Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembayaran Pinjaman tertanggal3 januari 2018, pada poin 9 didalam isi perjanjian tersebut menyatakanbahwa, Apabila sampai tanggal 04 Agustus 2018 Pihak Pertama (paraTergugat) belum bisa melunasi sisa hutangnya kepada Pihak Kedua(Penggugat), maka Pihak Pertama (para Tergugat) bersedia membayardenda dan sangsi sebesar 0,5% perhari dari sisa pinjaman ;19.

Bahwa atas pebuatan wan prestasi yang dilakukan oleh paraTergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materialyaitu :Kerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum bayarkan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah );Denda/sangsi sebesar 0,5% perhari keterlambatan terhitung daritanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan kePengadilan Negeri Batam yaitu 0,5% x Rp. 2.224.000.000, x 240hari = Rp. 2.668.800.000

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam/ MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukanpenggugat dalam perkara ini;3.4.Menyatakan sah menurut hukum hak hak penggugat yaitu :Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayar kan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah )Denda/sangsi

Tergugat) melakukan perbuatan WanPrestasi;5.Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI (para Tergugat) untuk membayar hak hakpenggugat secara tunai, sekaligus dan seketika dengan tanggungrenteng kepada Penggugat yaitu :Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pat.G/2019/PN BtmKerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayarkan oleh para tergugatsebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyar dua ratus dua puluhempat juta rupiah );Denda/sangsi

Saksi Sugeng Edi Purwanto, pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAPadalah benar ; Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ; Bahwa benar sangsi bersama Supriyadi dan Dwi Emdaryantoyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa padahari Rabu tanggal.23 April 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ; Bahwa kejadiannya di dalam warung sate di tepi Jin.MuriaKel.Orooro dowo, Kec.Klojen Kota Malang ; Bahwa

Saksi Supriyadi , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar semua keterangan saksi yang berada di BAPadalah benar ; Bahwa benar saksi adal;ah anggota polisi ; Bahwa benar sangsi bersama Supriyadi dan Dwi Emdaryantoyang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa padahari Rabu tanggal.23 April 2014 sekitar pukul 14.30 Wib ; Bahwa kejadiannya di dalam warung sate di tepi Jin.MuriaKel.Orooro dowo, Kec.Klojen Kota Malang ; Bahwa benar saksi

Dalam surat Menhut tersebut secara jelas dan tegasmenyatakan bahwa :* Penggunaan sangsi sebagaimana ditetapkan dalam pasal 50 ayat (3)huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41/1999 adalah dalam rangkapengamanan hakhak Negara yang melekat pada hasil hutan yang berasaldari hutan Negara, sehingga dengan demikian pengenaan sangsi tersebuttidak tepat apabila diterapkan / dikenakan terhadap pelanggaranpengangkutan kayu rakyat yang merupakan asset perorangan / privat,kecuali apabila dokumen kayu rakyat dipakai

lalu oleh terdakwadijawab "Kalau abang sangsi, ke Notaris" selanjutnya saksi Risdianto bersamadengan terdakwa pergi ke kantor Notaris Atik Sugiarti di JIn.

lalu oleh terdakwa dijawab"Kalau abang sangsi, ke Notaris" selanjutnya saksi Risdianto bersama denganterdakwa pergi ke kantor Notaris Atik Sugiarti di JIn.

kembali rukun dengan tergugatakan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diberikankesempatan untuk mengurus Surat Izin untuk bercerai dari pejabat atasannya yangberwenang, namun sampai batas waktu yang diberikan kepada penggugat belum mendapatSurat Izin untuk bercerai namvm tetap ingin melanjutkan perkaranya dengan menyerahkansurat pernyataan bersedia menanggimg resiko ( Sangsi

Walaupun demikian.Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehatitpenggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama tergugat,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat SuratIzin dari pejawat atasaimya yang berwenang untuk melakukan perceraian, tetapipenggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dengan membuat/menyerahkan Surat pernyataan siap menerima resiko/sangsi akibat perceraiannya dengantergugat

Di rumah tersebut,Terdakwa dan Terdakwa Il berfemu dengan Mustamin,SE, Hj.Wa OdeNorma,SP, Darmin,S.Pd, Lilis dan Sarni, mereka mempertanyakankapan pembagian uang yang telah dilipatgandakan, Terdakwa kemudian menjawab bahwa uanghasil pelipatgandaan akan dibagikanpada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 di Pasarwajo, namun merekamasin sangsi sehingga Terdakwa kemudian menegaskan, sayaJaminannya, jika hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 jam 13.00WITA uang tersebut tidak dibagikan, jaminannya kepalasaya

;Bahwa, ada kekewatiran Penggugat yaitu bilamana nantinyasetelah gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan danlantas kemudian Para Tergugat tidak mau = memenuhikewajibannya untuk melaksanakan Putusan Hukumnya makaatas alasan terebut kami mohon agar Pengadilan berkenanmemberikan sangsi hukum yaitu dengan mengenakan sangsi kepadaPara Tergugat.! dan II untuk wajib membayar uang keterlambatanyaitu sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) /perhari untukdiserahkan kepada Penggugat.. !!

2011,Rumah Sakit Jiwa Daerah Lampung, tertanggal 18 Februari 2011yang di tandatangani oleh psikiater pemeriksa Dr.WoroPrammesti,Sp.KJ. saksi Ahli berdasasrkan Surat KeteranganAhli Kedokteran No.440.3/6130 Rumah Sakit Jiwa Banda Acehtertanggal 27 September 2011 yang di tandatangani oleh dr.Syahrizal,Sp.Kj. tidak dipertimbang kan sama sekali olehMajelis Hakim ;Bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (3) UU No.35 tahun 2009,seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini tidak menjatuhkan sangsi

Korban penyalahgunaan dan pencandu narkotikakedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inijuga tidak dijadikan pertimbangan, untuk itulah terdakwatidak sependapat terhadap sangsi pidana penjara yangdijatuhkan majelis hakim ;Bahwa melalui lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial yang diprogramkan pemerintah, terdakwa ingin berubahdan bertobat sehingga tidak mengulangi perbuatan bersalahdan melanggar hukum yaitu) mengkomsumsi

seorang anak, sekarangdalam asuhan Penggugat;Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah hidupberpisah sejak bulan April tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat;Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah adamasalah yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin cinta denganwanita lain, atas sikap Tergugat tersebut Tergugat telah diproses di kesatuandan telah keluar surat Keputusan tanggal 14 Januari 2015 yang menyatakanbahwa Tergugat kena sangsi

anak,sekarang dalam asuhan Penggugat; e Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah hidupberpisah sejak bulan April tahun 2014 karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat;e Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sudah adamasalah yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menjalin cinta denganwanita lain, atas sikap Tergugat tersebut Tergugat telah diproses di kesatuandan telah keluar surat Keputusan tanggal 14 Januari 2015 yang menyatakanbahwa Tergugat kena sangsi

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon danTermohon; b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diprosespidana dengan kurungan 6 bulan; c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagaianggota kepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantupermasalahan

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diproses pidana dengan kurungan 6 bulan;c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagai anggotakepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantu

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas beralasan bagi Penggugat untukmengajukan pembatalan nikah karena perkawinan tersebut dilaksanakandengan paksaan, walaupun sangsi, tapi Penggugat ingin bertanggung jawabjika anak tersebut benar anak hasil perobuatan Penggugat;.

melaporkan Penggugat kepolisi;Bahwa Tergugat telah mengaku bahwa anak tersebut bukan anakPenggugat tapi anak dari orang lain yang bernama *****;Bahwa memang Penggugat dan Tergugat telah berpacaran dari tanggal26 Agustus 2014 sampai akhir Desember 2014, dan selama berpacarantersebut Penggugat pernah melakukan hubungan sex dengan Tergugat,namun ternyata ketika itu Tergugat tidak perawan lagi;Bahwa Penggugat mengajukan pembatalan nikah karena perkawinantersebut dilaksanakan dengan paksaan, walaupun sangsi

Keberpihakan Oknum Wakil ketua panitia pemilihan dan ketua BPD, dalampenanganan kasus, pengambilan kartu undangan salah satu keluarga, olehpihak calon nomor 3, dengan memberikan putusan tanpa sangsi. Yangkemudian diambil alin oleh ketua Pilwu dan mengenakan sangsi padaDEIAKUNYA j2n nn nn nn nn nnn nn nen ne nnn ence ence ne nnn nnn nn enna nn nneannnenenane.

Termohon tidak hadir padahal anggota polisi Polres Kudus, padadatang takziyah, bahwa pada saat Pemohon mengantar tamu dari Polda untukmakan di rumah makan Lembur Kuring, tibatiba Termohon datang untukmenemui Pemohon, padahal Pemohon pada waktu itu sedang Dinas sehinggaakibat dari beberapa peristiwa tersebut sejak tahun 2007 antara Pemohon danTermohon hidup berpisah sampai sekarang ;= Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon telah pernah melaporkan PemohonKonpensi ke atasan Pemohon sehingga Pemohon diberi sangsi

hadir padahal anggota polisiPolres Kudus, pada datang takziyah, bahwa pada saat Pemohon mengantar tamu dariPolda untuk makan di rumah makan Lembur Kuring, tibatiba Termohon datanguntuk menemui Pemohon, padahal Pemohon pada waktu itu sedang Dinas dansampai akhirnya sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah,bahkan saksi yang ketiga bernama saksi 3, menyatakan bahwa TermohonKonpensi telah pernah melaporkan Pemohon Konpensi keatasan Pemohon Konpensisehingga Pemohon Konpensi diberi sangsi

Konpensi dan jugapenyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konpensi dengan TermohonKonpensi karena keterlambatan Termohon Konpensi saat Taziyah orang tuaPemohon Konpensi, dan berakibat sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohonhidup berpisah, telah terbukti adanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P. 6 serta keterangan saksikedua Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon Konpensi telah pernahmelaporkan Pemohon Konpensi ke atasan Pemohon Konpensi sehingga PemohonKonpensi diberi sangsi

Lembur Kuning pada saat Pemohon Konpensisedang Dinas mendampingi tamu atasan Pemohon Konpensi dan jugapenyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konpensi denganTermohon Konpensi karena keterlambatan Termohon Konpensi saat Ta ziyahorang tua Pemohon Konpensi ;= Bahwa akibat dari beberapa peristiwa tersebut sejak tahun 2007 antaraPemohon dan Termohon hidupberpisah ;= Bahwa Termohon Konpensi telah pernah melaporkan Pemohon Konpensi keatasan Pemohon Konpensi sehingga Pemohon Konpensi diberi sangsi

dihukum untuk membayar kepada PenggugatRekonpensi Mut ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonpensi nafkah iddahsebesar Rp. 5.250.000, (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakimmemepertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperolehdi persidangan bahwa ternyata Penggugat Rekonpensi telah pernah melaporkanTergugat Rekonpensi ke atasan Tergugat Rekonpensi sehingga Tergugat Rekonpensidiberi sangsi

Saksi mengakui bahwa Penggugattelah meminta maaf kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali.Permintaan maaf di ruang HRD dan pada saat kejadian saksimengingat tidak ada permohonan maaf dari PemohonKasasi/Penggugat.Saksi tidak mengetahui jika ada sangsi di dalam PeraturanPerusahaan.Saksi mengetahui bahwa sudah adanya perdamaian dan saksitidak mengetahui jika Penggugat pada saat itu di skorsing olehperusahaan.Saksi dengan sadar yang membuat surat perdamaian tersebutsebelum ditanda tangani oleh para pihak

Bahwa di dalam Peraturan Perusahaan sudah sangat jelas, peraturanperusahaan berlaku antar pekerja di perusahaan tersebut sedangkanpermasalahan antara Pemohon kasasi/Penggugat tidak mendasar atautidak ada aturan sebagai dasar hukum untuk menghukum Penggugatkarena Dede Fahrul Rozi adalah karyawan dari luar perusahaansehingga sangsi yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepadaPemohon Kasasi/Penggugat haruslah batal demi hukum.Hal. 11 dari 18 hal.Put.Nomor 336 K/Pdt.SusPHI/20149.

mendasar karena:e Bahwa Pemutusan hubungan kerja tidak melalui upaya terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU KetenagakerjaanNomor 13 tahun 2003.16.Bahwa sudah sangat jelas alasan Tergugat yang memutuskanpemutusan kerja kepada Penggugat sangatlah tidak mendasar karena:e Bahwa pemutusan hubungan kerja tidak melalui upaya terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU KetenagakerjaanNomor 13 tahun 2003 dan sudah sepatutnya harus batal demihukum.e Bahwa tidak bisa memberikan dua sangsi

PAPERTECH INDONESIA;

PAPERTECH INDONESIA No.01.071.112.4-052.000 terdaftar 20 Juli 1995;

PAPERTECH INDONESIA;

Pada saat itu ada saksi yaitu warga DusunBanyutami dan ketua RT setempat;Bahwa Termohon telah melaporkan hal ini ke Kesatuan tempat pemohonberdinas yaitu Kantor Polres Gresik Jalan basuki Rahmat Nomer 22 BedilanGresik jawa Timur dan saat itu Pemohon telah dikenakan sangsi diKesatuannya;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali harmonis karenaWanita Idaman tersebut telah menelpon dan menangis kepada Termohondan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya sampaidengan Pemohon dan Termohon

Memberi sangsi kepada Pemohon atas fitnah yang telah menghancurkanmasa depan anak Termohon dan Termohon.2. Memanggil saksisaksi yang diperlukan pada perkara ini.SUBSIDAIR : Mohon Putusan se adiladil nya;Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikanreplik secara tertulis tanpa tanggal sebagai berikut:Menikan tahun 1990 pada awalnya bertempat tinggal di rumah mertua JL.Simo Rejo Sari A gg V/23 Surabaya, kemudian tahun 1997 mengontakrumah di Jl.

Dari laporan Termohon ke kesatuan POLRES telah di proses sidangkedisiplinan yang mendatangkan terkait pemohon dan termohon, istri Siri,saksi ketua RT dan keluarga, dan Pemhon sudah menjalani sangsi darikesatuannya (hukuman kurungan 14 hari), selanjutnya Pemohonmengajukan ijin gugat cerai ke Kesatuannya, hingga di terbitkan ijin gugatCerai;8.

PutusanKasasi Mahkamah Agung; Kalau kita linat Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralNomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak,dalam Pasal 5 Ayat (1) (2) dan (3) jelas dan Pasal 8 dan Pasal 9, tentangPenyalur; Kalau kita lihat Bab VII, tentang sangsi Administratif Pasal 21 Ayat (1)sampai Ayat (6) sudah jelas harus diberikan teguran dan dilanjutkan PasalHal. 15 dari 19 hal. Put.

No. 194 PK/Pid.Sus/201722, eee ccc ccc ene eeee diberikan sangsi oleh Direktur Jenderal melalui BPPIUNUberupa teguran tertulis, pencabutan Surat Keterangan Penyalur, dan/ataupenutupan kegiatan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; Bahwa Dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 24 Ayat (1), ternadapBadan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Niaga yang telahditunjuk sebagai penyalur sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini,dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun

CAU belum melakukan pelanggaran tentang izinusaha niaga minyak, seandainya telah mencapai waktu 1 (satu) tahun belummengurus IUN nya maka yang dijatunkan adalah sangsi administratif denganteguran sampai 3 (tiga) kali, tidak juga maka usahanya ditutup, bukan dengancara pidana seperti sekarang ini, yang menghancurkan usaha danmenyusahkan karyawan dengan hilangnya pekerjaan, tetapi harus diberikanpembinaan sehingga bisa berkembang dan mandiri;Hal. 16 dari 19 hal. Put.

Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)sebagai implementasi dari Pasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;os Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatuhkan sangsi PHK;4.

yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).3.1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi

Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia terkait Pasal 70 Perjanjian Kerja Bersama (PKB)sebagai implementasi dari Pasal 137 UndangUndang No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;a Apakah dibenarkan dan disahkan dalam system hukum ketenagakerjaanyang berlaku di Indonesia mogok yang tidak sah harus dijatunkan sangsi PHK;4.

yang nyata di dalam mengambilkeputusannya yang membenarkan tindakan PHK yang dilakukan oleh TermohonPeninjauan Kembali dengan didasarkan pada Pasal 65 ayat 14 Perjanjian KerjaBersama (PKB).3.1 Bahwa kalau pun mogok kerja yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dinyatakan tidak sah atau tidak sesuaidengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya Yang MuliaMajelis Hakim Kasasi serta Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KlasIA Bandung di dalam menerapkan sangsi

Pasal 65 ayat 14 tidak dapatditerapkan mengingat di dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal142 ayat (2) bahwa sangsi mogok kerja yang tidak sah telahdiatur di dalam Keputusan Menteri yaitu Keputusan Menteri No.KEP. 232/MEN/2003 Pasal 6.4.

kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izinbercerai dari atasan Penggugat;Bahwa pada persidangan berikutnya setelah waktu yang diberikan,Penggugat menerangkan bahwa permohonan izinnya ditolak oleh atasan,meskipun demikian Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkanproses permohonan cerai gugatnya.Bahwa atas sikap Penggugat tersebut majelis hakim sudahmenasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai danmenghormati institusinya, majelis hakim juga menjelaskan kemungkinanberbagai sangsi

telah memberi waktuyang cukup kepada Penggugat dan ternyata sampai batas waktu yangdiberikan Penggugat tidak dapat mengajukan surat izin tersebut karenaatasan Penggugat tidak memberikan surat izin cerai kepada Penggugat,namun Penggugat di dalam persidangan menyatakan tetap melanjutkanperkaranya.Menimbang bahwa atas sikap Penggugat tersebut majelis hakimtelah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk berceraidan menghormati institusinya, majelis hakim juga menjelaskankemungkinan berbagai sangsi

kembali rukun dengan tergugatakan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diberikankesempatan untuk mengurus Surat Izin untuk bercerai dari pejabat atasannya yangberwenang, namun sampai batas waktu yang diberikan kepada penggugat belum mendapatSurat Izin untuk bercerai namvm tetap ingin melanjutkan perkaranya dengan menyerahkansurat pernyataan bersedia menanggimg resiko ( Sangsi

Walaupun demikian.Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehatitpenggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama tergugat,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat SuratIzin dari pejawat atasaimya yang berwenang untuk melakukan perceraian, tetapipenggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dengan membuat/menyerahkan Surat pernyataan siap menerima resiko/sangsi akibat perceraiannya dengantergugat