleh karena itu utang tidak dapatdilunasi, maka dibuatkan jual beli atas jaminan tersebut,sehingga perjanjian semu tersebut menggantikan perjanjianutang piutangHalaman 63 Putusan No. 21/ Pdt / 2020/ PT SMG Bahwa dengan demikian Tergugat I, Il berada dalam posisilemah dan terdesak sehingga menandatangani suratsurattersebut, dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebutmerupakan perjanjian sebagai kehendak satu pihak sertamerupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik = vanOmstandigheden) oleh PenggugatAmar
26 — 2
Jadi kesemuanya itu hanyalahmerupakan Pernayataan semu yang tidak ditepati (ingkar janji/wanprestasi), bahwa dengan tidak ditepati janji mengosongkansendiri tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat I tersebutdiatas maka baik Tergugat I maupun Penggugat sepakat untukmengalihkan kepemilikan hak yang sah dengan mencabut HakTanggungan yang dibebankan di badan Pertanahan Nasional (BPN)Kota Makassar..
76 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Implikasinya, bagi Termohon PERWALTANGSEL No.40 Tahun 2009 bukanlah peraturan perundangundangan(algemene verbindende voorschriften) melainkan menurut Termohontermasuk dalam peraturan kebijakan (beleidsregel) ;Bahwa peraturan kebijakan sering dikatakan sebagai peraturanperundangundangan semu (pseudo wet geving) namun bukan bagiandari peraturan perundangundangan meskipun menunjukkan sifat ataugejala sebagai peraturan perundangundangan.
298 — 226
pada tanggal 23 Februari 1992 dihadapan pemukaAgama di Gereja Protestan Jakarta, dan telah dicatat dalam DaftarPerkawinan menurut STBL 1993 No. 75 jo 1936 No. 607 di Dinas CatatanSipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 1992 sebagaimanatertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No.34/G/JP/1992 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta adalahsah untuk dipertahankan.Menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadapTERGUGAT dalam kasus ini adalah perkara semu
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1521 K/Pdt/20142424perjanjian jual beli" sebagaimana menurut Bukti P.5 adalah merupakanperjanjian semu, purapura (Proforma, Schiji Handeling) untuk menggantikanperjanjian asli yang sebenarnya yangmerupakan perjanjian hutang piutang/kredit (Vide: Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 1904 K/Sip/1982 tanggal 28 Januari 1984 dan Nomor 2125 K/Pdt/1995 tanggal 6 Februari 1997), karena perjanjian sebagaimana menurutBukti P.5 tersebut dibuat sebagai jaminan hutang Hamdani kepada AlmarhumSyamsudin (
60 — 29
perawatan Tergglgat Imulai dari biaya rumah sakit dan biaya lainnya semuanya dalam tanggunganPenggugat I bukan seperti apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam perkara ini, halini diketahui dan disaksikan pula oleh Turut Tergugat ll sehingga seluruh dalil dalil yang tertuang dalam naskah jawaban adalah sebuah rekayasa serta memutarbalikan fakta yang sengaja berusaha mengelabuhi Majelis Hakim padahalsesungguhnya dibalik dari semua ini menyimpang sebuah kebohongan denganmenampilkan kebenaran yang semu
52 — 33
Adalah sebuahputusan yang semu yang seolaholah telah memenangkan pihak Tergugat danterhindar atas segala tuntutan hukum secara perdata yang diajukan olehPenggugat dan dalam gugatan rekonpensinya pada setiap gugatan yang diajukantidak pernah terbukti kebenarannya dari pihak Tergugat dan selalu ditolak dantidak diterima, sehingga harapan kepastian hukum yang selalu diagungagungkanoleh hukum Indonesia tidak pernah terbukti, bahwa sangat jelas sekali sesuaidengan gugatangugatan yang pernah diajukan oleh
Penggugat,bahwa walaupun telah memberi kuasa yang resmi kepada Kuasa Hukumnya, haltersebut tidak secara langsung bisa menyelesaikan permasalahan hukum yangterjadi, karena selama ini tidak pernah ada pertemuan yang positip sebagaiuapaya akhir untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut, hal tersebuthanya sebatas janjijanji kuasa hukumnya, bahwa tindakan tersebut merupakansuatu tindakan yang tidak professional, mengabaikan hati nurani, kebenaranmateril hukum yang terjadi dan hanya untuk kemenangan semu
Terbanding/Tergugat : Tuan GODFRIED INGKIRIWANG
181 — 87
mengadakan ibadah di rumah, tetapi padasaat ibadah dilangsungkan, TERGUGAT sengaja pergi ke luar rumahmembawa anakanak.Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadapPENGGUGAT menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT pisahHal. 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 96/PDT/2019/PT MND15.16.ranjang sejak tahun 2009, walaupun tidak nampak dan tidak diketahuioleh orang luar, bahkan oleh anakanak, karena antara PENGGUGAT danTERGUGAT, tidak pernah ada pertengkaran terbuka, dan kelihatan rukunwalaupun sebenarnya SEMU
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari hal tersebut dapat disimpulkanbahwa unsur "sepakat" di dalam proses jual beli tanah sengketatersebut merupakan kesepakatan yang bersifat semu, sehinggakarenanya harus dipandang sebagai tidak ada sepakat dan dengandemikian perjanjian jual beli tersebut menjadi cacat hukum",Bahwa dari Pertimbangan hukum Putusan Judex Juris/Majelis Kasasitersebut di atas, Majelis Judex Juris/Majelis Kasasi pada Mahkamah AgungHal. 10 dari 29 hal. Put.
