Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 20-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 19/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 25 Juli 2017 — Pembanding/Terdakwa : EUIS NURLELA Binti SUGITO
Terbanding/Penuntut Umum : ANDARIAS DORNEY, SH.MH.
56 — 28
  • Alokasi Khusus) tidak boleh12 telah terpenuhi Peralatan UKS menggunakan dana FP2SMAKpendanaannya dari untuk membeli alat peraga /FP2SMAK media pembelajaran IPSIPAdan Lab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihak Sekolah kemudianapabila pihak sekolah melakukan penggunaan dana FP2SMAK tersebutdiluar RAPBS maka pihak sekolah harus merubah terlebih dahuluRAPBS tersebut apabila tidak maka akan ada sangsi untuk pihaksekolah;Bahwa beberapa penggunaan Dana FP2SMAK tidak sesuai dengansemestinya
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 33/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
PT. SUMBER JATI PRATAMA SELATAN
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
268 — 176
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;15. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;16.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 11-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 494 K/TUN/2014
Tanggal 5 Februari 2015 — TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, dr., SPOG VS I. KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI)., II. MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDI)., III. HENRY KURNIAWAN;
224 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Pemeriksaan Disiplin MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas pengaduan Nomor (9/P/MKDKI/V/2011, tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin Kedokteran, tanggal 4April 2013, dan bahkan Penggugat juga sudah meminta/mengajukan agar buktibaru berupa saksi/saksi ahli diperiksa didalam persidangan sebagaimana diaturdalam Pasal 56 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011tanggal 6 April 2011, namun diabaikan oleh TergugatII ;Dan bahkan Obyek SengketaII yang langsung memberikan sangsi
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 18-11-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 15-07-2016
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 170/G/2014/PTUN.SBY.
Tanggal 31 Maret 2015 — ACHMAD SOETRISNO, dkk M e l a w a n : Plt. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA D a n SURATI
125 — 63
  • ;Bahwa yang menangani konstruksi bangunan adalah pihak konstruksi bangunan DinasCipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya ; Bahwa menurut saksi antara tugas pengawasan bangunan dengan tugas bagian konstruksitidak ada hubungan ; Bahwa dalam masalah ini tidak termasuk dalam kategori sangsi untuk dicabut atasIMBnya, karena yang masuk dalam pencabutan izin IMB antara lain adalah : dibangunbukan atas hak miliknya/tidak ada alas haknya;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya,
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 19-10-2018 — Putus : 15-01-2019 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 15 Januari 2019 — Penggugat:
1.YUNI INDRIANI
2.RAMDAN PASMADI
3.ROYEN ROBI HELEN
4.YAKIN SABRI
Tergugat:
PT BENGKULU MANDIRI
86 — 46
  • Tergugat harus dikenakan sangsi sesuai dengan Pasal 169 ayat (2)UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berkewajiban membayaruang pesangon 2(dua) kali dari pesangon yang sudah dihitung oleh DinasTenaga Kerja maka Masingmasing Penggugat mendapatkanPENGGUGAT.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 24-06-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 102-K/PM.III-12/AL/VI/2019
Tanggal 23 September 2019 — Oditur:
SHARIZAL LUBIS, S.H.
Terdakwa:
ENNY NOVIANTI
474 — 412
  • membalasperbuatan Suami Terdakwa (Saksi1), yang seringHal 29 dari 63 hal Putusan Nomor 102K/PM.III12/AL/V1/2019Menimbang :2/.28.29.30.31.32.berselingkuh dengan lain.Bahwa Terdakwa pernah membuka dompet suamiTerdakwa (saksi1) dan di Hp Saksi1 tidur dengan danberdua nampak pakai selimut dan kelihatan dadatelanjang.Bahwa suami Terdakwa sekarang tugas di Toli toli, danjarang pulang tapi masih memberikan uang tapidiberikan kepada anakanaknya.Bahwa Terdakwa sering di aniaya oleh Saksi1 sehinggaSaksi1 mendapat sangsi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-03-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 8 Mei 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. PATRA TRADING Diwakili Oleh : REZA NOVIANDI SH
Terbanding/Tergugat : Tuan DOSO T. PRIBADI
48 — 22
  • Bahwa sangat disayangkan penggugat adalah sebuah perusahaanbesar yang menggugat perusahaan kecil yang sudah tidak mempunyaikemampuan dengan meletakan bunga dan sangsi begitu besar, yangseharusnya perusahaan yang berstatus seperti ini dapat menjadi bapakangkat bagi perusahaan kecil.12.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 03-11-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 202_Pid_Sus_2014_PN-Ktp_Hukum_25032015_Pengolahan_Minyak_Tanpa_Izin_Pertambangan
Tanggal 25 Maret 2015 — UTIN LAILATUL KADRI Binti UTI ARBI
60 — 15
  • yang dikirim sebabperhitungan harga jual dan tarif berbeda untuk setiapmineral. apabila dokumen dokumen yangdilampirkan dalam Surat permohonan petunjukpembayaran pajak tersebut diduga tidak benar,Petunjuk pembayaran tetap dibuat namun apabila adaindikasi laporan produksi yang tidak benar maka akanditindak lanjuti dengan pengawasan dan apabiladitemukan tindak pidana terhadap perbuatanpemohon tersebut, maka perbuatan pidana tersebuttetap dapat diproses sesuai dengan hukum yangberlaku dan pengenaan sangsi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 120/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penggugat : YAUMI BARAKATULLAH Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Bukopin Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
64 — 37
  • membenarkan upaya hukum perlawanan (verzet) debiturterhadap eksekusi grosse akte hak tanggungan, dengan dalil antara lainbahwa pemasangan hak tanggungan tidak dicantumkan jumlah utang yangpasti dan kreditur raguragu berapa jumlah utang yang pasti dari debiturdan oleh karena itu kreditur harus mengajukan gugatan perdata biasa,bukan mohon eksekusi grosse akte hipotek pasal 224 HIR.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 32/G/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Juni 2013 — PETRUS ANDOYO, A.Md; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
64 — 35
  • PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, yang dengan jelas bahwa dalam pasal 15 ayat (1) dan (3), pasal 17 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tidak ada hubungan dengan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tersebut, telah dengan tegas menyatakan bahwa implementasipenjatuhan sangsi
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 41/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 15 Januari 2021 — Pemohon:
PT. Cetara Bangun Persada
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
236 — 143
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;20. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;21.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 899/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
1.Zainuddin Als Ajai
2.Tajri Bin Muhammad Saleh
30 — 4
  • memintakeringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunhan sangsi
Pengadilan PTUN PADANG TUN Lelang
Register : 18-06-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 23-06-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 05-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 23 Oktober 2013 — CV. MUGEN PERKASA lawan KELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD
136 — 59
  • dalam bentuk dan caraapapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangandengan dokumen pengadaan, dan atau/peraturan perundangundan gan; 22222 n nnn n nn nnn nn nn nnn n nen ne n=Halaman 31 dari69 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2013/PTUNPDG3232b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lainyang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPengadaan inl; 20222 2n nn nen nen nnen nee4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud padaangka 4.1 dikenakan sangsi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 26-08-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 824/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
I Ketut Carma, S.E.
Tergugat:
I Made Haga Prakastia
445 — 1110
  • Somasi adalah tegurankeras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supayadebitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atauhukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasiatau lalai;Menimbang, bahwa dari bukti P1 berupa perjanjian kesepakatan jual,beli, tukar dan tambah kendaraan tertanggal 13 Mei 2019, dapat diketahuibahwa antara penggugat (Pihak Pertama) dan tergugat (Pihak Kedua) sepakatmelakukan jualbeli, tukartambah kendaraan Jeep
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 14-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MANADO Nomor 42/PDT/2021/PT MND
Tanggal 19 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : ROEM ALAMRI
Terbanding/Tergugat I : ALPUN VAN GOBEL
Terbanding/Tergugat II : NUR BINTI AHMAD ALAMRI
Terbanding/Tergugat III : TASLIM SALIM BIN ANUS
Terbanding/Tergugat IV : FATMA YAHYA
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN BOL MONG
Terbanding/Tergugat VI : PT INDOMARCO PRISMATAMA INDOMARET BUKO
Terbanding/Turut Tergugat I : MOHAMAD NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat II : FATMI NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat III : BAHMID NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat IV : HUD BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat V : HADIA BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat VI : TALIB BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUM BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NAIMA ALI. NIMA ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat IX : NARIMAN ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat X : HAINA ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat XI : FARIAL BIN ALI ALAMRI, S.Pd
Terbanding/Turut Tergugat XII : NOVAL ALI ALAMRI
99 — 68
  • Pada Point Empat : Benar Pernyataan pelawan bahwa tanah tersebut menjaditanah objek eksekusi atas dasar putusan pengadilan tinggi manado danmahkamah agung untuk itu dimintakan secara sadar bahwa pihak Terlawan.Tereksekusi , Terlawan Tereksekusi II, Terlawan Tereksekusi III, Menyerahkansecara sukarela pada pihak terlawan pengeksekusi alpun van gobel sebagaisalah satu ahli waris dari maija umara agar tidak mendapat sangsi hukum yangHalaman 17 dari 36 putusan No 42/PDT/2021/PT MNDnantinya di ajukan
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 22-07-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 17/PDT.G/2013/PN.DOM
Tanggal 23 Januari 2014 — - H. MU. NUR NATSIR, S.IP. DKK - KAMALUDIN BIN H. SIRAJUDIN, DK
112 — 63
  • Bahwa untuk memenuhi segala isi putusan, perlu untukmenyatakan sangsi hukum = apabila Para Tergugatberlarut larut melalaikan putusan perlu diadakanuang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 500.00, dalamsehariy rr re rr cr cc sn nnnBahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, denganini Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua PengadilanNegeri Dompu berkenan memanggil kedua belah pihak untukdidengarkan keterangannya dan diperiksa dimukapersidangan, serta mernjatuhkan keputusan yang amarnyasebagai berikut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-05-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Dkk selaku Pemohon Kasasi I, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA selaku Pemohon Kasasi II vs THOYIB BAHRI, S.H.
86 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) tahun dan ayat (3)menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan paling lama1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis;7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga di wilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan selambatlambatnya 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak;Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008.Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
Pengadilan PTUN PADANG TUN Kepegawaian
Register : 25-06-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PTUN PADANG Nomor 19-G-2015-PTUN-PDG
Tanggal 5 Nopember 2015 — MULDIFIA RAJAB. M.Pd, Cs lawan BUPATI PESISIR SELATAN
95 — 89
  • 2010; Bahwa saksi tahu tahapan pengakatan seorang kepala sekolah berdasarkan rekrutmen ;Halaman 24 dari halaman 51 Putusan No.19 /G/2015/PTUNPDGNBahwa saksi tahu diatur ketentuan untuk pengangkatan kepala sekolah berdasarkanKemendiknas no 28 tahun 2010 ;Bahwa saksi tahu mekanisme pemberhentian kepala sekolah tersebut;Bahwa saksi tidak tahu sama sekali sebabnya diberhentikan Para Pengugat tersebut;Bahwa saksi tahu Pengugat I dan Penggugat II tidak pernah dapat teguran lisanmaupuna tertulis atau sangsi
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 4 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
REZEKI DEDE LESMANA Als DELES Als KIKI Bin KHAIRUL AMRI
360 — 250
  • ayat 1 mengatur tentang itu aurat yang berdasarkan ajaran islambagi perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangandan muka, sedangkan untuk pria adalah antara pusar hingga lutut artinyapusardan lutut sendiri bukan aurat, dan adat melayu Jambimengikutiajaran islam.Bahwa berdasarkan undang 20 tidak ada pasal yang mengatur tentangtata cara berbusana masyarakat melayu Jambi, namun undang 20mengacu dalam hukum islam yang artinya seorang perempuan menutupaurat dan apabila melanggar ada sangsi
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 01-08-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 15-07-2020
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 145-K/PM.III-19/AD/VIII/2019
Tanggal 13 September 2019 — Oditur:
Ferry Irawan, SH.
Terdakwa:
Imanuel Soleman Tare
180 — 71
  • Jadi jika hal ini terjadi, maka hakimketua menganjurkan pada Terdakwa agar menjawab, tidakada sangsi bagi Terdakwa yang menolak menjawab.Hal ini juga dijelaskan Oleh M. Yahya Harahap dalambukunya Pembahasan Permasalahnan dan PenerapanKUHAP. Mengatakan Dalam penyidikan dan penuntutanTerdakwa berhak untuk memberikan keterangan yangmenguntungkan bagi dirinya, asas ini dalam hukum pidanadisebut Non self incrimination dirinya.