Ditemukan 3406 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PN MUARA ENIM Pidana Khusus
Putus : 22-12-2010 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 215 a/ Pid.Sus/ 2010/PN.ME
Tanggal 22 Desember 2010 — Ir . MUNANDAR alias MUNANDAR SAI SOHAR;
147 — 47
  • perijinan hanya bisa dibatalkan oleh 3 keadaan yakni dibatalkan oleh pemberiijin, dibatalkan oleh pengadilan dan dibatalkan oleh pejabat yang lebih tinggi karenatidak pernah ada kasus ijin yang dikeluarkan oleh satu instansi dibatalkan oleh instansilain yang tidak ada hubungannya ;Bahwa Perpu No 1 tahun 2004 yang menyelesaikan masalah yang sekarang timbulantara Pertambangan dan Kehutanan namun masalah tersebut tidak masuk dalam ranahPidana ;Bahwa ketentuan Pidana dalam kehutanan adalah merupakan sangsi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 09-04-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 08-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 26 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.MUH AZHARI TANJUNG, SH
2.ELIMANUEL LOLONGAN, SH., MH.
3.PRASETYO PURBO WAHYONO, SH
Terdakwa:
1.YOKSAN BATLAYAR alias YOKA
2.YULIUS WATUMLAWAR alias ULIS
3.LUCYANA LETHULUR alias YANA
176 — 91
  • Keuangan penerimaan kas bersumber pada biaya pembayaranrekening, pemasangan baru, penyambungan kembali, balik namadan sangsi pelanggan;b.
    KepulauanTanimbar yaitu penerimaan kas dan penyertaan modal dari PemerintahDaerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;Bahwa maksud dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten KepulauanTanimbar memberikan penyertaan modal kepada PDAM untukmeningkatkan kwalitas operasional pelayanan air bersin kepadamasyarakat;Halaman 157 dari 372 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN.Amb.Bahwa keuangan penerimaan kas pada PDAM adalah bersumber daribiaya pembayaran rekening air, pemasangan baru, penyyambungankembali, balik nama dan sangsi
    karyawan PDAM Saumlaki KabupatenKepulauan Tanimbar sejak tahun 2015 dan diangkat oleh DirekturSdr ADAM LEWIR dan pada tahun 2018 yang bertugas sebagaistaf pembaca/pencatat meter pada wilayah III;Bahwa dapat saksi jelaskan kalau sumber keuangan pada PDAMSaumlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar yaitu dari PenerimaanKas dan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah KabupatenKepulauan Tanimbar;Bahwa Penerimaan Kas bersumber dari biaya pembayaranrekening air, Pemasangan baru, penyambungan kembali, baliknama dan sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 11-01-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
ASEP SURYANA. DKK
Tergugat:
PT. PERTAMINA DIREKTORAT PEMASARAN DAN NIAGA
83 — 19
  • Bahwa Saksi selama di darat pada saat masa jeda, Saksi tidak tertarikuntuk mencari pekerjaan lain karena masih berharap oleh PTPertamina (Persero) akan dipanggil untuk bekerja kembali;Bahwa selama cuti Saksi tidak pernah mendapatkan larangan bekerjaditempat lain karena sifatnya bebas;Bahwa ada rekan Saksi yang dipanggil untuk menandatangani PKLbaru dan bekerja kembali tetapi rekan Saksi menolak untuk kembalibekerja di PT Pertamina (Persero), akan tetapi dari PT Pertamina(Persero) tidak menjatuhkan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 PK/Pdt/2015
Tanggal 16 Maret 2016 — PT. MULYAKARYA JAYACO VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, dkk
119 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.Nomor 541 PK/Padt/2015hasil kekayaan dari Kawasan Hutan yang tidak syah menjadi syah yangharus dikenakan Hukum Pidana UndangUndang Nomor 18 Tahun2013, Pasal 95 halaman 55 (3) huruf c, dengan minimum pidanapenjara 10 tahun maksimal seumur hidup serta sangsi denda palingsedikit 20 miliar s/d 1 Triliun;Tidak terkecuali Pejabat/Tergugat & Il yang ikut melindungipelanggaran melawan Hukum mempermainkan bukti peta pelanggaranPasal 37 butir b.3 halaman 19 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013,pelanggaran
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 24 Agustus 2015 — ATEP; DONI; OOS; AMAY; ERNI, DKK; L A W A N ; CV SUNGAI INDAH;
237 — 32
  • Memberikan sangsi atau tindakan balasan dalam bentuk apapunkepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruhselama dan sesudah melakukan mogok kerja.14.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-04-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/PID.SUS/2010
Tanggal 14 April 2010 — AMIR RADJAB RAMBE
91 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sangsi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKIJakarta dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 341 / Pid /2009 / PT.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2012 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 17-10-2013
Putusan PN AMBON Nomor 66/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 23 Juli 2013 — HUSIN LA BIRU.
125 — 68
  • anggota dengan sepengetahuan Kelompok Tani ; Bahwa saksi tidak tahu apakah penyalouran dana BLM PUAP sudah sesuai denganRUA, RUB maupun RUK ; Bahwa apabila dana BLMPUAP oleh anggota tidak digunakan sebagaimana mestinyamaka anggota Gapoktan bertanggungjawsab kepada Ketua Gapoktan ; Bahwa dana BLM PUAP merupakan dana hibah dan Gapoktan tidak berkewajibanuntuk mengembalikan dana tersebut kepada Pemerintah ; Bahwa apabila pengurus Gapoktan tidak membuat laporan tidak ada sangsinya ,sangsinya hanya sangsi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2013 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 14 Mei 2013 — - Ir.H. HUSNUDDIN ACHSYID, MM
67 — 36
  • dari Terdakwa tidak perludipertimbangkan; oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalammempertimbangkan unsurunsur dakwaan dan yang lainnya bukan alasan hukum;133Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa ketentuanBab III huruf d angka 1 Peraturan Kepala BNPB No.6A Tahun 2011 Tanggal 11 Juli 2011tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencanasebagai pedoman teknis dan bersifat indikatif, tidak mengikat secara normative yangberakibat menimbulkan sangsi
Pengadilan PA SANGATTA Perdata Agama
Register : 29-07-2015 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA SANGATTA Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Sgta
Tanggal 6 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 87
  • penyitaanterhadap kedua objek sengketa dalam perkara A Quo dikwatirkan dimanaTERGUGAT akan memindah tangankan kepada pihak lain yang nantinyaakan mempersulit jalanya proses eksekusi.Bahwa sedangkan terhadap adanya uang pak dimana TERGUGAT dalamdalil hukumnya pada hal.6 angka 10 menolak tentang adanya uang pakalasan tersebut haruslah di TOLAK sebab uang paksa yang dimaksudkanagar apabila pihak TERGUGAT tidak dengan serta merta menyerahkanbagian kepada PENGGUGAT dengan cara mengulur waktu sehinggaadanya sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1668 K/PID.SUS/2015
Tanggal 4 September 2015 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KWANDANG ; JUNANGSIH alias JUN
94 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terkaitpekerjaan ataupun semua masalah yang timbul akibat pekerjaan ;Saya Terdakwa seharusnya tidak harus dikaitkaitkan lagi denganpersoalanpersoalan yang timbul ataupun muncul terkait masalahproyek yang saya kerjakan sebab dalam pelaksanaan pekerjaan proyekselain secara keseluruhan telah diserahkan kepada pihak yangberwenang Dinas BPKAD yakni seluruh dokumen asli danbuktipembayaran sudah mencapai hingga 100% ;Terkait masalah yang terjadi sesuai ketentuan saya Terdakwa telahdiperiksa dan dikenakan sangsi
    untuk memhayar kerugian NegaraFea ene dengan cara menyicil dengan batas waktu hingga akhirDesember 2015 ;Sangsi tersebut telah pula saya pertanggungjawabkan sebagian dansudah sempat terputus karena saya sudah dijerat dengan kasusperkara yang sekarang sedang saya hadapi ;ltulah sebabnya saya menolak tuntutan Jaksa serta keputusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiHal. 249 dari 257 hal.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : H. SYACHRIL
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk. di Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk Cabang Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : ADI GUNAWAN,S.H., NOTARIS BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Balikpapan
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
78 — 57
  • R.E MartadinataRT. 022 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara,Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diuraikan dalamSurat Ukur nomor 1208/1989 tanggal 28071989.Bahwa untuk menghindari terhadap objek jaminan supaya tidakdipindahtangankan oleh TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia MajelisHakim yang memutuskan Perkara a.quo untuk dilakukan SITA JAMINAN.Bahwa Tergugat V dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi yangdijatunkan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-01-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pdt.G.KPPU/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Mei 2019 — PT Tirta Investama lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA KPPU dan PT Balina Agung Perkasa
1377 — 4003
  • Pertanyaan Tadi anda jelaskan gradeInvestigator anda turun, apakah inisemacam sangsi dari tivuntuk saksi? Jawaban Demosi. 163. Dalam Putusannya Butir 8.1.3. Halaman 414415,Termohon Keberatan telah mempertimbangkan faktaadanya pemberian sanksi kepada Saksi Sulistiyo Pramonoberupa mutasi dari jabatan KAE menjadi staf administrasi.Namun dalam kesimpulan = akhirnya (vide PutusanTermohon Keberatan Butir 8.2.
    Sudah disosialisasikan oleh team cabang cibubur mengenaipelanggan kategori SO yang tidak boleh menjual airkemasaan Le Minerale per tanggal 1 September 2016, danjika masih ditemukan menjual produk yang dimaksud akanmenerima konsekuensi sangsi dari PT. TIV (danone)berupa penurunan kategori harga ke Wholeseller (W);Bahwa hal ini diperkuat dengan alat bukti dokumen,keterangan saksi dan dan fakta persidangan sebagaiberikut:2.1 Keterangan Saksi Sdr.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-01-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi
Tanggal 31 Januari 2018 — ADI HIDAYAT, S.T. Bin ABDUL LATIF
328 — 337
  • lebih 10 Ha, berdasarkan pengamatan saksi dilapanganluasan lahan yang 10 Ha tersebut sudah masuk bagian lahan rencanareklamasi berdasarkan penetapan dari Dinas ESDM Prov Sultra seluas16,96 dan pasca tambang 8,11 Ha, karena areal 10 Ha yang pernah digalitersebut masih aktif;Bahwa PT TRK ditahun 2015 pernah mendapatkan Teguran pertama dariKementrian ESDM dan diteruskan oleh Dinas ESDM Prov Sultra karenadianggap belum memiliki Jaminan Reklamasi dan tidak pernah dikenakanSanksi Administrasi maupun sangsi
Pengadilan PN DEMAK Pidana Khusus
Register : 26-10-2016 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN DEMAK Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN Dmk
Tanggal 21 Maret 2016 — Pidana - Kasmadi Alias Katek Bin Kasbi
238 — 46
  • tidak mengurangi sifat dan bahan serta tidakmerusak bahan /alat ( Stanles ) kemudian segel lapis 3 (tiga ) ;Bahwa misalkan sampel yang diambil bila pupuk itu 1800 karung makasampel harus diambil dengan rumus akar pangkat dua dari 1800 karungyaitu diambil dari 42 karung ;Bahwa pengambilan harus mewakili tumpukan tujuannya pengambilannyavalid karena jika sampelnya valid maka SNI nya valid ;Bahwa kalau sampel tidak valid maka hasilnya tidak valid ;Bahwa pengambilan contoh tidak sesuai SNI tidak ada sangsi
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Penipuan
Putus : 25-08-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 404/Pid/B/2014/ PN. Sda
Tanggal 25 Agustus 2014 — RUDYANTO
179 — 60
  • Pasal 378 KUHP barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain;122Bahwa proses penyidikan dan penuntutan diambil dari peristiwa hukum perdata,menurut ahli rumusan suatu delik berawal dari norma hukum lainnya, semua normadelik berawal dari norma hukum lainnya untuk melindungi bersifat umum/Negara,jika kriminalisasi maka sangsi administrasi Negara tidak efektif, sedangkan untukalat bukti penyidikan bisa diawali dari hukum perdata;Bahwa pasal 378 jo pasal 64 KUHP, menurut ahli
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 07-05-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 6/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 30 September 2019 — Nama : Drs. THEODORIUS RAHAIL, M.B.A.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Maur/Kepolisian R.I.; Tempat tinggal : Belakang Kuda, RT.001/RW.03, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGGARA; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3739/SETDA/2019, tanggal 20 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: 1) DEBBIE PENINA JULIANA BUNGA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara; 2) OCEN N.P. WALINTUKAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penetapan Tanda Usaha Pariwisata Dinas Parawisata Kabupaten Maluku Tenggara; 3) NAZARIUS MATURBONGS, S.H., Jabatan Pelaksanakan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Maluku Tenggara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Pada Kantor Bupati Maluku Tenggara di Jalan Jenderal Sudirman-Langgur, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : FENCI PEDRO RENMAUR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Mun Ohoitadiun, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I; 3) Nama : DAING TEMARWUT; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Banda Efruan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II;
