Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sandri sangaji sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN AMLAPURA Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Amp
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
I NYOMAN PURWA NGURAH ARSANA,ST
Tergugat:
KUK BONG YI
288 — 176
  • Somasi adalah teguran keras secara tertulisdari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harusberprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukumanyang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasiatau lalai. Bahwa Direktur dan komisaris terdiri dalam Rapat Umum PemegangSaham. Untuk menghindari tumpang tindih peran antara dewan direksi dandewan komisaris, kita perlu membedakan tugas dan tanggung jawabmereka dengan jelas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 26-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451 K/TUN/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN VS HAERUDIN,
110 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis Hakim PTUN Seranghalaman 56 berbunyi; .... surat edaran dapat dikatakan sebagai suatu perintahpejabat tertentu kepada bawahannya atau orang dibawahbinaannya sehingga mempunyai sangsi kedalam secarainternal oleh karenanya dapat digunakan sebagai bahanacuan dan pertimbangan oleh lembaga dibawahnya;Halaman 37 dari 73 halaman.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 956/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Juni 2018 — JC. KRISJANTO WIDJAJA melawan PT. BANK JTrust INDONESIA, Tbk Dkk
173 — 58
  • terbit berdasarkan perjanjian kredit maupun Akta PembebananHak Tanggungan atas Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan sedangkanperjanjian tersebut adalah melanggar hukum maka Surat Kuasa MembebaniHak Tanggungan maupun Akta Pembebanan Hak Tanggungan adalahTIDAK SAH pula sehingga perobuatan hukum yang dilakukan olehTERGUGAT yang berikutnya tidak dapat dilakukan (non eksekutable).Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh TERGUGAT dan tanpa adanya sangsi
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 23-10-2014 — Putus : 23-01-2015 — Upload : 10-03-2015
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 144-K/PM III-16/AD/X/2014
Tanggal 23 Januari 2015 — TERDAKWA
70 — 53
  • moral,dan Agama serta lemahnya pemahamanterhadap aturan hukum maupun tata tertib di lingkunganKesatuannya sehingga mengabaikan nilainilai luhur serta jati diriseorang Prajurit TNI.Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakimmemperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentinganumum dan kepentingan Militer :1.Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dan keadilan dalam masyarakat oleh karena itu bagi setiapyang bersalah tentunya harus mendapatkan sangsi
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 313/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 8 Oktober 2015 — Yazid Marzuki, S.E melawan 1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tegal, dkk
61 — 28
  • yang berbunnyi : PPK dapat memutus kintrak secara sepihak apabila :a.2 . setelah diberikan kesempatan menyelesaiakn pekerjaan sampai dengan50 (lima puluh hari) kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan, Penyedia barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaanJo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak (SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf ce Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelasaian oleh PENGGUGATsematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasa yangseharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari sangsi
    terhadapperusahaan PENGGUGAT dengan Surat Keputusan adanya blacklistdengan SK Nomor : 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalahPerbuatan Melawan Hukum karena :a Tindakan blacklist dari TERGUGAT III bertentangan dengan pasal93 ayat (1) a.2 Perpres Nomor : 70 tahun 2012 tentang pengadaanbarang / jasa Pemerintah Jo Bab X Syaratsyarat Umum Kontrak(SSUK) B.5 pasal 40.1 huruf cb Tindakan blacklist merupakan bentuk perbuatan sewenangwenangyang melanggar asas umum pemerintahan yang baik.c Penerapan sangsi
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 50/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 29 Nopember 2016 — HERWAN Bin MUSTAFA
140 — 144
  • Selanjutnya PPK menjatuhkan sangsi atas keterlambatan selama 18hari terhitung dari tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal18 Januari 2016 berdasarkan surat PPK Nomor 523/34/B.1/DKP/2015tanggal 19 Januari 2016. Bahwa tindakan tersebut diatas tidak sesuai dengan :a.
