Ditemukan 2374 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-06-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 04-02-2014
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1541/Pdt.G/2013/PA.JS
Tanggal 19 Desember 2013 — Bugi Santoso bin Stepanus Walimin MELAWAN Ninik Sri Soenarmiyatni binti Mochiyat
7126
  • Dan disepakati baik oleh adikadik Pemohon maupun Termohonsudah saling memaafkan dan menyadari semu kesalahpahaman yang terjadi.Hubungan Termohon dengan saudarasaudara Pemohon lainnya tetap berjalandengan baik dan penuh kekeluargaan.17 Bahwa pada kenyataanya pada tanggal 16 Juni 2013, siang hari datanglah 4 orangyang mrngaku sebagai calon pembeli rumah yang beralamat di Jl.
Register : 23-01-2014 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 36/Pid.B/2014/PN Bwi
Tanggal 27 Maret 2014 — BENNY SETIAWAN
357
  • ., selaku PaniteraPengganti dan dihadiri oleh : SEMU, SH. sebagai Penuntut Umum, serta Terdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. ACHMAD RASJID, SH.I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH.MH.2. TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.Panitera Pengganti,
Putus : 18-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/TUN/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — WALIKOTA MAKASSAR VS Drs. H. ANDI M. HATTA, M.M., DK
8432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan; dan Pasal 48 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tantang PeradilanTata Usaha Negara.Dengan demikian Banding Admnistrasi adalah sistim penyelesaian sengketaAparatur Sipil Negara berdasarkan jurisdiksi khusus (specific Jurisdiction)yang diatur berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut diatas.Sistem dan Badan yang bertindak menyelesaikan sengketa Aparatur SipilNegara tersebut yakni Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dapatdisebut Peradilan Semu
Register : 18-05-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 58/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 18 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : DAVID ALEXANDER PANDIE
Terbanding/Tergugat I : DRS. JAN CHRISTOFEL BENYAMIN, M.Si
Terbanding/Tergugat II : LESSY ELISABETH WIELIGMANS
7545
  • ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara a quo menjadi tidakjelas dan kabur, justru) membuat kabur atau mengabaikan substansigugatan Penggugat/Pembanding yang sebenarnya, menggunakan eksepsiyang formalistis sebagai alasan semu demi kepentingan ParaTergugat/Terbanding yang telah melakukan kebohongan, fiktif dan palsusebagaimana fakta yang diakui dipersidangan.
Putus : 03-12-2015 — Upload : 13-04-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 451/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 3 Desember 2015 — IVOR RICHARD COURT melawan PONO, dkk
6048
  • denganbatasbatas sebagai berikut:Utara : Rumah Bapak Yo Sik;Selatan : Rumah Bapak Tanto;Barat : Rumah Bapak Si Hok;Timur : Gang Mendungan;Antara Tergugat dan Tergugat II tanpa mendapatkan ijin tertulis dariPenggugat yang dibuat Tergugat III adalah batal demi hukum (nietig)karena didasari suatu jual beli semu/purapura (schijnhandeling);11.Menyatakan tanah dan bangunan Hak Milik No.673 yang terletak diSidomulyo 3B, RT 01/09 Kampung Sewu, Sewu, Jebres, KotaHal 15 dari 47 hal., Putusan No. 451/Pdt/2015
Putus : 01-03-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 113/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 1 Maret 2016 — EVIYANTI,Dk
LAWAN
SUNCOKO,Dk
409
  • Dalam hal ini Tergugat I tidak pernah menyewakan tanah miliknya,sehingga apa yang dihitung Para Penggugat adalah suatu khayalan semu dan tidakpernah terjadi kerugian yang nyata.Bahwa adanyakonstruksi gugatan yangcampuradukantara posita dan petitum, yangmana dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian/akta kuasa namun dalampetitum dituntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Konstruksi gugatan yangmencampuradukan Wanprestai dengan Perbuatan Melawanhukum dalam satu gugatan
Register : 23-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 121-K / PM.III-12 / AD / IX / 2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — CAHYO PURNOMO, Serka NRP 21990109231278
7229
  • narkotika, termasukdiantaranya mengkonsumsi sabusabu, dan juga ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang25 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinasmiliter bagi prajurit TNI yang terlibat dalam masalah penyalahgunaannarkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauhjauhkeinginannya untuk mengkonsumsi narkotika, walaupun diimingimingidengan kenikmatan semu
Putus : 28-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/TUN/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. PABRIK KERTAS INDONESIA ( PT. PAKERIN)
11181 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada lokasi camp Sei Sungsang pada unit Babat Tomanditemukan bangunan camp semu permanen ukuran 60 m2Halaman 24 dari 46 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/2014pada koordinat UTM X=0328920 dan Y=9716136. Padalokasi ini juga akan dibangun persemaian. Jumlah BlokSungsang (1 unit), Blok Blagan (1 unit), Blok Toman (1unit), Blok Telang (1 Unit) ;g.
