Padapokoknya Putusan MK itu meniadakan masa kadaluwarsa mengajukantuntutan hak. Namun menurut hemat Tergugat tidak adanya masakadaluwarsa dalam mengajukan tuntutan khususnya dalam hubungan kerjamengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pengusaha sampai kapanakan menghadapi tuntutan hak dari pekerjanya yang juga dapatmengganggu kelangsungan usahanya.

Tergugat menilai bahwa apa yang dilakukan Hakim Anggota (2)dengan dissentingnya tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku,dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat sependapat dengan materidissenting opinion Hakim Anggota (2) yang pada intinya berpendapat bhwaperkara Nomor 23/PdtSus/G/2015/PN.Smg = sudah kadaluwarsaberdasarkan ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota (1),berkaitan eksepsi hukum materiil (kadaluwarsa

Penyelesaian eksepsikadaluwarsa, merujuk kepada kalimat terakhir Pasal 136 HIR yaitu:diperiksa dan diputus bersamasama dengan pokok perkara, dengandemikian tidak diperiksa dan diputus tersendiri dalam bentuk putusan selatetapi sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisah dengan pokokperkara dalam bentuk putusan akhir;Contoh, dalam putusan MA Nomor 408 K/Sip/1973, tidak dipersoalkanapakah ada tindakan atau tidak dari Penggugat tetapi yang dijadikanpatokan, apakah telah dilampaui tenggang waktu kadaluwarsa

) merupakan salahsatu pokokpokok alasan yang tercantum dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 100/PUU/X/2012 yang menguji ketentuan Pasal 96UndangUndang Ketenagakerjaan karena tuntutan uang pesangon yangdaluwarsa;Bahwa menurut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, telah terbukti danmenjadi fakta hukum bahwa perkara PHI Nomor 23/PdtSus/ G/2015/PHI.Smg sebagaimana dalam surat gugatan angka 11 (sebelas)bahwa Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat mengajukan gugatankembali karena merasa perkara aquo belum kadaluwarsa

menjual Pil LL tersebutsebelumnya terdakwa membeli Pil LL kepada seseorang di Bancar sebanyak1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000, (Sembilan ratus lima puluhribu rupiah) yang mana dari keseluruhan Pil LL tersebut terdakwa selalumendapat untung dalam penjualannya yang terdakwa gunakan untukmembeli rokok dan kenutuhan hidup seharihari;Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil yang telah di beli oleh saksi MAINUN RIZKI dari terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisiketerangan berisi tanggal kadaluwarsa

kepada seseorang di Bancar sebanyak1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000, (Sembilan ratus lima puluhHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2018/PN Pngribu rupiah) yang mana dari keseluruhan Pil LL tersebut terdakwa selalumendapat untung dalam penjualannya yang terdakwa gunakan untukmembeli rokok dan kenutuhan hidup seharihari;Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil yang telah di beli oleh saksi MAINUN RIZKI dari terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisiketerangan berisi tanggal kadaluwarsa

menjual Pil LL tersebutsebelumnya terdakwa membeli Pil LL kepada seseorang di Bancarsebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000, (Sembilan ratuslima puluh ribu rupiah) yang mana dari keseluruhan Pil LL tersebut terdakwaselalu mendapat untung dalam penjualannya yang terdakwa gunakan untukmembeli rokok dan kenutuhan hidup seharihari;Bahwa pada kemasan atau pembungkus pil yang telah di beli olen saksi MAINUN RIZKI dari terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisiketerangan berisi tanggal kadaluwarsa

telah menjual 3 (tiga ) bungkus obat setelan Bagong serharga Rp. 4.500,(empat ribu lima ratus rupiah ) kepada sdr Waluyo Purnomo dan 1 (satu ) bungkusobat setelan Bagong seharga Rp. 1.500, (Seribu lima ratus rupiah ) kepada sdrHeru Dana Pratama :Bahwa terdakwa dalam menjual obat setelan dalam kemasannya tidak adanama obat komposisi obat, nama kimianya, dosisnya, nama Produsen danalamatnya, harus ada ijin edar dari BPOM dengan kode Huruf dan angkasebanyak 15. digit, mencatumkan Expired date (tanggal kadaluwarsa

(satu ) bungkus obat setelan Bagong seharga Rp.1.500, (seribu lima ratusrupiah ) kepada sdr Heru Dana Pratama ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat setelan dalam kemasan nya tidak adanama obat komposisi obat,ynama kimianya,dosisnyaynama Produksen danalamatnya harus ada ijin edar dari BPOM dengan kode huruf dan angka sebanyak15 digit, mencantumkan Expired date (tanggal kadaluwarsa, mencantumkanBatch Number atau MFG (tanggal Pembuatan ) sehingga tidak sesuai denganstandar obat yang berlaku di Indonesia

Pokok Sengketa atas Penghasilan Lain Sebagai Obyek terutang PPN sebesarRp2.241.500.587,00Moathwutritenbandilferbanding penghasilan lainlain tersebut merupakan Objek yang terutang PPN denganalasan koreksi : "Wajib Pajak tidak memberikan alasan koreksi apakah sebagai akibat hllang, rusak,kadaluwarsa atau alasan lainnya tidak diketahui, demikian juga metode stock opname yang digunakan,serta tidak ada penjelasan dari Pemohon Banding" sehingga koreksi stock opname tersebut bisa diakuisebagai pendapatan

tersebut bukan merupan objek PPN.b.3 Apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak akan mengakibatkan berkurangnya persediaan,tetapi yang menjadi pokok sengketa dalam hal ini adalah persediaan bertambah sebesarRp2.241.500.587,00 dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi penyerahan Barang KenaPajak yang belum kami laporkan untuk Masa Januari 2009, sehingga tidak ada objek pajak.b.4 Terbanding yang menyatakan bahwa : "wajib Pajak tidak memberikan alasan koreksi apakahsebagai akibat hilang, rusak, kadaluwarsa

Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwa tersebutdikemaskannya tidak ada label/identitas yang melekat; Bahwa suatu produk boleh diedarkan apabila dikemaskannya wajibdiberi tanda atau label yang berisi: nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijindari Pemerintah.

pil LL tersebut sebanyak selanjutnya telah diedarkankepada saudara Tetem Wadyo Laksono di rumah terdakwa pada hari Sabtutanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 60 (enam puluh) butirseharga Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah); Bahwa kemasan pil LL yang dibeli kemudian di edarkan oleh terdakwatersebut hanya berupa plastik bening dan tidak tertera tentang nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersin, nama dan alamatpihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

Bahwa kemasan pil LL yang dibeli kemudian di edarkan oleh terdakwatersebut hanya berupa plastik bening dan tidak tertera tentang nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersin, nama dan alamatpihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta jjinatas peredaran obatobatan tersebut; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil jenis LLtersebut dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau yang memilikikeahlian dalam kefarmasian;Menimbang, bahwa selanjutnya

Eksepsi Tergugat: Tentang Kompetensi Pengadilan; Tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa); Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel): Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan;Il.

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi: Tentang Kompetensi Pengadilan; Tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa); Tentang Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel): Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consurtum); Tentang Kepentingan Penggugat Dirugikan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor019/G/2017/PTUN.Smg., tanggal 15 Agustus 2017, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil posita gugatanPenggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;Dalam Eksepsi:Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;Halaman 19 dari 39 hal. Put. Nomor 875 kK/Pdt.SusHKI/2017.

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2016, dengan registerperkara Nomor 50/Pdt.SusMerek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst. telah lewatwakiu/kadaluwarsa, hal ini dikarenakan Penggugat baru mengajukangugatan pada tanggal 29 Agustus 2016, sedangkan objek gugatanPenggugat adalah pembatalan merek dagang terdaftar milik Tergugat, yaitu: Merek Cybex dan Lukisan tanggal pendaftaran 13 Juli 2010, Nomorpendaftaran IDM0002580839, kelas 12; Merek cybex dan Lukisan tanggal pendaftaran 21 Februari 2011.

Oleh karena objek sengketa sudahlewat waktu/kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang merekadalah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek yangtelah terdaftar;. Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktusebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang UndangNomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untuk memberikan kepastianhukum atas terdaftarnya Merek dalam Daftar Umum Merek.

Berdasarkan pada uraianuraian angka 1 sampai dengan 8, terbukti gugatanPenggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu, sehingga gugatan Penggugat yangdemikian haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Eksepsi Turut Tergugat:Gugatan lewat waktu (daluwarsa);. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benartelah terdaftar merek Cybex + Lukisan, sebagai berikut:Halaman 21 dari 39 hal. Put. Nomor 875 K/Pdt.SusHKI/2017a.

Oleh karena objek sengketa sudah lewat waktu/kadaluwarsa, sesuai dengan ketentuan hukum di bidang Merekadalah tidak dapat diajukan gugatan pembatalan pendaftaranMerek yang telah terdaftar;Bahwa adapun maksud dan tujuan diberikannya batasan waktusebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah untukmemberikan kepastian hukum atas terdaftamya Merek dalamDaftar Umum Merek.

Sangkalan tersebutkarena gugatan sudah kadaluwarsa, peristiwa hukum yang menjadi dasargugatan mengandung paksaan dan penipuan (exceptio doli mali danexceptio metus), objek gugatan bukan kepunyaan penggugat, melainkantergugat atau orang lain (exceptio domini), gugatan yang diajukan samadengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (exceptio litispetendlis) ;Hal 10 dari 31 hal Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2018/PT JAPDalam perkara ini, menurut Tergugat gugatan Penggugat telah kadaluwarsa(telah

Yani No. 18 Klademak Kota Sorong, yang manaSertifikat tersebut diterbitkan olen Pejabat Negara yang berwenang ;Sehingga jelas dan terang bahwa status tanah tersebut telah dikuasaidan/atau dimiliki oleh Tergugat dengan itikad baik berdasarkan sertifikattersebut lebih dari 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 1988 ;Bahwa Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa) haldidasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran tanah pasal 32 ayat 2 (dua) menyatakan

pembukuan tanah ;b. pendaftaran hakhak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, menjadi jelas bahwa gugatanpenggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sehingga kami mohon kepadaMajelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidakHal 11 dari 31 hal Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2018/PT JAPtidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)karena kadaluwarsa

Sangkalan tersebut karena gugatan sudah kadaluwarsa,peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan mengandung paksaan danpenipuan (exceptio doli mali dan exceptio metus), objek gugatan bukankepunyaan penggugat, melainkan tergugat atau orang lain (exceptio domini),gugatan yang diajukan sama dengan perkara yang sedang diperiksa olehpengadilan (exceptio litis petendis) ;dalam perkara ini, menurut Tergugatgugatan Penggugat telan kadaluwarsa (telah lewat waktu).

Maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PPNo.24 Tahun 1997 tersebut, Gugatan Penggugat telah Kadaluwarsa(verjaring).Begitu pula berdasarkan Pasal 1967 BW menyebutkan disalin Semuatuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifatperorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewainya waktu tigapuluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu,tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapatdiajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

sebesar Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah); Bahwa Anak selain menjual pil double LL juga mengkonsumsi untukmenenangkan pikiran; Bahwa Anak dalam membeli dan menjual pil double L tersebut tanpamenggunakan resep dari Dokter; Bahwa Anak dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dariPejabat yang berwenang; Bahwa Anak tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian/ obatobatan; Bahwa Anak tidak menjelaskan kepada para pembeli mengenai khasiat,dosis, komposisi, efek samping, serta kadaluwarsa

Anak selain menjual pil double LL juga mengkonsumsi untukmenenangkan pikiran;Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2019/PN JbgBahwa Anak dalam membeli dan menjual pil double L tersebut tanpamenggunakan resep dari Dokter;Bahwa Anak dalam mengedarkan pil double L tersebut tidak ada izin dariPejabat yang berwenang;Bahwa Anak tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian/ obatobatan;Bahwa Anak tidak menjelaskan kepada para pembeli mengenai khasiat,dosis, komposisi, efek samping, serta kadaluwarsa

Anak tidak menjelaskan kepada para pembelimengenai khasiat, dosis, komposisi, efek samping, serta kadaluwarsa dari pilHalaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.SusAnak/2019/PN Jbgdouble L tersebut karena Anak sendiri tidak memahami mengenai halhaltersebut;Dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (2) dan pasal 98 ayat (3)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa Anak adalah orang yang tidak berhak untuk melakukanperbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa

Anak tidak menjelaskan kepada para pembellimengenai khasiat, dosis, komposisi, efek samping, serta kadaluwarsa dari pildouble L tersebut karena Anak sendiri tidak memahami mengenai halhaltersebut, sehingga hal ini dapat membahayakan kesehatan orang lain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana

Sapina selaku Kepala BidangPengujian dengan hasil pengujian seperti terlampir dalam berkas perkaraini; Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebutadalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhikebutuhan seharihari dan dijual kepada siapa saja yang datang untukmembeli kepada terdakwa; Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memilikilabel, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada label pemberitahuan tentangkadar yang terkandung dalam minuman tersebut; Bahwa

sebenarnya, tidak sesual dengan kondisi,jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label,etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai denganmutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaantertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ataujasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

beralkohol jenis sopi tersebut masih berlangsung dimanaterdakwa membuat minuman beralkohol jenis sopi tersebut menggunakan2 (dua) buah ember besar sebagai wadah dengan cara mencampurkan airsebagai bahan dasar dengan gula pasir dan ragi sebagai campuran,selanjutnya didiamkan dalam ember selama beberapa hari, namunminuman beralkohol jenis sopi tersebut belum jadi terdakwa sudahditangkap lebih dulu oleh pihak Kepolisian; Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memilikilabel, tanggal kadaluwarsa

Rp22.540.000,00 + Rp20.353.275,00) =Rp86.045.875,00 (delapan puluh enam juta empat puluh lima ribudelapan ratus tujuh puluh lima rupiah);11.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUHal. 6 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.SusPHI/201512.X/2012 yang menyatakan bahwa Pasal 96 UndangUndang Nomor 13Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat, maka gugatan yang diajukan oleh ParaPenggugat tidak kadaluwarsa

Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi itu meniadakanmasa kadaluwarsa mengajukan tuntutan hak. Namun menurut hematTergugat tidak adanya masa kadaluwarsa dalam mengajukan tuntutankhususnya dalam hubungan kerja mengakibatkan hilangnya kepastianhukum bagi pengusaha sampai kapan akan menghadapi tuntutan hak danpekerjanya yang juga dapat mengganggu kelangsungan usahanya.

Oleh karenanya perkara tersebut terikat olehketentuan Pasal 96 (tuntutan kedaluwarsa 2 tahun) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun telah ada putusanMahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUX/2012, tanggal 19 September 2013dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak berlaku surut;Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 1 (satu)berkaitan eksepsi kadaluwarsa yang diajukan Pemohon Kasasi dahuluTergugat pada tanggal 07 Mei 2015, telah dipertimbangkan masuk

YANTI SUPRIYANTI ;Bahwa pada tanggal 27 Juni 2008 Penggugat telahmembayar upah kepada Tergugat dan Tergugat II selama 8(delapan) bulan dari bulan November 2007 s/d bulan Juni2008, sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara PembayaranUpah untuk 4 (empat) orang karyawati RS Kebonjati tanggal27 Juni 2008 (Bukti P9) ;Bahwa mengingat permasalahan telah melampaui 2 (dua)tahun maka tuntutan pembayaran upah Tergugat dan TergugatIl dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerjamenjadi kadaluwarsa sejak

