Ditemukan 2525 data
538 — 2783
Jakarta Center For Law EnforcementCooRporation tahun 2012;d) Complex Financial Investigative Techniques Coursedi Jakarta tahun 2012;e) Third asset forfeiture and financial investigationconference di Jakarta tahun 2012.Riwayat Tugas kedinasan Internasional:1) Intership di Wihite and case law firm Washington DCUSA Agustus 2003s.d Maret 2004;2) Legal Aspects of central Bank, Banque de France,Paris Perancis Desember 2008;3) Public Intergrity Investigation Course, International LawEnforcement Agency di Bangkok
110 — 26
Training untuk menyelenggarakan kegiatan survei yangdiselenggarakan oleh UNESCAP (Bangkok), ABS (Australia), NSO(India), Burreau of Statistic of Japan (Jepang), Establishment Surveydi Amerika, Statistic of Korea (Korsel). Materi Training tersebut terkaittentang metodologi survei, desain kuesioner, strategi rekruitmenpetugas dan pengumpulan data di lapangan, pengolahan, tabulasi dananalisis data yang dihasilkan)Pengalaman praktis survei dan pengalaman lainya: a.
789 — 2399
Misalnya di Belanda, menurut Hakim Agung Belanda MrBuruma dalam suatu diskusi di Bangkok dengan para hakim Indonesia pada 9April 2013, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak perlu dibuktikanterlebih dahulu tindak pidana asalnya.
ARI SULTON ABDULLAH, S.H
Terdakwa:
DIANUS PIONAM ALIAS AWI
43 — 0
Tanggal 21 September 2014 yang dikeluarkan oleh DHL AUCKLAND, NEW ZEALAND, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) bundel print Out AIR WAYBILL Nomor 217 KHI 50419493 Tanggal 01 October 2014 yang dikeluarkan oleh THAI PAKISTAN, dikembalikan kepada dari siapa semula barang bukti tersebut disita;
- 1 (satu) bundel print Out BILL OF LADING Nomor SEJ 0670-SCN Tanggal 19 October 2014 yang dikeluarkan oleh FAMOUS PACIFIC LINES BANGKOK
1920 — 1703
Selain itu, ada sebuah buku yangditulis oleh 2 (dua) orang jaksa senior yaitu RedaMantovani (sekarang bertugas sebagai Atase diHongkong) dan Narendra Jatna (sekarang bertugassebagai Atase di Bangkok) dimana pada halaman 87buku tersebut dijelaskan mengenai kewenangan KPKuntuk melakukan penuntutan terhadap perkara TPPU.Kemudian dihubungkan Pasal 53 UU KPK disebutkanbahwa pengadilan tindak pidana korupsi bertugas danberwenang memeriksa dan memutus tindak pidanakorupsi yang penuntutannya dilakukan oleh