Dimana fakta hukumyang demikian itu adalah merupakan suatu gugatan yang kabur (obscuurlibel) dan error in ibjecto sehingga patut dan beralasan hukum putusanJudex Factie pada Pengadilan Negeri Medan Klas IA Khusus di batalkanoleh Pengadilan Tinggi Medan untuk ditolak atau setidaktidaknya tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)..BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTIE PADA PENGADILAN NEGERIMEDAN KELAS IA KHUSUS TELAH MELEBIHI APA YANG DIMINTA(ULTRA PETITA).Bahwa Judex Factie pada pengadilan Negeri Medan

Kelas IA Khususdalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo telah melebihiapa yang diminta (ultra petita) dalam gugatan Penggugat sehinggamelampaui batas kewenangannya dalam memeriksa, mengadili danmemutus perkara aquo.Bahwa sebagaimana dalam Gugatannya tanggal 09 Januari 2019 sertaperbaikan Gugatan tanggal 13 maret 2019, Terbanding dahuluPenggugat dalam Petitumnya meminta :1.

Menolak gugatan selain dan selebihnya.Bahwa terhadap amar petitum point 3 (tiga) adalah sangat tidakberdasar, dikarenakan Terbanding dahulu Penggugat tidak ada memintadan memuat amar putusan sedemikian.Bahwa larangan putusan ultra petita tersebut telah secara tegas diatusdalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta pasal 189 ayat (2) dan (3)RBg.Bahwa Hukum acara perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atauhakim bersifat menunggu.

Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan para pihakdan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita).Bahwa atas amar yang melebihi petitum tersebut, Para Pembandingdahulu Tergugat I, Tergugat Il merasa Judex Factie pada PengadilanNegeri Medan Klas IA telah melampaui batas kewenangan (ultra vires),sehingga putusan tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dandibatalkan..

indentik dengan T1 AktePerjanjian kerja sama No. 121 tanggal 31 Mei 2016 jelas yang menjadipokok persoalan adalah keberadaan akte tersebut dan tidak ada aktelainya selain akte perjanjian kerja Sama No.121 tanggal 31 Mei 2016yang dibuat oleh Terbanding ll sehingga tidak ada korelasiyurisprudensi MRI NO.585 K/Pdt2000 tanggal 10 November dalamperkara a quo sehingga mohon untuk dikesampingan;4.Bahwa Putusan Judex Factie Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Telah Melebihi Apa Yang Diminta Ultra Petita

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkanputusan melebihi atas apa yang dituntut (ultra petita) sebagaimanadiatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene IndonesischReglement (HIR) Jo. Pasal 67 huruf C Undang Undang Nomor 14tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang melarang seorang hakimmemutus melebihi apa yang dituntut (petitum), artinya jika hakimmemutuskan perkara melebihi yang di tuntut, amar putusan tersebutultra vires dan harus dinyatakan cacat;2.

Bahwa terkait korelasi diktum dengan petitum dalam gugatanrekonvensi, selain Ultra petita, juga menjadi tidak ada korelasinyaketika Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan BiayaPemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama Lionel AndreasMessi Al Farizi dan Attaya Alecia Messya yang setiap bulannyasebesar Rp. 10.000.000, (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),terhitung sejak teyadinya Perceraian ( Cerai talak ) hingga anaktersebut mencapal usia dewasa menurut hukum (21 tahun);Halaman 4 dari 24 hlm.

berbunyi: Menetapkan sebagai hukum memberikan hakpenguasaan anak (hadlanah) yang bernama Lionel Andreas Messi Al Farizidan Attaya Alecia Messya tersebut kepada Penggugat (Sri Dewi bintiSholeh).Menimbang, bahwa atas diktum putusan sebagaimana tersebut diatasPembanding/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya sebagaimanatersebut pada angka (Satu romawi) point 1 sampai dengan 3, padapokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmenjatuhkan putusan melebihi atas apa yang dituntut (ultra petita

Oleh karena itu maka putusan Majelis HakimTingkat Pertama pada diktum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagaimanatersebut di atas dapat dinyatakan sebagai putusan yang melebihi dari apayang dituntut (u/tra petita) dan oleh karenanya pula maka harus dibatalkan.Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 03 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapanHak Hadlanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, makahakim tidak boleh menentukan secara ex officio

No. 770/Pdt.G/2021 /PA.Wno.Tanggal 27 Juli 2021Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agarPenggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri denganTergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi terhadap perkara ini tidakdapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaanSurat gugatan Penggugat dengan perbaikan secara lisan di persidangan,Penggugat mencabut posita dan petita mengenai

hadir di muka sidang dan tidakditemukan bukti yang cukup tentang penghasilan Tergugat tersebut, MajelisHakim menilai tuntutan Penggugat sudah cukup patut apabila dinubungkandengan pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat selama menjalani masa iddahdan Majelis berpendapat Tergugat mampu memenuhi tuntutan Penggugattersebut, dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai Nafkah selama masaIddah patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakansecara lisan mencabut posita dan petita

mengenai tuntutan pembebananmutah dan nafkah madhiyah, maka terhadap posita dan petita berkenaandengan halhalhal yang telah dicabut oleh Penggugat di persidangan, majelishakim berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali dan patutdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, olehkarena ternyata gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakimpatut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam

Bahwa disamping hal tersebut putusan Peninjauan Kembali MahkamahAgung Nomor 561/PK/Pdt/2020, tanggal 20 Oktober 2020 juga telahmengandung ultra petita dan dalam amarnya khususnya angka 3 yakni:3) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian objeksengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sesuai BeritaAcara Pembagian Tanah tanggal 3 Februari 2016 , yaitu: Tanah yang dimuat dalam SPPT 35.15.080.011.006.0231.0. atasnama Aliyah, luas 1.274 meter; Tanah yang dimuat dalam SPPT 35.15.080.011.006.0232.0

No.106/Pdt.G/2016/PN/.Sda. yang mendasarkan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Nomor 561/PK/Pdt/2020, tanggal 20 Oktober 2020 (yangUltra Petita);Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 4/PDT/2022/ PT. SBY.6. Menyatakan bahwa seluruh obyek sengketa yang dimohonkan Eksekusi olehTerlawan sesuai Penetapan Eksekusi No.: 03/Eks/2021/PN.Sda. jo. No.106/Pdt.G/2016/PN/.Sda. adalah error in objecto;7. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.: 03/Eks/2021/PN.Sda. jo.

No.106/Pdt.G/2016/PN/.Sda. yang mendasarkan Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung Nomor 561/PK/Pdt/2020, tanggal 20 Oktober 2020 (yangUltra Petita);. Menyatakan bahwa seluruh obyek sengketa yang dimohonkan Eksekusi olehTerlawan sesuai Penetapan Eksekusi No.: 03/Eks/2021/PN.Sda. jo. No.106/Pdt.G/2016/PN/.Sda. adalah error in objecto;. Menyatakan Penetapan Eksekusi No.03/Eks/2021/PN.Sda. jo. No.106/Pdt.G/2016/PN/.Sda. tidak dapat dilaksanakan (Non executable);.

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagaipedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan huruf C angka 4 ( RumusanHukum Kamar Agama);Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori = bandingnyaberkeberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor310/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 03 Juni 2020 yang menetapkan keduaanak Penggugat dan Tergugat di bawah hak asuh/hadhonah TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ultra petita

, tidak dapat diterima danperlu dikesampingkan, karena amar tersebut berdasarkan petitum PenggugatRekonvensi, dan itu dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1)HIR, bukan berdasarkan petitum Penggugat Konvensi, bilamana amar tersebutdiposisikan dalam konvensi, maka hal demikian merupakan ultra petita karenaPenggugat Konvensi tidak menuntut dalam konvensi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh paraPembanding semula Tergugat dan Tergugat III diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara serta memenuhi syarat lainnya yang ditentukan olehundang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat danTergugat Ill mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memuatalasan keberatan sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA:1.Putusan mengandung ultra petita

puluh lima juta tiga ratus duapuluh ribu rupiah);Amar putusan angka 4(empat) sebagaimana terurai di atas tidak adadalam tuntutan / petitum Terbanding/Penggugat.Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam halini bertentangan dengan ketentuan pasal 178 Ayat (3) HIR yangmenegaskan bahwa:Hakim dilarang menjatuhkanputusan atashalhal yang tidakdiminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.Oleh karena putusan Judex Factie Pengadilan Negeri KabupatenKediri secara nyata mengandung ultra petita