Register : 22-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 10/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat : ISNA YUSDIATI
Terbanding/Tergugat I : RUDI INDRA KESUMA, SH,M.Kn,
Terbanding/Tergugat II : DR. YUSTI YUDIAWATI, ST, MT
Terbanding/Tergugat III : SUGIAN NOOR, S.KM
Terbanding/Tergugat IV : NIZAR YUDIAWAN, ST
288147
  • Faktanya, Pemohon Banding lagilagi hanyamendalilkan PMH dan kerugian semu dalam Memori Bandingnya ini.Bahkan Mahkamah Agung secara konsisten telah menerapkanpertimbangan hukum bahwa kerugian yang didalilkan haruslah rinci,berdasar dan didukung oleh buktibukti yang ada. Dengan tidak dirincinyakerugian dimaksud, tidak jelas dasarnya apa dan tidak disokong buktibukti, maka menyebabkan Gugatan tidak dapat diterima.halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT BJMD.
Register : 11-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN KANDANGAN Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Kgn
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
MAHYUNI Bin H. USMAN Alm
10313
  • Hal ini penting dilakukan polisi karena untuk menentukankedudukan terdakwa dan bentuk rumusan dakwaan serta untukmenghindari penegakan hukum yang menciptakan kebenaran semu ataurekayasa yang menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yaitumendapatkan kebenaran materiil.Untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanyamemperhatikan actus reus terdakwa saja tetapi juga harusmempertimbangkan mens rea terdakwa, sehingga akan diperolehpenegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan.
Register : 01-08-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 80-K/BDG/PMT-II/AD/VIII/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — Ence Iskandar, Koptu
6226
  • , padahal seringkali rekayasa suatuperkara telah diramu dan diolah dari tingkat penyelidikan,penyidikan dan pra penuntutan, untuk kemudian prajurit yangberdiri sebagai Tersangka atau Terdakwa hanya mengikutibegitu saja arah pola pikir yang sudah dibentuk pada rekayasasuatu perkara karena ketidaktahuan akan aturan hukum yangsebenarbenarnya, ini merupakan suatu dilema hukum yangbukan hanya satu atau dua kali kita saksikan, makapertanyaanya saat ini Apakah ini keadilan yang kita dambakankeadilan semu
Register : 18-08-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PA CIKARANG Nomor 2239/Pdt.G/2021/PA.Ckr
Tanggal 9 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
2019
  • Hakimmenghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelumpengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa nafkah iddah dan mutahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah iddah, mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelahperceraian namun harus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugatmengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bisa menjadikenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagaiputusan semu
Register : 20-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 319/Pdt.G/2019/PA.YK
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5012
  • No. 319/Pdt.G/2019/PA.Ykhormat kepada Tergugat, padahal hal tersebut merupakan sendi terwujudnyarumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah ;Menimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat awalnya menyatakanmasih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat,namun karena keinginan tersebut hanya dari satu pihak saja, maka apabilarumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka Tergugathanya akan mendapatkan kebahagiaan yang semu saja;Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah
Register : 02-05-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Lmg
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat:
Marzuki
Tergugat:
1.Natalia
2.PT Bank Danamon Indonesia Tbk DSP Unit Babat
3.Kementrian Keuangan RI Dirjen Kekayaan Negara Kanwil X Surabaya Cq KPKNL Surabaya
4.Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab Lamongan
626
  • Kementrian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sedangkandalam perkara aquo bertambah menjadi Tergugat IV yakni Badan PertanahanNasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan;Menimbang, bahwa adanya perbedaan jumlah Tergugat dalam perkaraini dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim,hal itu. bukan merupakan persoalan, karena merupakan penambahan/perubahan Semu
Register : 11-10-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN KANDANGAN Nomor 192/Pid.Sus/2018/PN Kgn
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SAEFULLAHNUR, SH
Terdakwa:
HUDARI Bin H. DAUD
778
  • Hal ini penting dilakukan polisi karena untuk menentukankedudukan terdakwa dan bentuk rumusan dakwaan serta untukmenghindari penegakan hukum yang menciptakan kebenaran semu ataurekayasa yang menyimpang dari tujuan hukum acara pidana yaitumendapatkan kebenaran materiil.0 Untuk menentukan terdakwa telah melawan hukum, tidak hanyamemperhatikan actus reus. terdakwa saja tetapi juga harusmempertimbangkan mens rea terdakwa, sehingga akan diperolehpenegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan.
Register : 03-12-2013 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 06-10-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 229/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 22 Mei 2014 — MOHAMMAD ISMAIL melawan BUPATI JOMBANG.
8728
  • Semu hal tersebut juga merupakanpelanggaran pasal 53 ayat 2 huruf a UndangUndang No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan rangkaian peristiwapelanggaran ini jelas Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor188.4.45/338/415.10.10/2013, tertanggal 5 Desember 2013, TentangPengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 2019, yang didalam konsiderannya memutuskan nomor 169 atas nama Sudirman sebagaiKepala Desa Genukwatu, Kec.
Register : 05-12-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 467/Pdt.Bth/2016/PN Bdg
Tanggal 10 Agustus 2017 — Penggugat:
WIHARJA SETIAWAN
Tergugat:
1.PT. Bank Nusantara Parahyangan (BNP)
2.PT MIMIKIDS GARMINDO
15748
  • ;Putusan MARI No. 954 K/SIP/1973, tanggal 19 Februari 1976 :"Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November1964 atau eksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1960;JudexFacti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telahberlangsung, atau sebenarnya eksekusi semu, karena barang sengketa darisemula telah dikuasai oleh pihak yang berwenang; seharusnya pembantah(pelawan eksekusi) mengajukan gugatan biasa (baru);Putusan MARI No. 1281 K/SIP/1979, tertanggal 23 April
    ;Putusan MARI No. 954 K/SIP/1973, tanggal 19 Februari 1976 :"Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November1964 atau eksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1960;JudexFacti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telahberlangsung, atau sebenarnya eksekusi semu, karena barang sengketa dariHalaman 47 dari 82 halaman Putusan Perdata Nomor 467/Pdt.Plw/2016/PN.Bdgsemula telah dikuasai oleh pihak yang berwenang; seharusnya pembantah(pelawan eksekusi) mengajukan gugatan
Putus : 28-10-2014 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 28 Oktober 2014 — SUNARYO HW., Sip. MM
9547 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SuratEdaran bukan merupakan peraturan perundangan murni, karenatidak memuat kaidah hukum keharusan, melainkan merupakanbentuk legislasi semu (pseudo wetgeving).Pada dasarnya, sebuah Surat Edaran yang bersumber darikekuasaan eksekutif dapat berstandar ganda, yaitu selain sebagaiproduk legislasi semu juga dapat berfungsi sebagai sebuahkeputusan yang mengikat secara konkrit dan individual(beschikking).
Putus : 25-08-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2498 K/Pdt/2013
Tanggal 25 Agustus 2014 — I. GUSTI SURYA DARMA, DK VS 1. MENTERI PERTAHANAN RI Cq. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT RI (KASAD TNI AD), Cq. PANGDAM XII/TANJUNGPURA, DKK
5921 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Said binSanusi dapat mengajukan gugatan yang berdiri sendiri, dengan demikianPenggugat menolak permohonan Intervensi dari Pemohon;Bahwa Pemohon tidak mempunyai kwalitas/kapasitas hukum untukmasuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berlangsung antaraPenggugat dengan para Tergugat dalam perkara daftar Nomor 103/Pdt.G/2011/ PN.PTK karena selain tidak ada kepentingan hubunganhukum dengan para pihak juga permohonan yang diajukan Pemohonbersifat kaku dan semu;Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan
Register : 22-04-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 966/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
193
  • ini sejalan dengankaidah usul fiqih yang berbunyi:dye Woo luar 28.6 cls alu Vorol aArtinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada = mencarikemasalahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah anak merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraiannamun harus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrartalak, sehingga apa yang dituntut Penggugat bisa menjadi kenyataan danpihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu