Ditemukan 3585 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonann permohonanã perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 21-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN SDA
Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon:
ERNAWATI
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak
240 — 140
  • berdasarkan bukti hasil pengujian pajak TermohonPraperadilan, berdampak bahwa bukti tersebut tidak dapat dikategorikansebagai bukti permulaan yang cukup yang dapat dipakai untuk menetapkanwajibpajakincasuPemohonPraperadilansebagaitersangka sesuaimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d Undangundang Nomor 6 tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007.Halhal yang menjadi judex factie terkait dengan pemeriksaan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 25-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1079 — 1185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAHWA PEMBERIAN PEMBEBASAN PPN DALAM OBJEK PERMOHONANA QUO TIDAK MENYEBABKAN MELEMAHNYA DAYA SAING DANBERTAMBAHNYA BIAYA PRODUKSI:Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada intinya menyatakan sebagaiberikut:a.Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f,dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007telah bertentangan dengan maksud tujuan dari UU PPN sebagaimanatermaktub di dalam penjelasan Bagian UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 yaitu untuk mengurangi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA, VS GUBERNUR ACEH
154 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian, Mahkamah Agung belumberwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo (prematur), danpermohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-12-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PT. PRAKARSA LANGGENG MAJU BERSAMA VS PRESIDEN RI;
268 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (2) UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01Tahun 2011;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak Ujimateriil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 08-06-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 327/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
PT RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT
Tergugat:
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
371 — 317
  • DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSANARBITRASE PERKARA BANI MAMPANG NOMOR : 41011/II/ARBBANI/2018, TERTANGGAL 4 MEI 2018.Bahwa lebih lanjut dikutip dasar permohonan pembatalan Pemohonyang mendalilkan tidak sah kepengurusan BANI lama/BANI Mampang,akan tetapi Pengurus maupun badan lembaga penyelesaian sengketayaitiu BANI Mampang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam permohonana quo. Untuk lebih jelasnya dikutip dalil Pemohon dalam butir b. i.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
3062 — 1497
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • DASAR PERMOHONANA. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undangundang terhadap undangundang dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannyadiberikan oleh undangundang dasar, memutus pembubaran partai politik,dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — MUH. ISNAINI WIDODO, S.E., M.M., M.H., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
765 — 965 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 39 P/HUM/2021maka Para Pemohon memiliki hak yang dilindungi peraturanperundangundangan tersebut sehingga Para Pemohon memilikikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonana quo;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
192 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 58 P/HUM/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.terhadap hal dimaksud, Pemohon tidak menyebutkan ketentuanatau diktum dalam Akta Pendirian Pemohon yang memberikanlandasan kewenangan kepada Pemohon untuk mewakilikepentingan Outlet/konter pulsa dalam mengajukan permohonana quo;Bahwa Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009telah mengatur pihak (Subjek Hukum) yang dapat mengajukanpermohonan hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-07-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2020
Tanggal 27 Oktober 2020 — FRANCOLLYN MANDALIKA, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
269 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Operasional Pendidikan Tinggi PadaPerguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan danKebudayaan (vide bukti P17);Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhipersyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam permohonana
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 323/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat II : Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos
Pembanding/Penggugat I : H Ade Ruhandi S.E.
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Jawa Barat
71 — 44
  • CalonBupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih Periode 20182023 padaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Nomor :240/PL.03.7BA/3201/KPUKab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus2018.Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan keberatanatas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten BogorNomor 155/PL.03.6KPT/3201/KPUKab/VII/2018 tentangRekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pasangan Calon dalamPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tahun 2018 tertanggal 6Juli 2018 kepada Mahkamah Konstitusi, selanjutnya permohonana
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tahun 2013
2896 — 1797
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dandemi kesejahteraan umat manusia;Pasal 28D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungandan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yangsama di hadapan hukum;3.2 Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut Mahkamah) terlebin dahulu akanmempertimbangkan:a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;b. kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonana
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 13-06-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 379/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Brt
Tanggal 17 Oktober 2017 — Penggugat:
ROBIN SE DAN EDI WARSITO SH
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
2.ALI PURWANTO DAN LUTHY A GATHMYR
Turut Tergugat:
HIDAYAT ARSANI DAN HERYAWANDI
104 — 45
  • Pedoman Beracara dalamPerselisinan Internal Partai GOLKAR;Bahwa karenanya, PEMOHON memiliki hubungan hukum secarakepartaian dengan TERMOHON I, dan TERMOHON Il, sehinggaPEMOHON haruslah dinyatakan memiliki kKedudukan hukum (legalstanding) menurut AD/ART, Peraturan Organisasi, Juklak, danPeraturan Mahkamah Partai yang berlaku dan mengikat pada PartaiGOLKAR sehubungan dengan Objek Perkara a quo;Dengan demikian, menurut Mahkamah, PEMOHON menmiilikikedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
213 — 784 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 64 P/HUM/2017dapat diterima, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;IV. Alasanalasan Penolakan Permohonan;A.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-02-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 15 Juli 2015 — 1. ASIMA RUMAHORBO, 2. HARDIANI BUDIARTI, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
89 — 56
  • Putusan Nomor35/G/2015/PTUNJKTselayaknya diabaikan, dan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menyatakan menolak gugatan Para Penggugat;DALAM PERMOHONANA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — H. ARTHA HANIF., DK VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
194 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perdata memiliki kepentingansecara langsung dengan objek pengaturan dalam objek HUM danterdapat potensi kerugian hak konstitusinya secara langsung (vide Pasal28D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, serta dalildalil kerugian hak yang dialami olehPemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, menurutMahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badanhukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonana
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-04-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 135/Pdt.G/2019/PN Bdg
Tanggal 15 Mei 2019 — PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung LAWAN Badan Arbitrase Nasional Indonesia, DKK
353 — 178
  • sebagai syarat untuk dapatmemeriksa substansi putusan Arbitrase yang mohon dibatalkan;Bahwa tidak ditemukan/tidak ada fakta Putusan Pengadilanterdahulu yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalamangka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan PEMOHONdalam perkara ini;Bahwa dengan demikian syarat formil dalam mengajukanpermohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukansuatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonana
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 18-06-2012
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 28 Februari 2012 — ZULMI SISWINA
223 — 15
  • memegang pembukuan Pokja tersebut mulai daribulan Desember 2009 ;e Bahwa dana itu dikucur ke Pokja melalui BPR Palangki danmelalui rekening atas nama Ketua dan Bendahara ;e Bahwa dana yang dikucurkan waktu itu sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) dan penyaluran melalui rekeningkelompok ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membentuk kelompokdahulunya diwaktu terdakwa jadi bendahara kelompok itu telahada ;e Bahwa syaratnya adalah dimana setiap kelompok harusmengajukan proposal dan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 05-10-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Hj. CHAIRUN NISA
547 — 470 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atautuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara ituditerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;> Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatutelah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasanputusan yang dinyatakan terbukti itu, ternyata telah bertentangan satudengan yang lain;> Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata;Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 07-11-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 20-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — PT. PRIMA UTAMA MITRA ANDA VS PRESIDEN RI;
216 — 305 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi Pemohon sama sekali tidakmenjelaskan kerugian Pemohon dengan diberlakukannya LampiranPP 15 Tahun 2016.Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan dan menyebutkan hakhak yang diberikan dalam peraturan perundangundangan, dimanahak tersebut telah dirugikan dengan berlakunya objek permohonana quo;Bahwa Pemohon tidak menyebutkan bentuk kerugian yangdialaminya, dengan berlakunya objek permohonan a quo.
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata Tanah
Putus : 26-01-2012 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 02 /Pdt.G/2011/PN. Nnk
Tanggal 26 Januari 2012 — PT. Inhutani I (Persero) C.q. PT. Inhutani I (Persero) Wilayah Tarakan Penggugat M E L A W A N : H. SABRI MANRAPI Tergugat I A L W I Tergugat II Seluruh Alhi Waris Almarhum HARUN Tergugat III Seluruh Alhi Waris Almarhum Ujang Dewa alias Dewa Tergugat IV RAPHAEL DOSI, Sm.Hk alias RAJA DOSI ADOPEHANG Tergugat V YUSES, SH. MH Turut Tergugat I KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN Turut Tergugat II
178 — 194
  • Bahwa penggugat salah, sejak berdirinya otonomi daerahkabupaten nunukan dari tahun 1999 sampai dengan tahun2004 kantor pertanahan yang ada di kabupaten nunukanmasih kantor perwakilan yang menginduk pada kantorpertanahan kabupaten bulungan.jadi jelasnya bahwa kantordikabupaten nunukan adalah kantor perwakilan pertanahankabupaten nunukan bukan kantor pertanahan kabupatennunukan seperti apa yang di gugat oleh penggugat jadi salahalamat permohonana di ajukan penggugat ke kantor dinaspertanahan seharusnya