Anak, Para Anak harus dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan tuntutan pidana dariJaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak maupunpermohonan orang tua Para Anak, maka Hakim berpendapat terhadap hukumanyang akan dijatuhkan terhadap Para Anak telah memenuhi asas kepastianhukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim wajib mempertimbangkanLaporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai ketentuan

Pasal 60 ayat (3)UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimanaberdasarkan Kesimpulan dan Rekomendasi yaitu dilaksanakan Diversi berupaPenyerahan Kembali kepada Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Diversi, Korban tidakmenyetujui/menghendaki untuk melakukan musyawarah Diversi, sehinggapemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan buktibukti dan saksisaksi

Anak Pelaku, makaHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 32/Pid.SusAnak/2019/PN Smrterhadap Pidana dan Tindakan yang akan dijatunkan atau dikenakan terhadapPara Anak Pelaku, pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut :Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan tuntutan PenuntutUmum yang menuntut Para Anak dengan pidana penjara di LembagaPembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda selama 8 (delapan) bulan.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, yaitu : Anak dijatuhi pidana penjara diLKPA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa pidana penjaraterhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak Pelaku dengan saksi korbanSiti Diva Maharani telah saling memaafkan dan setelah memperhatikan lukasaksi korban yang juga telah sembuh, serta telah pula mendengar

Anak dan Undangundang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hasil Penelitian Kemasyarakatanuntuk Sidang Anak serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI1.

YUSINA GOMBO berumur 49 (empat puluhsembilan) tahun dan 10 (Sepuluh) hari;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkandalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas)tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampauiHalaman 4 dari 7 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN.Wmnbatas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu

)tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 20 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, status dariTerdakwa I.

YUSINAGOMBO yang merupakan orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkanAnak yang melakukan tindak pidana bersamasama dengan orang dewasa atauanggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orangdewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yangberwenang;Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 diatas apabila anak melakukan tindakpidana bersamasama dengan

YUSINA GOMBO dalam suatu dakwaan melalui prosedur perkara biasaatau proses peradilan untuk orang dewasa;Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 3 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkansetiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak dipisahkan dari orang dewasa;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menggabungkanseorang anak yaitu Terdakwa I. FRENGKY LOKOBAL Alias FRENGKY denganseorang dewasa yaitu Terdakwa II.

FRENGKY LOKOBAL AliasFRENGKY ke persidangan atau yang disebut juga dengan proses penuntutan tidakHalaman 5 dari 7 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN.Wmnsesuai atau bertentangan dengan ketentuan UndangUndang sebagaimana diaturdalam Pasal 24, Pasal 3 huruf b dan Pasal 20 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa oleh karena proses pengajuan penuntutan terhadapTerdakwa I.

Menyatakan Pelaku ANAKdan Pelaku ANAKterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian denganPemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam DakwaanPrimair Pasal 365 Ayat (2) Ke1 dan Ke2 Juncto Pasal 53 Ayat (1)KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak.2.

Anak, Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke4Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutberbentuk Subsideritas maka Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaanPrimair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke1 dan Ke2Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak dengan unsurunsur sebagai

Anak, dengandemikian unsur kedua dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke1 dan Ke2 JunctoPasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;Ad.3.

Anak telah terbuktidan terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan atas analisa faktafakta yang terungkapdi persidangan dengan masingmasing unsur hukum yang termuat dalam Pasal365 Ayat (2) Ke1 dan Ke2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RINo. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Anakberpendapat semua unsurunsur delik pidana yang termuat dalam Pasal 365Ayat (2) Ke1 dan Ke2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak telah terbukti danterpenuhi;Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (2)Ke1 dan Ke2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti dan terpenuhi makadakwaan Primair harus dinyatakan telah terbukti dan dakwaan subsidair tidakakan dipertimbangan lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 365 Ayat (2)Ke1 dan Ke2 Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana Juncto UU RI No. 11 Tahun2012

Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menjatuhkan pidana terhadap SITIRAHMIATI alias SITI alias RAHMI binti RAMLI tidak menerapkan ketentuanPasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 09/Pid.SusAnak/2016/PT.

RAMLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuanpidana tersebut tidak perlu dijalani oleh anak kecuali dikemudian hari Anakdinyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan putusan hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebelumhabis masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;Bahwa pidana yang dijatunkan oleh Hakim pada kedua tingkat Pengadilantersebut tidak menerapkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yangmenyebutkan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkanketentuan dalam UndangUndang ini serta ketentuan Pasal 71 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak yang menyebutkan bahwa :Pidana Pokok bagi anak terdiri atas :1) Pidana Peringatan2) Pidana dengan syarat :a.