158 — 51
  • Theo Rahail,(sesuai dengan fotocopy);Berita Acara Pengukuhan Raja Kepala Rastha MaurOhoiwut, tanggal 11 Desember 2009, (sesuai denganaslinya);Berita Acara Penyelesaian Sangsi Adat, tanggal 28November 2010, (sesuai dengan fotocopy);Surat dari Kepala Rasthap Maur Ohoiwut kepadaCamat Kei Besar, Nomor: 08/R.M/V/2010/Lor Maur,tanggal 27 Mei 2010, Perihal: Rekomendasi, (SesuaiHalaman 71 dari 121 Halaman Putusan Nomor 6/G/2019/PTUN.ABNBukti P102Bukti P103Bukti P104.aBukti P104.bBukti P105Bukti P106Bukti
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-05-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 29 September 2014 — - HENNY ARIESANDY, S.Sos
120 — 44
  • gaji saksi selama satu tahun;Bahwa dalam hal ini saksi ada menerima uang saksi akui;Bahwa uang saksi terima saksi tidak setor tapi Gaji saksi dipotong selamasetahun;Bahwa gaji saksi setiap bulan Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu)rupiah;Bahwa saksi sebagai Ketua berkewajiban mengontrol karena saksi sudahpercaya;Bahwa proposal ada lampiran dari Kepala Desa ada perjanjian untukmenerima bantuan;Bahwa waktu pencairan dana ada tandatangan Ketua Kelompok dan adajangka waktu 10(sepuluh)bulan, ada sangsi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk
Tanggal 7 Oktober 2014 — dr. H.YUENDRI IRAWANTO,M.Kes
79 — 28
  • IRAWANTO, M.Kes memberikan sanksi denda apabila barangdikirim setelah batas waktu penyerahan barang, dan penyedia dikenakan denda1/1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputuskontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaanyang telah terpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukumdengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-08-2015 — Putus : 14-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MANOKWARI Nomor - 19/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk
Tanggal 14 Januari 2016 — Pidana - ONISIMUS BODORY, S.Th.alias ONI;
97 — 33
  • danmencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalampenngadaan barang/jasa; Pasal 6 huruf g yang menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalampengadaan barang/jasa harus mematuhi etika untuk menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsungatau tidak langsung merugikan negara; Pasal 118 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa perbuatan atautindakan penyedia barang/jasa yang dikenakan sangsi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 229/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
JOHAN ISKANDAR
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Intervensi:
1.FIFI TANANG
2.TAN TJIN LIE
344 — 787
  • pada angka 17, 18 dan 19halaman 12 dan 13 hanya merupakan pengulangan pada posita gugatanPenggugat pada angka 4, 5 dan 6 halaman 4 dan 5, sehingga Tergugattidak perlu mengulang jawaban kembali dan tetap pada jawabanTergugat pada angka 2 halaman 2 dan 3 dimaksud;Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 22 halaman 13,14 dan 15 yang menyatakan pada pokoknya: Tergugat diberikankewajiban untuk melakukan bimbingan teknik dan pengedalianpengelolaan rumah susun berupa surat teguran, pemberian sangsi