Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita penggantipengadilan Agama Lamongan untuk memanggil pihakpihak yangberperkara agar menghadiri persidangan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menunda persidanganselama enam bulan Pemohon tetap belum memperoleh izin untukmelakukan perceraian dari Pejabat Atasannya, maka Majelis Hakimmemperingatkan Pemohon akan sangsisangsi bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untukhadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dantidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, olehkarena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130HIR. junctis Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctis Pasal 7 ayat(1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

dalam perkara a guo adalah mengajukan gugatan cerai, maka haruslahtunduk pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawalNegeri Sipil, yang menyatakan dengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebih dahulu dari pejabatsecara tertulis;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

pemerintahan desa;Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputiselain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang UndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian termasuk jugaPegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, PegawaiBadan Usaha milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan KepalaDesa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di desa.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

4 Ayat (1) Peraturan PemerintahRI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahRI Nomor 45 Tahun 1990 berikut penjelasannya, yang pada pokoknya berbunyisebagai berikut :Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.Menimbang, bahwa dari aturan hukum tersebut di atas, dihubungkandengan fakta hukum bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta untukmencatat tentang kematian tersebut didalam buku registrasi catatan sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akta Kematian atas nama Sumadi tersebut;4.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapanin) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTemanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebutpada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipilyang bersangkutan; 22205 22522 2+4.

Mewajibkan Termohon Kasasi untuk merehabilitasi atau memulihkansegala hak dan kedudukan pemohon kasasi selaku pegawai negeri sipilyang aktif berdinas di pemerintahan provinsi Sumatera utara sepertisemula;5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini;Halaman 3 dari 6 halaman.

hukum dengan seadiladilnSya (ex aequoet bono).Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkanPenggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap, karena menurut relaas panggilan Nomor755/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 08 April 2021 yang dibacakan di persidangan,yang menerangkan bahwa alamat Tergugat tersebut tidak lengkap;Bahwa Majelis Hakim lebin dahulu memberikan penjelasan kepadaPenggugat yang statusnya sebagai PNS, bahwa seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Asmuni, A.Md bin H.Marip yang belum cukup umur, kedua anak tersebut belum cukup umursehingga belumdapat bertindak hukum, sehingga memerlukan wali yangdapat mendampingi keduanya untuk bertindak hukum.Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Guru pada Sekolah Menengah Tingkat PertamaNomor 23 Mataram, sekaligus menjadi pengasuh dan pemeliharakeempat orang anaknya dengan almarhum H.

Asmuni, A.Md bin H.Marip yang belum cukup umur, kedua anak tersebut belum cukup umursehingga belumdapat bertindak hukum, sehingga memerlukan wali yangdapat mendampingi keduanya untuk bertindak hukum.Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Guru pada Sekolah Menengah Tingkat PertamaNomor 23 Mataram, yang selama ini menjadi pengasuh dan pemeliharakeempat orang anaknya dengan almarhum H.

pelaksanaannyamenjadi kewenangan Presiden.Pasal 13Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah pembina tertinggi dari seluruhPegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun PegawaiNegeri Sipil Daerah.Untuk dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesarbesarnya sertauntuk dapat diwujudkan keseragaman di dalam pembinaan, maka Presidenmenentukan kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secarakeseluruhan.Pasal 14Cukup jelasPasal 15Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipilyang

Karena tugas pokokdapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah Pegawai Negeri Sipilyang diperlukan haruslah disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok.Faktorfaktor yang mempengaruhi penetapan formasi adalah. jenis, sifat, danbeban kerja yang dibebankan pada sesuatu organisasi serta jenjang danjumlah pangkat, dan jabatan yang tersedia dalam suatu organisasi selaindaripada itu perlu pula diperhatikan tentang prinsip pelaksanaan pekerjaandan alat yang tersedia.23Pada umumnya makin tinggi mutu

Apabila hal ini tidak mungkin, maka kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mencari lapanganpekerjaan lain, dengan mendapat hakhak penuh sebagai PegawaiNegeri Sipil selama jangka waktu tertentu.Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormatsebagai akibat penyederhanaan organisasi Pemerintah, diberikan hakhaknya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap jasmani atau rohaniberdasarkan keterangan dari Majelis

Berhubung dengan itu, Pegawai Negeri Sipilyang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu, pada saatpengangkatannya wajib mengangkat Sumpah/Janji Jabatan Negeri dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaannyaterhadap Tuhan Yang Maha Esa.Pasal 28Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkat laku, danperbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan denganperbuatan terdakwa AGUS JUANDA Alias UJANG TAMTAM Bin ADANGmencabuli dan menyetubuhi anak tunggal saksi yang bernama MELI ULFAHTUSAADAH BINTI WARMAN (berumur 10 tahun berdasarkan kutipan aktakelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2010) secara berulangulangsekitar bulan September 2012 s/d bulan Pebruari 2013, bertempat di DusunCigangsa Desa Cijati Kecamatan Situraja

Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan denganperbuatan terdakwa AGUS JUANDA Alias UJANG TAMTAM Bin ADANGmencabuli dan menyetubuhi keponakan saksi yang bernama MELI ULFAHTUSAADAH BINTI WARMAN (berumur 10 tahun berdasarkan kutipan aktakelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 2 November 2010 ) secara berulangulangsekitar bulan September 2012 s/d bulan Pebruari 2013, bertempat di DusunCigangsa Desa Cijati Kecamatan Situraja

persidangan Penuntut Umum tidak lagi mengajukan saksisaksi, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan untuk mendengarkan keterangandari terdakwa AGUS JUANDA Alias UJANG TAMTAM Bin ADANG, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan karena didakwa olehPenuntut Umum telah mencabuli dan menyetubuhi saksi MELI ULFAHTUSAADAH BINTI WARMAN (berumur 10 tahun berdasarkan kutipan aktakelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipilyang

diajukan oleh Pemohon,maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepadaPemohon ;MemperhatikanpasalpasaldariUndangUndangdanketentuanhukum lainyang bersangkutan ;MENETAPKAN:1 Mengabulkan permohonan Pemohontersebutdiatas;2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dariLIEN HOA digantimenjadi LIVIA SOLAIMAN, danuntukselanjutnyaakanmenyebutdirinyamenjadi LIVIASOLAIMAN ;3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilyang

kekuatanhukum tetap maka oleh karenanya maka Pencatatan Kelahiran anak Pemohon yakni Mhd.Basir wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil untuk itu in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 ( tiga puluh hari ) sejak diterimanya salinanpenetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap in casuuntuk didaftarkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

Tergugat pisah rumah sejak satu tahunyang lalu;bahwa upaya damai pernah dilakukan sebelum pisah rumah dansaksi pun pernah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan sampaisekarang Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediamanbersama;bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang anakanak Penggugatdan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anakanak tersebutdalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya juga baik;bahwa Penggugat punya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

apa penyebab Penggugat danTergugat pisah rumah, tetapi selama ini Tergugat tidakbertanggung jawab terhadap keluarga;bahwa sepenglihatan saksi, sejak pisah rumah Tergugat tidakpernah datang menemui Penggugat dan anakanaknya;Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 529/Pdt.G/2013/PA.Rape bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang anakanak Penggugatdan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan anakanak tersebutdalam keadaan sehat dan tumbuh kembangnya juga baik;e bahwa Penggugat punya pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa penyebab kematian almarhumn ALMARHUM karena sakit, dansemasa hidupnya almarhum ALMARHUM adalah Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Sopir Ambulan di Rumah Sakit Umum Polewali.. Bahwa oleh karena ketiga orang anak kandung dari almarhumALMARHUM masih di bawah umur sehingga membutuhkan walipengampu untuk menjaga dan melakukan perbuatan hukum bagikepentingan anakanak tersebut, maka Para Pemohon memohon agarPemohon Il ditetapbkan sebagai wali pengampu bagi ketiga orang anaktersebut..

Bahwa Pewaris semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Rumah Sakit Umum Polewali sebagai sopir ambulan;Hal. 10 dart 15 halamanPenetapan Nomor 571/Pdt.P/2016/PA.Pwl4. Bahwa tujuaan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan abhliwaris dalam perkara a quo adalah dalam rangka pengurusan hakhak ahliwaris sehubungan dengan kematian Pewaris pada PT. Taspen;5.

memeriksanya dipersidangan yang ditentukandengan memanggil pemohon dan saksi saksi untuk didengar keterangannyadipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukanberkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikUt:dilahirkan seorang anak jenis kelamin Perempuan yang diberi nama MAINIadalah anak dari perempuan bernamawonn Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk mencatattentang kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang

salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dimaksud, makaada perubahan dalam pengurusan perubahan akta kelahiran menurut ketentuan lamayang mewajibkan pengadilan negeri memerintahkan instansi pencatatan sipil untukmencatatkan perubahan nama dimaksud, sedangkan menurut ketentuan UURI nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang aktif adalah penduduk yangbersangkutan untuk melaporkan perubahan nama tersebut pada Kantor Catatan Sipilyang

AL 607.0003088 serta pada buku register catatan sipilyang bersangkutan;4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesarRp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);Setelah Penetapan tersebut selesai diucapkan oleh Hakim, laluHakim bertanya kepada Pemohon, apakah mendengar dan mengertiPenetapan yang telah dibacakan tersebut ?

bernamaBAMBANG EKO SUBIANTO di Kantor Urusan AgamaPemalang 5e Bahwa benar selama dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniahi seorang anakbernama MUCHAMMAD WAHYU FEBRIANTO, lakilaki, anak ke1 lahir diKabupaten Pasuruan, tanggal 12 marete Bahwa benar anak Pemohon yang bernama MUCHAMMAD WAHYU FEBRIANTOsampai saat ini belum mempunyai Akte Kelahiran;e Bahwa benar karena kekhilafan/kealpaan Pemohon mengakibatkan kelahiran anaktersebut belum didaftar dan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang

Pejabat yang berwenang,dan Penggugat menyatakan tidak bersedia membuat surat pernyataan, laluPenggugat mencabut perkaranya;Hal. 3 dari 6 Hal.Pts No126/Pdt.G/2013/PA Bkt.Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakimmenunjuk berita acara persidangan yang me rupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang

Suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkansurat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2018 Nomor Reg.Perk:PDS07/N.3.15/Ft. 1/08/2018 yang berbunyi sebagai berikut:KesatuPrimairBahwa ia terdakwa Kamarudin, S.P merupakan Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Pertanian Kecamatan LembahGumanti Kabupaten Solok berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor:800/678/2014 Tanggal 11 November 2014 Tentang Pengangkatan

Gumanti Kabupaten Solok telah melakukanpungutan liar untuk pembayaran pembuatan Surat Karantina atau SuratJalan tidak mempunyai Dasar Hukum atau Payung Hukum.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf e Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.SubsidairBahwa ia terdakwa Kamarudin, SP merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

Solok telah melakukanpungutan liar untuk pembayaran pembuatan Surat Karantina atau SuratJalan tidak mempunyai Dasar Hukum atau Payung Hukum.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKeduaPrimairBahwa ia terdakwa Kamarudin, SP merupakan Pegawai Negeri Sipilyang

dalam prosespembuatan Surat Karantina atau Surat Jalan karena merupakan inisiatif dariterdakwa dalam membuat surat Karantina atau Surat Jalan tanpa adanyadasar hukum.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 11 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Kamarudin, SP merupakan Pegawai Negeri Sipilyang