No. 042K/PDT.SUS/2011waktu. yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukangugatannya sudah melampaui lebih dari 1 (satu) tahundan sudah kadaluwarsa sehingga tidak memenuhi syaratformil gugatan ;Berdasarkan uraian di atas, nampak ketentuan Pasal 171Undang Undang No. 13 Tahun 2003 jo.

padaPengadilan Negeri Bandung dalam memutus perkarasekarang ini ;Bahwa putusan dan pertimbangan' tersebut di atasmerupakan kesalahan yang fatal dalam penerapan hukumketenagakerjaan, karena dalam putusan dan pertimbangana quo, quad non Pemohon kasasi' telah dinyatakanpengajuan gugatannya sudah melampaui lebih dari 1(satu) tahun dan sudah kadaluarsa sehingga tidakmemenuhi syarat formil gugatan, serta tidak berhak atasupahnya karena sudah melampaui lebih dari 2 (dua) tahunsehingga karenanya menjadi kadaluwarsa

yangdiamanatkan oleh Pasal 156 ayat (1) UndangUndang No.138 Tahun 2003 untuk membayar Uang Pesangon, UangPenggantian Hak dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepadaPara Pemohon Kasasi;Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial Tingkat Pertama pada halaman 19paragraf ketujuh disebutkan sebagai berikut"Menimbang, bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 13Tahun 2003 Pasal 96 menegaskan "tuntutan pembayaranupah Pekerja dan segala pembayarannya yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa

• Menerima eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan kadaluwarsa;

Dalam Pokok Perkara.

dan juga bukantenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dalammengedarkan 1 .OOO(Seribu) butir obat berbentuk pil warna putin denganlogo LL kepada saksi Devan Juni Agraha;Bahwa 1.000 (seribu) butir obat berbentuk pil warna putin dengan logoLL yang disimpan terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat tanpaidentitas/label yang melekat yakni : nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersin atau isi bersihn, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dantahun kadaluwarsa

dan juga bukantenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya dalammengedarkan .0OO(seribu) butir obat berbentuk pil warna putin denganlogo LL kepada saksi Devan Juni Agraha;Bahwa 1.000 (seribu) butir obat berbentuk pil warna putin dengan logoLL yang disimpan terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat tanpaidentitas/label yang melekat yakni : nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersin atau isi bersihn, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

ataudikonsumsi karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harusaman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Bahwa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa tersebut tidakboleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama danalamat pihak yang memprosuksi, tanggal bulan tahun kadaluwarsa

bernama JIMMY CANIAGO dan SULAIMAN, berarti letakdan batasbatas tanah yang menjadi sengketa bukan diatas tanah milikTergugat.1 Bahwa, pada waktu orang tua Penggugat I, II, III dan IV masih hidup yangmendapat tanah berdasarkan jual beli tanggal 2 September 1960, sampaidengan tahun 1990 tidak mengajukan gugatan, tetapi setelah 30 tahun lebihbaru sekarang mengajukan gugatan, sedangkan berdasarkan Pasal 1967KUH perdata, yang berisi semua tuntutan hak baik yang bersifatkebendaan maupun perorangan hapus (kadaluwarsa

) setelah lampauwaktu 30 tahun (Pasal 1520 KUH Perdata)Dengan demikian gugatan Penggugat I,II,III dan IV telah kadaluwarsa.2 Bahwa, didalam Hukum Acara Perdata tidak ada istilah meralat suratgugatan, yang ada hanyalah merubah surat gugatan, seharusnya Penggugathim 9 dari 18 him Put.No.55/PDT/2012/PT.PLGI,1,11 dan IV, surat gugatan yang telah diajukan di dirubah/diganti dengansurat gugatan yang baru.3 Penggugat I,II,III dan IV di dalam surat gugatannya halaman 2 ANGKA 3mempunyai 7 (tujuh) beradik,

membuktikan kebenaran dari surat gugatan Penggugat I, I, HI danIV.6 Bahwa Tergugat telah menguasai serta memiliki tanah seluas 20.000 m2 lebihdari 20 tahun tidak pemah ada pihak lain yang melakukan sanggahan ataukeberatan terhadap tanah tersebut , setelah tanah milik Tergugatkeseluruhannya dilakukan Pengoperan dan Pelepasan Hak kepada pihak lain(10 orang) dan sekarang tidak lagi dikuasai oleh Tergugat baru timbulnyagugatan, dan gugatannyapun tidak jelas letak dan batasbatas objeknyabahkan telah kadaluwarsa

SAPINA selakuKepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian :Pemerian : Sediaan cair bening tidak berwarna, bau menyengatUji yang dilakukan : i terhada 2005p kadarBPOM 2 PK Etanol 20,48 % No Paramete Hasil Syarat Metode/Pustr Uji a1 PK Metanol Maks KormatografiMetanol tidak 0,1 % Gas/terdeteks dihitung PPOMN 24PelNO.etanol Tahun 2016 Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti TersebutBahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpamemiliki label, tanggal kadaluwarsa, atau tanpa ada labelpemberitahuan

keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakandalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasatersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi,proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentusebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barangdan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yangHalaman 7 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Timdinyatakan dalam label, etiket,keterangan, iklan ataupromosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa

selakuKepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian :Pemerian : Sediaan cair bening tidak berwarna, bau menyengatHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN TimUji yang dilakukan : i terhada 2005p kadarBPOM 2 PK Etanol 20,48 % No Paramete Hasil Syarat Metode/Pustr Uji a1 PK Metanol Maks KormatografiMetanol tidak 0,1 % Gas/terdeteks dihitung PPOMN 24PelNO.etanol Tahun 2016 Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti TersebutBahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpamemiliki label, tanggal kadaluwarsa

Bidang Pengujian dengan hasil pengujian :Pemerian : Sediaan cair bening tidak berwarna, bau menyengatUji yang dilakukan : Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN TimNo Parameter Hasil Syarat Metode/PustalkUji1 PK Metanol Maks KormatografiMetanol tidak 0,1 %Gas/ MA PPOIterdeteks dihitun 24 PA 2C/ 9g Perka BP (terhad NO.14 Tatap 2016 kadaretanol2 PK Etanol 20,48 % Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti TersebutBahwa minuman keras yang akan dijual terdakwa adalah tanpamemiliki label, tanggal kadaluwarsa

tidak sesual dengan kondisi, jaminan,keistimewaan atau kemanjuran sebagaimanadinyatakan dalam label, etiket atau keteranganbarang dan/atau jasa tersebut;e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan,komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, ataupenggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalamlabel atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakandalam label, etiket,keterangan, iklan atau promosipenjualan barang dan/atau jasa tersebut;g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Penggugat sampai dengan selesai ;16 Menyatakan secara hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada upaya banding , kasasi atau upaya hukum lainnya ;17 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.SUBSIDAIR :Mohon keputusan yang seadiladilnya;Membaca pula jawaban dari para Tergugat / para Terbanding yang padapokoknya adalah sebagai berikut :Jawaban TERGUGAT IDALAM EKSEPSIHalaman 9 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY1Gugatan penggugat kadaluwarsaBahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa

, karena jual beli yang dilakukan antaraPenggugat dengan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 1976 dan gugatan diajukanoleh Penggugat pada tahun 2012 sudah berlangsung selama 36 tahun , sehinggagugatan tersebut telah kadaluwarsa karena sebagaimana ketentuan yang berlakudi dalam Burgerlijk Wetbook (BW) suatu gugatan menjadi kadaluwarsa dalamwaktu 30 tahun ( Pasal 836 BW MA 19 April 1972 Nomor 26 K/Sip/1972 ,Yurisprudensi Jawa Barat 1969 1972 1 , halaman 76 ) ;n Pen Tidak Beritikad BaikBahwa gugatan