Pengawasan ;3) Pelatinan Kerja ;4) Pembinaan Dalam Lembaga ;5) Penjara.Mengingat ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut, maka penjatuhanpidana terhadap anak SITI RAHMIATI alias SITI alias RAHMI binti RAMLIberupa pidana percobaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak ;2.

No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak danatau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2021/PN SakSaksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksihendak mengalirkan air dengan menggunakan

Pasal 1 angka 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain;3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

atau dikenai tindakanberdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini, kKemudian berdasarkanHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2021/PN SakPasal 71 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana pokokbagi Anak terdiri atas:a.

Anak;Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi PetugasPembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IIPekanbaru untuk menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak yangdilaksanakan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang MemerlukanPerlindungan Khusus) Rumbai Pekanbaru yang lamanya memperhatikanketentuan Pasal 78 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana Hakimmemandang penjatuhan pidana pelatinan

Pasal 1 angka3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.SusAnak/2021/PN Sak1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaanmemberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Membaca dan memperhatikan, tuntutan pidana yang diajukandibacakan Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Penuntut Umum KejaksaanNegeri Gresik yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan keduaPenuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ALDI ANDIKA Bin SUPRIYADIberupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsidairpelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA) Kelas 1 Blitar.3.

Pasal 1 angka 3 UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan keduaPenuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana terhadap anak ALDI ANDIKA Bin SUPRIYADIberupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsidairpelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan KhususAnak(LPKA) Kelas 1 Blitar;3.

Bahwa bahwa penanganan anak berhadapan hukum berbedadengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan hukum,dalam sistem peradilan pidana anak sangat mengutamakanpenanganan perkara anak mengedepankan keadilan restoratif;5. BahwaAnak ALDI ANDIKA Bin SUPRIYADI telah menyesaliperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang! kembali;6.

Pasal 1 angka 3 UU Nomor : 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 8/PID.SUSANAK/2021/PT SBYMENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari pembanding, Jaksa/ PenuntutUmum;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Perkara Nomor2/Pid.SusAnak/2021/PN Gsk.

Anak ;AtauDakwaan Kedua :Bahwa ia terdakwa Andis Paradilla alias Bandos Bin Saenal pada hari Senin tanggal 18Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaktidaknya waktu lainpada bulan Agustus 2014 atau sekira waktu itu atau setidaktidaknya pada waktu laindalamtahun 2014 atau sekira waktu itu, bertempat di Desa Galung Kec.

Anak ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuaidengan agamanya masingmasing, pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut yaitu :1 Saksi Briptu Agung Rama Putra Bin H.

Anak atau dakwaan Kedua,melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, dakwaan Ketiga, melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf aUndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndangRepublik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau dakwaanKetiga, melanggar ketentuan Pasal 131 UndangUndang

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009tentang Narkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwasesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim jika melihat dari jenisdakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut akan memilih dakwaan manayang menurut Majelis lebih mendekati akan faktafakta yang telah terungkap di persidangan danoleh karena

itu terlebih dahulu akan diuraikan dakwaan Ketiga yaitu melanggar ketentuan Pasal11131 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Republik Indonesia No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yangmana unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118,Pasal 119, Pasal 120, Pasal

PUTUSANNomor 04/Pid.SusAnak/2016/PN.LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum;Nama lengkap ee2. tempat lahir i3. Umur/tanggal lahir iii4. Jenis kelamin : lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal BO C;isCSCisee7. Agama : Islam8. Pekerjaan : fFAnak Muhammad Ilham Als.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Ilham als Ozi Bin Mustafa Kamaltelah menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri sebagaimanadakwaan alternatif kKedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UUNo.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo UU Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;2.

UU Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri ;Ad.1.

UU Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka ALIAKBAR haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternativekedua ;Menimbang, bahwa dalam Permohonan Penasehat Hukum terhadapTuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya Penasehat Hukumanak agar penjatuhan Pidana kepada anak Muhammad Ilham Als.