Putusan Nomor 642/PDT/2017/PT SBY.Menimbang, bahwa mengenai eksepsi telah dipertimbangkan dengantepat dan benar oleh Majelis hakim tingkat pertama, karenanya Majelis Hakimtingkat banding dapat menyetujui dan harus dipertahankan;Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat dan TergugatIll diantaranya mengajukan alasan keberatan bahwa putusan PengadilanNegeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Agustus 2017 Nomor26/Pdt.g/2017/PN.Gpr melanggar asas ultra petita, karena melebihi tuntutanPenggugat atau mengabulkan

putusan tingkat pertama tentang pokok perkara, dalampertimbangan dan pendapatnya Majelis Hakim tingkat banding menilai telahtepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alihpertimbangan a quo menjadi pertimbangan sendiri, dengan menambahpertimbangan sendiri atas memori dan kontra memori yang diajukanpembanding dan Terbanding sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal17 September 2019 menyebutkan bahwa yudex factie telan melampauiwewenang (Ultra Petita

Selanjutnya Terbanding/Penggugat dalam kotramemori bandingnya tertanggal 29 Oktober 2019 menyatakan menolak dengantegas dalildalil dalam memori banding yang menyatakan yudex factie telahmelampaui wewenang karena memutus melebihi permintaan (ultra petita);Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan memoribanding tersebut diatas berpendapat bahwa Pembanding keliru memahamihukum kewarisan Islam, bahwa hukum kewarisan dalam Islam bila seseorangHim. 10 dari 16 him. Put.

Asas keadilan berimbang dimana perbandingan bagian lakilaki denganbagian perempuan adalah 2 banding 1;Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan yudex factie melakukanultra petita,adalah keliru dan tidak benar. dalam hal ini Majelis Hakim tingkatbanding setelah meneliti gugatan Penggugat dan pertimbangan dan dalamamar putusan tentang petitum angka 5 dan angka 9 dan dalam hal inidikabulkan poin angka 9 yaitu terdapat dalam amar putusan poin 5 yangmenetapkan ahli waris pengganti dari alm.

Pasal 4 ayat 1Kepmen Perindag No. 350/2001 sehingga Putusan BPSK 006 cacat hukum dankarenanya harus dibatalkan secara hukum.PUTUSAN BPSK 006 MENGANDUNG ULTRA PETITA KARENA MEMUTUSSENGKETA DILUAR TUNTUTAN TERGUGATBahwa, kembali lagi Penggugat sampaikan bahwa dalam Formulir PengaduanKonsumen 016, Tergugat secara tegas menyatakan menuntut kepada pihakasuransi primajaga 100 karena tidak membayar klaim asuransi.

TERKAIT KEBERATAN KEEMPAT :Penggugat/Pemohon keberatan mendalilkan keberatan bahwa Putusan BPSK 006mengandung Ultra Petita karena memutus sengketa diluar tuntutan Penggugat;Bahwa terkait dalil Penggugat/Pemohon keberatanyang mengatakan putusan BPSKKab.

Pohuwato No. 006/ARA/BPSKKABPWATO/VII/2017 tanggal 28 Juni 2017 telah tepat dan benar dan tidak mengandungultra petita sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat/Pemohonkeberatan;5.

Bahwa selain itu, Tergugat (dahulu Pelapor) dalam surat pengaduannya tanggal 2Juni 2017 yang mana telah dikutip dalam Putusan BPSK halaman pertama danhalaman kedua, SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MEMINTA PEMBATALANPERJANJIAN, SEHINGGA TELAH JELAS BAHWA MAJELIS HAKIM BPSKKABUPATEN POHUWATO TELAH MENGABULKAN DAN MEMUTUSKANMELEBIHI APA YANG DIMINTA/DITUNTUT OLEH TERGUGAT (dahuluPELAPOR) (ULTRA PETITA)..

Putusan BPSK 006 mengandung Ultra Petita karena memutus sengketa diluartuntutan tergugat;5. Putusan BPSK 006 tidak dilandasi pertimbangan hukum yang cukup;6. Amar Putusan BPSK 006 saling bertentangan satu dengan yang lainnya;7. Amar Nomor 2 dan nomor 3 Putusan BPSK 006 harus dibatalkan;8.

Menghukum Pemohonuntuk membayarmelalui Termohon nafkah anak yang tersebut pada petita nomor 3 sejumlahRp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahun;

5. Menghukum Pemohonuntuk membayar kepadaTermohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan:

5.1. Mutah sejumlah sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);

5.2.

Januari 2017 juncto PutusanPengadilan Negeri Denpasar Nomor 822/Pdt/G/15/PN Dps. tanggal3 Mei 2016) haruslah dibatalkan;Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti (Majelis HakimPengadilan Tinggi Denpasar Nomor 167/PDT/2016/PT DPS tanggal 9Januari 2017) dalam putusan halaman 14 alinea 1, menyatakan sependapatdengan Pemohon Kasasi mengenai putusan Judex Facti (Majelis HakimPengadilan Negeri Denpasar Nomor 822/Pdt/G/15/PN Dps. tanggal 3 Mei2016) dalam petitumnya melebihi dari yang dituntut (u/tra petita

Dengandemikian Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor822/Pdt/G/15/PN.DPS tanggal 3 Mei 2016) telah terbukti secara sah danmeyakinkan tidak cermat, tidak teliti dalam menjatunkan putusan perkaraa quo;Bahwa larangan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan(3) R.Bg. yang melarang seorang Hakim memutus melebihi apa yangdituntut (petitum).

Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagaitindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidaksesuai dengan apa yang dimohon (petitum). Terhadap putusan yangdianggap melampaui batas kKewenangan Mahkamah Agung berhak dalamtingkat kasasi berhak membatalkan putusan atau penetapan pengadilanpengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang ataumelampaui batas wewenang;Bahwa dalam hukum acara perdata berlaku asas Hakim bersifat pasif atauhakim bersifat menunggu.

Hakim hanya menentukan, adakah halhal yangdiajukan dan dibuktikan Para Pemohon atau Penggugat:Bahwa Hakim yang melakukan ultra petita dianggap telah melampauiHalaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 2138 K/Pdt/201712.13.14.wewenang atau ultra vires, oleh karenanya Putusan perkara Nomor822/Pdt.G/2015/PN Dps. harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebutdilandasi oleh iktikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum.

MenurutYahya Harahap jika Hakim melanggar prinsip ultra petita maka samadengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law;Bahwa Judex Facti (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor167/PDT/2016/PT DPS tanggal 9 Januari 2017 juncto Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 822/Pdt/G/15/PN Dps. tanggal 3 Mei 2016) telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yakni tidak melakukan Pemeriksaan Setempat atas objekperkara yang disengketakan;Bahwa sebagaimana diatur dalam

Tergugat serta besarnya ganti rugi atas biaya perbaikanmobil, sehingga karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannyasebagai berikut : n= nnn nnn nn nnn nnn nnn ons nn nen nner nen nne cnn nnn neMenimbang, bahwa sekalipun dalam petitum gugatan Penggugat semulasekarang Terbanding tidak termuat adanya pernyataan kesalahan Tergugatsemula sekarang Pembanding, dengan adanya tuntutan subsidair dari Penggugatsemula sekarang Terbanding yang memohon keadilan, sehingga perluditambahkan sebagai ultra petita

Bahwa judex factie adalah sangat janggal dan sangat tidakobyektif dimana hakim telah mengabulkan lebih dari yang dituntutoleh Tergugat/Terbanding (ultra petita) hal mana bertentangandengan Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBG, jo. Pasal 67 hurufC Undang Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang MahkamahAgung, Jo. Jurisprudensi Putusan Mahkamag Agung RI Nomor :339K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970, Jo. Putusan MahkamagAgung RI Nomor : 101K/Sip/1972. Jo.

Putusan Nomor : 77K / Sip /1973 dan juga telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan RapatPleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman PelaksanaanTugas Bagi Pengadilan yang melarang Ultra Petita sepanjangtidak dilakukan dalam gugatan/permohonan, maka Hakim tidakboleh menentukan secara ex offisioBahwa adapun pertimbangan hakim yang ultra petita adalah : Bahwa dalam seluruh uraian eksepsi dan jawaban dariTergugat TIDAK ADA YANG MENDALILKAN bahwa ahli

Bahwa aturan hukum yang dilangar terkait dengan pertimbangan hukum diatas adalah Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan ultra petita, yaitumengadili dan memutus perkara di luar luar pokok perkara yang disengketakanpara pihak. Dalam pemeriksaan perkara a quo, para pihak sama sekali tidakmempermasalahkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Termohon Kasasisebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah).

Hal ini menunjukkan Majelis Hakim Judex Facti telahmelakukan ultra petita dengan memutus perkara melebihi pokok perkara yangdisengketakan para pihak;5. Bahwa selain telah melakukan ultra petita, Majelis Hakim Judex Facti jugatelah melanggar azas audi et alteram partem dengan hanya mempertimbangkandalil dari Termohon Kasasi saja. Memang benar bahwa Termohon Kasasi telahmembayar Rp. 55.000.000,0 (lima pulu lima ribu Rupiah) dan pada akhirnyatidak jadi diberangkatkan.

Dan dalam hal ini tidak harus dikwalifikasikan sebagai Ultra Petita Partium;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebakan kepada Penggugatdan pada tingkat banding di bebankan kepada Pembanding;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Dalamhal ini Majelis telah memutus suatu perkara melebihi yangdisengketakan (ultra petita) yaitu terkait objek gugatan dan terkaitjumlah PPh Terutang yang dipersengketakan;Bahwa ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh Hakim atas perkarayang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang Hakim memutusmelebihi

Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat(1) huruf b dan c;10) Bahwa dengan demikian maka atas putusan Majelis yang merupakanultra petita dapat menjadi salah satu penyebab diajukannya PeninjauanKembali atas putusan pengadilan ini;11) Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disampaikan bahwa Majelistelah bertindak dengan tidak cermat dalam mengambil keputusan terkaitsengketa dimaksud karena :Halaman 21 dari

Putusan Nomor 485/B/PK/PJK/2015peredaran usaha PPh Badan di tahun yang sama (Tahun 2006), dankarenanya Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dan jugaMajelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat telah terjadi peredaranusaha yang tidak dilaporkan dalam SPTSPT PPN dalam tahun 2006tersebut;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) melakukan penelitian ternyata Putusan Pengadilan PajakNomor Put.34835/PP/M.1/15/2011 itu sendiri didasarkan atas asumsidan ultra petita, yaitu

dengan menyatakan Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) Nomor KEP243/P.07/2009Tanggal 20 April 2009 cacat hukum (karena melanggar norma hukumprosedural) dan tanpa suatu bukti apapun (asumsi) Majelis HakimPengadilan Pajak, kemudian kembali kepada tata cara melakukanperhitungan dalam penerbitan SKPKB PPh Nomor 00008/206/06/063/08(Ultra Petita), dengan penjelasan:e Sebagaimana diketahui dari batasan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 2UndangUndang Pengadilan Pajak, kewenangan absolut

asas absorpsi akan dijelaskan lebih lanjut pada bagianD.Il.2. halaman 20 di bawah) di dalamnya, keseluruhan keputusantersebut menjadi cacat hukum dengan akibat nietig;Sekalipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tanpa wenang,telah menghitung kembali (seolaholah bertindak sebagai Pejabateksekutif) peredaran usaha PPh Badan Tahun 2006 denganmengambil angka SKPKB PPh Nomor 00008/206/06/063/08 (yangtelah dinyatakan nietig) dan menggunakan asumsi(benchmark/rendemen) telah melakukan tindakan Ultra Petita

Hal ini nyata bertentangan dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak dapatmendasarkan Putusan Nomor Put.39481/PP.M.1/15/2011 padaperhitungannya sendiri yang dibuat tanpa diminta (ultra petita)pada Putusan Nomor Put.34835/PP/M.1./15/2011. Petita dariPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)adalah agar KTUN yang bernomor KEP243/PJ.07/2009dibatalkan.

Perhitungan ultra petita yangdibuat sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pun kembalimenggunakan asumsi, dan bukan fakta. Sehingga dengandemikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalamPutusan Nomor Put.34835/PP/M.1./15/2011 yang menjadi dasardari Putusan Nomor Put.39481/PP/M.1/16/2012 merupakansuatu perhitungan pajak, yang didasarkan pada asumsi, danbukan fakta.

PTUN) Jambi dan bukan mengajukan gugatan keperdataansebagaimana dilakukannya dalam perkara ini.Bahwa argumentasi di atas makin menunjukkan relevansi nya terutama biladiingat pula bahwa dalam perkara initernyata tak pula tercantum positamaupun = petitum yang iberisi ~=uraian/tuntutan agar Tergugat dihukummengembalikan tanah sengketa, sehingga kalaupun nantinyaPenggugat dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan, makasesuai dengan azas larangan bagi Hakim untuk menjatuhnkan putusan yangbersifat ultra petita

dihukum untukHal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor : 16/PDT/2018/PT JMBmengembalikan tanah sengketa dalam keadaan baik, kosong dan tanpa suatubeban apapun juga kepada Penggugat.Bahwa ketiadaan uraian posita maupun tuntutan dalam petitum agarTergugat dihukum mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugatmembawa konsekuensi bahwa Gugatan illusoir (hampa) karena Hakimdalam perkara perdata tidak mungkin mengabulkan hal yang tidak dituntut olehPenggugat (sesuai azas larangan menjatuhkan putusan bersifat ultra petita

TataUsaha Negara Bahwa keberatan terhadap gugatan ILLUSOIR karena tak satupun petitumgugatan yang meminta agar Majelis Hakim Tingkat pertama MenghukumTergugat untuk mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan baikkosong ,dan tanpa suatu beban apapun juga kepada Penggugat sehinggaguna memenuhi keinginan Penggugat dalam memenangkan perkara iniMajelis Hakim Tingkat Pertama tidak adil dan tidak profesional(unprofessional conduct) dalam memeriksa perkara ini dengan memberikanpertimbangan Hukum bersifat Ultra Petita

pinjaman kepada Ahli waris (Penggugat/Terbanding) setiap ada kegiatanolah raga dan kegiatan resmi lainnya yang dilakukan oleh masyarakat DesaKungkai diatas tanah ahli waris tersebut, telah dipertimbangkan dengan benar,demikian juga terhadap keberatan terhadap pertimbangan yang bersifat ultra petitamajelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dengan pertimbanganHakim Tingkat Pertama hal ini dihubungkan juga dengan yurisprudensi MA No:1097/a/Pdt/2019 yang membolehkan putusan yang bersifat ultra petita

Dan Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara TermohonKasasi (dahulu Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat)sebagaimana yang tertera pada kutipan putusan berikut:eceeee oleh karenanya meskipun dalam petitumnya Penggugat tidak menuntutuntuk menyatakan putus hubungan kerjanya dengan Para Tergugat dan hanyamenyatakan akan memberikan kompensasi berupa pesangon," (ultra petita)Bahwa dengan demikian jelasjelas Majelis Hakim telah melampauikewenangannya yaitu penjatuhan putusan

Ketentuan HIR merupakanhukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia;Ultra petita dilarang, sehingga Judec Facti yang melanggar dengan alasan "salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" dapat mengupayakan kasasi(Pasal 30 UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74ayat (1) UU MA).

Hakim hanya menimbang halhal yangdiajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (judex nonultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakahhalhal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutanhukum mereka.

warisan tersebut, yaitu: hanyakepada Anak, Ayah, lbu, Janda atau Duda dan tidak menjelaskantentang saudara tiri (seayah tapi ibu berlainan), oleh karena itu makapenetapan a quo harus dibatalkan atau setidaktidaknya tidak dapatditerima oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan NO. 29/Pdt.P/2013/PA.JS, Tanggal 23 April 2013 telah bertentangan dengan normadan asas kepatutan yang diatur dalam pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 189ayat 3 RBg tentang Ultra Petita

Dengan demikianputusan judex facti tidak termasuk dalam kategori ultra petita;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi tidak dapatdipertimbangkan , lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adakesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku,sebagaimana yang dimaksud

No. 368/Pdt.G/2012/PA.Skg.merupakan ultra petita karena merupakan perintah UndangUndang yang harusdilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.Menimbang bahwa. berdasarkan pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7iahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perabahan kedua menjadi UndangUndang Nomor 50 Fahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditetapkan pada arnar putusan ini.Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangundangan

S.H..merupakan ultra petita karena merupakan perintah UndangUndang yang hamsdilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.Menimbang bahwa. berdasarkan pasal 89 (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan kedua menjadi UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat yang besarnva ditetapkan pada amar putusan ini.Mengingat dan memperhatLkan peraturan penmdangundangan yangberlaku serta hukum