    Padahal diketahui bahwa tanggalteguran tersebut setelah tanggal dilakukannya PHO.Selanjutnya PPK menjatuhkan sangsi atas keterlambatan selama 18hari terhitung dari tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal18 Januari 2016 berdasarkan surat PPK Nomor 523/34/B.1/DKP/2015tanggal 19 Januari 2016.Bahwa tindakan tersebut diatas tidak sesuai dengan :a.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-05-2012 — Putus : 26-09-2012 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 362/PID.B/2012/PN.Smda
Tanggal 26 September 2012 — LAHARDO YUGO UTAMA Bin PONIRIN
111 — 23
  • dilakukan setelahkridit pembiayaan cair, itu namanya bank kurang hati hati dan tidak prosodural ; Bahwa apabila kalau sudah tidak benar itu dilaporkan kedereksinya untukdiambil tindakan, dan kalau memang itu terjadi pencairan yang dirugikan adalahBank, dan itu tergantung Bank milk siapa, kalau ini Bank Unit usaha Syariahdibawah naungan Bank Pembangunan Daerah Kal Tim, maka itu yangdirugikan adalah Negara ; Bahwa apabila dari awalnya sudah bermasalah atau tidak sesuai denganprosedural, itu diberikan sangsi
Pengadilan PN PARIAMAN
Register : 26-11-2013 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN PARIAMAN Nomor 41/PDT.G/2012/PN.PRM
Tanggal 12 Nopember 2013 —
70 — 28
  • ,D,E dan F telah menerangkan bahwa Penggugat telahmengajukan bank garansi sebagai jaminan jaminan pelaksanaan Paket PekerjaanPelebaran Jalan Dan Pembangunan Trotoar Simpang Santok, KecamatanPariaman Timur, Kota Pariaman pada tanggal 7 Juni 2012;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta di persidangan dapat diketahuibahwa Penggugat tidak pernah mengajukan pengunduran diri terhadapPenunjukan Penyedia Barang/ Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidakmenunjuk pemenang cadangan dan tidak memberikan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-01-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596 PK/Pdt/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — PT PAKEMA INDAH ASRI, dk lawan Dra. ENDAYANTI, dk
124 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 596 PK/Padt/201648.49.50.51.52.Dwipratamas Bangun Selaras berisikan, PT Pakema IndahAsri keberatan atas sangsi denda yang dikenakan oleh PTDwipratamas Bangun Selaras, proses pemeriksaan laporankemajuan pekerjaan hingga terjadinya pembayaran yangmemakan wakiu lama dan ketidaksamaan dalam standarpenilaian laporan kemajuan pekerjaan serta tidak seimbangnyaantara uang yang telah dikeluarkan oleh PT Pakema IndahAsri dengan yang diterima dari pembayaran tagihan PTDwipratamas Bangun Selaras;Bahwa
Pengadilan PN BONDOWOSO Pidana Umum
Putus : 28-08-2017 — Upload : 10-09-2017
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 106/Pid.B/2017/PN Bdw
Tanggal 28 Agustus 2017 — Panca Astutik, SE als Bu Syifa binti Pai;
40 — 7
  • Office) sedangkan untuk sistempengawasannya dengan menjadwalkan pada tokotoko Indomaret setiapbulannya ;Bahwa penyimpangan ini bisa terjadi karena kepala toko mungkin sungkanuntuk menolak permintaan sdri Panca walaupun permintaan tersebutbertentangan dengan SOP karena dia adalah atasannya ;Bahwa pada waktu tim melakukan pengawasan dalam laporannya tidakditemukan penyimpangan dan laporannya amanaman saja ;Bahwa setiap toko Indomaret ada target penjualan namun apabila targettidak tercapai tidak ada sangsi
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
271 — 119
  • dikomunikasikan lagi denganRumah Sakit ;Bahwa alat tidak disediakan Rumah Sakitternyata dokter menyediakan bagidiri sendiri dan digunakan hal tersebut Ahli tidak bisa jawab ;Bahhwa ada kondisi alat dibawa dokter sendiri nomenklaratur tidak adatapi dokter membawa sendiri direktur menyatakan tidak ada larangan,konsekwensi penagihan itu yang jadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antridan harus menolong ada sangsi
    PbrAtasBahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi, dan Rumah Sakittidak bisa menyediakan alat, untuk tindakan dokter dan RSUD untukmenyelamatkan Pasien hal teserbut Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa apabila seorang dokter melakukan perbuatan telah dituangkandalam undangundang tetapi tidak dilakukan dua pilihan yang berbeda kitakembali pada 2 azas kepatutan ;Bahwa mengenai ada aturan pidana ada alasan pembenar Ahli tidak bisajawab ;
    yangmengadakan suatu perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa ;Bahwa la bertindak sebagai Penyedia barang dan Jasa harus memenuhiPersyaratan persyaratan sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;Bahwa syarat sebagai Penyedia barang dan jasa tersebut dituangkan dalamkontrak, kalau tidak memenuhi otomatis ditolak dan tidak diterima ;Bahwa Pasal 19 (3) Kerpres 54 Tahun 2010 PNS untuk tidak menjadiPenyedia barang dan Jasa Pemerintah kecuali yang bersangkutanmengambil cuti diluar tanggungan Negara, tapi tidak diberi sangsi
    apakewajiban apa yang dilanggar sangsinya ada kalau tindakan ya disiplin ;Bahwa seorang PNS melakukan operasi dalam melakukan operasi iadiminta untuk menyediakan alat atau memakai alat sendiri karena RSUDtidak menyediakan, dalam pelaksanaan barang dibayar setelahditandatangani oleh Pejabat yang harus tandatangan Perusahan tersebutsudah diberikan sangsi disiplin perusahaan terima menurut pendapat Ahlididalam PP No 23 tahun 2010 yang menilai salah itu adalah atasan, kalaudiperintahkan pimpinan untuk
    dokter tidak bisadimintakan pertanggungjawaban tapi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Panbitia lainnya, tapi kalau ia tahu ia disidik iamasuk dalam pasal 5 Tindak Pidana Pencucian uang ;Bahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilinan kalau tidakmelakukan dapat sangsi
Pengadilan PA KABUPATEN MADIUN Perdata Agama
Register : 29-08-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 1192/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn
Tanggal 13 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 31
  • September 2019, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 837/AD/1192/G/19tanggal 18 September 2019, telah menunjukan asli dan foto kopi KTPA (KartuTanda Pengenal Advokat) dari PERADI yang masih berlaku hingga 31Desember 2021 serta menunjukakan Berita Acara Pengambilan Sumpah dariPengadilan Tinggi Surabaya,sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpahseorang Advokat masih bisa melaksanakan prakteknya, Sepanjang tidak adapencabutan kuasa hukum dari kliennya atau sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-03-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 PK/Pdt/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — IMAM PADHISAN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA cq PERUM PERUMNAS, DALAM HAL INI DIWAKILI OLEH DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL (PERUM PERUMNAS) DKK
131 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut ketentuanyang berlaku, apabila sebidang tanah tidak dilakukan perawatan olehpemiliknya, maka pemilik tanah itu dianggap telah mentelantarkan tanahnyadengan sengaja dan perbuatan mentelantarkan tanah itu sendiri bisadianggap perbuatan melawan hukum, yang sebagai konsekuensi pelakunyabisa dikenakan sangsi yuridis;Sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria pasal 27, 34 dan 40, hak milik, hak guna bangunandan hak guna usaha akan terhapus jika tanahnya ditelantarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-04-2012 — Upload : 25-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1439 K/PDT/2011
Tanggal 24 April 2012 — VINCENT EDWIN HASJIM,SH.,MH., vs LABORA, dkk
74 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saya sudah memberikan sangsi SP kepada SPG saya.Sekali lagi saya minta maaf yang sebesarbesarnya kepada Bapak dan ini menjadipembelajaran yang berharga bagi saya dalam mengontrol anak buah saya. Terimakasih."
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 17-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 734/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
SURATNO
Tergugat:
Sri Jarwati
137 — 69
  • Isi dan materi dalam pasalpasal perjanjian tidakmencantumkan sangsi jika salah satu pihak lalaimelaksanakan kewajibannya;17.3.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 724/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat:
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Gading Resort Residences
Tergugat:
IVONNE ISWORO
277 — 1532
  • terpilin tanggal 10 Nopember 2018 dengan ketua Ferry Hidayatdan Jeffry Karnadi, sehingga oleh karena itu terhadap pengurus terpilin telahdirekomendasikan oleh DPRKP kepada Walikota Administrasi Jakarta Utarauntuk diterbitkan sanksi administrasi dan berdasarkan surat walikota JakartaUtara no. 3945/179671 tertnggal 17 Desember telah menegur Penggugatdengan memberikan kesempatan sampai tanggal 31 desember 2019 untukmelaksanakan implementasi Peraturan Gubernur yang apabila tidakdilaksanakan akan diberikan sangsi
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-08-2018 — Putus : 26-10-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 502/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 26 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Diwakili Oleh : MURYAT
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA, PERSERO Tbk,
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI
Terbanding/Tergugat III : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, KPKNL MALANG
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
36 — 34
  • Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22adalah tidak SAH pula;Bahwa sehingga lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat IIIatas dasar Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan olehTergugat II di Kediri sebagai payung hukum walaupun ada irahirah berdasarkan DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA lelang tetap wajibberdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kediri;Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaranyang teruS menerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpaadanya sangsi
Pengadilan PN PUWAKARTA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 01-03-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 44/Pid.B/2016/PN Pwk
Tanggal 17 Mei 2016 — Johnson Jovial
105 — 19
  • Youme Indonesiaterutama nama baik perusahaan walaupun tidak ada sangsi dari Beadan Cukai untuk PT. Youme Indonesia;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dantidak keberatan;7. Endang Wendi Yantidibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi tahu permasalahan Terdakwa yang terkait dengan imporbarang PT. Youme Indonesia dengan menggunakan dokumen BC 2.3Nomor daftar 065336 tanggal 06 Oktober 2015 atas nama KawasanBerikat PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 13-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1 / Pdt.G / KPPU / 2012 / PN. Smda.
Tanggal 25 Juli 2012 — PT. Budi Indah Mulia Mandiri (PT.BIMM) PT KEMBAR JAYA ABADI melawan 1. KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA 2. PT TANJUNG NUSA PERSADA 3. PT YALA PERSADA ANGKASA 4. PT PAGAR SIRING GROUP 5. Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 ( PANITIA)
198 — 39
  • 2009 tersebut maka pengenaan denda pada perkara aquo pun telah melalui pertimbangan dan perhitungan yang layak dan berdasarkanhukum sebagaimana lampiran tabel perhitungan yang ada di bagian belakang memoripenjelasan ini ;Menimbang bahwa dalam peraturan KPPU / Perkom No. 4 Tahun 2009 telahdiatur mengenai mekanisme perhitungan pengenaan denda dan didalam lampiran telahdirinci besarannya ;78Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 undang undang no :5tahun 1999 , KPPU berwenang untuk menjatuhkan sangsi
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 25-06-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 109-K/PM.III-12/AL/VI/2021
Tanggal 8 Nopember 2021 — Oditur:
SAHRONI HIDAYAT, SH
Terdakwa:
Hari Setiyadi
98 — 26
  • :Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkaraTerdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim bukansemata mata hanya melihat dari sisi kKepastian hukum sajayaitu dengan melihat ancaman dan sangsi pemidanaannyasaja tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara semuakepentingan bagi semua pihak ,baik kepentingan hukum,kepentingan umum dan juga kepentingan militer. Menjagakepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknyahukum dankeadilan dalam masyarakat.