Terdakwagunakan, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan kePolres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis Methamfetamin (shabu) hanyakepada orangorang yang Terdakwa kenal saja dan hasil keuntungan darimenjual narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan lagi untukmembeli narkotika jenis shabu dan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis Methamfetamin (shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0822.K tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.

ditemukan di lantaikamar tidur, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia 216 warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000, (SatuJuta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kiri celana pendekyang Terdakwa KASIANUS ITAS als LEBEK gunakan, setelah ditanyakanTerdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0822.K tanggal 10 Oktober 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.

Landasan Sosiologis1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasan filosofis huruf a,pada kenyataannya telah terjadi dalam penyelenggaraannegara, praktikpraktik usaha yang lebin menguntungkansekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dannepotisme, yang melibatkan para pejabat negara sehinggamerusak sendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Halaman 30 dari 57 halaman.

mengapa bahwa persyaratan sebagaiseorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden berlakubagi Siapapun warga negara Indonesia namun dibatasi dandikecualikan bagi mereka yang secara sifat dandampaknya pernah melakukan tindakantindakan atauperbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang BersihDan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme,Penyelenggara Negara meliputi:a) Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri:Halaman 35 dari 57 halaman.

Putusan Nomor 51 P/HUM/2018d) Gubernur;e) Hakim;f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesualdengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimanaangka 7, maka yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara termasuk di dalamnya pejabat negara padalembaga tinggi negara yang antara lain saat ini terdiri dariPresiden

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2.

Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 90/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MksMenteri;Gubernur;Hakim;Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, danPejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, menurut Pasal 1 angka 4 Undangundang Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974Tentang PokokPokok

Kepegawaian, Pejabat Negara adalah pimpinan dananggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh undangundang;Menimbang, Pasal 11 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undangundang Nomor 8 Tahun 1974 TentangPokokPokok Kepegawaian, menentukan Pejabat Negara terdiri atas:a.Presiden dan Wakil Presiden;Ketua Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;Ketua, Wakil Ketua dan

Negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang;Halaman 81 dari 110 Putusan Nomor 90/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MksMenimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penyelenggara negara meliputi:1.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6. Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan7.

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang MenjabatSebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. AparaturSipil Negara. g.AnggotaTentara Nasional IndonesiadanKepolisian Negara RepublikIndonesia. h. Kepala Desa. i. Perangkat Desa. . Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara BukanAnggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Di LembagaNonstruktural. f. Aparatur Sipil Negara. g. Anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Kepala Desa. 1.Perangkat Desa. . Anggota Badan Permusyawaratan Desa. k.

Pejabat Negara Bukan Anggota Partai PolitikYang Menjabat Sebagai Pimpinan Di Lembaga Nonstruktural. f. Aparatur SipilNegara. g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia. h. Kepala Desa. . Perangkat Desa. . Anggota BadanPermusyawaratan Desa. k.

Jika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor : 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yangmenyatakan :Yang dimaksud dengan "pegawai negeri" dan "pejabat negaraadalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) dan "pejabat negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokpokokKepegawaian;Sehingga saudari Kuasa Hukum Penggugatyang bekerja sebagaiPegawai Tidak Tetap

pada Kantor Dinas Pendidikan KabupatenBerau bukanlah suatu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalamUndangUndang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenatidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara,dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat Mensommer KuasaHukum Tergugat untuk membuktikannya;3.

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (1) UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian;Bahwa apabila dilihnat dari Pasal 3 Ayat (1) Huruf c UndangUndangNo. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat berbuny!

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;Bukan terletak hanya di huruf c Pasal 3 ayat (1) UndangUndangNo.18 tahun 2003 sebagai syarat Advokat tapi titik utamanya atauroh dari UndangUndang Advokat No. 18 Tahun 2003 terletakpada:Pasal 5 ayat (1) UndangUndang No. 18 Tahun 2003 tentangAdvokat yang berbunyi :(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebasdan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturanperundang undangan;Bahwa advokat itu dijamin oleh undangundang;Halaman 51 dari

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;4. Berusia sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;7. Magang sekurangkurangnya 2 (dua) tahun teruS menerus padakantor Advokat;8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatanyang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;9.

formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 3UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Kuasa Hukum Penggugatyang berprofesi ganda yakni sebagai PNS dan Advokat, hal mana termasuktindakan pelanggaran hukum karena menyalahi Ketentuan UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 3 ayat (1) huruf 3 yangmenyatakan untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhipersyaratan yang salah satunya tidak berstatus sebagai Pegawai negeri Sipil atau Pejabat

Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Kuasa Penggugat aquotidak memenuhi syarat sebagai Advokat, karena tidak memenuhi syarat formilsebagaimana yang ditentukan oleh pasal 3 ayat (1) huruf 3 UndangUndangNomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Pemohon aquotidak dibenarkan mewakili kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cilacap;Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat formil sebagaiAdvokat / Kuasa Hukum, maka Surat Kuasa Khusus

DirekturPensiun PNS dan Pejabat Negara BKN Nomor: B119/Adm/1/2015 tanggal28 Januari 2015 Perihal: Penyerahan Pertimbangan Teknis tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS An. Sukhyar Mulianti,M.Si., dan Dra. Hj. Azizah M.

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?

Hakim tingkat banding terlebih dahulumempertimbangkan keberatan Pembanding terhadap keberadaan kuasahukum yang mewakili Turut Terbanding yang mana di dalam persidanganperkara ini Turut Terbanding telah menunjuk kuasanya kepada salah satustaf pegawainya, Oleh karena hal tersebut bertentangan denganketentuan HIR serta UndangUndang Nomor 18 tahun 2003 tentangADVOKAT, Oleh Majelis Hakim tingkat banding bahwa sesuai denganpenjelasan Pasal 3 ayat (1) hurup C yang dimaksud dengan pegawainegeri sipil dan pejabat

Negara adalah pegawai negeri sebagaimanadimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 43 tahun 1999tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentangpokokpokok kepegawaian yang dalam hal ini tidak termasuk staf pegawaidari Turut Terbanding sebagai kuasanya, dengan demikian keberatanPembanding dikesampingkan;DALAM KONVENSIDalam Provisi;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Provisimengenai penangguhan seluruh proses eksekusi lelang baik yang akanataupun yang sudah dilaksanakan

Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan;kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing sertaLembaga Internasional yang menjadi tamu negara;kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI danPOLRI;kendaraan Atlit dan Official yang bertanda khusus(stiker) Asian Games:kendaraan Pemadam Kebakaran dan Ambulans;kendaraan untuk memberikan pertolongan padakecelakaan lalu lintas:kendaraan angkutan umum (plat kuning);kendaraan angkutan barang Bahan Bakar Minyak danBahan

dan pengguna kendaraan pribadiroda 4 semuanya mempunyail kewajiban yang sama yaitusamasama wajib membayar pajak kendaraan dan tidak satupunmendapat keringanan, atau singkatnya, kewajiban dibebankansecara sama dan setara (proporsional) sedangkan pemberianhaknya berbedabeda / diskriminatif.Bahwa jika mau ada pembedaan perlakuan pada dasarnya haltersebut dapat dimengerti Pemohon, namun dalam hal pemberianhak istimewa tiaptiap subjek hukum telah mendapat keistimewaannya masingmasing, sebagai contoh, pejabat

negara asing, danpejabat tinggi Indonesia berhak atas pengawalan dari kepolisian,begitu juga petugas TNI, Polri dan kendaraan orang sakit, sudahdiatur oleh masingmasing norma undangundang yang tidakbertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan masih berlaku,namun keistimewaan yang diperoleh subjek hukum disebut di atastetap tidak mengurangi hak bagi warga negara lain untuk melintasidan bebas bergerak di ruasruas jalan dalam wilayah NKRI, hanyasaja dalam teknisnya pengendara sipil lain harus memberi

Bahwa jika memang Termohon pada dasarnya ingin memastikanbahwa baik pejabat negara, pejabat pengguna kendaraan dinas,pejabat TNI / Polri, dan kendaraan membawa orang sakitmendapat kekhususan pada saat melintasi ruasruas jalanibukota, hal tersebut tidak dengan cara menerbitkan Pergub,karena masingmasing subjek hukum yang disebut tersebuttelah mempunyai hak untuk menggunakan sirene sebagaimanaPasal 5 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan;e.

Yang termasuk pejabat Negara menurut undangundang No.5tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. Adalah : 1. Presiden dan WakilPresiden; 2. Ketua, wakil ketua dan anggota majelis permusyawaratanrakyat; 3. Ketua , wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat; 4.Ketua , wakil ketua dan anggota dewan perwakilan daerah; 5. Ketua , wakilketua , Ketua muda dan hakim agung pada Mahakama agung serta ketua,wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim adhoc;6.

PejabatNegara lainnya yang ditentukan oleh undangundang.Yang dimaksud dengan pejabat Negara dan aparatur sipil Negara yangdimaksud dalam pasal tersebut pasal 188 RI No.1 tahun 2015 tentangpenetapan peraturan pengganti undang undang No.1 tahun 2014 tentangpemilinan gubernur, bupati dan wailkota menjadi undangundang yangtelah diubah dengan undangundang no. 10 tahun 2016 tentangperubahan kedua atas undangundang no. 1 tahun 2015 adalah semuayang disebutkan dalam undangundang no. 5 tahun 2014 tentang

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dankepala desa atau sebutan lain lurah ;2. Menggunakan kewenangan, program, kegiatan dalam waktu 6 (enam)bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai pasangancalon terpilih;3. Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun di daerah lain;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN PreAd.1.

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negaradan Kepala Desa atau sebutan lain Lurah ;Menimbang, bahwa yang berdasarkan Undangundang No 5 tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara pasal 122, Aparatur Sipil Negara yang menjadiPejabat Negara yaitu :a) Presiden dan Wakil Presiden;b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;Ccde) Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah)) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;) Ketua, wakil ketua,

Gubernur dan wakil gubernur;m) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dann) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara dalamperkara aquo Walikota yang dalam hal ini adalah Walikota Parepare ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah TerdakwaDr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H.,M.H.

Nuryadin (tergugat) surat Ukur 3121/1977 tanggal 07Februari 1977 milik Tergugat yang di terbitkan oleh Kantor PertanahanLampung Selatan jelasjelas merupakan suatu kebijakan dan berakibathukum dikemudian hari berdasarkan kewenangannya Pejabat Negara(BPN Lampung Selatan) yang diatur oleh Peraturan Perundangundangan yang berlaku, kKemudian inilah yang menjadi hal mendasarPenggugat melakukan gugatannya pada Perkara aquo, olehkarenanya seharusrnya Penggugat menarik Pihak BPN LampungSelatan sebagai salah

Nuryadin(tergugat) surat Ukur 3121/1977 tanggal 07 Februari 1977 patut didugaadalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, kemudianPenggugat memohonkan didalam Petitumnya agar sertipikat milikTerggugat dinyatakan tidak sah, secara Normatif Gugatan PerbuatanHalaman 9 dari 37 Putusan Nomor 13/Pdt/2021/PT KDIMelawan Hukum yakni atas dasar yang timbul atas Perbuatan Orang(Vide Pasal 1365 KUHPerdata) sedangkan Tentang Terbitnya Sertipikatyang merupakan Keputusan Pejabat Negara, Penggugat berpandanganmenurut

hukum yang dapat menyatakan sah atau tidaknya suatu ProdukHukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 PTUN dan undangundang Nomor 9 tahun2004 tentang perubahan Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 PTUN,atas dasar tersebut maka Tergugat berpandangan bahwa Penggugatseharusnya mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung sebagai dasar gugatan untuk menyatakan bahwa suatuProduk Hukum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1213 dh 1117/KD atasnama

Nuryadin (tergugat) surat Ukur 3121/1977 tanggal 07 Februari1977 patut diduga adalah tidak sah yang pada akhirnya dapat merubahkebijakan Pejabat Negara dimaksud (BPN Lampung Selatan) atasKeputusannya menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, sepertiuraian diatas maka dengan ini Tergugat memohon kepada yang MuliaMajelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quountuk menolak Gugatan Penggugat Nomor Register: 28/Pdt.G/2020/PNKla;2.

Unsur setiap pejabat negara, pejabar aparatur sipil negara dan kepala desa atausebutan lain/lurah ;2. Unsur dengan sengaja membuat Keputusan / Tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu calon selama masa kampanye ;Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN TnnMenimbang. bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akanmempertimbangkanna sebagai berikut ;Ad.1.

Unsur setiap pejabat negara, pejabar aparatur sipil negara dan kepala desaatausebutan lain/lurahMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara, PejabatAparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah atau Hukum Tuaadalah selaku subyek hukum yang berhubungan Pejabat Pemerintahan baik ditingkat Pusat maupun daerah ;Menimbang, bahwa Pejabat Aparatur Sipil Negara adalah pejabat yangberprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjiankerja yang bekerja pada

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persayaratan antara lain pada huruf c"tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara sebagaimana penjelasan pasal bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeridan pejabat Negara adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dan" Pejabat Negara" sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 43b Tahun 1999tentang

Penggugat tidaktercantum sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil GubernurProvinsi Papua karena dianggap tidak memenuhi = syaratsebagaimana disebutkan pada Obyek Sengketa tersebut di atas ;Selanjutnya dari alasan dan dasar pengambilan keputusan Tergugatsebagaimana Obyek Sengketa, Para Penggugat menyampaiakanuraian yang terkait dengan pelanggaran peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik, knususnyaAsas Tidak Boleh Bertindak Sewenangwenang (Principle ofWillikeur), yakni Pejabat

Negara/Badan Tata Usaha Negara tidakboleh bertindak sewenangwenang dalam mengeluarkan suatukeputusan, juga pelanggaran terhadap Asas Kecermatan (Principle ofCarefulnis), yakni Pejabat/Badan Tata Usaha Negara harus terlebihdahulu meneliti keputusankeputusan apa yang perlu dikeluarkanuntuk mengatasi suatu keadaan.

korek api, 2 buah alat isap shabu, 1 buahpipet warna putih, 1 buah gunting dan 1 kotak rokok Sampoernakosong yang saat itu berada di depan mereka kemudian saat itujuga Saksi bersama dengan petugas lainnya langsung membawaTerdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI, beserta barangbukti tersebut ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut.eBahwa sSaksi menjelaskan jika ada menemukan beberapa paketshabu dari celana yang Terdakwa kenakan.eBahwa Terdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI tidakmemiliki ijin dari pejabat

Negara atau Instansi Negara yangberwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan sertamenyediakan Narkotika Golongan berupa 6 (enam) paket kecilPlastik bening berklip.e Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Bahwa 6 (enam) paket kecilNarkotika jenis Shabu didalam plastic bening berclip yang diakuimilik Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yangtelah digunakan oleh Terdakwa , Saksi Herwanto dan Riki, dan 1bundel kecil plastic bening berclip tersebut adalah kantong milikSaksi Herwanto yang

korek api, 2 buah alat isap shabu, 1 buahpipet warna putih, 1 buah gunting dan 1 kotak rokok Sampoernakosong yang saat itu berada di depan mereka kemudian saat itujuga Saksi bersama dengan petugas lainnya langsung membawaTerdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI, beserta barangbukti tersebut ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut.eBahwa Saksi menjelaskan jika ada menemukan beberapa paketshabu dari celana yang Terdakwa kenakan.eBahwa Terdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI tidakmemiliki ijin dari pejabat

Negara atau Instansi Negara yangberwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan sertamenyediakan Narkotika Golongan berupa 6 (enam) paket kecilPlastik bening berklip.e Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Bahwa 6 (enam) paket kecilNarkotika jenis Shabu didalam plastic bening berclip yang diakuimilik Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yangtelah digunakan oleh Terdakwa , Saksi HERWANTO dan SaksiRIKI, dan 1 bundel kecil plastic bening berclip tersebut adalahkantong milik Saksi HERWANTO

*Bahwa Terdakwa, Saksi HERWANTO dan Saksi RIKI tidakmemiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negara yangberwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan sertamenyediakan Narkotika Golongan berupa 6 (enam) paket kecilPlastik bening berklip.=(00UBahwa Saksi menjelaskan bahwa Bahwa 6 (enam) paket kecilNarkotika jenis Shabu didalam plastic bening berclip yang diakuimilik Terdakwa tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yangtelah digunakan oleh Terdakwa , Saksi HERWANTO dan SaksiRIKI,

Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi danberdaya saing kuat;b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;Pasal 4 ayat (1) UU No.19/2003 mengatur:(1) Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negarayang dipisahkan;Pasal 11 UU Nomor 48 Tahun 1999 tentang PokokPokokKepegawaian menyatakan bahwa pejabat negara terdiri atas :a. Presiden dan Wakil Presiden;b. Ketua Wakil Ketua dan Anggota MPR;c. Ketua Wakil Ketua dan Anggota DPR ;d.

Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang;Berdasarkan Pasal 11 huruf UU 43/1999, pejabat negara selainyang telah disebutkan dari huruf a sampai dengan huruf k akanditentukan oleh UndangUndang.

Namun tidak ada satupun pasal didalam UU No.19/2003 yang menyatakan bahwa Senior ManagerEmployee Services adalah Pejabat Negara;Berdasarkan halhal tersebut diatas, tidak dapat dibantahkebenarannya menurut hukum bahwa berdasarkan UU No.19/2003,UU 48/1999 dan UU No.40/2007 Tergugat bukanlah Pejabat TataUsaha Negara karena :a. Tergugat sama sekali tidak menjalankan urusan pemerintahanberdasarkan peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1.2 UU No.5/1986;b.

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus Administrasi Pembuatan AktaKelahiran anak dan ljazah anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Pemohon patutdikabulkan

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta KelahiranMaka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat

Mengutuk tindakanrefresif Oknum Polri, Copot Kapoldasu yang dikirim oleh Pemohon.Bahwa saksi keberatan atas tindakan Pemohon tersebut mengirimkanberita tersebut yaitu dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap pribadi,kelompok, organisasi dan pejabat negara yang sah, dapat memprovokasimassa yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkankekacauan kamtibmas di wilayah Polda Sumut, merendahkan harkat danmartabat saksi selaku pribadi maka pada tanggal 6 Nopember 2018mengadukannya secara tertulis

Perbuatan pengiriman kalimattersebut adalah merupakan pendistribusian dan/ ataumentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnyainformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yangbermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baikorang lain; Bahwa dengan alasan juridis tersebut diatas maka unsur initerpenuhi adanya menurut hukum.e Unsur pejabat pada waktu menjalankan tugasnya yang sahYang dimaksud dengan pejabat atau pejabat negara adalahgpejabat yang dilingkunagan kerjanya berada pada lembagaHalaman

Mengutuk tindakanrefresif Oknum polri.Copot Kapoldasu dapat menimbulkan rasa kebencianterhadap pribadi, kelompok, organisasi dan pejabat negara yang sah, dandapat juga memprovokasi massa yang tidak bertanggung jawab dan dapatmenimbulkan kekacauan kamtibmas di wilayah Polda Sumut, juga telahmenurunkan Harkat dan Martabat saya secara pribadi, T.I, II5;6. Fhotocopy Surat Pengaduan tanggal 6 Nopember 2018 kepadaDirreskrimsus Polda Sumut Irjed Pol Drs., Agus Andrianto,S.H.

Mengutuktindakan refresif Oknum polri.Copot Kapoldasu dapat menimbulkan rasakebencian terhadap pribadi, kelompok, organisasi dan pejabat negara yangsah, dan dapat juga memprovokasi massa yang tidak bertanggung jawab dandapat menimbulkan kekacauan kamtiobmas di wilayah Polda Sumut, jugatelah menurunkan Harkat dan Martabat saya secara pribadi, T.1, Il6;7. Fhotocopy Surat Kuasa tanggal 6 Nopember 2018 dari Irjed Pol Drs., AgusAndrianto,S.H.

Copot Kapoldasu, menimbang perbuatan Muhammad YusroHasibuan dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap peribadi, kelompok,organisasi dan pejabat negara yang sah dan dapat juga memprovokasi massayang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kekacauan kamtibmasPolda Sumut dan tulisan saudara Muhammad Yusro Hasibuan tersebut jugatelah menurunkan harkat dan martabat saya secara peribadi. Termohon menyatakan pengaduan tertanggal 6 Nopember 2018.