445 — 805
potensinya masingmasing bersepakat untuk mendirikan suatuPerseroan Terbatas lalu itu di konversi menjadi pemilik saham apakah ituPutusan No. 21 1/Pdt.P/2016/PN.JktSel halaman 56disebut lumrah pada praktek, apakah hal tersebut dalam praktek biasaterjadi Kalau untuk PT tidak, tetapi kalau untuk maatschap CV bolehdikonversi menjadi masukan tetapi kalau dalam PT yang bisa menjadipemasukkan adalah barang, bisa barang bergerak dan bisa tidak bergerakteorinya terkenal dengan kuasi imbreng jadi imbreng semu
maksudnyaImbreng semu umpamanya imbrengnya adalah tanah, tanah kemudianditaksasi appraisal, appraisal itu merupakan perusahaan penilai yanglicence dari Menteri Keuangan di Indonesia kemudian di Appraise olehAppraisal nilainya berapa, taksasinya berapa itu yang dikonversi menjadisetoran saham kalau benda bergerak bisa sama umpamanya mobil bisaditaksasi nilainya berapa mobil itu dikonversi menjadi setoran saham kalaudalam PT ;Bahwa dalam praktek kita sering mendengar istilah Golden Share, GoldenShare
68 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebabgugatan hak milik itu adalah sesuatu yang semu/tidak jelas serta tidakmemiliki dasar hukum sehingga Pasal mana yang akan diterapkan untukmemutus perkara ini juga tidak ada.
70 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kegiatan yang semula bersifat keperdataan, pada akhirnyabersifat hukum publik yang nota bene mengandung unsur paksaan.Disamping itu, kedudukan PUNP/BPUPLN ini diberi sifat sebagaipengadilan semu. Lembaga ini mempunyai dua karakter yaitu sebagaiwakil dari kreditur dan sekaligus Pengadilan;22.
Pembanding/Tergugat II : MUHAMMAD HENDRA
Pembanding/Tergugat III : YULIAS ASTUTI Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Pembanding/Tergugat II : MUHAMMAD HENDRA
Terbanding/Penggugat : DISER U. NASIR
Turut Terbanding/Tergugat IX : SITI AISYAH
Turut Terbanding/Tergugat VII : SITI MUNAWARAH
Turut Terbanding/Tergugat V : LAILI AGUSTINA
Turut Terbanding/Tergugat III : YULIAS ASTUTI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : MUHAMAD ZAINUDIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAMAD SAIPUL
Turut Terbanding/Tergugat IV : SITI NURLARA
Turut Terbanding/Tergugat IX : SITI AISYAH Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VII : SITI MUNAWARAH Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat V : LAILI AGUSTINA Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VIII : MUHAMAD ZAINUDIN Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAMAD SAIPUL Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat IV : S
90 — 36
Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjianhutangpiutang yang terselubung (Semu). Artinya, bahwa perjanjian jualbeli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian hutangpiutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan.b.
79 — 27
BiayaHERAWATIS.P SMAN 1 0 memperingatid Ende) HUT PGRI ke64 Tahun 200917 SEMU PNS 5.000.000 1. Biaya SudahANASTASIA, SE DPPKAD pengobatan di dikembalikaKab. Ende 12.000.00 Jakarta n biaya0 2. Bonus pelatih perobatancabang sebesarOlahraga untuk Rp.5.000.00FORDATA di 0, pada18.000.00 Maumere 2009 tanggal0 3. Bantuan Dana 08/06/2016PembinaanCabangOlahraga yangmengikuti11.250.00 FORDATA di0 Maumere 2009. Bantuan untukatlet cabangAtletik yangmemperoleh1.000.000 mendaliFORDATA diMaumere 2009.
BiayaHERAWATILS.P SMAN 1 0 memperingatid Ende) HUT PGRI ke64 Tahun 200917 SEMU PNS 5.000.000 Biaya SudahANASTASIA, SE DPPKAD pengobatan di dikembalikaKab.
TILL ANFRIDUS,SEKepala Bidang Anggaran : YULIUS LERU TENGA, SEKepala Bidang Akuitansi : MENSI TIWE,Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) : SEMU ANASTASIAKepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan : USMAN BOLISEKepala Bidamng Pendaftaran dan Penetapan : FABIANUS PADISER,S.SosKepala Bidang Verifikasi : YULIUS ALBERETUS SERO SAI,SEBendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : DURIANBendahara Bantuan Keuangan : STEFANUS WODHE,SEPengguna Anggaran (PA)TILL ANFRIDUS,SE (Januari 2009 s/d 20 Mei
Saksi SEMU ANASTASIA, SE, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Page 100 of 173Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016e Bahwa untuk kegiatan KONI memang dananya tersedia dalam APBDbelanjaa HIBAH namun untuk dana yang telah dikeluarkan untukkegiatan KONI tersebut diatas tidak tertuang dalam RencanaKegiatan Anggaran KONI (RKA KONI) sehingga pihak KONI Kab.Ende mengajukannya ke Bupati Ende dengan Nota Informasi, setelahada disposisi Bupati pada saat itu maka disposisi Bupati tersebutdiserahkan