enam bulan sejak permohonan inididaftarkan.Bahwa pada persidangan berikutnya setelah waktu yang diberikan,pemohon menerangkan bahwa permohonan izinnya ditolak oleh atasan,bahkan pemohon mendapatkan hukuman disiplin, meskipun demikianPemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan proses permohonan ceraitalaknya.Bahwa atas sikap Pemohon tersebut majelis hakim sudahmenasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai danmenghormati institusinya, majelis hakim juga menjelaskan kemungkinanberbagai sangsi

Pengadilan telah memberi waktuyang cukup kepada Pemohon dan ternyata sampai batas waktu yangdiberikan Pemohon tidak dapat mengajukan surat izin tersebut karenaatasan Pemohon tidak memberikan surat izin cerai kepada Pemohon,namun Pemohon di dalam persidangan menyatakan tetap melanjutkanperkaranya.Menimbang bahwa atas sikap Pemohon tersebut majelis hakimtelah menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk berceraidan menghormati institusinya, majelis hakim juga menjelaskankemungkinan berbagai sangsi

terbuktisecara sah dan; meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana13Pencurian dalam keadaan memberatkanMenimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsungPengadilan Negeri melihat terdakwa tidak mempunyai cukupalasan untuk dihapuskan pertanggungan jawab pidananya, makaoleh karena itu) kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa dengan mengingat usia terdakwa yang masihmuda dan dalam kerangka Pengadilan anak, maka Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikute Bahwa tujuan pemberian sangsi

dalam perkara pidanabukanlah alat balas dendam melainkan ditujukan untukpembinaan dan pencegahan lebih lanjut agar denganmenempatkannya dalam Lembaga Pemasyarakatan maka pelakudapat menjalani pembinaan supaya untuk memperbaik iperilakunya dikemudian hari apabila nantinya kembali ketengahtengah masyarakat ;e Bahwa dalam Pengadilan anak selain tujuan tersebut diataspemberian sangsi juga diterapkan dengan tetap memberikanperlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ;e Bahwa menilik pada

Pihak Tergugat serta melaporkan dan membersihkan nama PihakTergugat dalam catatan Perbankan;PASAL 5Bahwa jika Pihak Tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 3ayat (2) dan ayat (3), maka terhadap utang Pihak Tergugat kembali tetap sejumlahRp. 121.485.000, (Seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima riburupiah), dan terhadap pembayaran sebagaimana Pasal 3 ayat (1) menjadi batal dantidak diakui sebagai bentuk pembayaran atas sebagian utang, namun menjadisebagai bentuk sangsi

BahwaPENGGUGAT menandatangaan Komitmen KesanggupanMemperbaiki Kinerja (KKMK)bukan ingin di berhentikan olehTERGUGAT apabila tidak capai target, PENGGUGAT bisa sajacapai target dengan cara melanggar kesusilaan, peraturanperundangundangan serta peraturan perusahaan dengan caramenalangi (menombok) kewajiban pembayaran angsuran debitur.Karena tugas PENGGUGAT melakukan penagihan kepada debituryang belum membayar angsuran hutang kepada TERGUGAT, Akantetapi PENGGUGAT tidak melakukannya karena ada sangsi

HERMAN FORWADI; Saksi kenal dengan Penggugat karena samasama teman kerja PT BankMega , Tbk ; Saksi bekerja di PT Bank Mega ,Tbk adalah sebagai kollector; Tugas Kollector yaitu melakukan penagihan; DiPT Bank Mega ada target yang di berikan ; Ada sangsi yang di berikan kalau tidak mencapai target; Kalau tidak mencapai target di beri SPI, SP,II dan SP.III; Saksi tidak tahu Penggugat ada di beri sangsi oleh tergugat apa tidak; Saksi terahir menjadi Kollector di PT.Bank Mega yaitu tahun 2018; Saksi bekerja

PutusanKasasi Mahkamah Agung; Kalau kita linat Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralNomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak,dalam Pasal 5 Ayat (1) (2) dan (3) jelas dan Pasal 8 dan Pasal 9, tentangPenyalur; Kalau kita lihat Bab VII, tentang sangsi Administratif Pasal 21 Ayat (1)sampai Ayat (6) sudah jelas harus diberikan teguran dan dilanjutkan PasalHal. 15 dari 19 hal. Put.

No. 194 PK/Pid.Sus/201722, eee ccc ccc ene eeee diberikan sangsi oleh Direktur Jenderal melalui BPPIUNUberupa teguran tertulis, pencabutan Surat Keterangan Penyalur, dan/ataupenutupan kegiatan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; Bahwa Dalam Bab VIII Ketentuan Peralihan, Pasal 24 Ayat (1), ternadapBadan Usaha Pemegang Izin Usaha Penyimpanan dan Niaga yang telahditunjuk sebagai penyalur sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini,dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun

CAU belum melakukan pelanggaran tentang izinusaha niaga minyak, seandainya telah mencapai waktu 1 (satu) tahun belummengurus IUN nya maka yang dijatunkan adalah sangsi administratif denganteguran sampai 3 (tiga) kali, tidak juga maka usahanya ditutup, bukan dengancara pidana seperti sekarang ini, yang menghancurkan usaha danmenyusahkan karyawan dengan hilangnya pekerjaan, tetapi harus diberikanpembinaan sehingga bisa berkembang dan mandiri;Hal. 16 dari 19 hal. Put.

jadi sisapembayaran yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebesar Rp7.385.000.000, (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh limajuta rupiah).Bahwa batas waktu pembayaran terakhir menurut Pasal2 poin 3 Akte Perjanjian Pembayaran Nomor : 27 tanggal 28Pebruari 2011 adalah tanggal 31 Mei 2011, namun sampaisekarang Pihak Tergugat juga tidak melaksanakan PerjanjianPembayaran tersebut sehingga Tergugat telah WANPRESTASI.Bahwa Menurut Akta Perjanjian Nomor 26 Tanggal 28Pebruari 2011 pasal 5 ayat (1) mengenai sangsi

HAFID SYAFRUDINselaku penerima Kuasa dari Tergugat menurut Majelis HakimBanding telah melampaui batas kewenangan , oleh karena ituakibat dari perbuatan Ir.HAFID SYAFRUDIN' yang telahmenimbulkan kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah uangkepada Pihak ketiga (Penggugat), Akta No.27 (bukti P.2 /bukti TK/PR 2) dan juga apabila terjadi kelambatan atauwanprestasi harus dikenakan sangsi membayar sejumlah uangberupa denda, Akta No 28 (Bukti P.3 / Bukti TK/PR. 3),tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban

pemberitahuan dari sekretaris dewan;Bahwa terdapat surat masuk yang ditujukan kepada sekeretaris Dewantentang Penggugat dan sepengetahuan saksi terdapat surat pemberhentiandari partai terhadap Penggugat tentang masalah kedisiplinan yang intinyaada pencemaran nama partai tetapi di dewan tidak bisa memproses;Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada surat yang masuk ke Dewan tentangperingatan terhadap Penggugat;Bahwa sesuai tata tertib kehadiran anggota dewan apabila 6 kali berturutturut dalam paripurna ada sangsi

partai melakukanpemecatan terhadap Penggugat dari partai tetapi tidak dalam dewan;Bahwa Penggugat tidak mempunyai posisi di Partainya dan hanya sebagaianggota biasa;Bahwa surat secara resmi sudah ada dikirimkan dari DPD partai keSekretariat Dewan;Bahwa sepengetauan saksi tidak ada surat peringatan dari partai kepadaPenggugat;Bahwa untuk penggantian PAW mekanisme di Partai meminta pendapat daripimpinan ;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dihukum selama 4 bulan penjaratetapi yang dapat dikenakan sangsi

Saksi SYAMSUL FAJRIH.Dengan bersumpah menerangkan pada pokoknya;Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sesama anggota Dewan sejaktahun 2014 dan satu komisi dengan Penggugat bidang hukum danpemerintahan;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat saat peripurna selalu hadir danapabila 5 atau 6 kali tidak hadir paripurna maka akan dikenakan sangsi olehdewan kehormatan;Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah anggota senior dan selalumembimbing saksi dalam berbagai hal;Bahwa Penggugat sepengetahuan saksi

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa sebagai anggota partai PAN sejak tahun 1998 sampai dengansekarang;Bahwa Penggugat masuk menjadi anggota partai PAN sejak tahun 2005sampai sekarang;Bahwa mulai ada kegaduhan sejak penggugat menjadi bendahara partaisejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2017/PN.JKTSEL.Bahwa semenjak Penggugat menjadi bendahara partai sudah 3 kalimendapat surat peringatan;Bahwa dari DPRD terdapat sangsi

diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut diatas;Bahwa Penggugat adalah anggota partai PAN dan sebagai anggotaDPRD Kota Malang sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, sebagai anggotapartai PAN Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimanadiamanatkan oleh AD / ART partai dan selama menjadi anggota DPRD kotaHalaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2017/PN.JKTSEL.Malang tidak pernah mendapat sangsi

Coni, Saksi Masjidin Bin AmboTuwo, Saksi ASRI Bin ALWI, Saksi Nurjannah Binti Okeng, Saksi Ambo EcceBin Noridai, dengan sangsi apabila tidak melakukan pembayaran maka dilaranguntuk menjual dan memarkirkan kendaraannya di daerah tersebut sehinggaSaksi Muhammad Sudirman Bin Side, Saksi Bukraman Bin H.

penagihan ataspembayaran kepada para sopir dan penjual yang ada di sekitar TerminalAtapange dengan tidak sesuai menurut ketentuannya karena didalamkarcis hanya tertulis Rp. 1.000, (seribu rupiah) kemudian terdakwamemintakan pembayaran sebanyak Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) danmasih banyak yang dibayarkan selain dari parkir tersebut ;Bahwa saksi membenarkan kepada para pedagang dan sopir di PasarAtapange apabila tidak melakukan pembayaran sesuai dengankeinginannnya yang sudah diputuskan maka ada sangsi

kalau sudah cukup target ;Bahwa terdakwa membenarkan kalau saksi ANDI ISMAILUDDIN AliasA.EMMANG, bersama terdakwa juga melakukan penagihan ataspembayaran kepada para sopir dan penjual yang ada disekitar terminalAtapange yang tidak sesuai dengan ketentuannya, dimana didalam karcishanya tertulis Rp. 1.000, (seribu rupiah) kKemudian terdakwa memintakanpembayaran sebanyak Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dan masihbanyak yang dibayarkan selain dari parkir tersebut ;Bahwa terdakwa membenarkan kalau ada sangsi

setorannyadisimpan oleh saksi ANDI ISMAILUDDIN BIN ANDI WAHYUDDIN untukkemudian dibagaikan kepada terdakwa dan saksi AGUNAWAS ; Bahwa kelebihan dari pembayaran yang sebesar Rp. 10.000, (sepuluh riburupiah) sedangkan yang tertera dikarcis hanya Rp. 1.000, (seribu rupiah)sehingga terdakwa mendapatan keuntungan sebesar Rp. 9.000, (Sembilanribu rupiah) dari setiap pembayaran dari para pedagang yang menggunakanroda empat di pelataran Pasar Atapange ; Bahwa benar terdakwa ABIDIN menyatakan akan memberikan sangsi

dengan kekerasan (A.SR.Sianturi,SH, TindakPidana di KUHPBerikut Uraiannya, Alumni AHAEMPETEHAEM, Jakarta, cet.ke2, hal.23181) ;Menimbang, bahwa kedua unsur tersebut bersifat alternatif, sehinggabilamana salah satu terpenuhi, maka dianggap terpenuhi semuanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa sebagaimanaterlahdiuraikan pada fakta hukum sebegaimana diuraikan dalam unsur Ad.2 diatas,terdakwa ABIDIN menyatakan akan memberikan sangsi

