Provinsi Jambi;Surat Keputusan Gubernur Tergugat Nomor : 123/KEP.GUB/BKD6/2012, tanggal, 14 Februari 2012 yang menjadi obyeksengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan dan perundangundangan yang berlaku. dan Tergugat telah berbuat sewenangwenang yang berakibat hakhak Penggugat sebagai Warga Negaradan sebagai PNS serta peluang Penggugat untuk berkarir danmengabdi kepada negara sampai batas usia pensiun, telahdirampas, secara moril dan materil Penggugat merasa dirugikan.Tindakan Tergugat selaku Pejabat

Negara dan selaku Pejabat1213Pembina Kepegawaian Daerah yang berakibat kerugian padaPenggugat selaku PNS yang harus dibinanya telah melanggar danbertentangan dengan AsasAsas Umum Penyelenggaraan Negarayakni Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas danPropfesionalitas.

Negara Yang Bersih dari KKN;Berdasarkan teori hukum administrasi Negara, untuk mewujudkan penyelenggaraanpemerintahan yang bersih seorang Pejabat Negara dalam membuat keputusan harusmemperhatikan Syarat sah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara menurut hukum, yaitumemenuhi syarat formal dan syarat materil.

atau tidak disadari telah melanggar etika administrasi dan membuatkeputusan tidak melalui prosedur yang benar dan berdasarkan AsasAsas UmumPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Tergugat telah melanggar AsasProfesionalitas, Asas Keterbukaan dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.1213Sebagaimana dinyatakan pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;3 Pelanggaran persayaratan materil atau substansi;Berdasarkan teori hukum Administrasi Negara, seorang Pejabat

Negara dalammembuat sebuah keputusan harus tahu dan mempedomani persyaratan materil atausubstansi dari keputusan yang akan dibuat;Pada Surat Keputusan Tergugat No. 123/KEP.GUB/BKD6/2012, tanggal 14Februari 2012 terdapat beberapa kesalahan yang berhubungan dengan materi atausubstansi peraturan yang ingin dilahirkan;Kesalahan dimaksud terlihat antara lain pada :a Masa berlaku yang ditetapkan berlaku surut, sedangkankeputusan Tergugat merupakan keputusan yang mempunyaitindak hukum yang pasti;Sesuai

Yosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebihdahulu setiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani olehPenggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentukAkta Notarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) dan Tergugat untukHalaman 6 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2017/PN Smnf.membaca dan mengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan AktaPerjanjian Kredit.Hal tersebut juga tidak

Dalam sengketa ini terdapat subyek hukumyang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat.Bahwa didalam Posita Penggugat Nomor 8 menyatakan Penggugatmenganggap Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Debitur an.Yosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebin dahulusetiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani oleh Penggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentuk AktaNotarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat

Yosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebihdahulu setiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani olehPenggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentukAkta Notarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) dan Tergugat untukmembaca dan mengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan AktaPerjanjian Kredit.Hal tersebut juga tidak berkolerasi dengan isi dari petitum yang tidakmemuat pernyataan pembatalan

., saksi Ewin Cameron Warbal, S.Sos, saksi Yacobus Abner Alfons,saksi Tony Kusdianto, saksi Lucia Souhoka, Paulus Jambormias, Oldrin Parinussa,saksi a de charge Stenly Tuhumury, Andreas Rahayaan, dan Terdakwa tersebutsebagai berikut :Bahwa korban memiliki surat dokumen yang sah yaitu surat Akta Jual Beliyang dibuat oleh Pejabat Notaris dan memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 354sisa yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara yakni dari Badan Pertanahan Nasionalyang dipergunakan dan diajukan oleh saksi

Dan Terdakwa telah menjual tanah tersebutkepada orang lain tanpa sepengetahuan korban sebagai pemilik.e Terdakwa dalam persidangan tidak bisa memberikan bukti kepemilikan tanahDati KateKate dan Terdakwa mencabut 3 (tiga) patok besi yang ditanamoleh Pejabat Negara dari Badan Pertanahan Nasional yang merupakan batastanah.Bahwa faktafakta tersebut apabila dipertimbangkan oleh Judex Facti danmenerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, bukannya mengakibatkanputusan beramar melepaskan Terdakwa oleh

