tersebut NJOP Bumi yang disengketakanmenjadi Klas 076 dengan NJOP per m sebesar Rp.200.000,00 sehingga diperoleh hitungan PBB yangterutang sebagai berikut: Obyek Pajak Luas Kelas NJOPPer M2 Jumlah(M?)

atasSPPT PBB Tahun 2011 NOP 73.24.180.013.0020002.0, sedangkan yang Pemohon Banding sengketakanadalah atas NJOP Bumi dan Luas Bangunan, yang menurut Pemohon Banding adalah Klas A35 dengan nilaiNJOP Bumi per m? adalah sebesar Rp.10.000,00 dan Luas Bangunan sebesar 3.977 m; Nbahwutphetagtdpan Terbanding atas NJOP Bumi per m?

(Rp) (Rp)Bumi 281.000 076 200.000 56.200..000.000Bangunan 4.488 021 1.200.000 5.385.600.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 61.585.600.000NJOP Tidak Kena Pajak ,NJOP untuk penghitungan PBB 61.585.600.00'Nilai Jual Kena Pajak 40% x Rp. 61.585.600.000 24.634.240.000 bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan ketidak setujuan dengan NJOP Bumi sebesarRp.200.000,00 per m?

(Rp)PER M2 NILAIBumi 281.000 087 10.000 2.810.000.000Bangunan 3.977 021 1.200.000 4.772.400.000Total NJOP 7.582.400.000NJOP untuk penghitungan PBB (40%) 3.032.960.000PBB yang Harus Dibayar (0,5%) 15.164.800 Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Bumibahwa dalam menentukan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak untuk Bumi, Terbanding mempergunakan datapembanding adalah analisa harga jual tanah yang ada di Perumahan Vila Danau Matano dengan data sebagaiberikut: No Letak Obyek Luas (m2) NJOP Rp/n?

XXX, sehingga Pajak Bumi danBangunan yang harus dibayar menjadi sebagai berikut: Obyek Pajak Luas m2 Kelas NJOP/2 (Rp) Total NJOP(Rp)Bumi 281.000 64.000,00 17.984.000.000,00Bangunan 4.488 021 1.200.000,00 5.385.600.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 23.369.600.000,00NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB = 23.369.600.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% X Rp.23.369.600.000,00 9.347.840.000,00PBB yang terutang = 0.5% X Rp.9.347.840.000,00 46.739.200,00PBB yang harus

Fatmawati, ditetapbkan dengan NJOP sebesarRp. 4.155.000,00 per m?, namun tidak membayar PBB, karena objek tersebutadalah milik pemerintah. Perlu diketahui bahwa penerapan NJOP di sepanjangJalan R.S. Fatmawati bervariasi mulai dari Rp. 1.274.000,00 per m2 sampaidengan Rp. 4.155.000,00 per m*. Demikian juga jalanjalan yang memiliki akseskeluar ke Jalan R. S. Fatmawati seperti Jalan Pinang Bahari dan Jalan WijayaKusuma, diterapkan NJOP yang jauh lebih rendah, mulai dari Rp.1.274.000,00 perm?

Kelas NJOP (Rp)JumlahPer M2Bumi 100.000 All 1.573.000 .300.000.000Bangunan 0 0 0 157.300.000.0000NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBB 157.300.000.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x 157.300.000.000 62.920.000.000Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang = 0,5% x 62.920.000.000 314.600.000 PBB Yang Harus Dibayar (Rp) 314.600.000 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c.

sebesar Rp. 3.168.000,00 atas dasar haltersebut jika NJOP per 01 Januari 2008 ditetapkan sebesar Rp.4.155.000,00 per m tidak riil;5. Menentukan NJOP atas objek pajak yang disengketakan yaitu dalamSurat Pemberitahuan Pajak Terutang/Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumidan Bangunan Tahun Pajak 2008 NOP 31.71.020.002.0030546.0tanggal 02 Januari 2008 kembali ke kelas bumi A11 dimana NJOP perm2 sebesar Rp.1.573.000,00.Hal. 16 dari 34 hal. Put. No. 89 B/PK/PJK/20103.

NJOP bumi Tahun 2008 atas objek pajak yang berada di sepanjang ataumemiliki akses ke Jalan RS Fatmawati di kelurahan Cilandak Baratditetapkan dengan kode ZNT : AC dengan nilai Rp. 4.155.000,00 per m2.b. NJOP bumi Tahun 2008 atas objek pajak di perumahan penduduk yangmengakses ke Jalan Pinang Bahari ditetapbkan dengan kode ZNT : AR/AD dengan nilai Rp. 1.573.000,00 per m2.c.

NJOP bumi Tahun 2008 atas objek pajak di perumahan penduduk yangmengakses ke Jalan Swakarya Bawah ditetapkan dengan kode ZNT :AR/AD/AX dengan nilai Rp. 1.573.000,00 per m2.d. NJOP bumi Tahun 2008 atas objek pajak di perumahan penduduk yangmengakses ke Jalan Wijaya Kusuma ditetapkan dengan kode ZNT : AEdengan nilai Rp. 1.862.000,00 per m2.6.

Koreksi kenaikan luas bangunan menjadi 141.999 m2 dan kenaikan kelas bangunanmenjadi kelas 084 sebesar Rp19.524.282.000,00;Menurut Pemohon Banding Menutrut TerbandingObjek Luas NJOP/m? LuasPajak ue) Kelas NJOP (Rp/m) (2) Kelas MOEN NJOP (Rp/n)Bumi 1.105.882.640.000,0074.721.8 146 10.500,00 784.578.900.00 74.721.80 139 14.800,000 0,00 0 0Bangu 93.099 141.999 51.829.635.000,00nan 085 347.000,0 32.305.353.000, 084 365.000,0 00 00Jumlah Jumlah 1.157.712.275.000,00816.884.253.000,001.

sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak Pengganti;Menurut bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan atas Nilai Dasar Bumi yang digunakanPemohon oleh Terbanding, ditinjau dari segi lokasi perkebunan Pemohon Banding yang terletak jauhBanding dari jalan raya utama, maka menurut Pemohon Banding, peningkatan atas Nilai Dasar BumiMenurut Majelisyang digunakan Terbanding tidak mendasar dan tidak wajar;bahwa menurut Pemohon Banding kenaikan kelas tanah dari kelas tanah 146 (NJOP

;Pasal 6: Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2011;bahwa berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER64/PJ/2010 tanggal 27 Desember2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan berbunyi sebagaiberikut :Pasal 2 Ayat (1): Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Objek SektorPerkebunan adalah NJOP sektor Perkebunan yang merupakan hasil penjumlahan antaraperkalian luas areal perkebunan dengan NJOP bumi per meter persegi dan perkalianluas bangunan

dengan NJOP bangunan per meter persegi;Pasal 2 Ayat (2): NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan konversi nilai tanah per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumisebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010;Pasal 2 Ayat (4): Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakanpenjumlahan nilai dasar tanah dan SIT;Pasal 3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkanbesarnya SIT setiap tahun untuk masingmasing

kabupaten/kota;bahwa terkait Standar Investasi Tanaman (SIT) dan penentuan NJOP areal perkebunanlebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE149/PJ/2010tanggal 27 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor: PER64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunanyang antara lain berbunyi:.Pengertian :7.

Nomor 652 PK/Pdt/2019eoSPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 1995 sebesar Rp541.423,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp243.000,00 diberi tanda bukti P3;4. STTS (Surat Tanda Terima Setor) tahun 1995 sebesar Rp541.423,00lunas tanggal 23 Oktober 1995 diberi tanda bukti P4;5. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 1996 sebesar Rp644.385,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2011 sebesar Rp886.416,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp1.416.000,00 diberi tanda bukti P35;36. Resi pembayaran pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT Bank DKItahun 2011 sebesar Rp886.416,00 lunas tanggal 19 Agustus 2011 diberitanda bukti P36;37. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 sebesar Rp984.698,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2013 sebesar Rp984.698,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp1.573.000,00 diberi tanda bukti P39;40. Resi pembayaran pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT Bank DKItahun 2013 sebesar Rp984.698,00 lunas tanggal 19 Juli 2013 diberi tandabukti P40;41. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2014 sebesar Rp1.739.654,00, NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2015 sebesar Rp1.940.600,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp3.100.000,00 diberi tanda bukti P43;44. Resi pembayaran pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT Bank DKItahun 2015 Rp1.940.600,00 lunas tanggal 25 Agustus 2015 diberi tandabukti P44;45. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2016 sebesar Rp4.225.500,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2017 sebesar Rp4.688.740,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp3.745.000,00 diberi tanda bukti P47;48. Tax payment receipt internet banking BCA tahun 2017 sebesarRp4.688.740,00 lunas tanggal 8 Mei 2017 diberi tanda bukti P48;49. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2018 sebesar Rp5.202.060,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

Menerima selurunnya permohonan Banding yang Pemohon Bandingajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding; Luas Bumi (m2) 328.300.000NJOP Bumi/m2 (Rp) 0Luas Bangunan (m2) 0NJOP Bangunan/mz2 (Rp) 0Total NJOP Bumi 0Total NJOP Bangunan 0Total NJOP 0NJOPTKP 12.000.000NJOP untuk Penghitungan PBB 0NJKP (40%) 0PBB Terutang (0,5%) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001751.18/2018/

Kelas NJOP per m2?

(Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 328.300.000 200 140,00 45.962.000.000,00Bangunan 0 0 0,00 0,00 NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan45.962.000.000,00 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)12.000.000,00 NJOP untuk menghitung PBB45.950.000.000,00 NUKP (Nilai Jual Kena Pajak) (40% x Rp 45.950.000.000,00)18.380.000.000,00 Pajak yang terhutang (0,5% x Rp45.950.000.000,00)91.900.000,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober

Bumi per m* sebesar Rp820,00 (KelasNJOP Bumi 186) untuk menghitung NJOP Bumi Areal Tidak ProduktifHalaman 5 dari 9 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksiatas NJOP Bumi per m? sebesar Rp820,00 (Kelas NJOP Bumi 186)untuk menghitung NJOP Bumi Areal Tidak Produktif untuk ArealKehutanan Tahun Pajak 2016 yang telah dipertimbangkan berdasarkanfakta, buktiobukti dan penerapan hukum serta diputus dengankesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put44832/PP/M.VII/18/2013Jenis Pajak : Pajak Bumi dan BangunanTahun Pajak : 2012Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 dengan perincian sebagaiberikut :e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut Terbanding Rp.2.779.000,00e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut Pemohon Banding Rp.1.000.000.00@ = Koreksi NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 Rp.1.779.000.00Menurut Terbanding: bahwa

penerapan kode ZNT (Zona Nilai Tanah) untuk objek pajak yangMenurut PemohonPendapat Majelisdiajukan keberatan sudah sesuai, karena sama dengan objek pajak yang lainyang berada di sekitarnya, yaitu kode 053 dengan NJOP Bumi per m2 sebesarRp.2.779.000,00;: bahwa tanah Pemohon Banding terkondisi lain dengan kavling tetangganyayang ada pada ZNT yang sama.

Sebagai datapembanding disampaikan data NJOP Bumi di sekitar lokasi objek pajak yangdiajukan keberatan, yaitu : NOP Letak Objek Pajak Kode ZNT NJOP/m2 (Rp.018 0065 Jl. Duri Intan Blok HI/191 = 053 2.779.000,00018 0067 RT.003/RW. 12 053 2.779.000,00018 0068 Jl. Duri Intan Blok HI/189 = 053 2.779.000,00018 0066 RT.003/RW. 12 053 2.779.000,00Jl. Duri Intan Blok I/189RT.011/RW.8Jl.

penelitian Majelis atas NOP Pemohon Banding Nomor :31.74.010.005.0180066.0 dan Gambaran Zona Nilai Tanah (ZNT) obyekpajak yang diajukan banding dan obyek pajak pembanding di sekitarnya, yaitu:NOP Letak Objek Pajak Kode ZNT Kelas Bumi NJOP/m?

, Majelis berkesimpulanuntuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetapmempertahankan penetapan Terbanding dengan NJOP Bumi sebesar Rp2.779.000,00/m2;: Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding serta hasilpemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.: 1.

VII/18/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)Tahun Pajak 2012Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi NJOP BumiPer m2 Tahun Pajak 2012 dengan perincian sebagai berikut :e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut Terbanding Rp. 2.779.000,00e NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 menurut PemohonBanding Rp. 1.000.000.00Koreksi NJOP Bumi Per m2 Tahun Pajak 2012 Rp. 1.779.000.00Menurut bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) NOP 31.74.010.005.0180236.0

adalahTerbanding Rp.2.779.000,00 sudah tepat;bahwa Terbanding berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan penerapan kode ZNT untukobjek pajak tersebut, sehingga perhitungan besarnya NJOP Bumi per m2 sudah benar.

Dengandemikian keberatan Pemohon Banding atas NJOP Bumi tidak dapat diterima;Menurut bahwa tanah di daerah ZNT yang sama, akan diberi harga yang sama bila kondisinya tidakPemohon ada cacat berat.

Sebagai data pembanding disampaikan data NJOP Bumidi sekitar lokasi objek pajak yang diajukan keberatan, yaitu: NOP Letak Objek Pajak Kode ZNT NJOP/m2 (Rp.)0180065 JL Duri Intan Blok HI/191 RT.003/RW.12 053 2.779.000, 00018 0067 VI. Duri Intan Blok HI/189 RT.003/RW. 12 053 2.779.000,00018 0068 VI. Duri Intan Blok I/189 RT.O11I/RW.8 053 2.779.000,00018 0066 VI.

