Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 Tentang PerjalananDinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNSdan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari;3.

Peraturan Bupati Batang Hari No. 56 Tahun 2008 Tentang PerjalananDinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD, PNSdan pegawai tidak tetap dilingkungan Pemda Batang Hari;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan Pemotongan BiayaPerjalanan Dinas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatuHal. 7 dari 42 hal. Put.

Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tentang PerjalananDinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan anggota DPRD,PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemda Batang Hari;3.

Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 3 Tahun 2008 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinananggota DPRD, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan PemdaBatang Hari;3.

Bambang Purnomo;16)Peraturan Bupati Batang Hari No. 21 tahun 2008 tentang UraianTugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian,Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsionalpada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang Hari;17)Peraturan Bupati Batang Hari No. 56 Tahun 2008 tentang Perubahanatas Peraturan Bupati Batang Hari No. 3 Tahun 2008 tentangPerjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan danHal. 31 dari 42 hal. Put.

Negara diatur dalamketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara danPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;b) Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976tidak mengatur secara eksplisit pemberhentian SementaraPNS yang menduduki jabatan Pejabat Negara, ketentuantersebut tertuang secara implisit dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMGPegawai Negeri yang

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 maupunPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur hal yangsama yaitu PNS yang menduduki Jabatan Pejabat Negara harusHalaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMGdiberhentikan sementara dari kedudukannya sebagai PNS selamaPNS tersebut menduduki Jabatan Pejabat Negara, sehinggapenerbitan Keputusan a quo yang memberhentikan sementaraPenggugat dari PNS sejak Penggugat dilantik sebagai KomisionerKPU Kabupaten Sragen telah sesuai; b.

Bahwa demikian pula halnya dengan kedudukan keuanganPNS yang menduduki jabatan Pejabat Negara, baik PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1976 maupun Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 mengatur hal yang sama yaitu PNS yangdiberhentikan sementara karena menduduki Jabatan Pejabat Negaratidak diberikan penghasilan sebagaiPNS; c.

Bahwa kedudukan keuangan PNS yang menduduki jabatanPejabat Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negaramenerima penghasilan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara itu.;d.

Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 4 Tahun 1976 berbunyi = sebagai berikut: Selama Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Negara,penghasilannya sebagai Pegawai Pegawai Negeri Sipil dihentikandan ia menerima penghasilan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara itu.;Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor : 68/G/2017/PTUN.SMGe.

latar konstitusi dimiliki oleh Presiden kekuasaanPemerintahan menurut UndangUndang Dasar 1945 lalu kemudiandilegasikan Pejabatpejabat di daerahnya dalam perspektif Nukumkonstitusi dan hukum administrasi mengacu pada UndangUndangAdministrasi pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 Pejabat Tata UsahaHalaman 15 dari 43 Putusan Nomor 345/Pid.Sus/2020/PN MtpNegara, mengenai apa itu pejabat negara dilihat UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa yang dimaksuddengan Pejabat Negara adalah

Negara, PejabatStruktural, Pejabat Fungsional dilarang membuat Keputusan atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemiluselama masa kampanye lalu dalam pasal 283 ayat 1 menyatakan pejabatyang diatas dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepadakeberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum atau selama dansesudah kampanye, dan didalam UndangUndang Pilkada ada tahapantahapan kampanye dalam pasal 71 ayat 1 yaitu Pejabat Negara, PejabatDaerah, Pejabat ASN, Anggota TNI, Polri

Negara, Pejabat ASN berkaitandengan kewenangan yang diatur dalam UndangUndang AdministrasiPemerintahan, Nomor yang mana Pejabat Negara yang dapatmenguntungkan salah satu pasangan calon itu dilarang berarti iniperaturan perundangundangan itu menegaskan kalau berbuat padamasa kampanye sebagai Pejabat ASN tidak boleh melakukan Keputusanatau membuat Keputusan yang berkaitan dengan yang dapatmenguntungkan atau merugikan, kemudian memahami makna secaraumum dalam Pasalpasal itu memang tidak bisa cara berdiri

Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;2. Unsur Dengan Sengaja Melanggar Ketentuan Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 71;Ad. 1.

Negara, PejabatAparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telahterpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa dalam perkara ini;Ad.2.

pejabat Negara, PNS,anggota TNI/Polri, dan pensiunan yang memiliki NPWP.ayat (2): Tambahan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 20,00%sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipotong daripenghasilan yang diterima pejabat Negara, PNS, anggotaTNI/Polri, dan pensiunan.ayat (3): Pemotongan atas tambahan pajak penghasilan pasal 21sebesar 20,00% sebagaimana dimaksud pada ayat (2),dilakukan pada saat penghasilan tetap dan teratur setiapbulan dibayarkan.Hal. 9 dari 105 hal.

Sebesar 15,00% (lima belas persen) dari jumlah brutohonorarium atau imbalan lain pejabat Negara, PNSGolongan IV, anggota TNI/Polri pangkat PerwiraMenengah/Tinggi, dan pensiunan.5.

PPh Pasal 21 atashonorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS,Hal. 28 dari 105 hal.

imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS,anggota TNI/POLRI tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan Ill sebesarRp1.261.931.940, untuk masa pajak bulan Oktober 2013.

No. 764 K/Pid.Sus/2016honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS,anggota TNI/POLRI tunjangan tambahan penghasilan guru TriwulanIIl sebesar Rp39.375.000, untuk masa pajak bulan Oktober 2013.

Mari kita Perhatikan dulu,Apakah Ketua RT Kepala Desa serta Camat termasuk Pejabat Negara?,Apakah definisi Pejabat Negara, Siapa saja yang termasuk PejabatNegara?, Apakah Kepala Desa/ Lurah termasuk Pejabat Negara ? dansangat Jelas sekali Kepala Desa / Lurah dan Camat bukan merupakanPejabat Negara.

Adapun kepala Pemerintahan daerah yang masih termasukHalaman 19 dari 29 Putusan No.44/PDT/2020/PT SMRdalam Pejabat Negara Menurut UndangUndang Aparatur Sipil Negarahanya sampai kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;Penjelasan lebih lanjut dapat kita simak dalam ulasan berikut ini:DEFINISI PEJABAT NEGARAUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (" UUASN") tidak menyebutkan definisi Pejabat Negara;Selain itu, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh WICAKSANADRAMANDA

, SH dalam artikel *PEJABAT NEGARA DAN PEJABATPEMERINTAHAN", Pejabat Negara merujuk pada pengertian pemerintah dalamarti yang luas.

Menurutnya, PEJABAT NEGARA adalah Pejabat yanglingkungan kerjanya berada pada Lembaga Negara yang merupakan alatkelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga Negara pendukung.Sebagai contoh Pejabat Negara adalah Anggota DPR, Presiden, dan Hakim;Pejabatpejabat tersebut menjalankan fungsinya untuk dan atas nama Negara;Kemudian siapa saja yang termasuk Pejabat Negara ?

Negara, PNS dan Pegawai Tidaktetap dan Peraturan Walikota Lubuklinggau No.1 Tahun2011 tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan DinasJabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara dan PegawaiNegeri Sipil; Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNomor : 824/141.41/KPTS/BKD.III/2011 tanggal 23 Juni2011 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atasnama PENGGUGAT , disebutkan juga pada point bsemua biaya akibat kepindahan dibebankan pada yangbersangkutan sudah tepat/benar sesuai denganKeputusan Menteri Keuangan

No.07/KMK.02/2003 tentangPerjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara,PNS dan Pegawai Tidak tetap yaitu pada Pasal 1 angka3, pada Pasal 4, 6 dan 8, serta Peraturan WalikotaLubuklinggau No.1 Tahun 2011 tentang PetunjukPelaksana Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagiPejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Pasal 1angka 4, Pasal 4 dan Pasal 6 dan Pasal 8;Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNo.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalamNegeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidaktetap

Negara, PNS dan Pegawai Tidaktetap yaitu Pasal 4 berbunyi;e Perjalanan dinas jabatan.e Perjalanan Dinas Pindah.Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNo.07/KMK.02/2003 tentang perjalanan dinas dalamnegeri bagi pejabat negara, PNS dan Pegawai tidakHalaman23 dari 54 Putusan Perkara No. 34/G/2011/PTUNPLG;tetap yaitu pasal 6 ayat 1, yang berbunyiPerjalanan dinas pindah merupakan perjalanandinas dari Tempat kedudukan yang lama ketempatkedudukan yang baru berdasarkan surat keputusanpindah bagi Pejabat

Negara, Pegawai NegeriSipil dan Pegawai tidak tetap besertakeluarganya yang sah.Berdasarkan Keputusan Menteri KeuanganNo.07/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas dalamNegeri bagi Pejabat Negara, PNS dan Pegawai Tidaktetap yaitu) pada Pasal 8 ayat 1, yang berbunyi;Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan padaanggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkanSPPD bersangkutan diberikan dalam batas paguanggaran yang tersedia dalam DPA / DPPA SatuanKerja Perangkat Daerah.4.

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;Menimbang, bahwa walikota Lubuklinggau menerbitkanketentuan biaya perjalanan dinas melaui PeraturanWalikota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2011 Tentang PetunjukPelaksana Perjalananan dinas bagi Pejabat Negara danPegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan~ ketentuan pasal 1angka (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor :7/KMK.02/2003 Tentang Perjalanan Dinas dalamNegeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak

Bahwa Pemohon menolak eksepsi Termohon dalam eksepsi angka 3tentang pekerjaan lain yang dijalankan kuasa Pemohon yakni sebagai KetuaPengawas Pemilu Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur.Bahwa jelas di dalam Pasal 20 ayat (3) Undangundang Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat yang tidak diperkenakan menjalankan profesi advokatadalah bagi yang menjadi pejabat negara;Bahwa definisi pejabat negara dijelaskan di dalam Pasal 122UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, danyang

dimaksud dengan pejabat negara berdasarkan ketentuan tersebutadalah: (a) presiden dan wakil presiden, (b) ketua, wakil ketua dan anggotaMPR, (c) ketua, wakil ketua dan anggota DPR, (d) ketua, wakil ketua dananggota DPRD, (e) ketua, waki ketua, ketua muda dan hakim agung padaMahkamah Agung serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badanperadilan kecuali hakim ad hoc; (f).

Ketua, wakil ketua dan anggotaMahkamah Konstitusi; (g) Ketua, wakil ketua dan anggota BadanPemeriksa Keuangan; (h) Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;(1) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; (j) Menteri danjabatan setingkat menteri; (k) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luarnegeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan BerkuasaPenuh; (I) Gubernur dan wakil gubernur; (m) Bupati/walikota dan wakilbupati/wakil walikota; dan (n) Pejabat negara lainnya yang

karena antara posita dan petitum Pemohonsaling bersesuaian;Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon yang merangkap sebagaiKetua/Kepala Panwaslu Cam (Ketua Panitia Pengawas Pemilu KecamatanMarga Tiga Kabupaten Lampung Timur) bertentangan dengan ketentuan Pasal20 ayat (3) UndangUndang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Advokat yangmenjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selamamemangku jabatan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sebagaiberikut:Menimbang, bahwa definisi pejabat

Ketua, wakilketua dan anggota Mahkamah Konstitusi, (g) Ketua, wakil ketua dan anggotaBadan Pemeriksa Keuangan, (h) Ketua, wakil ketua dan anggota KomisiYudisial, (i) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, (j) Menteridan jabatan setingkat menteri, (k) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luarnegeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh,(1) Gubernur dan wakil gubernur, (m) Bupati/walikota dan wakil bupati/wakilwalikota, dan (n) Pejabat negara lainnya yang

negara yang melakukankekuasaan kehakiman yang diatur dalam undangundang;Dari ketentuanketentuan tersebut jelas terbaca bahwa kedudukanhakim, sekalipun pada tingkat pertama dalam salah satu badanperadilan di bawah Mahkamah Agung, adalah pejabat negara yangmenyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Pegawainegeri harus dibedakan dari penyandang fungsi kekuasaan negara(governing function) di bidang penghakiman lebih tepat disebut pegawainegara atau pejabat negara sebagai lawan kata pejabat negeri. Pegawalnegeri pada pokoknya menduduki jabatan negeri, sedangkan jabatannegara diduduki oleh pejabat negara. Hakim secara sendirisendirimembuat keputusan dan menjatuhkan sanksi atas nama negara.

Jika UUKekuasaan Kehakiman dan UU ASN sudah mengamanatkan agarTermohon menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur gajihakim sebagai Pejabat Negara secara tersendiri, maka ketentuan iniharus dilaksanakan oleh Termohon.

Berkaitan dengan hak kepegawaian hakim sebagaiPejabat Negara (termasuk mengenai pensiun), Pasal 125 UU ASNtelan menegaskan:Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian,pengaktifan kembali, dan hak kepegawaian PNS yang diangkatmenjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaganonstruktural diatur dalam Peraturan Pemerintah;Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur hakkepegawaian PNS yang diangkat menjadi pejabat negara tersebutbelum diterbitkan.

BahkanHakim harus selalu meningkatkan pengetahuannya guna mengantisipasiperkembangan hukum dan kemasyarakatan sebagai dasar putusannya;Bahwa Hakim sebagai Pejabat Negara berhak untuk memperoleh gajipokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hakhak lainnya Pasal 25 ayat(2) UU Peradilan Umum, Pasal 24 ayat (2) UU Peradilan Agama, Pasal 25ayat (2) UU PTUN, dan ketentuan lebih lanjut mengenai hak kepegawaianPNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara diatur dalam PeraturanPemerintah (Pasal 125 UU ASN):

Mamuju 20122018, pada hariSabtu tanggal 17 Desember 2016 antara pukul 14.00 wita atau setidak tidaknyadalam bulan Desember Tahun 2016 dilapangan Sepak Bola Desa Bunde KecamatanSampaga Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju,setiap pejabat Negara, pejabat aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutanlainnya / luran yang dengan sengaja, membuat keputusan dan atau tindakanmenguntungkan atau merugikan

Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusandan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal188 jo.

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atausebutan lain/Lurah. Dengan sengaja melanggar ketentuan dilarang membuat keputusan dan/atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1. Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/LurahHal 11 dari 16 hal. Put.

No. 7/Pid.Sus/2017/PN.Mam12Menimbang, bahwa unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur SipilNegara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, bersifat alternatif yang terdiri daribeberapa sub unsur dengan ketentuan salah satu sub unsur terpenuhi maka unsurini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa yang dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwaadalah MULIADI M Bin MUIN MUSTAFA dengan jabatan sebagai Kepala DesaPapalang Kecamatan Papalang berdasarkan Surat Keputusan Bupati MamujuNomor: 188.45/151/KPTS/

negara,pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah telahterpenuhi atas diri terdakwa dan oleh karenanya unsur ini telah terbukti menuruthukum.2.

Andi Ranreng Mappatoba Als Kr.Ranreng), atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksadan mengadilinya, Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatkeputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satuHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2018/PN.BIkpasangan calon, perbuatan mana dilakukan oleh

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desaatau sebutan Lain/Lurah;2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Keputusandan/atau Tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan calon;Ad 1.

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan KepalaDesa atau sebutan Lain/LurahMenimbang, bahwa dari rumusan unsur maka untuk dapat diterapkannyaketentuan Pasal 188 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 TentangPemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang terhadapsubyek hukum maka subyek hukum tersebut haruslah mempunyai kualifikasisebagaimana yang dimaksud dalam rumusan unsur pertama dari

Pasal 188UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalahsebagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 71 ayat (1) yang menyatakan:Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2018/PN.BIkYang dimaksud dengan pejabat negara adalah yang sebagaimana diatur dalamUndangUndang yang mengatur mengenai Aparatur

Alam;Menimbang, bahwa dalam kedudukan Terdakwa sebagai Pegawai NegeriSpil dalam jababtan Fungsional sebagai guru, maka terdakwa termasuk kedalamPengertian Pejabat Aparatur Sipil Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Pejabat Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan Lain/Lurah, terlahterpenuhi secara sah menurut hukum;Ad 2.

terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;

Negara selama 2 (dua) tahun lebih lama dari pidana pokoknya

honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS,anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru Triwulan III sebesar Rp. 1.261.931.940, untuk masa pajak bulan Oktober 2013.i) ( satu ) lembar Surat Setoran Pajak ( SSP ) Nomor seri 661530365, NTPP : 6618018683684649, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.261.931.940,-.j) 2 ( dua ) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP :004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan

Pajak (SSP) NPWP :004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember 2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS,anggota TNI / POLRI Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru (T2P) sebesar Rp.37.650.000,- untuk masa pajak bulan Juni 2013.o) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak ( SSP ) Nomor seri 661530368, NTPP : 6621078395366863, kode jenis setoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlah pembayaran Rp.

SAHRIN, M.Si.a) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Mei 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, Anggota TNI / POLRI tunjangan profesi Guru ( sertifikasi ) bulan Januari-Maret 2013 sebesar Rp. 659.781.075,-b) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri : 661530181, NTPP : 6991073095698397, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis

setoran : 402, tanggal 04 Mei 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 659.781.075,-c) 1 ( satu ) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 05 Juli 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru bulan Januari-Maret tahap 2 sebesar Rp. 499.520.355,-d) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak ( SSP ) Nomor seri : 661530196, NTPP

Pajak (SSP) Nomor seri : 646360330, NTPP : 6910196367794739, NPWP : 00.412.384.0.811.000, kode jenis setoran : 402, tanggal 23 Agustus 2013 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.287.586.605,-g) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 12 Oktober 2013 pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS, anggota TNI / POLRI tunjangan sertifikasi Guru triwulan III sebesar

Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atauimbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS,anggotaTNI / POLRI tunjangan tambahan penghasilan gurutriwulan Ill sebesar Rp. 39.375.000, untuk masa pajakbulan Oktober 2013.( satu ) lembar Surat Setoran Pajak ( SSP ) Nomor seri661530366, NTPP : 6619148207452857, kode jenissetoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlahpembayaran Rp.39.375.000,.2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP)NPWP :004123840811000

Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atauimbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS,anggotaTNI / POLRI kekurangan T2P guru bulan Desembersebesar Rp.18.875.000, untuk masa pajak bulan Oktober2013.m) 1 ( satu ) lembar Surat Setoran Pajak ( SSP ) Nomor seri661530367, NTPP : 6620195780327585, kode jenissetoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlahpembayaran Rp. 18.875.000,.2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak

(SSP)NPWP :004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Desember2013 pembayaran PPh Pasal 21 atas honorarium atauimbalan lain yang diterima pejabat Negara,PNS,anggotaTNI / POLRI Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru(T2P) sebesar Rp.37.650.000, untuk masa pajak bulanJuni 2013.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP ) Nomor seri661530368, NTPP : 6621078395366863, kode jenissetoran : 402, tanggal 09 Desember 2013 dengan jumlahpembayaran Rp. 37.650.000,.3) BB/ 27/

SAHRIN, M.Si.Halaman 17 dari 96 Putusan No. 01/TIPIKOR/2016/PT.SULTRAa)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP :004123840811000 Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahraga Kab.Konawe Selatan tanggal 03 Mei 2013pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atauimbalan lain yang diterima pejabat Negara, PNS, AnggotaTNI / POLRI tunjangan profesi Guru ( sertifikasi ) bulanJanuariMaret 2013 sebesar Rp. 659.781.075,1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor seri :661530181, NTPP : 6991073095698397

imbalan lainyang diterima pejabat Negara,PNS,anggota TNI / POLRItunjangan sertifikasi Guru Triwulan Ill sebesar Rp.1.261.931.940, untuk masa pajak bulan Oktober 2013.

Bahwa yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersihdan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan telahdikutip dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilantingkat Pertama halaman 21 adalah pejabat negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatifdan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknyuaberkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Selanjutnya

disebutkan juga bawa Penyelenggara Negarameliputi :1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.3) Menteri.4) Gubernur.5) Hakim.6) Pejabat Negara yang lain dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.7.

Nepotisme, sehingga perbuatan Saksi 2 dalamjabatannya sebagai Jurubayar tidak menjadi bagian daritindak pidana korupsi yang saat ini diperiksa olehPengadilan Militer llO8 Jakarta, karena jabatan Juru bayarbukan merupakan penyelenggara negara mengingatjabatan tersebut bukan~ termasuk~ eselon satu.Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(UU KKN), yang termasuk penyelenggara negara adalah(1) pejabat

negara pada Lembaga Tertinggi Negara, (2)pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara, (8) Menteri,(4) gubernur, (5) hakim, (6) pejabat negara yang lainsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan (7) pejabat lain yang memiliki fungsistrategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negarasesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku.

Pejabat Negara pada LembagaTertinggiNegara.b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara.c. Menteri.17d. Gubernur.e. Hakim.f. Pejabat Negara yang lain dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.g.

Negara, pejabatAparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakanyang menguntungkan atau~= merugikan salah satu pasangancalon,perbuatan terdakwa lakukan dengan caracara antara lain sebagaiberikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sdr.

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatu Sipil Negara, AnggotaTNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah ;2. Unsur dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, AnggotaTNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah Menimbang, bahwa unsur Setiap Pejabat Negara, PejabatAparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atausebutan lain/Lurah merupakan unsur Subyektif.

Pejabat Negara,2 Pejabat Aparatur Sipil Negara,3.

Dalam perkara ini berdasarkan faktafakta yangdiperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksisaksi danketerangan terdakwa maka unsur Setiap Pejabat Negara, PejabatAparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atausebutan lain/Lurah sebagai pelaku tindak pidana disini adalah terdakwaRODI SETIAWAN dimana yang bersangkutan ternyata mampubertanggung jawab didepan hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan memori Van Teolichtingkemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : unsurbertanggung

Pertimbangan Judex Facti tersebut jelassalah karena unsur setiap orang meliputi semua orang, baik orang yang tidakmemiliki jabatan maupun yang memiliki jabatan, baik swasta maupunpegawai negeri, pejabat negara dan pejabat BUMN.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalamwaktu 4 (empat) tahun terakhir tidak melihat perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3pada unsur subyek hukum dan sifat melawan hukum tetapi pada unsurmemperkaya diri dan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasidan unsur besar kecilnya kerugian negara karena ada cacat yuridis dalamperumusan kebijakan legislasi mengenai Pasal 3 dimana untuk pegawalnegara dan pejabat negara yang ketika melakukan tindak pidana korupsimendapat gaji dan fasilitas dari negara hukumannya

Negara;=F = 4.

Dalam melaksanakan tugas Tim Penyelesaian KerugianNegara (TPKN) menyelenggarakan fungsi untuk :a.b.Menginventarisasi kasus kerugian Negara yang diterima;Mengumpulkan dan melakukan Verifikasi terhadap buktibuktipendukung bahwa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukanBendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga yang telahmelakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai dalammelaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya baiksecara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupuntidak sengaja yang

mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;Menginventarisasi harta kekayaan milik Calon Pegawai Negeri,Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan TenagaHonorer yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaiankerugian Negara;Menyelesaikan kerugian Negara melalui Surat KeteranganTanggung jawab Mutlak (SKTJM), Surat Kesanggupan Membayar(SKM), Surat Keputusan Pembebanan;Menatausahakan penyelesaian kerugian Negara;Apabila diperlukan dapat meminta kelengkapan data daninformasi tambahan pada Satuan

Menghilangkan uang atau Barang Milik Negara.Pasal 23Tuntutan Ganti Rugi hanya dapat dilakukan apabila :a.b.Cc.Negara telah dirugikan;Kerugian Negara harus telah pasti;Kerugian Negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidaklangsung dari Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan bendahara,Pejabat Negara, dan Pihak Ketiga yang pekerjaannya berhubunganlangsung dengan satuan kerja di hngkungan Mahkamah Agung RI;Tidak dapat diselesaikan dengan cara damai;Pasal 24Untuk melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi

Negara serta Pihak ketiga yang karena perbuatanmelawan hukum dan/atau melalaikan kewajiban yangmengakibatkan kerugian Negara dengan melampirkan :a.

ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4(empat) bulan

Negara selama 2 (dua) Tahun ;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001tanggal 18 Mei 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan PerbaikanPenghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara, dalam Pasal 2menyebutkan saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka PeraturanHal. 4 dari 49 hal.

No. 1653 K/Pid.Sus/2008Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan PerbaikanPenghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (LembaranNegara Nomor 149 Tahun 2000), dinyatakan tidak berlaku ;Bahwa seharusnya Terdakwa dalam usulan rencana anggaran posDPRD Kabupaten Bungo tidak lagi mencantumkan TPP sebagai penghasilantetap anggota DPRD Kabupaten Bungo, karena perhitungan besarnya TPP bagianggota DPRD Kabupaten Bungo mengacu kepada ketentuan yang berlakubagi PNS yang terdapat

telah mencairkan dana TPP bagianggota DPRD Kabupaten Bungo dari bulan Januari 2002 sampai dengan Juni2002 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001tanggal 18 Mei 2001 tentang Penghentian Tunjangan Perbaikan PenghasilanBagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara, karena dasar Terdakwadalam menentukan besarnya TPP bagi anggota DPRD Kabupaten Bungoberpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentangHal. 16 dari 49 hal.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001tanggal 18 Mei 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan PerbaikanPenghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara, dalam Pasal 2menyebutkan saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan PerbaikanPenghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (LembaranNegara Nomor 149 Tahun 2000), dinyatakan tidak berlaku ;Bahwa seharusnya Terdakwa dalam usulan rencana anggaran posDPRD

Negara, yangbesarnya diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf d dengan rincian sebagai berikut :15% (lima belas persen) dari penghasilan ditambah Rp 285.000, (dua ratusdelapan puluh lima ribu rupiah) terhitung mulai bulan Oktober 2000, namundengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan BagiPegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara, menyatakan bahwa PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tidak berlaku lagi ;Bahwa perbuatan

Lab: 0331/NNF/2019 disimpulkan bahwa barang buktinomor: 02353/2019/NNF tertanggal 13 Februari 2019 berupa satu kantongplastik berisikan irisan daun , batang dan biji adalah benar ganja, terdaftardalam golongan nomor urut 8 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi tersebut benar ;2.

Lab: 0331/NNF/2019 disimpulkan bahwa barang buktinomor: 02353/2019/NNF tertanggal 13 Februari 2019 berupa satu kantongplastik berisikan irisan daun , batang dan biji adalah benar ganja, terdaftardalam golongan nomor urut 8 lampiran UURI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pejabat negara yangberwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi tersebut benar ;Halaman

Sembilang Kel.PolowijenKeC.Blimbing Kota Malang seharga Rp.200.000, sebanyak 1 poketganja; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jjin dari pejabat negara yangberwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan Saksi tersebut benar ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumattanggal 4 Januari 2019

negara yangberwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut; Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbukti surat berupa sebagai barang bukti dalam perkara ini; Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

negara yangberwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN MIgTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 111 ayat (1)UndangUndang No. 35 tahun 2009 tentang

bengkok untuk setiap bulannyatidak sama dengan gaji pegawai negeri yang setiap bulannya sudah pastijumlah, nilai dan perolehannya sudah dapat diprediksikan atau tepat waktu.Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut maka sepatutnya UnsurPegawai Negeri tidak terpenuhi.e Atau Unsur Penyelenggara Negara.Bahwa berdasarkan UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, dalam Pasal 1 angka 1, menyebutkan Penyelenggara Negaraadalah Pejabat

Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitandengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku,Bahwa dalam Pasal 2 UndangUndang No. 28 Tahun 1999 secara limitatiftelah mengatur yang disebut sebagai Penyelenggara Negara meliputi :1 Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;2 Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;3 Menteri;4 Gubernur;5 Hakim;6 Pejabat negara lain sesuai

Yang dimaksud dengan"Pejabat Negara yang lain" dalam ketentuan inimisalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia diluar negeri yang berekedudukan sebagai Duta BesarLuar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubenur,dan Bupati/ Walikotamadya.7 Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku di dalam penjelasannya yangdimaksud "Pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas danwewenangnya

Sus/2012208 Pemimpin dan bendaharawanproyek.Bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam penjelasan Umum UndangUndang No. 28 Tahun 1999 alinea 7, menyebutkan : undangundang inimerupakan bagian atau sub sistem dari peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dannepotisme, sasaran pokok undangundang ini adalah parapenyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada LembagaTertinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara, dan ataupejabat lain yang

Negara tidak terpenuhi.Ad. 2.