Shabu yang dibungkus dengan 2 (dua)bungkus kosong kotak rokok, 1 (satu) buah bong alat penghisap Shabu, 1 (satu)buah mancis alat pembakar Shabu, dan 1 (satu) buah gunting kecil bergagangpelastik yang terletak di dalam kamar dilantai bersama dengan teman terdakwayaitu : saksi FAHMI RIZAL Bin MISNAR ARMAN dan INDRA Bin IDRISPEN (dilakukanpenuntutan secara terpisah), selanjutnya terdakwa memiliki yang diduga NarkotikaGolongan bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatanatau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 9070 / NNF / 2016 tertanggal 11 Agustus 2016 dikeluarkan oleh AKBPDra.

Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2016/PN Str Golongan bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatanatau dari Pejabat Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 9070 / NNF / 2016 tertanggal 11 Agustus 2016 dikeluarkan oleh AKBPDra. Melta Tarigan, M.Si selaku An.

Negara yang berwenang untuk digunakan bagi diri sendiri,kemudian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU / 001 / VIII/ 2016 / URKES atas nama tersangka ABDUL RAHMAN Bin SEMPURNA tanggal 05Agustus 2016 yang ditandatangani oleh BRIPKA Kalimashuri selaku Paur Dokkespada Polres Bener Meriah yang melakukan pemeriksaan air seni (Urine) padaKesimpulan : dari hasil pemeriksaan Positif mengandung unsur MethamphetaminJenis Shabu ;Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang MenjabatSebagai Pimpinan Di LembagaNonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g.AnggotaTentara Nasional IndonesiadanKepolisian Negara RepublikIndonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. j. Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara BukanAnggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di LembagaNonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. 1.Perangkat Desa. j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai PolitikYang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur SipilNegara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. j. Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

diterima;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama mempelajari berkas perkara a quo, makaselanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikutDalam EksepsiMenimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan olehhakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, namundemikian Pengadilan Tinggi Agama perlu = menambahkan bahwasehubungan dengan pekerjaan Pemohon pada saat perkara inidiperiksa di Pengadilan Agama berstatus sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat, maka baginya berkedudukansebagai Pejabat

Negara (Pasal 11 ayat (1) huruf = (c)Undang undang Nomor 43 Tahun 1999).

Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat/Termohon KasasiNomor 066/DPPPHPU/2014 tertanggal 8 Oktober 2014 bertentanganpula dengan Pasal 19 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa:Hakim dan Hakim Konstitusi adalah Pejabat Negara yang melakukankekuasaan kehakiman yang diatur dalam UndangUndang;.

Bahwa yang dibenarkan menurut UU tersebut di atasyang diperbolehkan untuk mengatasnamakan selaku Hakim dalammengadili suatu) perkara adalah Hakim dibawah kekuasaanMahkamah Agung RI dan Hakim Mahkamah Konstitusi RI yangkeduanya adalah Pejabat Negara sedangkan Mahkamah PartaiHalaman 34 dari 37 hal. Put.

Nomor 4 K/Pdt.SusPar.Pol/2017Demokrat (Termohon Kasasi) bukanlah Hakim dibawah MahkamahAgung dan juga bukan Hakim Mahkamah Konstitusi dan juga bukanHakim Pejabat Negara;Maka berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi yang ketiga tersebutdi atas, sudah cukup alasan kiranya Mahkamah Agung RI untukmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.G/Parpol/2016/PN Jkt.