sah secara hukum ;Bahwa gugatan Penggugat pada posita point 7 dan 8 mengenai Laporan PolisiNomor LP/656/VIII/2011/DIY/Dit Reskrim , tanggal 8 Agustus 2011 dan hasilpemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor Dokumen Palsu Nomor Lap :450 /DTF/Tgl 4 Mei 2012, dengan hasil adalah tanda tangan karangan yangmempunyai general design ( bentuk umum yang berbeda ) tidak dapat dijadikanbukti dalam dipersidangan sebagai bukti yang sah adanya pemalsuan tandatangan karena perkara tersebut telah dinyatakan kadaluwarsa

digugat sehingga jelas menunjukkanadanya kekurangan pihak sebagai Tergugat ;Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 20/PDT/2014/PTY5 Bahwa penyebutan luas tanah dan bangunan milik oleh Tergugat II seluas2405 m2 adalah tidak tepat karena sebagaimana disebutkan dalamSertfikat Hak Milik Nomor 913 Desa Sinduadi , Gambar Situasi 31 Maret1989 Nomor 1608 seluas 2406 m2 , sehingga jelas adanya kekeliruandalam penyebutan tanah dan bangunan milik oleh Tergugat II ;6 Batas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa

Gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa) Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dasar gugatan a quo sebagaimanadwuraikan pada halaman 2 angka 3 yaitu Penggugat mengetahui Sertipikat Hak MilkAtas Tanah (SHM) Nomor : 239 Desa Sungai Hitam/Pasar Pedati Kecamatan PondokKelapa Kabupaten Bengkulu Utara dengan Gambar Situasi tanggal 2 Desember 1982nomor : 383/PT/BU/1982 seluas 1.830 M?

Bahwa sejak gugatan tersebut masuk ke Pengadilan telah melewati waktu 90 (sembilanpuluh) hari dan lebih dari 5 (lima) tahun karena sertipikat diterbitkan pada tanggal 3 Mei1991 dan secara nyata dikuasai oleh Pemilik Sertipikat dan Penggugat telah mengetahuisejak tahun 1991 sebagaimana diuraikan pada halaman 2 angka 3 gugatan Penggugat,sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor : 2 Tahun 1991 Bagi merekayang tidak

yang diterbitkan pada tanggal 3Mei 1991 atas nama Agus tidak jelas, kabur dan gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa)dan gugatan sudah pernah digugat/diperkarakan (Ne Bis In Idem), sudah sepatutnya gugatanPenggugat ditolak atau setidaksetidaknya gugatan tidak dapat di terima (Niet OnvakelijkVerklaard).PERMOHONANBahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum yang telah Tergugat uraikan di atas, baikdalam EKSEPSI maupun JAWABAN.

Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa).3. Menyatakan gugatan sudah pernah digugat/diperkarakan (Ne Bis In Idem)DALAM EKSEPSI1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.2. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel).3. Menyatakan.....Putusan Nomor : 28/G/2014/PTUNBKL Hal. 21 dari 41 Halaman3. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa).4.

Maka tidak alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukanGugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah melampauai waktu sebagaimana yangsiamanatkan undangundang.Bahwa dikarenakan gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukankarena Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterimaDalam Pokok Perkara1.

Jayapura pada tanggal 23 Agustus 2017, gugatan tersebut telah benarmelewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang bahwa, berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas,maka Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan kebenarandalil dalilnya menyangkut tentang tenggang waktu, dengan demikian terhadapeksepsi Terbanding semula Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentanggugatan Pembanding semula Penggugat telah kadaluwarsa

adalah eksepsiyang benar dan berdasarkan hukum sehingga dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat denganMajelis Hakim Tingkat Pertama tersebut , bahwa sebagai konsekwensi logisdengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi/Terbandingtentang gugatan Penggugat/Pembanding telah kadaluwarsa,maka menurutMajelis Hakim Tingkat Banding terhadap pokok sengketanya tidak perludipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatanPenggugat/Pembanding