Duri Intan Blok HI/193 RT.003/RW.12 AJ 053 2.779.000, 00 diketahui NOP Pemohon Banding mempunyai kode ZNT AJ dengan NJOP Bumi sebesar Rp2.779.000,00/m2 ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis sependapat dengan pendapat Terbandingyang menyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan penerapan kode ZNT untuk objek Pajak( Pemohon Banding, sehingga perhitungan besarnya NJOP Bumi sebesar Rp 2.779.000,00/m2,adalah sudah benar dan tetap dipertahankan; menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan

SaidBarat : Jalan KerbauNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m2 X 960 =Rp.61.440.000, Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedujaya, Kec,Curug, Tangerang, Luas: 1750 M2 Berdasarkan Girik No.946 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m2 X 1750 =Rp.112.000.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedujaya, Kec,Curug, Tangerang, Luas: 6200 M2 Berdasarkan Girik No.935 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.160.000/m2 X 6200Rp.992.000.000

Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m2 X 945 =Rp.60.480.000, Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedujaya, Kec,Curug, Tangerang, Luas: 2990 M2 Berdasarkan Girik No.867 a/n H.ATIKNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m2 X 2990 =Rp.191.360.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Bitungjaya, Kec,Cikupa, Tangerang, Luas: 2762 M2 Berdasarkan Girik No.271 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m2 X 2762 =Rp.176.768.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan

SaanBarat : Tanah Milik PurnataNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m2 X 5012 =Rp.225.540.000,84.

Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 660 =Rp.39.600.000,00;78.Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec.

SunataNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 5240 =Rp.314.400.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec.

SPPT Tanggal Luas (M2) NJOP/m2 (Rp) Ket.73.24.180.013.0020002.0 02 Jan08 20.000 20.000 Lamp. 573.24.180.013.0030165.0 02 Jan08 27.000 20.000 Lamp. 673.24.180.013.0030165.0 30 April09 345.000 200.000 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan NJOP untuk sebidangtanah terdapat dua NJOP/m2 yang berbeda dan perbedaannya mencapai 10xlipat (Rp.20.000 vs Rp.200.000).

yang terhutang adalah sebagai berikut:Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 831B/PK/PJK/2016 OBYEK LUAS KELAS NJOP (Rp)PAJAK (M2) PER M2 NILAIBumi 343.000 A35 20.000 6.860.000.000Bangunan 10.067 A03 823.000 8.285.141.000Total NJOP 15.145.141.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 4.500.000NJOP untuk penghitungan PBB (40%) 6.056.256.400PBB yang Harus Dibayar (0,5%) 30.281 .282 Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50403/PP/M.II/18/2014, Tanggal 11 Februari 2014, yang telah berkekuatanhukum

Jenderal Sudirman/PelabuhanBalantang, Desa/Kelurahan Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten LuwuTimur, Sulawesi Selatan, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang harusdibayar menjadi sebagai berikut: Obyek Pajak Luas m2 Kelas NJOP /2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 343.000 64.000,00 21.952.000.000,00Bangunan 10.067 A03 823.000,00 8.285.141 .000,00NNJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 30.237.141.000,00 NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) 4.500.000,00 NNJOP untuk penghitungan PBB 30.232.641.000,00 INJKP (Nilai Jual

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembaliini adalah sebagai berikut:Sengketa atas koreksi NJOP PBB Tahun Pajak 2011 sebesarRp61.740.000.000,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dengan perincian sebagai berikut: NJOP menurut NJOP menurut .Obyek Terbandi Pemohon Banding KareksPajak Luas Per M2 Jumlah Luas Per M? Jurmlah Luas Per M? Jomlah(M?) (Rp.) (Rp.) (M?) (Rp.) (Rp.) (M3) (Rp.)

NJOP ketiga data pembanding tersebut jauh dibawahRp. 200.000/m2.

NJOP/m? (Rp) KetetapanBumi Bangunan Bumi Bangunan (Rp)Semula 88.966.200 85.784 7.150 505.000 1.358.858.500Menjadi 88.966.200 85.784 7.150 505.000 1.358.858.500 Halaman 3 dari 10 halaman.

akan menyebabkanpeningkatan yang signifikan terhadap beban beban perusahaan dalam rangkamempertahankan kelangsungan usaha dan pemanfaatan tenaga kerja;bahwa kondisi ekonomi yang belum membaik sehingga mempengaruhi kinerjaperusahaan dan mengganggu gairah investasi baru di sektor perkebunan;bahwa menurut Pemohon Banding, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dalamSPPT PBB tahun 2009 sebesar Rp 636.108.330.000,00 terlalu tinggi dan tidakwajar kenaikannya dibanding dengan NJOP Bumi dalam SPPT PBB tahun

2008dengan alasan sebagai berikut:bahwa tidak ada penambahan tanaman dari tahun 2008 ke 2009;bahwa kemampuan menghasilkan tanaman menurun dari tahun ke tahun;bahwa menurut Pemohon Banding, NJOP Bumi dalam SPPT PBB tahun 2009tidak sepantasnya meningkat terlalu tinggi dibandingkan NJOP Bumi dalamSPPT PBB tahun 2008;bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut di atas maka jumlah PBBterhutang menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut: Uraian RupiahBumi 320.112.383.210Bangunan 43.320.920.000NJOP

Bumi636.108.330.000320.112.383.210 Bangunan43.320.920.00043.320.920.000 NJOP679.429.250.000363.433.303.210 NJOPTKP05.000.000 NJOP PBB679.429.250.000363.428.303.210 NJKP (40 % x NJOP PBB )271.771.700.000145.373.321.284 PBB Terutang (0.5% x NJKP )1.358.858.500726.856.606 PBB yang masih harus dibayar 1.358.858.500 726.856.606 Menurut Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding ), NilaiJual Objek Pajak (NJOP) Bumi dalam SPPT PBB tahun 2009 sebesar Rp.636.108.330.000 terlalu tinggi jika di bandingkan

Dan sebagai penjelasan tambahan bahwa data yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Terbanding)sebagai dasar untuk melakukan perhitungan NJOP (data di peroleh dariKepala Desa Bathin VIII yaitu. Bapak Saparudin) merupakan datapembanding atas tanaman dengan rata rata umur tanaman kurang dari 5tahun.

Putusan Nomor 926/B/PK/Pjk/2020secara nyata bahwa penetapan yang dilakukan oleh Terbanding atas nilalNJOP sebesar Rp.740 per m2 untuk NJOP bumi dan sebesar Rp.1.300.000per m?

Jumlah Rupiah(Rp)Bumi 690.500.000 310 214.055.000.000Bangunan 1.198 280.000 335.440.000 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB214.390.440.000 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)12.000.000 NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP)214.378.440.000 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%)85.751.376.000 PBS terutang (NJKP x 0,5%) 428.756.880Denda administrasi Pasal 10 UU PBB sebesar 25% 0Jumlah pajak yang masih harus dibayar 428.756.880 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding

Putusan Nomor 926/B/PK/Pjk/2020 Betutu Nomor 11A Jakarta Pusat, dan menetapkan PBB terutang menjadisebagai berikut: Luas (m*) NJOP (Rp)Objek Pajak Kelas Per m* JumlahBumi 690.500.000 740 510.970.000.000Bangunan 1.198 1.300.000 1.557.400.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 512.527.400.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP) 512.515.400.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%) 205.006.160.000PBB terutang (NJKP x 0,5%) 1.025.030.800Denda

serta penetapan nilaibangunan (nilai NJOP bangunan per m?)

NJOP (Rp)Objek Pajak Kelas Per m?

) per m* Jumlah Rupiah(Rp)Bumi 690.500.000 200 138.100.000.000Bangunan 1.198 280.000 335.440.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 138.435.440.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP) 138.423.440.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%) 55.369.376.000PBS terutang (NJKP x 0,5%) 276.846.880Denda administrasi Pasal 10 UU PBB sebesar 25% 0Jumlah pajak yang masih harus dibayar 276.846.880 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding

NJOP per m7? Jumlah (Rp)(Rp)Bumi 690.500.000 670 462.635.000.000Bangunan 1.198 1.300.000 1.557.400.000 464.192.400.00012.000.000464.180.400.000185.672.160.000928.360.800NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP)Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%)PBB terutang (NJKP x 0,5%) Halaman 2 dari 8 halaman.

serta penetapan nilai bangunan (nilai NJOP bangunan perm?) yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali telah sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quoHalaman 5 dari 8 halaman.

NJOP per m?

Jumlah(Rp) (Rp)Bumi 690.500.000 670 462.635.000.000Bangunan 1.198 1.300.000 1.557.400.0000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 464.192.400.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB (NJOP NJOPTKP) 464.180.400.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (NJOP PBB x 40%) 185.672.160.000PBB terutang (NJKP x 0,5%) 928.360.800Denda administrasi Pasal 10 UU PBB sebesar 25% 232.090.200Jumlah pajak yang masih harus dibayar 1.160.451.000 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Putusan PengadilanPut.50405/PP/ Pajak Nomor M.II/18/2014Jenis Pajak Pajak Bumi danBangunanTahun Pajak 2011Pokok Sengketa bahwa yang menjadipokok sengketa adalahpengajuan bandingterhadap perbedaanbesarnya angka NJOPPBB Tahun 2011 antarapenetapan yangdilakukan Terbandingdengan perhitunganmenurut PemohonBanding dengan nilaisengketa sebesarRp.145.716.000.000,00,dengan perinciansebagai berikut :yyek NJOP menurut NJOP menurut Koreksiajak Terbanding Pemohon Bandingjas Per M? Jumlah Luas Per M?

, dari jumlah tersebut NJOP Bumiyang disengketakan menjadi Klas 083 dengan NJOP per m sebesar Rp.36.000,00 sehingga diperoleh Obyek Pajak Luas Kelas NJOPPer M?

NJOP Rp/m?1 Dusun Sumasang 289 53.813,002 Desa Asuli Towuli 300 19.667,003 Jl.

.41.000,00Klas 083 dengan NJOP sebesar Rp.36.000,00/m2;bahwa Terbanding menerbitkan SPPT PBB Tahun 2011 untuk NOP 73.24.180.001.013 0001.0 denganperhitungan sebagai berikut: Obyek Pajak Luas Kelas NJOPPer M?

;bahwa Pemohon Banding telah mendapati penetapan NJOP sebidang tanah di Dusun Harapan yang letaknyadi wilayah administrasi yang sama dengan objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam Surat KeberatanPemohon Banding Nomor 25/KEBPBBMangkasa/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 dengan NJOP Bumisebesar Rp.3.500,00/m2 Tahun 2009;bahwa dalam kenyataan letak lokasi data pembanding tidak sama/tidak dalam satu wilayah dengan objeksengketa, melainkan lokasinya jauh (sekitar 40 sampai dengan 60 km) dengan objek sengketa

Perhitungan PBB Terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagaiberikut: Luas Bumi (m2) 328.300.000 NJOP Bumi/m* (Rp) Luas Bangunan (m*) NJOP Bangunan /m* (Rp) Total NJOP Bumi Total NJOP Bangunan Total NJOP NJOPTKP 12.000.00 NJOP untuk Penghitungan PBB NJKP (40%) D/O/OJ/O/O/OsO;/O;oOaOPBB Terutang (0,5%) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.001750.18/2018/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal

Kelas NJOP per m?

(Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 328.300.000 200 140,00 45.962.000.000,00Bangunan 0 0 0,00 0,00NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 45.962.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,00NJOP untuk menghitung PBB 45.950.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) (40% x Rp 45.950.000.000,00) 18.380.000.000,00Pajak yang terhutang (0,5% x Rp 45.950.000.000,00) 91.900.000,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahnukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Oktober

Dengan demikian, Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan aquo karena in casusubstansi atas penetapan NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumidan Bangunan adalah berdasarkan kondisi objek pada tanggal 1 JanuariTahun bersangkutan oleh Terbanding sebesar Rp740,00/m? adalah tidaktepat, sehingga perhitungan NJOP/m? menjadi Rp 140,00/m, sehinggatidak dipertahankan sebesar Rp600,00/m?

Kelas RE m Total NJOP (Rp)Bumi 328.300.000 200 140,00 45.962.000.000,00Bangunan 0 0 0,00 0,00NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 45.962.000.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,00NJOP untuk menghitung PBB 45.950.000.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) (40% x Rp 45.950.000.000,00) 18.380.000.000,00Pajak yang terutang (0,5% x Rp 45.950.000.000,00) 91.900.000,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Nomor: KEP299/WPJ.03/2015 tanggal 5 Maret2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat KetetapanTahun Pajak 2007 Nomor:00001/273/07/313/13 tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana telahdibetulkan Direktur PajakKEP007/WPJ.03/KP.11/2015 tanggal 3 Februari 2015, atas nama PT MusiHutan Persada, NPWP 01.547.273.1313.001, beralamat di Jalan Raya PTTEL, Tebat Agung, Muara Enim, sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut:Pajak Pajak Bumi dan Bangunandengan Keputusan Jenderal Nomor Uraian Luas (m2) NJOP

Per NJOP (Rp)m2 (Rp)Luas Bumi 1.030.680.000 1.108 1.141.572.180.649Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.146.393.180.649 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak1.146.393.180.649 NJOPTKP 7.500.000 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 672/B/PK/Pjk/2019 NJOP untuk perhitungan PBB 1.146.385.680.649 Persentase Nilai Jual Kena Pajak40% Nilai Jual Kena Pajak 458.554.272.260Persentase PBB yang terhutang 0,5%PBB yang terhutang 2.292.771.361 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal 27 Juli 2018 dengan

Putusan Nomor 672/B/PK/Pjk/201901.547.273.1313.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp2.292.771.361,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Atas Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi DanBangunan (NJOP PBB) Tahun Pajak 2007 Atas Areal Produktif TanahYang Belum Menghasilkan Umur 3 Tahun Berdasarkan Rencana KerjaTahunan (RKT) Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tahun 2007yang tidak dapat

Per NJOP (Rp)m2 (Rp)Luas Bumi 1.030.680.000 1.108 1.141.572.180.649Luas Bangunan 8.980 536.860 4.821.000.000Total NJOP 1.146.393.180.649 Perhitungan Pajak Terutang NJOP sebagai Dasar Pengenaan Pajak1.146.393.180.649 NJOPTKP7.500.000 NJOP untuk perhitungan PBB1.146.385.680.649 Persentase Nilai Jual Kena Pajak40% Nilai Jual Kena Pajak458.554.272.260 Persentase PBB yang terhutang0,5% PBB yang terhutang 2.292.771.361 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali

.45019/PP/M.II/18/2013 Jenis Pajak:Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak:2008 Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap perbedaan besarnya angkNJOP PBB Tahun Pajak 2008 antara penetapan yang dilakukan Terbanding dengan perhitungan mPemohon Banding dengan nilai sengketa sebesar Rp.54.003.200.000,00; Menurut Terbanding:bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan NOP 73.24.180.013.002yang dilakukan oleh Fungsional PBB, Terbanding menetapkan NJOP

untuk Bumi dan Bangunan sdasar pengenaan PBB sebesar Rp.61.585.600.000,00, dari jumlah tersebut NJOP Bumi yangdisengketakan menjadi Klas A26 dengan NJOP per m2 sebesar Rp.200.000,00; Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2WPJ.15/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesarRp.61.585.600.000,00 dengan Luas Bumi sebesar 281.000 m2 dan Luas Bangunan sebesar 4.488atas SPPT PBB Tahun Pajak 2008

NOP 73.24.180.013.0020002.0, sedangkan yang Pemohon Batsengketakan adalah atas NJOP Bumi, yang menurut Pemohon Banding adalah Klas A35 dengan nNJOP Bumi per m2 adalah sebesar Rp.10.000,00; Menurut Majelis :bahwa penetapan Terbanding atas NJOP Bumi per m2 sebesar Rp.200.000,00 adalah berdasarkanZona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Indikasi Ratarata (NIR) dengan cara menganalisa melalui pendekadata pasar;bahwa menurut Terbanding tujuan dilakukan penilaian ini adalah untuk menentukan NJOP sebag:pengenaan PBB

sebagai dasar pengenaan PBB 6NJOP Tidak Kena PajakNJOP untuk penghitungan PBBNilai Jual Kena Pajak 40% x Rp. 61.585.600.000 2:PBB yang terutang 0.5% x Rp.24.634.240.000PBB yang harus dibayar 1. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan ketidak setujuan dengan NJOP BumiRp.200.000,00 per m2, karena data Pembanding yang digunakan oleh Terbanding dari Villa MataiG1/16 dan Blok 01/6 serta Desa Magani sebagai obyek pembanding.

XXX, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang mesebagai berikut: Obyek Pajak Luas m2 Kelas NJOP /2 (Rp)Bumi 281.000 64.000,00Bangunan 4.488 AOI 1.200.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40 % PBB yang terutang = 0.5%

Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.160.000/m2 X 6200Rp.992.000.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedujaya, Kec,Curug, Tangerang, Luas: 3500 M2 Berdasarkan Girik No.921 a/n H.SUNATANilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m2 X 3500 =Rp.224.000.000.

JariNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m2 X 395 =Rp.17.775.000,Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon,Kec.

SaanBarat : Tanah Milik PurnataNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m2 X 5012 =Rp.225.540.000.

Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.40.000/m2 X 654 =Rp.26.160.000.91 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec.

Andia ; Barat : Batas Desa Curug Kulon/Jalan ;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2x 3.960 = Rp.253.440.000.2.

Bandingharus mengajukan ketetapan NJOP kepada Menteri Keuangan, namun Pemohon Banding tidakpernah mengajukan ketetapan NJOP kepada Menteri Keuangan;bahwa berdasarkan Salinan SPPT dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:KEP61/WPJ.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai JualObjek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kotamadya JakartaBarat Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng dapat diketahuihalhal sebagai berikut:bahwa

Pajak (NJOP) PBB per tanggal 7 Januari 2008 adalahsebesar Rp. 1.722.000,00 / M2;bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan halhal sebagai berikut:bahwa Terbanding mendasarkan pada bukti Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yangmenyatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB per tanggal 7 Januari 2008 adalahsebesar Rp. 1.722.000,00 / M2;bahwa sistem pajak yang dianut dalam PBB adalah Official Assessment yaitu Pemerintah(Terbanding) yang mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya

Bank DKI pada tanggal 27 Maret2008, dan atas pembayaran ini sudah dibuktikan dengan print out rekapitulasi pembayaran PBBdari SISMIOP KPP Pratama Cengkareng dan konfirmasi dari Bank DKI tanggal 18 Januari2012;bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima SPPT dengan NJOP sebesar Rp1.722.000,00,Terbanding hanya mendasarkan kepada DHKP untuk NJOP sebesar Rp1.722.000,00,sedangkan SPPTnya tidak pernah ada;bahwa Pasal 6 (1), (2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 s.t.d.d.

Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa apabilaNPOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasarpengenaan Pajak yang dipakai adalah NJOP PBB;bahwa Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 1985 jo.