SALEHMARASABESSY (FAMSAH) berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atasUndang Undang Nomor i tahun 2015 Tentang penetapan peraturanpemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014 Tentangpemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI,dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu pasangan

isteri pemohon adalahHalaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2013/PN.Rni.Dayang Sani, sedang berdasarkan bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103110802560001, P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.2103115067781002dan bukti P3 berupa Kartu Keluarga (KK) NIK. 2103112001090005, nama pemohonadalah Luddani dan nama isteri pemohon adalah Dayang.Menimbang, bahwa bukti identitas diri berupa P4, P1, P2 dan P3 tersebutadalah surat identitas diri yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat

Negara yangberwenang, maka bukti identitas diri tersebut sah secara hukum, sehingga kedua namaatas nama pemohon dan isteri pemohon adalah nama sah secara hukum dan diakuimenurut hukum, oleh karenanya nama pemohon yang sah secara hukum adalah NuludAlias Luddani, sedang nama isteri pemohon adalah Dayang Sani Alias Dayang.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P4 dihubungkan dengan keterangansaksi Mukholazi dan saksi Bujang Umar terbukti bahwa Pemohon bernama Nulud telahmenikah/kawin pada tanggal

untukbertidak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidakmempunyai wali ;Menimbang, bahwa didalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islamdinyatakan : Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harusdipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yangmenjadi wali nikah pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahanadalah Wali nikahdimana kedudukan Wali nikahbukanlah sebagai WaliHakim atau penguasa dalam hal ini Pejabat

Negara yang bertugasmengurusi pernikahan dalam hal mempelai wanita yang tidak mempunyaiwali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon dan Pemohon IIyang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2012 di Sungai Raya, KabupatenHalaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 85/Pdt.P/2018/MSLsmAceh Timur tidak memenuhi rukun nikah sebagai mana yang diatur dalamPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005,Tentang Wali Hakim

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)dan Surat Perintah Tugas (SPT) Anggota DPRD Kabupaten18Asahan yang pengajuan SPPD dan SPT yang tidak memenuhiprosedur telah bertentangan dengan isi ketentuan PeraturanPemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang PengeolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerahserta bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RINomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas JabatanDalam Negeri Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan PegawaiTetap dan Keputusan Bupati Asahan Nomor: 391 Tahun 2005tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap;e Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syahriadi, SE dan Dra.

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)dan Surat Perintah Tugas (SPT) Anggota DPRD KabupatenAsahan yang pengajuan SPPD dan SPT yang tidak memenuhiprosedur telah bertentangan dengan isi ketentuan PeraturanPemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang PengeolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kuangan Daerahserta bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RINomor: 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas JabatanDalam Negeri Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan PegawaiTetap dan Keputusan Bupati Asahan Nomor: 391 Tahun 2005tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tetap;Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syahriadi, SE dan Dra.

Mayjend Yono Soewoyo Kav. 3Surabaya kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bilamana perlumeminta bantuan kepada pejabat negara yang berwenang ;7. Menolak gugatan Pengggat selain dan selebihnya ;8.

Bahwa alasan Penggugat menuntut sita jaminan atas asset pribadiTergugat II tidak berdasarkan hukum, terlebih lagi gugatan Penggugatditujukan kepada Tergugat dalam kapasitas sebagai Pejabat Negara, bukanatas nama pribadi;17.

negara, bukan mewakili negara sebagaiindividu/pribadi.

Semua keputusan yang dikeluarkan pada proses inimerupakan keputusan pejabat negara atau publik; Hukum Perdata, mengatur hubungan hukum antara pengguna denganpenyedia yang terjadi pada saat proses penandatanganan kontrakpengadaan barang dan jasa sampai dengan proses berakhirnyakontrak.Bahwa gugatan Para Penggugat, meliputi rangkaian pelaksanaanpengadaan barang dan jasa yang terjadi mulai dari proses persiapanpengadaan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyediabarang dan jasa instansi

pemerintah;Bahwa proses tersebut telah sesuai dengan Pasal 50 Peraturan PresidenRepublik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah dan merupakan hubungan hukum administrasi negara atau tatausaha Negara.Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK)(Tergugat II) bertindak sebagai pejabat negara atau bukan mewakili negarasebagai individu atau pribadi.

