Ditemukan 3588 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonann permohonanã perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 05-07-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tbk
Tanggal 23 Juli 2021 — Pemohon:
AHMAD LAUDU
Termohon:
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU
68 — 46
  • dikarenakan telah diatur secara limitatif di dalamKUHAP tentang pengujian sah atau tidaknya Penggeledahan dan Penyitaanserta Pemohon tidak menyebutkan dalil Pemohon dalam kapasitasnyasebagai Pemohon di dalam perkara a quo, dan eksepsi nomor 2 yaituEKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LIRTIS CONSORTIUM) dikarenakanPemohon tidak melibatkan Penyidik yang bertindak sebagai pejabat yangmenerbitkan surat perintah dan pihak yang melakukan penggeledahan danpenyitaan tidak dilibatkan dalam permohonan a quo, sehingga permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 P/HUM/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — ARIE GUMILAR., DK VS MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI;
211 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P23):Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 15 Oktober 2018berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah AgungNomor 69/PERPSG/X/69 P/HUM/2018, tanggal 15 Oktober 2018:Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 16 Oktober 2018,yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Sehubungan Dengan Formil PermohonanA.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Khusus
Register : 20-11-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 549/Pid.B/LH/2020/PN Gns
Tanggal 30 Desember 2020 — Penuntut Umum:
M. KEMAL PASHA ZAHRIE, SH
Terdakwa:
Hj. MUNZIR RANI Bin RANI
468 — 404
  • Contoh efek STOKASTIKadalah, Mengakibatkan Penyakit Leukimia, Kanker, dan efek genetik.Contoh efek DETERMINISTIK adalah, kKemerahan pada kulit, sterilitas ataukemandulan kepada lakilaki;hal 36 dari 55 hal Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2020/PN Gns.Bahwa Jika kondisi Sumber pessawat sinar X andal, pekerja radiasibekerja sesuai dengan ramburambu keselamatan, maka efek tersebutdiatas tidak akan terjadi karena standar keselamatan radiasi telah dipenuhipada saat pengajuan permohonana izin di berikan oleh bapeten
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2301 — 1518
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonana quo ne bis in idem ataukah tidak.Bahwa dasar pengujian yang digunakan permohonan Nomor 003/PUUIV/2006 adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam permohonana quo menggunakan juga Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1),dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga terdapat perbedaandasar pengujian konstitusionalitas dengan permohonan Nomor 003/PUUIV/2006.Berdasarkan pertimbangan tersebut serta dikaitkan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-03-2008 — Putus : 06-11-2008 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 77 /Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 6 Nopember 2008 — dr. SARIZKI PUSPITA, dkk >< PT. GRAHA FINESA BERJANGKA, Cq. PT. GRAHA FINESA BERJANGKA, Cabang WISMA BNI “46”- Kota BNI, dkk
81 — 27
  • dan Tergugat III karenasama sekali tidak ada dasar hukum yang dapat membenarkan permohonana quo mengingat dapat tidaknya diputuskannya permohonan ini terlebihdahulu harus dibuktikan pokok perkaranya yang mana sesuai denganYurisprudensi MARI Nomor 1788 K/Sip/1976 tanggal 1741979 terlaranguntuk dikabulkan karena telah termasuk pokok perkara.
Pengadilan PA JAMBI Perdata Agama Perceraian
Register : 23-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA JAMBI Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Jmb
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 9
  • Bahwa pada poin 5.11 pemohon mengajukan permohonana ceraitalak ke pengadilan agama dikarenakan termohon tidak mau berceralsehingga termohon datang dan menghadiri persidangan tersebut, namunpada saat proses persidangan berjalan, pemohon tidak pernah datang.Hal ini dikerenakan pemohon takut termohon menuntut hakhaknyaselama dalam perkawinana dan meminta nafkah terhutang selama 1tahun yang tidak pernah diberikan kepada istri dan anakanaknyamakanya pemohon menggugurkan permohonannya talak di pengadilanagama
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Khusus
Register : 11-10-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN SAMPANG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Spg
Tanggal 25 Oktober 2018 — Pemohon:
SUNADI
Termohon:
Satreskrim Polres Sampang
71 — 28
  • Pasal 82 ayat 1 (b) KUHAP yang berbunyi dalam memeriksa danmemutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sahatau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan gantikerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan ataupenahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan danada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakimmendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun daripejabat yang berwenang;bahwa dalam permohonana
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 02-10-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PARIAMAN Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.Yuliati
2.Elly Mentis
3.Jhonny Ridwan
4.Yenny Murni
5.MM Lidya Devi M
Tergugat:
1.Irwan
2.Budi Irzan
3.Saiful
4.Yulius SH
5.E. Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatra Barat,Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pariaman
102 — 17
  • Objek Gugatan / Permohonana. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi :1. Penetapan tertulis dan / atau tindakan Faktual2. Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Pemerintahan.3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 11-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 968/Pdt.G.Arb/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 12 Februari 2019 — PT. SAKTI MAS MULIA, lawan 1.PT.PLN (PERSERO), 2.ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI
624 — 1472
  • Melanjutkan ketentuan dalam Pasal 60 UU Arbitrase tersebut, dengandiungkapnya dalildalil yang sama oleh PEMOHON dalam Permohonana quo yang fakta yuridisnya sudah diungkap, diperiksa dan diperiksaoleh Majelis Arbiter pemeriksa perkara Nomor: 994/XI/ARBBANI/2017,dimana atas putusan atas perkara tersebut telah berkekuatan hukumtetap (In Kracht van Gewijsde), nyatanyata mengakibatkanPermohonan a quo cacat secara yuridis dan harus dinyatakan tidakdapat diterima (vide Pasal 1917 KUH Perdata)..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 P/HUM/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — 1. NUR HIDAYATI., 2. KHOLISOH VS GUBERNUR PROVINSI RIAU;
566 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang menjadi obyek permohonan keberatan HakUji Materiil Para Pemohon adalahPasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d,dan e, Pasal 71 ayat (1) dan(2)Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 20182038 (vide Bukti P3);Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, MahkamahAgung terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonana
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 23-09-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 11-07-2023
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 251-K/PM.II-08/AD/IX/2022
Tanggal 18 Januari 2023 — Oditur:
Masripin
Terdakwa:
Muhammad Siddiq
145 — 71

  • 14) 1 (satu) lembar surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Permohonana penyerahan barang bukti.