UU Nomor 12 tahun 1994 tentang PBBmenentukan bawa besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecualiuntuk daerah tertentu ditetapkan setiap 1 tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya;bahwa besarnya NJOP PBB tahun 2008 untuk wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cengkarengtelah ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep61/WPJ.05/2007 tanggal 27Desember 2007 dimana kelas bumi untuk objek NOP: 31.74.020.001.0010838.0 ditetapkanpada kelas bumi A10 dengan NJOP per m2 sebesar

31.71.000.000.044.5279.3 tanggal 30April 2014 karena tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;4. bahwa membatalkan SPPT PBB Tahun Pajak 2014 dengan NOP.31.71.000.000.044.5279.3 yang diterbitkan oleh Terbanding karenatidak benar dan bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku;5. bahwa kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan PemohonBanding dapat dihitung kembali sesuai dengan perhitungan di bawah ini : Luas (M2) Objek Pajak BumiNJOP PER M2 RpTotal NJOP

sebagai Dasar RPengenaan PBB P NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) Rp NJOP Untuk penghitungan PBB Rp ;Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%) Rp ;PBB yang terhutang (0,5%) Rp Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096956.18/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhnadap

Putusan Nomor 1246/B/PK/Pjk/2020Simatupang Kav. 2226, Jakarta Selatan 12430, dan menetapkan PBBterutang menjadi sebagai berikut : J . 2 NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m*) Kelas Perm TainanBumi 4.190.960.000 200 140 586.734.400.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 586.734.400.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 586.734.400.000a : = 40% xNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 586.734.400.000 234.688.960.000Pajak Bumi dan Bangunan yang =0,5% xterutang 234.688.960.000 Lal Tse 800Pajak

Kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan dihitung kembali sesuaidengan perhitungan di bawah ini;Luas (M2) Objek Pajak Bumi NJOP PER M2 Rp Total NJOP sebagai Dasar Pengenaan PI Rp aNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) Rp NJOP Untuk penghitungan PBB Rp rsNilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%) Rp PBB yang terhutang (0,5%) Rp ~~ Nihil5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1246/B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.173.444.800,00; dengan perincian sebagai berikut: 2 NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m*) Kelas Per me JumlahBumi 4.190.960.000 200 140 586.734.400.000ree. sebagai dasar pengenaan 586.734.400.000NJOPTKP (NJOP Tidak KenaPajak) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 586.734.400.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40%x586.734.400.000 234.688.960.000Pajak

Nilai tanah yang ditetapkan untuk BPHTB berdasarkan NJOP PBB adalahterlalu tinggi dan tidak realistis ;Bahwa nilai tanah perM2 yang ditetapkan sebagai dasar pembayaranBPHTB adalah sebesar NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu Rp.1.700,perM2 adalah terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya(tidak sesuai dengan nilai pasar) ;Bahwa untuk harga tanah di wilayah sekitar Kecamatan Seputih Mataramtersebut berkisar antara Rp.7.000.000, sampai Rp.8.000.000, per hektarnyaatau dengan kata lain

hanya Rp.700, sampai dengan Rp.800, perM2,dengan demikian penetapan nilai tanah untuk pembayaran BPHTB denganmengambil dasar NJOP PBB yaitu sebesar Rp.1.700, menurut PemohonBanding terlalu tinggi, seyogyanya nilai jual objek pajak adalah cerminandari nilai pasar ;Bahwa apabila penggunaan NJOP untuk pembayaran PBB PemohonBanding masih dapat menerima, dalam rangka ikut serta dalam memberikankonstribusi pembangunan bagi Pemerintah Daerah Lampung Tengah, tetapikalau penggunaan NJOP PBB tersebut dijadikan

Tanah yang tidak dapat dikelola............ 28.205.700 M2.Bahwa dari kondisi pemanfaatan lahan tersebut, maka seyogyanya penetapanBPHTB selain dengan NJOP yang sesuai dengan nilai tanah saat perolehanoleh Pemohon Banding juga harus mempertimbangkan kondisi pemanfaatanlahan, dimana tidak seluruhnya lahan yang diterima Pemohon Banding dapatdimanfaatkan sebagaimana harapan ;4.

diterima seluruhnya oleh Majelis (bahkan melebihi apa yangdimohon oleh Pemohon Banding) ;Dalam diktum tersebut terdapat kontradiksi, karena dalam surat permohonanbandingnya Wajib Pajak menyatakan bahwa NJOP sebagai dasarpembayaran BPHTB adalah sebesar Rp.850, pe M2 adalah cukup realistisdan sesuai dengan fakta sebenarnya di lapangan, selain itu menuntut agarBPHTB yang telah dibayarkan sebesar Rp.3.943.444.550, dapat ditetapkansecara final, namun dalam putusannya Majelis menetapkan NJOP sebagaidasar

;Oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf j UndangUndang No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan sebagaimana diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2000,bahwa saat terutang pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan untukpemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalahsejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberianhak, maka NJOP PBB yang digunakan adalah NJOP PBB pada tahunperolehan, sehingga perhitungan