Namun meskidemikian ternyata, secara tidak benar, Tergugat tetap tidak mau memprosespermohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tersebut;12 Bahwa selain daripada itu, ternyata adanya syarat yang menyebutkan: PenerimaHak tidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar Negeri Ketabang I danII dengan sangsi batalnya pemberian hak ini, dan apabila di kemudian hari SekolahDasar Negeri Ketabang I dan II akan dipindahkan, maka penerima hak harusmemberi ganti rugi sesuai dengan ketentuan

Guna Bangunan Nomor 633, Surat Ukur Nomor118/S/1991, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya) makaPenggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dan atau yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agarmemerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentangPerpanjangan Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat tanpa adanya syaratyang menyebutkan: Penerima Hak tidak dibenarkan untuk mengosongkanSekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II dengan sangsi

Nomor 27 dan Nomor 29 untukdapat diproses perpanjangan haknya pengajuanpermohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor633/Kelurahan Ketabang disyaratkan harus ada suratrekomendasi atau surat persetujuan tidak keberatan dariPemerintah Kota Surabaya berdasarkan Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 20 Juni 1992Nomor 468/HGB/BPN/92 dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagaimana Diktum Ketiga: Penerima hak tidakdibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar NegeriKetabang I dan II dengan sangsi

, nama Jalan/Persil:Jalan Ambengan Nomor 25, 27, 29 atas nama: Nyonya SetiawatiSoetanto/Pemohon Kasasi yang mengatakan bahwa: Penerima Haktidak dibenarkan untuk mengosongkan Sekolah Dasar Negeri KetabangI dan II dengan sangsi batalnya pemberian hak ini, dan apabila dikemudian hari Sekolah Dasar Negeri Ketabang I dan II akandipindahkan, maka penerima Hak harus memberi ganti rugi sesuaidengan ketentuan yang berlaku, atau menampung/mencarikan lokasipengganti;Bahwa lagi pula mengenai pendapat ahli Prof

hukum perdata umum dan hukumperdata Agama Islam, serta menentang ketentuan hukum Allah Subhanahu WaTaala dengan sengaja dan kesombongannya melanggar hak waris paraPenggugat, sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan kerugian Immaterialyang nilainya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui, makasudah sepatutnya para Penggugat menuntut keadilan kehadirat AllahSubhanahu Wa Taala selaku Hakim Yang Maha Adil untuk menjatuhkan sangsiHukum Allah kepada Tergugat Bambang Sugeng Bin Kamid, yaitu sangsi

yangsegera dijatuhkan dalam kesengsaraan kehidupan di Dunia maupun sangsisiksa dalam Kubur dan sangsi siksa Penjara Neraka kelak di Akherat.

kembali rukun dengan tergugatakan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat; Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diberikankesempatan untuk mengurus Surat Izin untuk bercerai dari pejabat atasannya yangberwenang, namun sampai batas waktu yang diberikan kepada penggugat belum mendapatSurat Izin untuk bercerai namvm tetap ingin melanjutkan perkaranya dengan menyerahkansurat pernyataan bersedia menanggimg resiko ( Sangsi

Walaupun demikian.Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehatitpenggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama tergugat,tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat SuratIzin dari pejawat atasaimya yang berwenang untuk melakukan perceraian, tetapipenggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dengan membuat/menyerahkan Surat pernyataan siap menerima resiko/sangsi akibat perceraiannya dengantergugat

kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus surat izinbercerai dari atasan Penggugat;Bahwa pada persidangan berikutnya setelah waktu yang diberikan,Penggugat menerangkan bahwa permohonan izinnya ditolak oleh atasan,meskipun demikian Penggugat menyatakan tetap ingin melanjutkanproses permohonan cerai gugatnya.Bahwa atas sikap Penggugat tersebut majelis hakim sudahmenasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai danmenghormati institusinya, majelis hakim juga menjelaskan kemungkinanberbagai sangsi

telah memberi waktuyang cukup kepada Penggugat dan ternyata sampai batas waktu yangdiberikan Penggugat tidak dapat mengajukan surat izin tersebut karenaatasan Penggugat tidak memberikan surat izin cerai kepada Penggugat,namun Penggugat di dalam persidangan menyatakan tetap melanjutkanperkaranya.Menimbang bahwa atas sikap Penggugat tersebut majelis hakimtelah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk berceraidan menghormati institusinya, majelis hakim juga menjelaskankemungkinan berbagai sangsi

tidak sebagaimanamestinya (Pasal 253 ayat (1) KUHAP), yakni dalam hal Putusan PengadilanTinggi Surabaya Nomor : 745/PID/2010/PT.SBY tanggal 13 Desember 2010yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor270/Pid.Sus/2010/PN.Ngjk tanggal 29 September 2010 yang menyatakanterdakwa bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika tersebut kurang sesuat dengan Rasa Keadilan Masyarakatdi wilayah Nganjuk yang menghendaki penanganan perkaraperkaraNarkotika mendapatkan sangsi

hukum yang berat dikarenakan perkaraperkara Narkotika yang ada di wilayah Nganjuk semakin had jumlahnyasemakin meningkat, sehingga dengan dijatuhkannya sangsi hukum yangberat diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara Narkotika di wilayahNganjuk dan dengan demikian dapat menyelamatkan masa depan generasiHal. 6 dari 11 hal.

oleh saudara Mariance Theodoris adalah bukananak Tergugat, sebab untuk membuktikan bahwa anak yang dilahirkan olehsaudara Mariance Theodoris tersebut adalah anak Tergugat atau tidak, sebabuntuk membuktikan anak tersebut adalah anak Tergugat hanyalah dapatdibuktikan lewat pemeriksaan DNA, bukan hanya lewat ceritacerita saja / lewatpengaduan saudara Mariance Theodoris.Bahwa walaupun atas dasar pengaduan yang tidak benar dari saudaraMariance Theodoris tersebut sehingga Penggugat telah menjatuhkan sangsi

/nukuman terhadap Tergugat, sesuai dengan Gugatn Penggugat point 7 (tujuh)sehingga Tergugat telah menjalani sangsi dari Penggugat tersebut karenaTergugat sebagai staf biasa tentu tidak bisa melawan keputusan Penggugat,walaupun pengaduan dari saudara Mariance Theodoris tidak benar, tetapisangsi dari penguggat tersebut Tergugat telah menjalaninya maka Tergugatmenganggap hal tersebut telah selesai.Bahwa mengenai gugatn Penggugat point 3 dan 4 Tergugat tidak pernahmengetahui adanya surat dari kedua lembaga

membuktikan bahwa anak yangdilahirkan oleh saudara Mariance Theodoris sebagai pengadu kepadaPenggugat, hanyalah lewat pemeriksaan DNA, barulah dapat dibuktikan ,bahwa anak tersebut adalah anak Tergugat, namun saudara MarianceTheodoris dan keluarganya tidak bersedia untuk dilakukan Pemeriksaan DNAsesuai permintaan Tergugat dan Keluarganya, maka hal demikian telahmembuktikan bahwa anak yangdilahirkan oleh saudara Mariance Theodorisadalah bukan anak Tergugat.Bahwa oleh karena Tergugat telah menerima sangsi

Penggugat, dan Tergugattelah menjalaninya sesuai sangsi yang telah ditetapbkan oleh Penggugatterhadap Penggugat maka Tergugat menganggap masalah Tergugat dengansaudara Mariance Theodoris telah selesai sehingga gugatan Penggugat point 6dan 7 tidak perlu menanggapi lagi.Bahwa Gugatan Penggugat point 8 (delapan)Tergugat menolak dengan tegasoleh karena Pengaduan dari saudara Apryanti Woda adalah tidak benar olehkarena ketika Tergugat mau menikah dengan istri Tergugat bernama ERNALILA TARAMEHA pada tanggal

Tergugat men olak dengantegas, alasanalasanPenggugat untuk PHK Tergugat sebagai Pegawai pada PT.PLN (Persero)Wilayah Nusa Tenggara Timur tidak didasari dengan suatu, dasar hukum,bahwa perbuatan Tergugat yang akibat saudari Apryanti Woda hamil danmelahirkan anaknya , tetapi jika Penggugat dapat membuktikan lewatpemeriksaan DNA, antara Tergugat, saudari Apryanti Woda dan anaknya yangia melahirkan dan terbukti bahwa anak tersebut adalah anak Tergugat lewatpemeriksaan DNA, maka Tergugat siap menerima sangsi

ini tidak pernah terjadi penimbunanBBM di SPBU ;Bahwa, SPBU membeli BBM jenis premium ke Pertaminadengan harga Rp. 4.350,, dan dijual dengan hargaRp. 4.500, ;Bahwa, status SPBU hanya sebagai penyalur aja kekonsumen ;Bahwa, kalau BBM sudah di isi ke SPBU olehPertamina, maka BBM tersebut sudah milik SPBU ;Bahwa, untuk penyaluran BBM ke masyarakat umum adabagianbagian tersendiri di Pertamina ;Bahwa, kalau BBM dijual kepada orang lain olehbagian transportasi, pihak Pertamina akan memberisangsi dan sangsi

yang paling berat adalahpemutusan hubungan kontrak ;Bahwa, selama ini belum ada sangsi dari Pertaminakalau BBM tidak disalurkan ;Bahwa, SIUP yang lama tidak boleh dipakai untukmelakukan kontrak dengan Pertamina oleh pemilikSPBU yang baru, kalau melakukan kontrak denganPertamina harus dengan pemilik SPBU yang lama ;Bahwa, walaupun sudah ada surat jual beli antarapemilik SPBU yang lama dengan pemilik SPBU yangbaru, pemilik yang baru tidak melakukan kontrakdengan Pertamina ;Bahwa, yang boleh pesan

kepada konsumen dan ada meterannya,kemudian kita hitung stok akhirnya ;Bahwa, penyaluran BBM oleh SPBU dianggap normalapabila ada selisih dalam tingkat wajar yaitu 1 %s/d 2 % ;Bahwa, kalau pompa SPBU rusak, biasanya SPBUsegera memperbaiki, tidak ada jangka waktu SPBUkapan ia harus memperbaiki ;Bahwa, Totalisator di hitung ke SPBU setiap satubulan sekali ;Bahwa, kelayakan pompa SPBU di cek dengan terapompa / tes tekanan ;Bahwa, kalau ada pompa yang rusak dan olehpemiliknya tidak diperbaiki, tidak ada sangsi

pendirian SPBU pada awalnya kitamengajukan ke Pertamina untuk ijinijinnya,setelah tanah diteliti oleh Pertamina dan tidakada masalah kemudian Pertamina mengeluarkan ijinyaitu : Ijin Bangunan, Ijin Gangguan ( HO ), IjinUsaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan,setelah itu ada semacam kontrak dengan Pertamina ;21Bahwa syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh SPBUadalah sesuai dengan surat perjanjian yang ada ;Bahwa DO yang dimiliki oleh SPBU tidak adapersyaratan ;Bahwa apabila BBM tidak laku tidak ada sangsi

PAPERTECH INDONESIA;

PAPERTECH INDONESIA No.01.071.112.4-052.000 terdaftar 20 Juli 1995;

PAPERTECH INDONESIA;

Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana iniTerdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidakmasuk dinas tanpa jjin) yaitu. sekitar pada tahun 2016 danperkaranya sudah diproses disidangkan di Pengadilan Militer Il11Yogyakarta dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) bulan dan sangsi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga)periode dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di MasmilCimahi Bandung.5.

Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana THTI(tidak masuk dinas tanpa ijin) yaitu sekitar pada tahun 2016 danperkaranya sudah diproses disidangkan di Pengadilan Militer II11Yogyakarta dan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2(dua) bulan dan sangsi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga)periode dan Terdakwa telah menjalani pidana tersebut di Masmil diMasmil Cimahi Bandung. .Hal 8 dari 19 hal Put Nomor : 05K/PM.1I11/AD/I/2018MenimbangMenimbang4.

Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini,Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana THTI (tidakmasuk dinas tanpa ijin) yaitu pada tahun 2016 dan perkaranya telahdiputus oleh Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta dimana Terdakwadijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa jugamendapat sangsi admistrasi dari Satuan berupa penundaanpangkat selama 3 (tiga) periode.Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, unsur ke tigaDalam Waktu Damai telah terpenuhi.Unsur ke empat : Lebih lama Dari

hubungi kembali, kKemudian sekira pukul21.30 WIB, terdakwa kembali menerima panggilan telepon dari orang yangsama dengan maksud menawarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua)gram dan terdakwa bertanya kepadanya siapa kamu sebenarnya dan orangtersebut menjawab abang menjawab abang mau bahan (narkotika jenisshabu) atau mau identitasku dan terdakwa menjawab tahu indentitas danbahan (narkotika jenis shabu) dan dijawab oleh orang tersebut kalo mauindentitas saya lain kali aja kita bertemu, jangan sangsi

hubungi kembali, Kemudian sekira pukul21.30 WIB, terdakwa kembali menerima panggilan telepon dari orang yangsama dengan maksud menawarkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua)gram dan terdakwa bertanya kepadanya siapa kamu sebenarnya dan orangtersebut menjawab abang menjawab abang mau bahan (narkotika jenisshabu) atau mau identitasku dan terdakwa menjawab tahu indentitas danbahan (narkotika jenis shabu) dan dijawab oleh orang tersebut kalo mauindentitas saya lain kali aja kita bertemu, jangan sangsi

Nomor 10 K/Pdt.SusPHI/2017Pelanggaran Tata Tertib Perusahaan yang mengakibatkan PemutusanHubungan Kerja;Setiap pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertibperusahaan, Pelanggaran hukum atau merugikan perusahaan dapatdikenakan sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa pesangonatau kompensasi ganti rugi dalam bentuk apapun juga termasuk pekerjayang didatangkan dari daerah asal (Rekrut). Setelah dibuktikan secaraSah menurut hukum yang berlaku.

Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yangdituangkan dalam Peraturan Perusahaan PT.Siix Elektronics Indonesiamerupakan bagian dari kesalahan berat, sehingga memerlukanpembuktian hukum terlebin dahulu) dari Hakim Pidana untukmembuktikan Tindakan/Perbuatan Pidananya atas pelanggaran tersebutkarena Tindakan/ perbuatan yang ada sangsi Pidananya dalam duniaKetenagakerjaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 sudah tidak mempunyai kekuatanhukum

Nomor 10 K/Pdt.SusPHI/201713 tahun 2003 ayat 1 bagian g, sebagai dasar tindakan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat, perlu pembuktian terlebihdahulu secara hukum, karena perbuatanperbuatan yang dikatagorikansebagai kesalahan berat adalah perbuatan yang ada sangsi pidananyasebagaimana diatur Pasal 158 ayat (1) UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Sedangkan pasal dan ayat tersebut sudahtidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana yangdiatur dalam Putusan Mahkamah

Bahwa apabila PIHAK KESATU mengajak anaknya bermalam makaharus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tujuannya dan dalamrangka apa dan PIHAK KEDUA akan menyertakan baby sister untukmendampingi anak tersebut;Bahwa apabila PIHAK KESATU melanggar syarat syarat dan ketentuandi atas akan diberikan sangsi pengurangan waktu berkunjung dan apabilaberulang melakukan pelanggaran akan dicabut hak berkunjungnya;.