Sehingga semua keputusan yang dikeluarkanpada proses a quo merupakan keputusan pejabat negara atau publik;Bahwa dengan tidak adanya suatu perikatan secara perdata antara ParaPenggugat dengan Tergugat Il, dan tindakan dari Tergugat dan II dalampengadaan barang dan jasa paket pekerjaan Pembangunan Asrama SantriPutri Dayah Perbatasan Manarul Islam Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 0201/06BAHP/POKJAXIV/I/2020, TA 2020 atas nama Pejabat Negara, makasegala tindakan atau keputusan pejabat negara atau publik

Watang Sawitto Kab.Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yangdengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bermula terdakwa selaku Pejabat Aparatur Sipil Negara merupakan PNS(Pegawai Negeri Sipil) atau

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah:Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, PejabatAparatur Sipil Negara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah danHalaman 16 dari 23 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Pinsub unsur tersebut bersifat alternative artinya jika salah satu subunsur terpenuhi maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang

tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3angka 1, 2 dan 6 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme sehingga tindakan Tergugat tersebut menimbulkan adanyaketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemilik dan pemegang yang sahSertipikat Hak Milik No. 161 seluas 36.100 M2 tersebut dan tindakan Tergugattersebut membuktikan bahwa Tergugat sebagai pejabat

negara yang tidak tertibdalam penyelenggaraan negara serta tidak profesional dalam melakukan tugassebagai pejabat negara, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;14 Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan sertipikatbaru/ganda terhadap bidang tanah hak milik Penggugat yaitu menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 932 yang diterbitkan pada tanggal 3 November 2011dengan Surat Ukur tanggal 31 Oktober 2011 Nomor 00047/ Tigawasa/2011,seluas 41.800 M2 atas nama I Made Guntur Gunawan

Badandar/atau Pejabat/Pemerintahan dilingkungan fungsi yudikatifdan eksekutif, yaitu tidak berdasarkan UU Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor : 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor : 15 Tahun 2006tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor : 30Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ; Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi ManusiaBahwa Tindakan KPK dan BPKP dalam menerbitkan ObjekPermohonan Aquo, telah melanggar hakhak dasar sebagaibadan dan atau pejabat

Negara, dalam hal ini adalah hakhakdari Pemohon, sebagaimana dijamin dalam UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayatHalaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.(1) yakni hak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukumyang adil.

Inspektorat Kabupaten / Kota ;Bahwa kedudukan KPK dan BPKP, dalam hal ini KPK sebagai lembaganegara dibidang Fungsi Yudikatif dan KPKI sebagai institusi pemerintahyaitu. aparat pengawas intern pemerintah dibidang fungsi eksekutifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor : 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, menyatakan sebagai berikut : Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; 4. Gubernur ;5. Hakim; Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor :257/P/PW/2015/PTUNJKT.6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku ; 7.

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakanHal. 71 dari 93 hal.

No. 2041 K/Pid.Sus/201272bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (duakali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalamwaktu yang sama. Padahal sama pula sebagaimana yangdinyatakan Judex Facti mengenai sah dan belum dicabutnyaPeraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK/ 149/2005.

dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakanbahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama, dan kegiatan yang telah dibiayai perjalanan dinas tersebutHal. 75 dari 93 hal.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasHal. 81 dari 93 hal.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerimabiaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanandinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, dan Pasal 3 Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang MenjabatSebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. AparaturSipil Negara. g.AnggotaTentara Nasional IndonesiadanKepolisian Negara RepublikIndonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. . Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara BukanAnggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di LembagaNonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. 1.Perangkat Desa. . Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai PolitikYang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur SipilNegara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. h. Kepala Desa. . Perangkat Desa. . Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Terdakwagunakan, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis Methamfetamin (shabu) hanyakepada orangorang yang Terdakwa kenal saja dan hasil keuntungan darimenjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan lagi untukmembeli narkotika jenis shabu dan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis Methamfetamin (shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0822.K tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.

ditemukan di lantaikamar tidur, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000, (SatuJuta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendekyang Terdakwa KASIANUS ITAS als LEBEK gunakan, setelah ditanyakanTerdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0822.K tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.