    15) 1 (satu) lembar surat Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/92/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Jawaban surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.

    Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

    4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Pengadilan PN BATAM Perdata Wanprestasi
Register : 24-01-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN BATAM Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 5 September 2019 — Syuria Sagita, 1. PT. TRAH PUTRA UTAMA, 2. ANENG, 3. DEDY,4. WIRLISMAN, SH.,
232 — 71
  • Eksepsi terhadap Petitum Penggugat mengenai Permohonana SitaJaminan yang dituntut secara Provisionil.7.
Pengadilan PN MOJOKERTO Pidana Umum
Register : 15-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 388/Pid.B/2018/PN Mjk
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
YANDI PRIMANANDRA, SH.
Terdakwa:
1.DANI SUKO PRIYANTONO,SE
2.NANANG FACHRUDIN, SE Bin ABDUL RAHMAN
71 — 9
  • sebagai Admin yaitu menginput data aplikasi berupaKTP milik konsumen yang telah disetujui oleh Kepala Cabang; Bahwa sebelum di setujui oleh Kepala Cabang, proses awalnya untukkredit sepeda motor adalah AO (Account Officer) melakukan surveylapangan (rumah calon konsumen) ; Bahwa berkas yang saksi terima dari Kepala Cabang adalah Aplikasipengambilan kredit oleh konsumen yang telah disetujui oleh KepalaCabang dan telah di survey oleh AO (Account Officer) untuk saksi input disystem ; Bahwa tidak semua permohonana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 112/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel
Tanggal 7 Nopember 2017 —
86 — 43
  • Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. dibuat sesuai prosedur; dan sgubstansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwaPenangkapan, Penggeledahan, Penahanan dan Penyitaan Barang Buktiserta menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon, dilakukan dengantidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA
Pengadilan PA MUARA SABAK Perdata Agama Perceraian
Register : 12-01-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 13-05-2016
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.MS
Tanggal 1 Desember 2015 — - Penggugat - Tergugat
26 — 13
  • Pada pokoknya Para Tergugat keberatanterhadap permohonana sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat,justru yang lebih berhak untuk mengajukan permohonan sita jaminanadalah Tergugat , karena secara hukum Penggugat ada menguasaiHak Milik Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat secara melawanhukum sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat pada tanggal 08September 2015 dalam perkara aquo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 26-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 75/Pid/Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Mei 2016 — HADI RAHARJA, Pekerjaan Komisaris PT. Wirajaya Packindo, bertempat tinggal di K.H.M. Mansyur No.145 D. RT.002.RW.003. Kelurahan Duri Utara Kecamatan Tambora Jakarta Barat untuk selanjutnya disebut Pemohon ;
339 — 1304
  • JAWABAN ATAS PERMOHONANA. PERMOHONAN PEMOHON1. Bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohonkepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara75/PID.PRAP/2016/PN.Jkt.Sel, bahwa sebelumnya permohonanHal 22 Putusan No. 75/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 04-04-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 4 April 2017 — PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT KOTA PINANG VS NENI
108 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriRantauprapat dalam putusannya Nomor 68/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rap,tanggal 11 Agustus 2011 Dalam Pokok Perkara pada halaman 43 sampaidengan halaman 46 (kami uraikan kembali dibawah ini dengan cetak miring)sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas:Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonana quo adalah diajukannya keberatan oleh Pemohon
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penganiayaan
Register : 09-06-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN KLATEN Nomor 122/Pid.B/2016/PN Kln
Tanggal 26 September 2016 — ASVIN PUTRA BAKTI
47 — 11
  • KESIMPULAN DAN PERMOHONANA. KESIMPULANBerdasarkan uraianuraian tersebut di atas Tim Penasehat Hukumberkesimpulan sebagai berikut:1. Berdasarkan Pasal 56 KUHAP tersangka yang dipidana denganancaman hukuman di atas lima tahun wajib didampingi oleh penasehathukum, sehingga BAP (berita acara pemeriksaan) yang tidak dibuat tidakberdasarkan Undangundang mengandung cacat yuridis.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-12-2015 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 P/HUM/2015
Tanggal 24 Nopember 2016 — ROY JINTO FERIANTO, SH VS PRESIDEN RI;
181 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • materiil Ke Mahkamah Agung yangdiajukan oleh Pemohon menjadi prematur (belum waktunya);Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunyamenguji objek permohonan hak wuji materiil a quo, maka permohonankeberatan hak uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard).Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanyapermohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 861/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Nopember 2021 —
162 — 71
  • dalamrangka melaksanakan hak dan kewajiban hukumnya berdasarkan UU Parpoldan UU MD3, PP Nomor 12 Tahun 2018 serta Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga (AD/ADRT) Partai GERINDRA.Partai GERINDRA secara hukum memiliki kewenangan untuk mengaturrumah tangganya sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf bUU Partai Politik yang berbunyi:Partai Politik berhak:i. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka secara hukum tidak adaurgensinya permohonana