Ozi merasa masihsanggup untuk merawat dan membina putra mereka ;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan Hakimtelah mempertimbangkan tentang perbuatan anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan tetapmemperhatikan keadaan dan tempat untuk menjalani pidana terhadapanak sebagaimana maksud dari pasal 84 ayat (1) Undangundang nomor11. tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untukHalaman 22 dari 25 Putusan Nomor 04/Pid.Susanak/2016/PN.Lgs.menempatkan

Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak . Dan KE DUA pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam KUMULATIF KESATU dan KEDUA;

UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

VURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.... Anak dengan hukumanpenjara selama 4 (empat) tahun dan dibebani untuk membayar dendasejumlah Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga)bulan kurungan, dikurangi selama anak menjalani masa tahanan denganperintah supaya anak tetap ditahan dalam Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA);3.

Korban memerlukanbimbingan psikologi anak secara intensif.pornos Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) joPasal 76 D UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UURI Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)."

UURI Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.

UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak serta peraturan hukum lainnya;MENGADILI:1. Menyatakan Anak..................... telah terbukti Secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBUJUK ANAKUNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) jo.Pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UURINomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.

UURI Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehAnak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

PUTUSANNomor 1/Pid.SusAnak/2017/PN TglDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana anak dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Anak:Nama Lengkap : ALAM YASYA ILMANULLAH Bin SAHIRIN.Tempat lahir : Tegal.Umur / tanggal lahir :17 tahun / 26 April 2000.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Warganegara : Indonesia.Tempat tinggal : JI. Nakula Rt.008 Rw.006 Kel.SlerokKec.

berkonflik denganhukum, maka segala ketentuan dalam UURI No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak harus dipenuhi dalam pemeriksaan di persidangan dan haltersebut telah pula dilakukan, sehingga berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur pertama ini telah terbuktidan terpenuhi menurut hukum;Ad.2.

Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan minimum khusus pidanapenjara tidak berlaku terhadap Anak, dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada intinyadisebutkan Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)dan pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun;Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak,dengan mempertimbangkan UndangUndang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berupapidana sebagaimana disebutkan dalam Amar putusan di bawah ini;Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2017/PN TglMenimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 29 (dua puluh Sembilan)butir tablet kKemasan warna silver bertuliskan ZENITH PHARMACEUTICALSbergambar PANDA, 1 (satu) buah tas tangan kecil merk Pollo, dan Uang TunaiRp.490.000, (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), akan

Anak, serta peraturanperaturan lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILI:1.

;Pasal 9Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan,kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhisyarat dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakatsetempat, kesusilaan, atau memuat halhal yang tidak dapat dilaksanakan Anak,atau memuat itikad tidak baik, sehingga beralasan untuk dikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Divers!

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENETAPKANPenetapan Diversi No.1/Pid.Sus.Anak/2020/PN TIkMengabulkan Permohonan Hakim;Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi;Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan penetapan penghentianpemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakanseluruhnya/Sepenuhnya.Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepadaPenyidik

Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada pelaku tindakpidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajibanyang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapanhukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Anakyang berkonflik dengan

Anak, pada pokoknyaberbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikankesempatan kepada orang tua/ wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaatbagi Anak.

lima milyar rupiah);Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur: Pidana pembatasankebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atautindak pidana yang disertai kekerasan;Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari Petugas PembimbingKemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II A Balikpapan tersebutdihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Anak yang menyatakanApabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dandenda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan PidanaAnak dilaksAnakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi,kepentingan terbaik Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak,kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan danpembimbingan Anak, proporsional, perampasan

Anak;Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Nomor 17 Tahun2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang junctoPasal 65 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan

Anak;berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 25/Pid.SusAnak/2020/PN Dg!

Anak, dengan demikian Hakim berpendapat unsur barangsiapatelah terpenuhi;Ad.2.

Namun, terkait perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukananak, politik kriminal anak dilakukan melalui penyelenggaraan Sistem Peradilan PidanaAnak yang dituangkan dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjagaharkat dan martabat Anak.

Anak, yang bentuk danlamanya pelayanan masyarakat dengan syarat umum dan syarat khusussebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Pidana pelayanan masyarakatmerupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkankepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif, Jika Anak tidak memenuhiselurun atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakattanpa

Anak secara fisik tidak membatasi kebebasan Anak,namun apabila ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, dengan memperhatikanketentuan dalam Pasal 72 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, pidana dengan syarat yang akan dijatuhnkan oleh Hakimsejatinya merupakan bentuk pidana yang juga mengakibatkan pembatasan kebebasanAnak, karena pada prinsipnya pidana dengan syarat memiliki karakteristik dan tujuanyang sama dengan pidana percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan