Dialinkan Tahanan Kota sejak tanggal 3 Februari 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUSAK SIAHAYA, S.H.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 64/PID/2015/PT PAL tanggal 13 Agustus 2015 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PALTelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor242

perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke2KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta ketentuan lain dalam peraturan Perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILIHalaman 11 dari 12 Putusan Nomor 64/PID/2015/PT PAL Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasehat Hukum Terdakwa tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor242

Jebres, Kota Surakarta, SebagaiTurut Tergugat Il;Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat Konvensi/ParaTurut Terbanding ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara tanggal 11 Oktober 2018 Nomor465/Pdt/2018/PT SMG dan surat surat yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSurakarta pada tanggal 12 Oktober 2017 dalam Register Nomor242

Maka TurutTergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadiladilnya (etaequo et bono);Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Juni 2018 Nomor242/Pdt.G/2017/PN Skt, yang amarnya sebagai berikut :DALAM KONPENSI;DALAM EKSEPSI;Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum;Menyatakan sah

HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telahditentukan oleh UndangUndang oleh karena itu permohonan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta suratsuratyang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor242

Rekonvensi/Para Terbandingtidak dapat membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa dibeli oleh PartoSemito alias Samsu dari Harjo Sarimin alias Sarimin ;Halaman 26 Putusan Nomor 465/Pdt/2018/PT SMGMenimbang, bahwa karena Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi/Para Terbanding tidak bisa membuktikan dalil pokok gugatannya,maka gugatannya tersebut harus ditolak seluruhnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 7 Juni 2018 Nomor242

pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242

pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242

pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanjJuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242

Penetapan Nomor 78/Padt.P/2019/PA.Pbr..Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanLima Puluh Kota Pekanbaru, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor242/014/XII/1981 tanggal 29 Desember 1981, dimana yang pada saatmeninggalnya Almarhum H. Sumantri bin Sukardi Pemohon merupakan masih IstriAlmarhum H. Sumantri bin Sukardi yang sah dan tidak pernah terjadi perceraiandan dalam keadaan beragama Islam;. Bahwa setelah menikah Almarhum H.

pekerjaan xxxXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATENBULUKUMBA, sebagai Pemohon Il.Selanjutnya Pemohon bersama dengan Pemohon II disebutpara Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 02 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor242

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor242/Pdt.G/201.PA Slp.;2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp91.000,00(sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Selatpanjang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatandengan tanggal 12 Rabiulawal 1437 Hijriah, dengan H. M.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor242/Pdt.G/2018/PA.Wsb dari Penggugat;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;4.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor242/Pdt.G/2018/PA.Mrb dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;Demikian penetapan ini dijatunkan di Marabahan dalam persidanganPengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 M.

September 1990 Penggugat denganTergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kedirisesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor242/29/1X/1990 tanggal 13 Sewptember 1990;Setelah perkawinan tersebut Penggugat denganTergugat bertempat tinggal rumah orangtua Penggugatselama 17 tahun 7 bulan telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan dikaruniai2 orang anak bernamaa. ANAK 1b.

tempat kediaman di PerumahanKepuren Residence Blok D5 No.3 Rt.012 Rw. 002Kelurahan Kepuren, Kecamatan Walantaka, Kota Serangsebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2016telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor242

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor242/PID.SUS/2018/PT MKS., tanggal 4 Mei 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa tersebut:2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari2018 Nomor 274/Pid.Sus/2017/PN Wip, yang dimohonkan banding tersebut:Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1863 K/Pid. Sus/20183.

umur 49 tahun, agama Islam,pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempatkediaman KOTA PANGKALPINANG, Provinsi KepulauanBangka Belitung, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal28 Juni 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor242

telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atasbahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ini.Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokokgugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkantentang ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan.Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor242

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenanguntuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor242/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL;4.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel , tanggal 30 Juli 2018, yangdimohonkan banding, sekedar mengenai format amar putusansehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :e Dalam Eksepsi= Menerima eksepsi Tergugat;e Dalam Pokok Perkara" Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel , tanggal 30 Juli 2018 ;3.

kekuatan hukum tetap yaitu PutusanMahkamah Agung RI Nomor 719 K/PDT/2012 tanggal 17 September 2013yang membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 377 K/PDT/2010Tanggal 26 Oktober 2010 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor145/PDT/2008 tanggal 13 April 2009 juncto Putusan Pengadilan NegeriManado Nomor 242/Pdt.G/2007/PN Mdo tanggal 13 Mei 2008 sehingga cukupberalasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Manado melaksanakanEksekusi Lanjutan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor242

G/2007/PN Mdo tanggal 29 Maret 2016 tersebut;Bahwa oleh karena terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor242/Pdt.G/2007/PN Mdo tanggal 29 Maret 2016 dalam rangka memenuhi isiPutusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabilaTerbanding merasa dirugikan kepentingan hukumnya maka langkah hukumyang ditempuh bukanlah mengajukan gugatan Perlawanan melainkanmengajukan Gugatan baru, berdasarkan :1).

Nomor 2220 K/Pdt/2017Eksekusi Lanjutan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor242 /Pdt. G/ 2007/PN.Mdo tanggal 29 Maret 2016 tersebut;Bahwa oleh karena terbitnya Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor242 /Pdt.

tersebut,saksi korban AWALUDDIN Alias AWAL, mengalamiluka memar kebiru biruan pada bagian bawahmata kanan dan mata kiri, memar kemerahanserta bengkak pada pipi kiri dan bagianbelakang telinga kanan, nampak keluar darahdari kedua telinga hidung, ditemukan luka lukalecet pada punggung Kiri, jari tengah tangankiri dan ibu jari kanan, dengan kesimpulanhasil pemeriksaan semua memar, luka lecet danpendarahan dari hidung diakibatkan benturandengan benda tumpul sebagaimana dinyatakandalam Visum et repertum Nomor242

tersebut,saksi korban AWALUDDIN Alias AWAL, mengalamiluka memar kebiru biruan pada bagian bawahmata kanan dan mata kiri, memar kemerahanserta bengkak pada pipi kirt dan bagianbelakang telinga kanan, nampak keluar darahdari kedua telinga hidung, ditemukan luka lukalecet pada punggung Kiri, jari tengah tangankiri dan ibu jari kanan, dengan kesimpulanhasil pemeriksaan semua memar, luka lecet danpendarahan dari hidung diakibatkan benturandengan benda tumpul sebagaimana dinyatakandalam Visum et repertum Nomor242

pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242

OttomitraMultiartha, Tok (WOM Finance) adalah sah dan berharga;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun terdapat upaya hukum lainnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor242

dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnyaitu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikannasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk berceraidan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisanmengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor242